AL. SENTOT SUDARWANTO
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/ PMK. 010/ 2012 Solikhah, Nur Amin; Pranoto, Pranoto; Sudarwanto, Al. Sentot
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian dan penulisan ini untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaanyang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusiatelah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan metodededuktif kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasi berdasarkan kata undangundangdan interpretasi sistematis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya tidak sinkron dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dan masih terdapat banyak kekurangan.Kurang lengkapnya pasal-pasal dalam UUJF mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor,debitor dan para pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan amandemen khususnya Pasal 5, Pasal 11dan Pasal 17 UUJF.
PENERAPAN KEBIJAKAN IZIN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Wibowo, Arif; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi; Sudarwanto, Al. Sentot
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis paper aims to find out and analyze the implementation of regulation of water and water energy utilization in national park especially in Kerinci Seblat National Park. The implementation of the ministry regulation can be defined as an achievement of purposes, values and directed practices. This research uses the research method of empirical law or non-doctrinal in conducting the implementation towards the permit regulation of water and water energy utilization in National Park. The case study is conducted in the Great Hall of Kerinci Seblat National Park. In implementing the permit, the permit policy of water and water energy utilization has been conducted accordance with the regulation as well as the permit granting has been done thoroughly and calculated the enviromental needs. There are some obstacles faced in implementing the permit, so it needs synchronization with the related regulations, socialization, coordination among the local governments. In additional, it also needs clear timetable in the process of administrative and technical consideration as well as it needs evaluation monitoring and coaching to make the function of permit appropriate as the control and arrangement in the term of technical and legal certainty. The activities should observe the environmental impact and support the efforts in improving the society’s prosperity and the quality of human life as well as realizing the environmental-based development.Key words: The policy implementation; The Permit Regulation of Water and Water Energy Utilization; National Park; Environmental-based Development.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan  kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air di taman nasional khusunya Taman Nasional Kerinci Seblat. Penerapan peraturan menteri tersebut dapat diartikan sebagai suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan analisis data kualitatif dengan model interaktif, lokasi penelitian di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat. Dalam penerapan kebijakan izin pemanfaatan air dan energi air telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian izin dilakukan dengan cermat dan memperhitungkan kepentingan lingkungan. Dalam pelaksanaan anya adanya kendala untuk itu, perlunya singkronisasi peraturan yang terkait, sosialisasi peraturan, upaya peningkatan koordiansi dengan pemerintah daerah, dan perlunya pengaturan tata waktu yang jelas dalam proses syarat administrasi dan pertimbangan teknis, serta perlunya pengawasan, evaluasi dan pembinaan agar sesuai fungsi perizinan sebagai penertib dan pengatur dilihat dari segi teknis dan kepastian hukum. Dalam kegiatan tersebut juga memperhatikan dampak lingkungan dan mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.Kata Kunci : Penerapan kebijakan; Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air; Taman Nasional; Pembangunan berwawasan lingkungan
DAMPAK DIBATALKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP MANAJEMEN AIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Sudarwanto, AL. Sentot
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 2: MAY-AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8664

Abstract

AbstractThe water power resource has a great role to support the activities in the fields of farming, clean water of urban and rural areas, industries, fish embankments, tourisms, electricity power, and flood and erosion controls. Based on the Law No 7 Year 2004 on the Water Power Resource, it has been given the usage right of water management widely to the privates to join to manage the water power resource, which, then, results the understanding of social function and economical function and raising the efforts of private enterprise and commercialization of the water power resource which inflicted a loss up on the public. Based on this consideration, the Constitution Court abrogated the validity of the Law of SDA (Water Power Resource) on the whole and put into effect the Law Number 11 Year 1974 on Irrigation and the Government Regulation Number 22 Year 1982 on the Water Regulation Management. The abrogation will cause impacts to the government (executive), the Corporation of Water Management, and Society. The State should fulfill the people’s right on water considering that the society’s access to water is one of the Basic Human Rights. The prominent priority authority on water should be given to BUMN and BUMD as the follow up of the right authorization by the State on water. The private element may be allowed to carry out to authorize on water with strictly specific requirements. The water usage should consider the function of environmental conservation. The direct impact is that the Government, in the near future, has no Law / Regulation protection to carry out the management of SDA (Water Power Resource) in the field, since all management regulations as the copy of the Law of the Resource of Water Power had also been abrogated. Therefore, the regulation has to be issued soon. The government should prepare the draft of the Government Regulation Planning based on the Law Number 11 Year 1974 and the Law Planning on the Water Power Resource (to substitute Law No 11 Year 1974). The three important substances that must be included are the conservations of water power resource, the usage of water power resource and the control of water damaging power.Key words: Law of Water Power Resource, private, abrogation impacts, the people’s right on water.AbstrakSumberdaya air mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan bidang pertanian, air bersih perkotaan dan pedesaan, industri, perikanan tambak, pariwisata, tenaga listrik, dan pengendalian banjir serta erosi. Berdasarkan UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah memberikan hak guna usaha air secara luas kepada swasta untuk ikut mengelola sumberdaya air, sehingga muncul pemahaman terhadap fungsi social dan fungsi ekonomi serta terjadinya usaha privatisasi dan komersialisasi sumberdaya air yang merugikan masyarakat. Atas pertimbangan ini, Mahkamah konstitusi membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air. Pembatalan UU SDA akan menimbulkan dampak bagi pemerintah (eksekutif), Badan Usaha pengelola Air, dan Masyarakat. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air mengingat akses masyarakat terhadap air merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Prioritas utama penguasaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD sebagai kelanjutan hak menguasai oleh Negara atas air. Unsur swasta masih dimungkinkan melakukan penguasaan atas air dengan syarat-syarat tertentu secara ketat. Pemanfaatan air harus mengingat kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dampak langsung adalah bahwa pemerintah dalam waktu dekat tidak mempunyai paying hukum untuk melaksanakan pengelolaan SDA di lapangan,karena semua aturan pelaksanaan sebagai turunan dari UU SDA juga dibatalkan. Oleh karena itu aturan payung hukum harus segera diterbitkan. Pemerintah segera menyiapkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang berpijak pada UU Nomor 11 Tahun 1974 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sumber Daya Air (pengganti UU No 11 Tahun 1974). Tiga substansi penting yang harus dimuat yaitu konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak airKata kunci: UU Sumber Daya Air, privatisasi, dampak pembatalan, hak rakyat atas air
ANALISIS PEMBENTUKAN ASEAN CROSS BORDER INSOLVENCY REGULATION SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN KEPAILITAN LINTAS BATAS DI ASEAN Damardjati, Respati; Latifah, Emmy; Sudarwanto, Al. Sentot
Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper purposes to analize the idea for establishing ASEAN cross border insolvency regulation as a solution of cross-border insolvency problem in ASEAN. It is a legal research viewed from descriptive analytic. The result of this paper indicates that the absence of uniformity or harmonization of insolvency law in ASEAN region will inflict some problems which are relating to the procedure of recognition and enforcement of a foreign insolvency. The regulation as a solution of cross-border insolvency in the ASEAN region is expected to become a facilitator for resolving problems and reducing uncertainty in cross-border insolvency cases. ASEAN Cross Border Insolvency Regulations in the form of a model law is the right solution to solve the problems of cross-border insolvency in the ASEAN region.Keyword (s)  :       ASEAN, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Cross Border InsolvencyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk menganalisis gagasan pembentukan ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di ASEAN. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan di kawasan ASEAN menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation berupa model law merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.Kata Kunci  : ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Kepailitan Lintas Batas