Articles

PERBEDAAN PENGARUH PARASETAMOL DAN PARECOXIB TERHADAP AKTIVITAS AGREGASI TROMBOSIT PADA PASIEN SIRS ATAU SEPSIS Wibowo, Admaji; Purwoko, Purwoko; Suradi, Suradi
JAI (Jurnal Anestesiologi Indonesia) Vol 10, No 3 (2018): Jurnal Anestesiologi Indonesia
Publisher : Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1785.04 KB) | DOI: 10.14710/jai.v10i3.13493

Abstract

Latar Belakang: Parasetamol dan parecoxib adalah Obat Anti Inflamasi Non Steroid (OAINS) yang paling banyak digunakan pada pasien yang dirawat dengan SIRS atau sepsis di ICU sebagai antipiretik dan anti inflamasi. Kedua obat tersebut dapat mempengaruhi agregasi trombosit yang dapat kita nilai melalui tes agregasi trombosit.Tujuan: Mengetahui perbedaan pengaruh pemberian parasetamol dan parecoxib terhadap aktivitas agregasi trombosit pada pasien SIRS atau sepsis.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian experimental dengan pendekatan uji klinis dengan rancangan penelitian pre dan post. Terdapat 34 subjek penelitian pasien SIRS atau sepsis yang dirawat di ICU dengan umur antara 17 - 65 tahun. Distribusi sampel meliputi 17 subjek dengan pemberian parasetamol dan 17 subjek dengan pemberian parecoxib. Setelah dilakukan pengacakan dilakukan pemeriksaan agregasi trombosit sebelum perlakuan dan 120 menit sesudah perlakuan dengan menggunakan induktor 10 µM ADP.Hasil: Berdasarkan hasil uji beda Mann Whitney pada kelompok tidak berpasangan mendapatkan nilai p=0,310, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal agregasi trombosit antara kelompok parasetamol dan parecoxib sebelum perlakuan dan nilai p=0,013 (p<0,05), yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok parasetamol dan parecoxib setelah perlakuan. Analisa selanjutnya berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon pada kelompok berpasangan mendapat nilai p=0,020 (p<0,05) yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemberian parasetamol.Kesimpulan: Penggunaan parasetamol akan berdampak pada penurunan agregasi trombosit secara signifikan secara statistik dibandingkan dengan parecoxib (p=0,013).
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA KEBAB KEBUL Agustina, Rizky Eka; Priyono, Ery Agus; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha dalam sistem franchise pada dasarnya adalah sebuah metode atau pola pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Perjanjian waralaba atau franchisee yang dibuat oleh franchisor dan franchisee menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem usaha franchisee. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian franchise harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian franchise biasanya disusun menggunakan sistem perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memungkinkan akan mengganggu keseimbangan dan proporsionalitas dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penerapan asas proporsionalitas memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa seimbangnya hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder seperti dokumen perjanjian waralaba Kebab Kebul, peraturan perundangan yang mengatur tentang waralaba dan jurnal hukum. Hasil penelitian penulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian waralaba Kebab Kebul menggunakan jenis perjanjian baku yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak karena pembuatan isi perjanjian hanya dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
TANGGUNG JAWAB ARTIS ENDORSER TERHADAP KONSUMEN ATAS KOSEMTIK ILEGAL YANG DIIKLANKAN Putri, Dian Syah; Turisno, Bambang Eko; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kosmetik merupakan produk yang melekat pada sebagian besar masyarkat terutama kaum wanita, seiring dengan perkembangan zaman para pelaku usaha gencar memproduksi produk kosmetiknya lalu memasarkan produk-produknya menggunakan sosial media, yaitu menggunakan jasa endorsement artis. Endorsement terbilang efektif karena hampir sebagian besar masyarakat menggunakan sosial media, dan memilih untuk berbelanja melalui toko online. Namun hal ini dimanfaatkan secara negatif oleh pelaku usaha dengan menjual dan memasarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar oleh BPOM di media sosial, yang dalam hal ini menggunakan jasa endorsement artis. Permasalahan baru muncul ketika artis endorser tidak berhati-hati dalam memilih barang dan atau jasa yang akan di promosikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Artis endorser dalam hal ini turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen, namun masyarakat jarang menyadari hal ini. sehingga dalam hal ini penulis berupaya menganalisis lebih dalam mengenai tanggung jawab artis endorser terhadap konsumen atas kosmetik ilegal yang diiklankan, sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam menggugat bukan hanya pelaku usaha tapi juga artis endorser. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deksriptif analitis. Artis endorser memiliki tanggungjawab yang besar karena artis endorser merupakan sumber langsung penyampaian iklan kepada konsumen, beberapa konsumen terbujuk untuk membeli produk dari pelaku usaha dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis tersebut, sehingga ketika telah terbukti bahwa produk yang dipromosikan oleh artis tersebut palsu atau berbahaya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap artis endorser atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh iklan endorsement kosmetik ilegal yang dilakukan artis endorser, karena bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian dan kehati-hatian.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI HANDPHONE RESMI DI TOKO HANDPHONE DI KOTA MAGELANG Saputra, Benandri Dwiki; Saptono, Hendro; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli handphone resmi adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukannya perlingan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam hal Jual-beli barang handphone pada dasarnya bagian dari skema perjanjian jual-beli yang di atur dalam pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang lelah diperjanjikan. Tujuan penelitian dalam penelitian untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen handphone yang membeli di toko resmi handphone di Kota Magelang. Untuk mengetahui upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan atas produk yang dibeli di toko handphone di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio-legal research dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskritif?analitis, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen handphone yang membeli di toko resmi handphone di Kota Magelang kurang diketahui oleh konsumen. Upaya yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen dalam penggunaan klausula baku yang bersifat menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha adalah dalam bentuk memberikan pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap konsumen, agar apabila terjadi sengketa konsumen dapat mengajukan gugatan ataupun tuntutan sesuai dengan hak dan kepentingan yang dirugikan. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan atas produk yang dibeli di toko handphone di Kota Magelang dapat dilakukuan melalui dua cara, yaitu melalui cara non litigasi ataupun melalui cara litigasi (pengadilan).
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH KPR MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2017/PN UNR ) Ristiana, Heni; Priyono, Ery Agus; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sering ditemui diantaranya adalah pengalihan hak atas objek Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yaitu rumah, yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain sebelum masa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut berakhir atau lunas dan tanpa sepengetahuan oleh pihak bank dan tidak menggunakan prosedur yang tepat dan benar, yang dikenal masyarakat dengan istilah pengalihan hak atau oper kredit. Oper kredit seringkali dilakukan oleh debitur melalui suatu perjanjian jual beli yang dibuat sendiri oleh para pihak, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tanpa menghadap pejabat yang berwenang atau dikenal dengan perjanjian jual beli di bawah tangan. Jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 wajib dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi dalam faktanya, masih sering ditemui jual beli yang dilakukan di bawah tangan. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN. Unr.
PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN PRABAYAR XL AXIATA TERHADAP KEBIJAKAN MENKOMINFO TERKAIT REGISTRASI ULANG NOMER HANDPHONE DI SEMARANG Rachmawati, Arinta; Njatrijani, Rinitami; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring Perkembangan Zaman manusia berupaya melakukan revolusi kearah modernisasi. Cara berkomunikasi dengan praktis dan mudah salah satunya, perkembangan teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis dan signifikan. Perkembangan telekomunikasi sangat pesat terutama pada abad ke-20. Telepon seluler tidak lepas dari kartu yang dinamakan SIM (Subscriber Identification Module) Card. Kartu SIM merupakan komponen utama yang menghubungkan Jaringan telekomunikasi dengan perangkat komunikasi tanpa menggunakan kabel atau alat optik fiber lainnya. yang di sinkornasikan sesuai jaringan dan tempat/daerah menjadi sebuah kode berupa nomor atau yang kita kenal saat ini yaitu nomor handphone. Namun di balik kecanggihan sistem telekomunikasi dengan menggunakan kartu SIM card ini muncul berbagai masalah yaitu rentan di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul ?Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar XL Axiata Atas Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone di Kota Semarang ?
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN HASIL REKAYASA GENETIKA Andang, Kattyanda; Turisno, Bambang Eko; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam bidang pangan menjadi alternatif yaitu bioteknologi rekayasa genetika dianggap menjadi solusi atas permasalahan mengenai ketahanan pangan. Namun pangan produk rekayasa genetika dalam perkembangannya dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsinya.Metode  penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Pengaturan yang berkaitan tentang pangan produk rekayasa genetika merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen, juga mengenai pengaturan secara teknis mengenai pangan produk rekayasa genetika. Dalam hal  melakukan perbuatan melawan hukum pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pangan produk rekayasa genetika kepada konsumen yang bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen.Upaya perwujudan perlindungan konsumen terhadap pangan produk rekayasa genetika telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan pangan produk rekayasa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha bertanggung jawab ketika suatu produk yang diproduksi dan dipasarkannya terbukti memiliki cacat yang menyebabkan kecelakaan pada manusia.
The Effect of Harmonica Exercise on Inspiratory Capacity, Dyspnea, Exercise Capacity and Quality of Life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients Raharjo, Angga M.; Suradi, Suradi; Aphridasari, Jatu
Jurnal Respirologi Indonesia Vol 39, No 1 (2019)
Publisher : Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)/The Indonesian Society of Respirology (ISR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: Chronic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) causes respiratory muscle dysfunction and decreased respiratory muscle capacity. Incongruity of the capacity and the burden of the respiratory muscle results in increased symptoms of breathlessness, decreased inspiratory capacity, exercise capacity, and quality of life. The objectives of the study were to analyze the effect of harmonica exercise as a pulmonary rehabilitation modality on inspiratory capacity, shortness of breath symptoms, exercise capacity, and quality of life on stable COPD patient. Methods: Clinical trials with pre and post test group design were performed on 30 stable COPD patients at the respiratoy clinic at Dr. Moewardi Hospital Surakarta in August - September 2017 taken by purposive sampling. Evaluation of inspiratory capacity (IC) by spirometry, symptoms of breathlessness by mMRC, exercise capacity by 6MWT and quality of life by SGRQ were measured at baseline and after 6 weeks in the harmonic and control exercises group. Results: A total 30 stable COPD subjects met criteria and divided into two groups. The harmonica training group increased IC (1.78±0.30 litre) and 6MWT (420.00±35.49 meters), decreased mMRC score (1.00±0.458) and SGRQ score (33.87±6.05) after exercise were had significant differences (p
PERJANJIAN GADAI BENDA ELEKTRONIK DI JAWA TENGAH Dja?is, Mochammad; Susilowati, Etty; Suradi, Suradi; Nirmolo, Dessy Pintoko
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.585 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.186-193

Abstract

Terdapat penyimpangan perjanjian gadai menggunakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Hak membeli kembali hilang apabila sampai waktu yang ditentukan debitor (penjual) tidak membeli kembali obyek jual beli, dan obyek jual beli menjadi milik pembeli (kreditor). Hal ini disebut eksekusi mendaku yang dilakukan dengan melanggar ketentuan gadai. OJK harus membuat POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan batal demi hukum konsep jual beli dengan hak membeli kembali dan mewajibkan pembeli (kreditor/penjual mengubah menjadi perjanjian utang piutang uang dengan jaminan gadai benda bergerak.
PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DINAS BINA MARGA KAB. GROBOGAN DENGAN CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI (STUDI KASUS GUGATAN ATAS PENGEMBANGAN JALAN GAJAH MADA DAN JALAN UNTUNG SUROPATI TAHUN 2014) Sari, Berlian Harina; Busro, Achmad; Suradi, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindarkan dari adanya suatu wanprestasi yang mengakibatkan proses pemutusan kontrak. Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti dan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dalam hal ini perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata  dan memasukannya pada daftar hitam dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia. CV. Abdi Manunggal Sakti dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300.
Co-Authors Abdullah Abdullah Achmad Busro Adi Prayitno Agustina, Rizky Eka Amira P Tarigan, Amira P Ana Rima Setijadi Andang, Kattyanda Andrie, Andrie Angriani, Nisfi Aphridasari, Aphridasari B, Nurayuni Bakti Setiawan Bambang Eko Turisno Baroroh, Khilyatul Buana Putra, Muhammad Aswad Daniel R Monintja Dewi Hendrawati Dindayatie, Annisah Dja?is, Mochammad Edi Suharto Ery Agus Priyono, Ery Agus Etty Susilowati Fadel Ahmad, Muhammad Fadhilah, Fahmi Fadhli Fadhli Faisal Yunus Faridah Faridah Firman Firman Fornia, Ardorisye Hammada Abbas Hanafie, Ahmad Harsini Harsini, Harsini Haslindah, Andi Hendro Saptono, Hendro Insani, Tiana Yulia Irmayani, Nyi R Ismail Ismail Jamilah Jamilah Jatu Aphridasari Karim, Saktiani Leko, Sahir Lisa Tania Maratus Sholihah, Maratus Mayasari, Hesti Nila Menofatria Boer Muddin, Saripuddin Muhammad Rusli Mujiyadi, Benedictus Mukhlison Effendi Muzdalifah Muzdalifah Nadhifa, Salsabila Nandang Mulyana, Nandang Nirmolo, Dessy Pintoko Nisa, Mahrun Noor Fadiawati Nulhaqim, Soni Akmad Nurdin Widodo, Nurdin Pamelani, Angelina Christa Purwanto, Cecep Purwoko Purwoko Putra, A Patala Putri, Dian Syah Rachmawati, Arinta Raharjo, Angga M. Ramadhani, Nur Reviono Reviono Ridwan Affandi Rima, Ade Rinitami Njatrijani Ristiana, Heni Sahi, Suab Sahid Sahid Salwi, Jevita Samuel Samuel Saputra, Benandri Dwiki Sari, Aslani Threestiana Sari, Berlian Harina Sarida, Sarida Sartika Sartika Satriani Satriani Sutrisno Sukimin Syamsuri, M Mahfudz Fauzi Tahir, Wahyudin Tamsil Syafiuddin, Tamsil Tehuayo, Haris Titik Susilowati Tobing, Ruth Yiska Lumban Utami, Lusiana Susilo Wibowo, Admaji Yusuf, Zyaenal Yusup Subagio Yusup Subagio Sutanto Zulkifli Zulkifli