Articles

Found 30 Documents
Search

PEMBINAAN AGAMA ISLAM BERBASIS RUMAH KELUARGA ASUH TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI DISFUNGSI KELUARGA DAN SOSIAL (Studi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nur Hidayah Surakarta) Sukamdi, Sukamdi; Fajrin, Latifah Permatasari
Jurnal Tawadhu Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Tawadhu
Publisher : IAIIG Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.618 KB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menguraikan pembinaan anak asuh yang mengalami penurunan pola perilaku dan karakter karena disfungsi keluarga dan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nur Hidayah Surakarta beserta model pembinaan yang dilakukan di asrama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilakukan di  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nur Hidayah, Jalan Pisang No. 23 Kerten, Laweyan, Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 77 anak asuh. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi terlibat, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini meliputi : 1) Pelaksanaan pembinaan agama Islam (spiritual) terhadap anak asuh yang mengalami disfungsi keluarga dan sosial di panti asuhan Nur Hidayah dilakukan meliputi persiapan : a) materi disampaikan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, b) metode yang digunakan yaitu diskusi, ceramah, praktek, dan tanya jawab, c) media yang digunakan yaitu al-Qur’an, al-Hadits, Iqra’, dan buku-buku bacaan yang relevan dengan topik materi, serta d) evaluasi dilakukan yang berupa tanya jawab dan praktek ibadah. 2) Bagaimana model pembinaan agama Islam terhadap anak asuh yang mengalami disfungsi keluarga dan sosial di panti asuhan Nur Hidayah : a) pembinaan anak asuh dilakukan secara rutin dan insidental dalam bentuk pembinaan insan yang berperilaku Qur’ani. Pembinaan berperilaku Qur’ani secara integratif dan komprehensif baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat meliputi pembinaan spiritual, bimbingan psikologi dan kesehatan, b) Pembinaan kemandirian untuk mengembangkan potensi (potential capasity) yang dimilikinya menjadi kemampuan nyata (actual ability) secara optimal sehingga tetap dalam pribadi fitrah dan lurus (hanief) sebagaimana keadaan ketika lahir, meliputi pembinaan bakat, bimbingan belajar, memasak dan keterampilan handycraft membuat gantungan kunci, tempat pensil, bros serta bunga plastik.
PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Sukamdi, Sukamdi
Populasi Vol 16, No 1 (2005): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.875 KB) | DOI: 10.22146/jp11895

Abstract

There is a gap of development achievement in Indonesia. At least it can be observed from human development index (HDI) in the period of 1996- 2002 which show a significant different across provinces. Among provinces in Java, Yogyakarta sit in the second position after Jakarta in the year of 1996 and 1999, but it became third rank in the year of2002. As it was in other provinces, the value of the index is still lower in 2002 compared to 1996, but higher than in 1999. It means the economic crisis which hit the country affect the human development a lot. In the same time among the district in the Yogyakarta province, the gap of HDI also appeared between the District of Gunung Kidul which the rank was 140 and the city of Yogyakarta which the rank was Q in 2002. Even the gap was higher in 1996 and 1999 because the rank of Gunung Kidul is 187 and 1965 respectively while it was 5 and 2 for the city of Yogyakarta. Gunung Kidul is also the area which was the most hit by the crisis as can be seen from the sharp decline in peoples purchasing power. However this area experience faster recovery shown by the higher increase of purchasing power than other districts.
Peran Sumber Pelayanan dan Jenis Provider Terhadap Diskontinuitas Kontrasepsi: Analisis Data SDKI 2012 Arifah, Izzatul; Sukamdi, Sukamdi; Wilopo, Siswanto Agus
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 32, No 11 (2016)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.272 KB) | DOI: 10.22146/bkm.9357

Abstract

Effects of health facility ownership and type of providers on contraception discontinuation: an analysis of 2012 Indonesian demographic health surveyPurposeThis study aimed to examine the role of source of family planning services and types of providers on the discontinuity pattern of modern contraceptive use in women of childbearing age.MethodsThis study analyzed the longitudinal data using secondary data of the IDHS 2012. The sample criteria were: women ever married, aged 15-49, who have ever used modern contraception (pills, injections, IUDs and implants). Stratified Cox models were used to assess the effect of predictors toward contraceptive discontinuation.ResultsKaplan-Meier curves showed higher discontinuity in the short-term contraceptive methods such as injections and pills. Multivariable analysis showed the influence of method source to discontinuation after controlling for other factors, namely age, number of children, education level and place of residence. The risk of discontinuation was greater in government source than private, with HR 1.14 95% CI (1.06 to 1.23). Sub-sample analysis of private services showed a greater chance of discontinuity in physician, with HR 1.28 95% CI (1.06 to 1.54).ConclusionContraceptive discontinuation rate was lower among women using private source and midwives. Women with older age had greater number of children, and the factor of low education levels also was associated with longer duration of contraceptive use.
MENGATASI KEMISKINAN: AGENDA PEMBANGUNAN YANG TAK PERNAH SELESAI* Sukamdi, Sukamdi
Populasi Vol 7, No 1 (1996): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.564 KB) | DOI: 10.22146/jp11488

Abstract

Development for three decades in Indonesia has gained a significant result in lowering poverty. However, the statistic shows that a large number of people is still under poverty line. Inaddition, poverty has another dimension which might be more crucial to be solved, that are social and political poverty. The next unfinished agenda of development is how to solve this problem to accelerate the success of economic poverty aleviation.
TINGKAT, POLA, DAN DETERMINAN USIA KAWIN WANITA DAN PRIA* Sukamdi, Sukamdi; Yuarsi, Susi Eja; Tamtiari, Wini
Populasi Vol 6, No 2 (1995): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.86 KB) | DOI: 10.22146/jp11462

Abstract

This study is conducted in three provinces, West Java, South Sulawesi and West Nusa Tenggara, which represent different cultural background, using secondary data namely marital verification forms (MVF). From methodological point of view this study finds that MVF can be used as data sources in analysing age of marriage inspiteof using population census or national surveys.The result of previous studies have not been confirmed by this study. Mean age at first marriage in West Java is not the lowest, but is West Nusa Tenggara. In addition South Sulawesi is always the highest. Cultural backgrounds such as dowery in South Sulawesi which is the highest among the provinces and the tradition of delopement in West Nusa Tenggara are very important in explaining the variation of age at first marriage. However education has also an important role as independent variable for age at first marriage.
DINAMIKA KEMISKINAN DI JAWA-MADURA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2002-2007 Ermasari, Ade; Sukamdi, Sukamdi; Tukiran, Tukiran
Majalah Geografi Indonesia Vol 23, No 1 (2009): Maret 2009
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (921.733 KB) | DOI: 10.22146/mgi.13324

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada variasi dan pengembangan kemiskinan (angka kemiskinan) di Jawa-Madura berbasis pada kabupaten / kota tahun 2002 hingga 2007, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjelaskan perubahan kemiskinan. Penelitian ini makro, dengan skala analisis adalah pulau Jawa-Madura secara keseluruhan.  Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder. Sumber data utama diambil dari Data Dan Informasi Kemiskinan, Tahun 2002 2005/2006, dan 2007  Buku 2: Kabupaten / Kota diterbitkan oleh BPS. Analisis data dalam penelitian ini adalah berbagai seperti tabulasi silang, Chi Square, grafik, peta, dan analisis regresi linier ganda disediakan oleh analisis kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten / kota di Jawa-Madura dari tahun 2002 hingga 2007 tingkat kemiskinan berfluktuasi terutama di pusat dan timur Jawa. Selain itu, ada perbedaan nyata antara tingkat kemiskinan di kabupaten dan kotamadya. Kabupaten cenderung dominan dalam kemiskinan kelas menengah dan kotamadya yang dominan dalam kemiskinan kelas rendah. Walaupun PDRB per kapita secara signifikan faktor berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa-Madura khususnya di kabupaten tahun 2002-2007, mempengaruhi relatif tidak signifikan (R2 selalu di bawah 20 persen). Faktor yang paling berpengaruh adalah persentase orang yang bekerja di sektor informal dengan nilai R2 yang selalu di atas 40 persen pada tahun 2002-2007. Untuk alasan bahwa tingkat pengangguran masalah di Jawa-Madura cukup tinggi, faktor tenaga kerja lebih berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa-Madura pada tahun 2002-2007 (R2 selalu di atas 35 persen) dibandingkan faktor-faktor sosio-ekonomi lainnya , terutama di kabupaten. Sementara itu di kota, faktor ekonomi secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada tahun 2007 saja dan memiliki pengaruh yang paling dalam periode 2005 sampai dengan 2007 (nilai R2 adalah sebesar 7,5 Dan 11,6 persen).  Implikasi kebijakan yang dapat diambil adalah memiliki program program penanganan kemiskinan di Jawa-Madura yang lebih dari tenaga kerja dan bidang ekonomi, terutama dalam mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, juga perlu ada peningkatan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja karena persentase pengeluaran pembangunan di tiga bidang ini masih tidak signifikan.  ABSTRACT The research is aimed at obtaining a description on the variation and the development of poverty (the poverty rate) in Java-Madura based on regencies/municipalities year 2002 to 2007, and to find out the factors that may explain the change of the poverty. The research is macro, with the analysis scale is the entire Java-Madura island. The research method used is secondary data analysis. The main data source is taken from Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2002, 2005/2006, and 2007 Buku 2: Kabupaten/Kota published by BPS. The data analysis in the research is various such as cross tabulations, Chi Square, graphics, maps, linier and double regression analysis provided by quadrant analysis. The result of the research shows that the majority of regencies/municipalities in Java-Madura from year 2002 to 2007 has the fluctuated poverty rate especially in the central and the east of Java. Besides, there is a tangible difference between the poverty rate in regencies and in municipalities. Regencies tend to be dominant in the middle class poverty and municipalities are dominant in the low class poverty. Although GDRP per capita is significantly the influential factor to the poverty rate in Java-Madura especially in regencies year 2002-2007, the influence is relatively insignificant (R2  is always below 20 percent). The most influential factor is the percentage of people working in the informal sector with the R2  value is always above 40 percent in year 2002-2007. For the reason that the unemployment rate problem in Java-Madura is quite high, the manpower factor is more influential to the poverty rate in Java-Madura in year 2002-2007 (R2 is always above 35 percent) than the other socio-economic factors, especially in regencies. Meanwhile in municipalities, the economic factor significantly influences to the poverty rate in 2007 only and has the most influence in the period of 2005 to 2007 (R2 value are 7.5 dan 11.6 percent). The  implication  of  the  policy  that  can  be  taken  is  having  programs  on poverty handling in Java-Madura which is more of manpower and economic field, especially  in  coping  with  unemployment  problem.  Aside  from  that,  it  is also necessary to have the budget increase on education, health, and manpower because the percentage on developmental expenditure in the three fields is still insignificant.
PENDAPATAN PEKERJA WANITA PADA INDUSTRI PENGOLAHAN SKALA BESAR Wibisono, Gunawan; Sukamdi, Sukamdi
Populasi Vol 6, No 1 (1995): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.112 KB) | DOI: 10.22146/jp11444

Abstract

Labor income is a very important issue in the process of industrialization in developing countries. Most strikes and labor conflicts in the last three years were based on workers desire to increase income. Regarding the fact that most laborers have poor education one common means of increasing income is by lengthening work hours. The results of this study tend to prove this statement. However, this strategy has only increased total income, not real income. Income per hour does not change, and even decreases. It means that extending working hours has only increased self-exploitation. Inaddition, this result has an important implication on the analysis of labor utilization. Laborers who are fully utilized do notal ways have a higher income than those underemployed. Therefore underemployment by working hours does not represent the real labor force problem.
MEMAHAMI MIGRASI PEKERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI Sukamdi, Sukamdi
Populasi Vol 18, No 2 (2007): Desember
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.834 KB) | DOI: 10.22146/jp12079

Abstract

There are evidence of growing Indonesian labour migration flows overseas. This involves at least two other important issues. The first one is the increase of undocumented (illegal) international migration from Indonesia, mostly to neighboring countries. Second, feminization of labour migration is also expected to grow to responses consequences on both macro and micro level. Many of them have been well addressed in research, but still left some important issues, such as trafficking and children left behind. Several researches have been conducted in there two subjects, but still limited. In fact they are very important in developing a more sound policies to alleviate the negative impact of international labour migration.
TIPOLOGI MIGRASI: SUATU ALTERNATIF PENGEMBANGAN KONSEP Sukamdi, Sukamdi
Populasi Vol 2, No 1 (1991): Juni
Publisher : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.614 KB) | DOI: 10.22146/jp10728

Abstract

Using the migration survey done by Population Studies Center Gadjah Mada University, this article tries to find out the possibility in improving the definition of migration. It is based on the idea that migrationis a process. It means that migration can be defined more than dichotomy of the concept of permanent and sirculation. The reason is that the dichotomy tends to ignore the possibility of migrants occupying one or more categories intermediate to the two polar types. By introducing the variable of intention to remain at the destination and the length of migrants stay in the destination, a four fold typology of migrant type can be created: circular migrants, migrants who intend to remain circular, migrants who intend to be permanent and permanent migrants.
PERAMPASAN HAK PENDIDIKAN PEREMPUAN DALAM IKATAN PERKAWINAN USIA ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012) Kartika, Norma Yuni; Darwin, Muhajir; Sukamdi, Sukamdi
Vidya Karya Vol 31, No 2 (2016)
Publisher : Vidya Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. This study aimed to find out the deprivation of womens education right in the bond of child age marriage in the province of South Kalimantan. The design of the study was cross-sectional study using data Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) in 2012. The right of women education in this study is the educational attainment and achievement of nine-year compulsory education of 15-49 years old women. The age of first marriage is divided into three categories, namely under 18 years, 18-20 years and above 20 years. The population of this study in accordance with the population on the IDHS 2012 in South Kalimantan. Analysis of the data using the percentage distribution and Chi Square test. The highest percentage of women at first marriage age under 18 years, 18-20 years and over 20 years in a row namely ungraduated of primary school (38.81%), ungraduated of junior high school (30.32%) and graduate of junior high school (33.86 %). The highest percentage of first marriage age under 18 years old and 18-20 years old at is similar, namely not achieving the nine years compulsory (93.84% and 71.48%), while the highest percentage age of first marriage of women over 20-year is achieving the nine year cumpolsary (56.65%). Keywords: deprivation, womens education right, marriage age Abstrak. Tulisan ini bertujuan mengetahui perampasan hak pendidikan perempuan dalam ikatan perkawinan usia anak di Provinsi Kalimantan Selatan. Rancangan penelitian cross sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2012. Hak pendidikan perempuan dalam penelitian ini yaitu pencapaian pendidikan dan pencapaian wajib belajar sembilan tahun perempuan 15-49 tahun. Usia perkawinan pertama dibagi tiga kategori, yaitu di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun. Populasi tulisan ini sesuai dengan populasi pada SDKI 2012 di Provinsi Kalimantan Selatan.  Analisis data menggunakan distribusi prosentase dan  uji Chi Square. Prosentase tertinggi usia perkawinan pertama perempuan di bawah 18 tahun, 18-20 tahun dan di atas 20 tahun berturut-turut yaitu tidak tamat SD (38,81 %), tidak tamat SMP (30,32 %) dan Tamat SMP (33,86 %). Usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun dan 18-20 tahun prosentase tertingginya sama, yaitu tidak tercapainya wajib belajar sembilan tahun (93,84 % dan 71,48 %), sedangkan usia perkawinan pertama perempuan di atas 20 tahun tertinggi pada tercapainya wajib belajar sembilan tahun (56,65 %). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perkawinan usia anak perempuan mayoritas tidak mencapai wajib belajar sembilan tahun. Artinya ikatan perkawinan usia anak telah merampas hak pendidikan perempuan di Kalimantan Selatan.  Kata kunci: perampasan, hak pendidikan perempuan, perkawinan usia anak