Articles

Found 33 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH Prawardhani, Winuratri Gita; Sulistiyono, Adi
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan  Taman Mini Indonesia Indah saat ini.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIABAIKAN OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Rochim, Bayu Nur; Sulistiyono, Adi
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to know and explain the position of the peace deed made before the notary as evidence in the settlement of civil disputes, and to know and explain the basis of the judges consideration of the peace deed made before a notary neglected by the judge as evidence in the decision of the Court Supreme Number 935 K/PDT/2010. This article is a doctrinal legal research or normative juridical method, which examines the research problem of existing law and its implementation related to the position of the peace deed made before the notary and the judges consideration in deciding a case. Methods of data collection is done by library research. Current Article uses deductive reasoning methods that are used to draw conclusions from general terms into specific things that are then drawn into conclusions. The results of this study indicate that a peace deed made before a notary public as a form of a peace effort outside the court may be evidence of appropriate evidence that meets the formal and material requirements of the authentic deed made as set forth in the Civil Code and Act No. 2 Year 2014 joncto Law Number 30 Year 2004. In the case concerned, the peace deed is ignored as evidence because the peace deed does not meet the validity requirements of the agreement because one of the parties is unbalanced because it is in custody so that the deed does not meet one of the formal requirements . In this case, there is no rule that clearly stipulates that an agreement does not meet formal requirements because one of the parties is in custody.Keywords: Acta Van Dading; Agreement; Dispute resolutionAbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata, dan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris yang diabaikan oleh hakim sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/PDT/2010. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal legal research) atau metode yuridis normatif, yang meneliti masalah penelitian dari undang-undang yang ada dan implementasinya berkaitan dengan kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Artikel saat ini menggunakan metode penalaran deduksi yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa akta perdamaian dibuat di hadapan notaris sebagai bentuk upaya perdamaian di luar pengadilan dapat menjadi bukti bukti yang tepat yang memenuhi persyaratan formal dan material dari akta otentik yang dibuat sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 joncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dalam kasus yang bersangkutan, akta perdamaian diabaikan sebagai alat bukti karena akta perdamaian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena salah satu pihak kedudukannya tidak seimbang karena berada di tahanan sehingga akta tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan formal. Dalam hal ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur bahwa suatu perjanjian tidak memenuhi syarat formil karena salah satu pihak berada dalam tahanan.Kata Kunci : Akta Perdamaian; Perjanjian; Penyelesaian Sengketa
URGENSI KONTRAK KERJA YANG BERKEADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG Annisa, Rizki Nur; Sulistiyono, Adi; Latifah, Emmy
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.343 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.4.2018.357-373

Abstract

Rahasia dagang merupakan ‘jantungnya’ keberlangsungan sebuah bisnis. Oleh karena rahasia dagang  mempunyai posisi yang sangat vital, pelaku usaha berusaha melakukan proteksi sangat ketat. Pelanggaran rahasia dagang di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh karyawan, dikarenakan lemahnya kesadaran karyawan untuk memenuhi kewajibannya dan akibat lemahnya perlindungan hukum. Dibutuhkan kontrak kerja yang mengikat Karyawan dan Pemilik Rahasia dagang untuk memberi batasan hak dan kewajiban serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum rahasia dagang. Untuk mencapai tujuan itu digunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji urgensi kontrak kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrak kerja yang adil dapat menjadi alternatif upaya perlindungan hukum rahasia dagang; dikarenakan  hak dan kewajiban karyawan yang diatur secara mutual   menjadikan rahasia dagang dapat dilindungi secara optimal.
MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA DALAM PERSPEKTIF ANALISA EKONOMI MIKRO Gumbira, Seno Wibowo; Sulistiyono, Adi; Tejomurti, Kukuh
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.381 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.341-354

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemidanaan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi cyberbullying di sosial media telah berjalan efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 27 Jo Pasal 45 dirumuskan tidak melalui pengkajian dengan pendekatan analisa ekonomi mikro sehingga penegakan hukumnya tidak efektif dan efisien karena dengan merujuk pada prinsip maksimalisasi, keseimbangan dan efisiensi dan tidak mencerminkan falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Utami, Sri; Purwadi,, Hari; Sulistiyono, Adi
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakatsehingga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidanamenurut UUJN dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat sosiologis dengan pendekatanyuridis sosiologis. Adapun analisis data dilakukan dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses peradilan pidana menurutUUJN adalah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntutumum dan hakim harus dilakukan dengan persetujuan MKN, pengawasan, melekatkan sidik jari pada minutaakta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI). Adapun hambatan dalam pelaksanaannyaadalah belum terbentuknya Peraturan Pelaksana UUJN Perubahan, belum terbentuknya MKN, dan peranINI untuk melakukan sosialisasi tentang UUJN Perubahan masih kurang. Adapun cara mengatasi hambatantersebut adalah pemerintah segera membentuk Peraturan Pelaksana UUJN supaya tidak menimbulkanmultitafsir, baik di kalangan Notaris sendiri maupun klien Notaris, memberikan pendampingan terhadapNotaris yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang MKN belum terbentuk dan meningkatkan peranINI, baik secara internal maupun eksternal.
Feminist Perspective towards the Legal Theory on Fisher-Women’s Legal Entity Hartanto, Rima Vien permata; Sulistiyono, Adi; Isharyanto, Isharyanto
FIAT JUSTISIA Vol 13, No 4 (2019)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v13no4.1737

Abstract

This research explores the issue of the legal entity for fisher-women. Feminists Legal Theory is the main foundation. This theory seeks to criticise and dismantle the law by questioning the existence of laws that bring injustice to women's groups. In the Indonesian context, where the influence of patriarchal ideology and legal positivism theory is still active, the view that the law is believed to be neutral and objective has resulted in many things that discriminate and marginalise women's groups. This research presents the criticism of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Cultivators for the recognition of the legal entity of fisher-women. This research is theoretical with the type of literature study focusing on ideas using a feminist perspective research approach. The results of the study indicates the that Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers contains many weaknesses. There is a prejudice towards the work of fishers, there is a problem defining fishers because women are excluded from defining fishers, the absence of recognition of fisher-women affects the law and becomes indirect discrimination because of gender blindness and does not take into account in terms of women's experience or interests.
ANALISIS YURIDIS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN MINI INDONESIA INDAH Prawardhani, Winuratri Gita; Sulistiyono, Adi
PRIVAT LAW 1 Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya harmonisasi hukum dalam dasar pengaturan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah terkait penerapan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah Kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1987 dan implikasinya dalam upaya menemukan konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Taman Mini Indonesia Indah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik pengumpulan berupa studi kepustakaan. Analisis bahan hukum melalui metode deduksi silogisme dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan Keputusan Presiden dan Akta Persembahan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah akan terancam kehilangan kewenangannya tersebut. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga perlu dicari konstruksi hukum yang tepat terkait pengelolaan  Taman Mini Indonesia Indah saat ini.
PENDAYAGUNAAN NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Suatu Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya Dan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat). Hazdan, M Fahmi; Sulistiyono, Adi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examines about what are the factors that constrain the inclusion of academic paper in the formation of regional regulations design of Mempawah District, Kubu Raya District, and Pontianak City in West Kalimantan Province in years of 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015. And analyze the implications of legislation that does not utilize the academic paper. This article is a non-doctrinal research, and a qualitative descriptive research. Data in this article is derived from in-depth interviews and documentation study.  From this research showed the  factors that constrain  the inclusion  of  academic  paper  in  the formation of regional regulations design of  Mempawah District, Kubu Raya District, and Pontianak City in West Kalimantan in years 2011, 2012, 2013, 2014, and 2015 among others are due to the inclusion of academic paper are not required in the preparation of a formation of regional regulations design in legislation Number 12 Year 2011 about legal drafting. Holders authority of the regulations that do not all have a background in law, especially regarding the establishment of the regulation also be a factor in addition to the lack of awareness of the local community in terms of participation in the process of formation of the regional regulation.Keyword : Academic Paper, Local Regulations, Local Government.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam  pembentukan  Rancangan  Peraturan Daerah  Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu  Raya dan  Kota Pontianak  di Provinsi Kalimantan  Barat Tahun  2011, 2012, 2013,  2014 dan  tahun 2015. Serta melakukan  analisis mengenai implikasi  Perda yang  tidak mendayagunakan  naskah akademik tersebut. Artikel ini merupakan sebuah penelitian hukum non-doktrinal, dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.Data dalam artikel ini menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala penyertaan naskah akademik dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu RayaDan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 antara lain ialah karena tidak diharuskannya penyertaan naskah akademik dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Pemegang  wewenang dari pembentuk peraturan yang tidak semua memiliki latar belakang hukum khususnya mengenai pembentukan peraturan perundang – undangan juga menjadi  salah  satu  faktor penyebab selain  kurangnya kesadaran  dari masyarakat di daerah dalam hal partisipasi dalam proses pembentukan Perda tersebut.Kata kunci : Naskah Akademik, Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah.
ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Rahman, Reza Fazlur; Sulistiyono, Adi
Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dasar  pertimbangan  pemisahan  wewenang  pengawasan terhadap  lembaga  keuangan  perbankan  antara  Bank  Indonesia  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang  digunakan  adalah  metode  deduksi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.
KONSEKUENSI TRANSPLANTASI HUKUM TERHADAP PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DAN HUKUM LOKAL Purwadi, Hari; Sulistiyono, Adi; Firdausy, Adriana Grahani
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 1: JANUARY-APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8622

Abstract

AbstractLegal transplants in the form of ideas, concepts, solutions or structures, institutions, and methods, from one country to another has been a tendency in the development of the law in various parts of the world. Including Indonesia, has conducted legal transplants from various foreign legal system or any other country in the formation of various laws. Legal transplants in the perspective of comparative law and culture has potential mismatch between law and society, considering foreign law (the model) has material base differ with the recipient, such as Indonesia, the material and social base reflected in the values  of Pancasila or local law. Therefore, studies on this subject is very important, and in this study aims to analyze: (1) the form of transplantation of foreign law into the legal system of Indonesia (national law); (2) inevitability of legal convergence in the development of national law in the future. Theoretically, this study relates to theories of legal transplant or diffusion of law, in particular mixing legal system and harmonization or convergence. This study confirmed the legal transplant theories are constructed from practices in Western countries. For that purpose, this study methodologically used socio-legal research types (nondoctrinal / socio-legal research). Based on the  category of Esin Örücü, found that legal transplants in Indonesia occurred in various combinations of the most complex forms to simpler. Constitution as an example, transplant in the form of structures, institutions, and methods, in addition to the form of ideas, concepts, and solusion from Western law, both civil law system and common law systems. Legal transplants in Indonesia generally more formal process (formal diffusion) rather than substantive and make Western law have a dominant position. Local law and Pancasila under pressure of Western law. Therefore, the development of the law in the future must be built on a foundation of Jurisprudence as activity of theorizing, so that ideas, concepts, and solutions, as well as structures, institutions, and methods that can be characterized Pancasila as Western law competitor.Keywords: legal transplants, harmonization, foreign laws, local laws, and PancasilaAbstrakTransplantasi hukum dalam bentuk ide, konsep, solusi atau struktur, institusi, dan metode, dari satu negara ke negara lain telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan berbagai undang-undang. Transplantasi hukum dalam perspektif perbandingan hukum dan budaya (comparative law and culture) potensial melahirkan ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat (mismatch between law and society), mengingat hukum asing (model) memiliki basis materiil hukum dan sosial berbeda dengan tempat dipindahkan atau penerima (recipient), seperti Indonesia, yang basis materiil dan sosialnya tercermin dalam Pancasila atau hukum lokal. Untuk itu, studi mengenai hal ini sangat penting dilakukan, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bentuk transplantasi hukum asing ke dalam tata hukum Indonesia (hukum Nasional); (2) keniscayaan kovergensi hukum dalam pembangunan hukum Nasional di masa datang. Secara teoritis, penelitian ini berhubungan dengan teori-teori transplantasi atau difusi hukum, khususnya pencampuran sistem hukum (mixing legal system) dan harmonisasi atau konvergensi hukum. Penelitian ini mengonfirmasi (confirming) teori-teori transplantasi hukum yang dibangun dari praktik-praktik di negara-negara Barat. Untuk tujuan itu, penelitian ini secara metodologis menggunakan jenis penelitian sosio-legal (nondoktrinal/socio-legal research), Dengan menggunakan kategori dari Esin Örücü, ditemukan bahwa transplantasi hukum di Indonesia terjadi dalam berbagai kombinasi bentuk dari yang paling kompleks sampai sederhana.Konstitusi sebagai misal, mentransplantasi dalam bentuk struktur, institusi, dan metode, di samping bentuk ide, konsep, dan solusi hukum Barat, baik civil law system maupun common law system. Transplanatsi itu secara umum lebih banyak dilakukan secara formal (difusi formal) daripada substantif dan menempatkan posisi dominan hukum Barat. Hukum lokal dan Pancasila mengalami tekanan dari Hukum Barat . Oleh karena itu, pembangunan hukum di masa datang harus dibangun di atas pondasi jurisprudence as activity of theorizing, sehingga ide, konsep, dan solusi, maupun struktur, institusi, dan metode yang berkarakter Pancasila dapat menjadi pesaing hukum Barat yang dominan.Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi, hukum Asing, hukum lokal, dan nilai-nilai Pancasila