Eko Budi Sulistio
Universitas Lampung

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah Sulistio, Eko Budi
SOSIALITA Vol 1, No 1 (2010): Oktober
Publisher : SOSIALITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah, setelah sekian lama dipinggirkan oleh Pemerintah Otoriter Orde Baru. Namun harapan besar tersebut, rupanya masih merupakan mimpi besar dan sulit terwujud. Salah satunya karena masalah sumber daya aparatur. Berbagai cara dan upaya telah banyak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur tersebut. Namun sayangnya pemerintah daerah melupakan penyebab rendahnya kualitas sumber daya aparatur tersebut. Oleh sebab itu memahami secara baik “the root of problem” dari sulitnya mengembangkan sumber daya aparatur di daerah perlu dilakukan oleh segenap pemerintah daerah. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu adalah: rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan buruknya penempatan, seringnya terjadi perubahan peraturan kepegawaian, rendahnya mental aparatur dan terlalu gemuknya organiasi pemerintahan daerah
Pemanfaatan Ruang Kota Untuk Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima ( Studi Terhadap Kegiatan Usaha PKL eks Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung ) Aryanto, .; Sulistio, Eko Budi
PUBLICA Vol 1, No 2 (2011): September
Publisher : PUBLICA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PKL menjadi fenomena sosial yang terjadi dibelahan dunia manapun, termasuk di Kota BandarLampung. PKL diangap usaha informal yang mengangu ketertiban umum, kenyamanan dankeindahan kota karena menempati ruang-ruang public seperti trotoar, lahan parker, jalan raya, lorongpasar, Pemerintah menerapkan kebijakan penatan relokasi (pemindahan) paksa sehinga timbulkonflik terbuka antara PKL dan aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penelitan ini merupakanpenelitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitan ini menunjukan bahwakeberadan PKL selalu menempati ruang-ruang pusat kota sebagai wilayah ramai yang paling seringterjadi nteraksi sosial sehinga keberadan mereka menimbulkan masalah sosial baru, penyelesaianmasalah PKL dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengunakan produk kebijakan yangtidak terkait secara langsung dengan PKL dengan cara kekerasan sehinga menimbulkan konflikbaru. Penelitan ini merekomendasikan ketatan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untukmengunakan produk kebijakan yang sesuai dalam menangani masalah PKL dan patuh terhadapkebijakan tata ruang wilayah perkotan dan bagi PKL untuk juga patuh dan melaksanakan kebijakanpenatan PKL, DPRD telah menyelesaikan produk kebijakan khusus tentang PKL, keberadankebijakan penatan PKL bermanfat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung karena mempunyailegitmasi hokum dalam menindak PKL bermasalah dan bagi PKL ada pengakuan secara hokumkeberadan usaha informal PKL, selain itu keberadan kebijakan tata ruang wilayah Kota BandarLampung juga mengatur keberadan PKL dalam menjalankan usahanya di bagian-bagian wilayah Kota.PKL (ilegal stret trader) is become social phenomena al over the world, unexceptin Bandar Lampung City. It is considered as informal busines that disturbing publiclaw order, comfortnes dan beautifulnes of the city, because they (the traders) usepublic space like pedestrian, parking areas, side of highways and market’s coridorsas their busines activites place. Bandar Lampung Government has decided torelocate and to manage them in other places but hey denied, because they consideredthat he new places wil not benefited for them. Therefore, there was conflict betwenthe traders and the government. This research is considered as descriptive withqualitative method. Data were colected by interviews, observation anddocumentation. The result shows that the main factor why conflict is ocuredbetwen traders and government is when the traders use busy public space for theirtrading place. In order to solve the problems, government has aranged new policy sothat the traders know where the places they can use for their busines. This isimportant policy, because although sometime the traders disturbing public areas buttheir busines activites are neded by people with midle low income. By this law,the traders can do their trading legaly and legitmately. Beside that, the policy canbe used by government o replan and to manage the using of city’s land.
STUDI FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN DI KOTA BANDARLAMPUNG Sulistio, Eko Budi; Kagungan, Dian
Prosiding Penelitian FISIP Unia 2012
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study focuses on the process of  policy  formulation  structuring public transport system  in the city of Bandarlampung known as the Bus Rapid  Transit  (BRT) Trans Bandarlampung. The process of policy formulation is good at least to go through four stages of  the  problem formulation,  agenda setting and  policy  formulation  and selection of  policy  alternatives  and to determine policy.  In the process of  policy making  in the City BRT Bandarlampung the parties  that make up this policy did not perform  all phases of  formulation.  It  is feared could  cause  negative impact  in the future if the policy makers no longer have a role in government. This BRT policy can be easily replaced or canceled by the next government, as policy Bandarlampung City BRT  is not housed within  the umbrella of regional regulations as the supreme law of the local government level .Keywords: Policy, Transport, BRT
OPTIMALISASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BAGI SEKRETARIS DESA Hutagalung, Simon Sumanjoyo; Utoyo, Bambang; Sulistio, Eko Budi; Puspawati, Ani Agus
Prosiding Pengabdian FISIP Unila 2012
Publisher : Prosiding Pengabdian FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This Community Services  Activity  is being carried out  in South  Lampung District Jatiagung with  a lecture  and discussion  / FAQ. Meanwhile  evaluation design  used was  a quantitative  evaluation  through  pre test  and  post test.  Also  evaluated qualitatively  through  discussion  /  question and answer with  monitoring during  the extension / dissemination of the material presented during the process of counseling / socialization  takes place  between the  presenters  material  with participants socialization,  particularly with regard to  the aspects related to  Rural Development Planning. It can be concluded already understand the concept of Regional Planning and outline the content of their policies in the Indonesian Government regulations by members of the village in the district  secretaries  forum Jatiagung South Lampung regency. It has also been  understood mechanisms and  normative  regulations  in  Rural Development Planning  and the position of  rural   community participation  in the activities of  the Rural Development  Plan  by  the members of  the  village in the district  secretaries forum Jatiagung South Lampung regency. Keywords: Development Planning, Rural Assembly
IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 Department, administratio; Ani, Serli; Sulistio, Eko Budi
Administratio Vol 8 No 1 (2017): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v8i1.23

Abstract

ABSTRAK. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana program bersihprogram di Lampung. Penelitian ini didukung oleh lingkungan alam yang tidak menentu,tingkat pendidikan nelayan rendah, pola hidup nelayan, pemasaran tertangkap. Penelitianini menggunakan pendekatan model van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard andPolicy Goals, Resources, Relationship Among the Organization, Karakteristik AgenPelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Disposisi Pelaksana. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yangdigunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk melihatpemanfaatan peraturan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasilnyaadalah bahwa program bersih sudah cukup efektif meski ada sedikit kendala dan masalahdalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan van meter dan van horn, dapat dianalisisbahwa pelaksanaan program bersih telah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masihada beberapa indikator yang tidak didasarkan pada situasi di lapangan.Dibutuhkan standarkebijakannya yang lebih jelas dan terperinci, perlu adanya peningkatan sumber dayamanusia dan keuangan, perlu adanya perluasan, semestinya dilakukan komunikasi dandialog antara pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat nelayan atau masyarakat agartidak memberatkan negatif tentang program bersih. Kata kunci: implementasi, program bersih, kesejahteraan, komunitas nelayan.
THE EFFECT OF LEADERSHIP, MOTIVATION, APPLICATION OF LEARNING ORGANIZATION ON PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN THE REGIONAL SECRETARIAT OF CENTRAL LAMPUNG Department, administratio; Nurharyani, Lilik; Sulistio, Eko Budi
Administratio Vol 9 No 1 (2018): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v9i1.60

Abstract

ABSTRAK. Tuntutan pelayanan publik yang baik perlu segera ditanggapi oleh pemerintah. Ini disebabkan kinerja pegawai negeri masih miskin. Layanan publik menjadi tujuan organisasi publik. Maka, menjadikan kinerja karyawan yang baik dalam organisasi publik menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di lokasi Sekretariat Kabupaten, Lampung Tengah. Objek penelitian ini adalah seluruh karyawan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini teknik pengumpulan data dari sampel / sumber data primer dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis / kuesioner, teknik analisis data menggunakan persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan hubungan antara Kepemimpinan, Motivasi, Implementasi Organisasi Pembelajaran dengan prestasi kerja karyawan.
GAYA KEPEMIMPINAN WALIKOTA METRO PERIODE 2005 – 2015 Sulistio, Eko Budi; Prihantika, Ita; Meiliyana, Meiliyana
Wacana Publik Vol 12, No 02 (2018): Jurnal Wacana Publik, Desember 2018
Publisher : STISIPOL Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (547.433 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan Walikota Metro 2005-2015, Lukman Hakim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, diperoleh kesimpulan bahwa selama dua periode menjadi Walikota Metro gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Lukman Hakim adalah gaya demokratis. Dengan gaya demokratis, kepemimpinan Lukman Hakim bisa dinilai cukup adaptif dengan dinamika tuntutan perkembangan pemerintahan di Kota Metro. Hal tersebut diwujudkan dalam kegiatan seperti bedah APBD, pelayanan satu atap atau uji kepatuhan dan kepantasan (fit and proper test) untuk pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Metro dalam rangka merealisasikan tuntutan dinamika pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih.Salah satu hasil dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Lukman Hakim sebagai Walikota Metro adalah naiknya Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2012 yang disebabkan semakin membaiknya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan pada mayarakat.
Pengarusutamaan Gender Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Rahayu, Putri; Sulistio, Eko Budi
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.319 KB) | DOI: 10.23960/administrativa.v1i1.10

Abstract

Gender issues have now become regional commitment, nationally, and internationally. Presidential Instruction No. 9 of 2000 on gender mainstreaming, pressed the importance of mainstreaming gender in order to realize a good governance.Employees are an important asset at any Tax Services Office, due to the growing development of the agencies depend on the performance of its officers. Directorate General of Taxes as one of the organizations under the auspices of the Ministry of Finance also participate in this support PUG, namely by applying the concept of Gender Responsive. This concept is also applied throughout the organization under the auspices of the Directorate General of taxation including Tax Services Office Pratama Tanjung Karang. In this study the researchers wanted to know what are the programs, how the implementation and what are the factors supporting and restricting in Mainstreaming Gender in the KPP Pratama Tanjung Karang. The theory used in this study is gender theory and the theory of Justice. This research is a descriptive research with qualitative approach by taking data from 22 informant through interviews, observation and the documentation. From this research it is achieved that mainstreaming gender in KPP Pratama Tanjung Karang already can be seen from the aspects of political support, policy, institutional, information systems and human resources. But there are some things that should be fixed, namely toilet for taxpayers as well as a smoking area and a woman parking should be eliminated.
MULTI STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN TSUNAMI DISASTER RECOVERY PHASES IN SOUTH LAMPUNG Hutagalung, Simon Sumanjoyo; Sulistio, Eko Budi; Mulyana, Nana
MIMBAR (Jurnal Sosial dan Pembangunan) Vol 36, No 1 (2020): Vol 36, No 1 (2020): Volume 36, No. 1, Year 2020 [Accredited Sinta 2] No 10/E/K
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v36i1.5356

Abstract

Disaster management always requires the role of many groups, but it requires the regulation of those roles the most. This study aims to analyze multi-stakeholder roles and challenges that arise in handling tsunami disasters in South Lampung. This research uses descriptive qualitative method where data is collected purposively from the local government, leaders of the community, and private organizations through interviews, observation and documentation. This study identify collaboration of the three parties that bring a positive impact on refugees and the role of the district government and provincial government at the forefront, while the private sector and community institutions begin to diminish their role. The challenges arise in disaster management are related to post-rehabilitation activities and anticipation of potential disasters that can still occur in the region in the future.