Articles

Found 17 Documents
Search

Optimalisasi Penerapan Kelas Bilingual menuju Pembelajaran Efektif Di SMP Negeri 1 Dukun Gresik Sugianto, Bambang
Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vol 2, No 1 (2014): Januari
Publisher : Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.277 KB)

Abstract

Bambang SugiantoGuru SMP Negeri 1 Dukun Gresike-mail:bamsririn@gmail.comAbstract:This research used a qualitative descriptive approach. The subjects in this research were school principals, curriculum division, teachers, and employees of State Junior High School 1 of Dukun Gresik and school committees. The data collection is obtained through observation, interviews, and documentation. While data analysis through descriptive analysis is implemented in three ways, they are: 1) data reduction, 2) display or the presentation of data, 3) Withdrawal of conclusion or verification. The validity of data in this research used the triangulation technique of data sources. Planning and learning in the classroom of State Junior High School 1 of Dukun have been prepared in accordance with The Regulation of National Education Minister Number 41 of 2007 and the characteristics of bilingual classroom learning. In bilingual classroom learning process, the implementation of the bilingual classroom learning on science and mathematics subjects in English language uses two learning models, which are separate learning model (parallel) and an integrated learning model (integrated). The assessment and supervision of learning outcomes of Bilingual classes in State Junior High School 1 of Dukun is implemented in accordance with the Ministerial Regulation number 41 of 2007Keywords: bilingual, learning mathematics and scienceAbstrak:.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, urusan Kurikulum, guru, karyawan SMP Negeri 1 Dukun Gresik dan komite sekolah. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data melalui analisis deskriptif dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 1) reduksi data, 2) display atau penyajian data; 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data. Perencanaan, pembelajaran di kelas SMP Negeri 1 Dukun telah disusun sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 dan karakteristik pembelajaran kelas bilingual. proses pembelajaran kelas bilingual, sedangkan pelaksanaan pembelajaran kelas bilingual mata pelajaran IPA dan Matematika dalam bahasa Inggris menggunakan dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran terpisah (parallel) dan model pembelajaran terpadu (integreted). Adapun penilaian dan pengawan hasil pembelajaran Kelas Bilingual di SMP Negeri 1 Dukun dilaksanakan sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007.Kata kunci: Bilingual, Pembelajaran Matematika dan IPA
Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw) Sugianto, Bambang
Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 45, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kuantitas mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kuantitas mahar itu dipahami. Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sad. Ulama yangmemahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya denganasbab al-Wurudnya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas sebuah maharadalah senilai dengan nisabpotong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk maharyang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Quran dapat dijadikan sebagai maharberkesimpulan bahwa batas minimal kuantitas maharadalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang yang melakukan akad.
PENDAFTARAN TANAH ADAT UNTUK MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN KEPAHIANG Sugianto, Bambang
Jurnal Panorama Hukum Vol 2 No 2 (2017): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v2i2.2072

Abstract

The birth of the Basic Agrarian Law UU No.5 of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration is an order of Article 33 Paragraph (3) the web of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 to realize legal unification on registration of customary land in order to guarantee Legal certainty, orderly use of land and administration of land systems. In the registration of land raises several problems and obstacles. The constraints of the community is the high cost of registration and the community does not understand the function of the certificate so that people are not interested in registering land rights. In the implementation of the registration of land prosedure was long ago so tibul customary law (custom) prevailing in society is strong enough to regulate land issues either in the form of buying and selling, grants and inheritance. While the constraints of the government (ATR / BPN) there is no written proof of land rights and limited costs and technical personnel in the measuring and mapping in the registration of land and lack of extension provided to the community by the ATR / BPN office is causing less understanding of Use of certificates. In order to transition the rights of good sale and purchase, grants and inheritance are still mostly done by the community in front of the village head and the proof of ownership of rights to be found in the community, namely the seal made by the village head and written evidence made in a kinship. Besides the evidence there is unwritten evidence of continuous cultivation, the planting of harsh vegetation and borders and marks given by the right holder. To overcome these problems, the effort made by the office of ATR / BPN is not to submit deadline for submission of rights registration contained in the letter of recognition of rights. For customary property rights with no written proof of conversion, expensive fees are granted by ease and relief in the payment system for registration of customary property rights.
MENINGKATKAN MINAT MEMBACA ANAK MELALUI MEDIA KARTU KATA DENGAN TEMA BINATANG DI TAMAN KANAK-KANAK WUA-WUA KOTA KENDARI ,, Findriani; Sugianto, Bambang
e : 2615-5664
Publisher : JURNAL RISET GOLDEN AGE PAUD UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.598 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca anak melalui media kartu kata pada kelompok B Taman Kanak-kanak Wua-wua Kendari. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak yang berjumlah 17 orang. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam dua siklus. Sebelum tindakan diperoleh presentase sebesar 35.3% dan mengalami peningkatan pada siklus I yaitu sebesar 64.7%, dimana terdapat 8 anak yang mendapat nilai Berkembang Sesuai Harapan (***) dan 3 anak yang memperoleh nilai Berkembang Sangat Baik (****).  Pada siklus II diperoleh presentase sebesar 88.2% yaitu 5 anak yang mendapat Berkembang Sesuai Harapan (***) dan 10 anak mendapat nilai Berkembang Sangat Baik (****). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat membaca anak pada kelompok B Taman Kanak-kanak Darul Fallah Wua-wua Kendari dapat ditingkatkan melalui media kartu kata. Kata kunci: Minat, Membaca, Kartu Kata.
MENINGKATKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN MORAL ANAK MELALUI METODE BERMAIN PERAN DI KELOMPOK B1 TK MUTIARA HATI KENDARI askia DP, Anggi Z; Sugianto, Bambang
e : 2615-5664
Publisher : JURNAL RISET GOLDEN AGE PAUD UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.492 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai agama dan moral anak melalui metode bermain peran di kelompok B1 Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. Tahapan dalam penelitian ini yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan  refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak didik di kelompok B1 TK Mutiara Hati Kota Kendari berjumlah 14 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar anak didik dari siklus I terdapat 2 orang anak memperoleh nilai Berkembang Sangat Baik dan 7 orang anak memperoleh nilai Berkembang Sesuai Harapan dengan persentasi 64,28%, pada siklus II terdapat 10 orang anak memperoleh nilai Berkembang Sangat Baik dan 13 orang anak memperoleh nilai Berkembang Sesuai Harapan  dengan persentasi 92,85%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai agama dan moral anak dapat ditingkatkan melalui kegiatan bermain peran di Kelompok B1 TK Mutiara Hati Kendari. Kata kunci: Nilai Agama, Nilai Moral, Bermain Peran.
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF ANAK MELALUI MEDIA GAMBAR SERI DI KELOMPOK B TK WONUA MORINI KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI Sugianto, Bambang; Hartina, Hartina
Gema Pendidikan Vol 25, No 2 (2018): JURNAL GEMA PENDIDIKAN FKIP UHO VOLUME 25 NO.2 JULI 2018
Publisher : UNIVERSITAS HALU OLEO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.796 KB) | DOI: 10.1234/gapend.v25i2.5000

Abstract

Abstrak.  Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan anak di kelompok B TK Wonua Morini Kecamatan Abeli Kota Kendari yang berjumlah 20 orang anak yang terdiri dari 10 orang anak laki-laki dan 10 orang anak perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tahap-tahap penelitian ini mengikuti prosedur Penelitian Tindakan Kelas, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan atau observasi dan (4) refleksi. Berdasarkan hasil tentang kemampuan  kognitif anak melalui media gambar seri menunjukkan bahwa terdapat peningkatan, dimana pada siklus I diperoleh presentase  sebesar 70% atau 14 orang anak dari 20 orang anak, dimana ada 6 anak atau 30% yang berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB), 8 anak atau 40% yang berada pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH), 4 orang anak atau 20% yang berada pada kategori mulai berkembang (MB) dan 2 orang anak 10% yang berada pada kategori belum berkembang (BB). Pada siklus II diperoleh presentase sebesar 90% atau 18 orang anak dari 20 orang anak dimana 13 orang anak atau 65% yang berada pada kategori berkembang sangat baik (BSB), 5 orang anak atau 25% yang berada pada kategori berkembang sesuai harapan (BSH) dan 2 orang anak atau 10% yang berada pada kategori mulai berkembang (MB). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif anak di kelompk B TK Wonua Morini Kecamatan Abeli Kota Kendari dapat ditingkatkan melalui media gambar seri.Kata kunci: kemampuan kognitif, gambar seri
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Sugianto, Bambang
Solusi Vol 15 No 3 (2017): SOLUSI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.49 KB)

Abstract

The purpose of this study is to explain and analyze the relationship of local government and regional representatives Deawan. This research uses normative juridical method. Results of research In carrying out its duties and functions despite the equal position between the Regional Government and the DPRD. Supervision remains in place as the duties of the DPRD always exercise good oversight of the government in running the wheels of the government and include supervision of the use of APBD and Regional Policies. The working relationship of Local Government with DPRD according to Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, namely:1.Relationship in the making of Regional policy, 2. Discussion and Ratification of Regional Regulations, 3. Relationship in the discussion of Regional Expenditure Budget Plan (RAPBD), 4. Relationship in the field of personnel, 5.Hubungan In the Policy on the management of Regional Goods, 6. Relations in the field of Policy and political supervision of the region.
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA ANAK MELALUI METODE BERMAIN PERAN DI KELOMPOK B1 RAUDHATUL ATHFAL AL-MU’MININ KENDARI Sugianto, Bambang; Jumia, Wa Ode Zul
e:2614-1248
Publisher : Jurnal Smart PAUD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.776 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak melalui metode bermain peran di kelompok B1 Raudhatul Athfal Al-Mu’minin Kendari. Hasil belajar anak pada observasi awal memperoleh persentase sebesar 25% atau 3 orang anak yang mendapatkan nilai bintang (***) atau Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan adapun ketidaktercapaiannya sebesar 75% atau 11 orang anak yang belum berkembang. Kemudian meningkat pada siklus I dengan persentase ketercapaian sebesar 41,7% atau 5 anak, dimana terdapat 2 anak yang mendapatkan nilai bintang (****) atau Berkembang Sangat Baik dan 3 anak yang mendapatkan nilai bintang (***)  atau Berkembang Sesuai Harapan dan ketidak tercapaian sebesar 58,3% atau 7 orang anak yang belum berkembang. Kemudian mengalami peningkatn pada siklus II yaitu dengan persentase ketercapaian sebesar 83,3% atau 10 anak, dimana terdapat 4 orang anak yang mendapat nilai bintang (****) atau Berkembang Sangat Baik dan 8 anak mendapat nilai bintang (***) atau Berkembang Sesuai Harapan dan ketidak tercapaian sebesar 16,7% atau 2 anak belum berkembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Metode Bermain Peran, Kemampuan Bahasa Anak di Kelompok B1 Raudhatul Athfal Al-Mu’minin Kendari dapat ditingkatkan. Kata kunci: Kemampuan Bahasa Anak ,Metode Bermain Peran
Pendaftaran Tanah Adat untuk Mendapat Kepastian Hukum Di Kabupaten Kepahiang Sugianto, Bambang
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 4 Nomor 1 Desember 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah merupakan perintah dari Pasal 33 ayat (3) Undan Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan unifikasi hukum tentang pendaftaran tanah adat dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum, tertib penggunaan tanah dan administrasi sistem pertanahan. Dalam pendaftaran tanah menimbulkan beberapa permsalahan dan kendala. Adapun kendala dari pihak masyarakat yaitu mahalnya biaya pendaftaran dan masyarakat kurang mengerti fungsi dari sertifikat sehingga masyarakat tidak berminat mendaftarkan hak atas tanah. Dalam pe-laksanaan pendaftaran tanah prosedurnya terlalu lama sehingga tibul anggapan hukum adat (kebia-saan) yang berlaku dalam masyakat cukup kuat untuk mengatur masalah pertanahan baik berupa jual beli, hibah dan warisan. Sedangkan kendala dari pihak pemerintah (ATR/BPN) tidak ada bukti tertulis terhadap hak atas tanah dan terbatas biaya dan tenaga teknis yaitu juruukur dan pemetaan dalam melakukan pendaftaran tanah serta kurangnya penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat oleh kantor ATR/BPN ini menimbulkan kurang mengertinya terhadap kegunaan sertifikat. Untuk melakukan peralihan hak baik jual beli, hibah dan warisan masih banyak dilakukan masyarakat dihadapan kepala desa dan bukti kepemilikan hak ditemui pada masyarakat yaitu segel yang dibuat kepala desa dan bukti tertulis yang dibuat secara kekeluargaan. Disamping bukti tersebut ada bukti tidak tertulis yaitu penggarapan secara terus menerus, ditanamnya tumbuh-tumbuhan keras dan ba-tas serta tanda yang diberikan oleh pemegang hak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka upaya yang dilakukan kantor ATR/BPN yaitu tidak memberikan batas waktu pengajuan pendaftaran hak yang dimuatkan dalam surat pengakuan hak. Untuk hak milik adat dengan bukti tertulis tidak dilakukan konversi, terhadap biaya yang mahal diberikan kemudahan dan keringanan dalam sistem pembayaran untuk pendaftaran hak milik adat. Kata-kata kunci : Pendaftaran tanah, Kendala dalam pendaftaran tanah Abstract: The birth of the Basic Agrarian Law UU No.5 of 1960 and Government Regulation No. 24 of 1997 concerning land registration is an order of Article 33 Paragraph (3) the web of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 to realize legal unification on registration of customary land in order to guarantee Legal certainty, orderly use of land and administration of land systems. In the registration of land raises several problems and obstacles. The constraints of the community is the high cost of registration and the community does not understand the function of the certificate so that people are not interested in registering land rights. In the implementation of the registration of land prosedure was long ago so tibul customary law (custom) prevailing in society is strong enough to regulate land issues either in the form of buying and selling, grants and inheritance. While the constraints of the government (ATR / BPN) there is no written proof of land rights and limited costs and technical personnel in the measuring and mapping in the registration of land and lack of extension provided to the community by the ATR / BPN office is causing less understanding of Use of certificates. In order to transition the rights of good sale and purchase, grants and inheritance are still mostly done by the community in front of the village head and the proof of ownership of rights to be found in the community, namely the seal made by the village head and written evidence made in a kinship. Besides the evidence there is unwritten evidence of continuous cultivation, the planting of harsh vegetation and borders and marks given by the right holder. To overcome these problems, the effort made by the office of ATR / BPN is not to submit deadline for submission of rights registration contained in the letter of recognition of rights. For customary property rights with no written proof of conversion, expensive fees are granted by ease and relief in the payment system for registration of customary property rights. Daftar Pustaka Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni Bandung: Bandung; 1985. A.P. Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, CV Mandar Maju Bandung (Cetakan ketujuh), 1993. ------------------------, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Sari Perkuliahan, CV. Mandar Maju Bandung (cetakan kedua), 1994. ------------------------, Tanya Jawab Hukum Agrarian, CV Mandar Maju Bandung (Cetakan ketujuh), 1994. ------------------------, Pendaftaran Tanah di Indonesia, CV Mandar Maju Bandung (Cetakan kedua), 1994. Bachtiar Efendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya, Alumni Bandung, 1983. Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Persfektif di Indonesia, PT. Remadja Karya Bandung, 1984. Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: 1994. Peraturan Perundang-undangan dan lain-lain Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Peraturan Menteri ART dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
IMPLEMENTASI PANCASILA TANTANGAN DAN SOLUSINYA SUGIANTO, BAMBANG; TAENA, LA; BILU, LA
Gema Pendidikan Vol 26, No 2 (2019): Gema Pendidikan
Publisher : UNIVERSITAS HALU OLEO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.458 KB) | DOI: 10.1234/gapend.v26i2.8175

Abstract

Neoimperialisme masih beroperasi di berbagai bagian dunia dengan segala cara, halus maupun kasar tergantung situasional menguntungkan pihak yang kuat, sementara yang lemah tetap dieksploitasi dalam ungkapan lain gambaran sila kedua  pancasila tentang suasana hidup global yang berupa kemanusiaan yang adil dan beradab, tampaknya masih belum segera menjadi kenyataan. Menghadapi persoalan mendasar ini, kita harus memiliki kepekaan sejarah dan kepekaan nurani dalam membaca dinamika kehidupan global, nasional, dan lokal yang berubah dengan cepat. Pancasila akan mampu memberikan sebuah Ontological Security (Human Ontology) kepada kita semua di masa yang akan datang. Pancasila dengan seluruh aspeknya memberikan landasan yang amat kuat bagi peningkatan kemampuan profesionalisme, peningkatan cinta tanah air, peningkatan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang disertai sikap keterbukaan, sikap kebersamaan, toleransi, serta sikap harmoni. Kata Kunci: Implementasi Pancasila, Tantangan, Solusi