Articles

Found 29 Documents
Search

ANALISIS TARIF RUMAH SAKIT DIBANDINGKAN DENGAN TARIF INDONESIAN CASE BASED GROUPS PADA PASIEN RAWAT INAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano; Tamtomo, Didik Gunawan; Suryono, Arief
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2017: PROSIDING IMPLEMENTASI PENELITIAN PADA PENGABDIAN MENUJU MASYARAKAT MANDIRI BERKEMAJUAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.353 KB)

Abstract

Latar Belakang: Rumah sakit sebagai fasilitas rujukan tingkat lanjut memiliki peran penting dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang dirawat di RS, BPJS kesehatan melakukan pembayaran berdasarkan tarif Indonesian case based groups (INA CBGs). Namun hal ini belum efektif karena dengan tarif INA CBGs berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tarif RS lebih tinggi dari tarif INA CBGs dan apakah terdapat hubungan antara tarif RS dan faktor-faktor : jenis RS, kelas perawatan, tingkat keparahan, penggunaan ICU dan lama perawatan.Subjek dan Metode : Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2016 di dua RS pemerintah dan 2 RS Swasta. Pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling.Jumlah sampel 100 sampel. Variabel terikat : tarif RS dan tarif INA CBGs, variabel bebas : jenis RS, kelas perawatan, tingkat keparahan, penggunaan ICU dan lama perawatanHasil: Tarif RS lebih rendah dari tarif INA CBGs. Mean tarif RS Rp. 2.280.000 ,- dan mean tarif INA CBGs Rp. 3.060.000,-. Korelasi positif dan signifikan (r= 0.51 p = <0.001). Terdapat hubungan negatif antara tarif RS dan Jenis RS. Tarif RS swasta lebih rendah daripada RS pemerintah (b=-5.66xRp. 1.000.000, CI=95%, p= 0.078).Terdapat hubungan negatif antara tarif RS dan kelas perawatan (kelas 2 : b= -0.34 XRp.1.000.000,- , CI= 95 %, p =0.371 dan kelas 3 : b =-0.50 XRP. 1.000.000,-, CI =95%, p= 0.177). Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan penggunaan ICU (b= 1.58 X Rp. 1.000.000, CI= 95 %, p= <0.001).Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan tingkat keparahan sedang (b= 0.55 XRp, 1.000.000,-, CI =95 %, p= 0.150) dan terdapat hubungan negatif antara RS dan tingkat keparahan berat ( b= -0.12 XRp. 1.000.000,- , CI= 95 %, p= 0.894.7. Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan lama perawatan (b= 0.27 X Rp. 1.000.000,-, CI= 95%, p= 0.005 )Kesimpulan : tarif RS lebih rendah dari tarif INA CBGs. Jenis RS, kelas perawatan, penggunaan ICU, lama perawatan meningkatkan tarif RS.Kata kunci : tarif RS, tarif INA CBGs
KAJIAN YURIDIS HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN Suryono, Arief
Serambi Hukum Vol 4, No 02 (2010): SERAMBI HUKUM Vol.04 No. 02, Agustus - Januari 2010
Publisher : Serambi Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya setiap manusia ingin hidup sehat dan bilamana perlu tidak mengalami sakit. Namun apabila sakit perlu berobat ke dokter dalam upaya mendapatkan kesembuhan. Hubungan antara dokter dengan pasien pada masa lalu berdasarkan kepercayaan, namun sekarang berdasarkan hubungan hukum, sehingga mempunyai akibat hukum. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dapat karena UU No. 29/2004 dan KUHPer. (perjanjian). Apabila dokter melakukan pelanggaran profesi dokter, dapat berupa: pelanggaran disiplin diselesaikan oleh MKDKI; pelanggaran etik diselesaikan oleh MKEKI; dan pelanggaran hukum, dapat berupa hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi diselesaikan oleh Pengadilan. Sedangkan apabila pasien salah harus bertanggung jawab secara hukum. Kesalahan dokter dalam menjalankan profesi kedokteran dapat terjadi Malpraktek, dengan terpenuhinya unsur-unsur: melakukan kesalahan terhadap Standar Profesi; Standar Prosedur Opersional dan Sebab Akibat.Kata Kunci: Hubungan, Dokter dengan Pasien
ASURANSI KESEHATAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA Suryono, Arief
YUSTISIA Vol 74 (2008)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Healthinsurance is one of the ways to deal with the illness risks.Inthe healthinsurance, thereare two well-known kinds ofinsurance, medical loss insuranceandlife insurance. Basedonitsfounding, thehealth insurance can be divided into optional/commercial health insurance and mandatory/social health insur ance. Thecommercial healthinsurance is managedbyprivate institutions based on a certain agreement,and itis aimedatgeneratingprofits. Meanwhile, thesocialhealthinsurance is managedbythegovernmentaccording to the persisting legislations, and it is not aimed at generating profit but fulfilling the humans basic needs.The social health insurance is managedby the government inan attempt to protect the health of the community so as to realize the governments objectives and to fulfill its obligation to create prosperous citizens or at least to improve the basic health services, which are still felt less maximal.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG RISALAH LELANGNYA DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT OLEH PENGADILAN Pranamawati, Yelina Rachma; Suryono, Arief
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to determine the legal protection of buyers auction against the execution of mortgages whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force by the courts. This research is a normative legal research that is prescriptive.The data used are secondary data. The approach method is Statute Approach. Data collection techniques through literature study. The method of data analysis is done by deductive reasoning. From the results of the research note that legal protection for auction buyers of mortgage execution whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force is the buyer of the auction may request compensation in accordance with article 1365 Civil Code to the party issuing the loss.Keywords : Legal Protection; Auction buyers; Losses AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli lelang terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan  yaitu data sekunder. Metode pendekatan berupa Statute Approach. Teknik pengumpulan data melalui penelitian studi pustaka Metode analisa data dilakukan secara penalaran deduksi.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pembeli lelang dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata kepada pihak yang menerbitkan kerugian.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pembeli lelang; Kerugian
RESTRIKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DALAM HAL PENGGUNAAN ULTRASONOGRAFI (USG) OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI Utami, Gusti Ayu; Suryono, Arief; Purwadi, Hari
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper intends to analyze the restriction of radiology services in the use of ultrasound (ultrasound) by an private midwife. Health workers have an important role to improve the quality of health services to community to increase awareness, willingness, and the ability of healthy live. Midwife is one health worker who participate in providing health services to the community, especially in the decline of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Science and technology in the field of health is growing very rapidly, including the existence of ultrasonography which is one of radiology services. Based Permenkes 780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on the Implementation of Radiological Services that diagnostic radiology services can only be held in government and private health services which includes one other health care facilities determined by the Minister. This aims of this study is analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 On the Implementation of Radiological Services is restrictive or still open to other health workers The method of this research is the Statute Approach, which is by reviewing the laws and regulations relevant to the issues discussed with the Conceptual Approach from the viewpoints and doctrines that developed within the science of law. It was found that one of the authorities to provide radiology services is a health service facility stipulated by the minister but not clearly stated the type of health care facility. This indicates that there are opportunities for other health service facilities to be part of the authorized facility to provide radiology services in accordance with established regulations. Keywords: Restriction; Ultrasonography; Private Midwife AbstrakTulisan ini bermaksud untuk menganalisis restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB).  Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi.  Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi  salah satunya Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain. Metode yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didapatkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kata Kunci : Restriksi; Ultrasonografi; Bidan Praktek Mandiri
ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura) Aminah, Siti; Suryono, Arief
Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to determine the claims disbursement problems Surety Bond issued by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura, Principal as a result of the default in the building chartering agreements as a form of guarantee in protecting the interests of the obligee or the Service User Works Building Works. This study is a descriptive empirical law with a qualitative approach, the type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder dai library materials. The data collection technique used is the library to study the document or material and interviews with interactive model as data analysis techniques. Based on the results of research problems arising from the melting of claims Surety bond is that the melting of the claim is conditional it is not in accordance with the arrangements disbursement claims contained in Presidential Decree No. 4 of 2015, and other problems as a result of melting of the claims, there is a problem regarding the recovery or the right to sue through subrogation whose setting is different from that contained in the insurance subrogation.Keyword: Surety Bond, Disbursement Claims, Legal issuesAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  pencairan  klaim  Surety Bond yang dikeluarkan oleh  PT (Persero) Asuransi Kredit  Indonesia Cabang Madura sebagai akibat Principal  yang  wanprestasi  dalam  perjanjian pemborongan bangunan  sebagai bentuk penjaminan dalam melindungi kepentingan Obligee  atau  Pengguna  Jasa  dalam  Pekerjaan  Pemborongan  Bangunan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  lokasi  penelitian  dan  data  sekuder  yang diperoleh dai bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi  dokumen  atau  bahan  pustakan  dan  wawancara,  dengan  model analisis interaktif sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul dari pencairan klaim Surety bond adalah bahwa pencairan klaim bersifat conditional hal ini tidak sesuai dengan pengaturan pencairan klaim yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kemudian permasalahan lain sebagai akibat pencairan klaim, terjadi permasalahan mengenai recovery atau hak tuntut melalui subrogasi yang pengaturannya berbeda dengan subrogasi yang terdapat dalam asuransi.Kata Kunci: Surety Bond, Pencairan Klaim, Permasalahan Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI PEMBATALAN APHT DAN PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN Mandasari, Vita Dyah; Suryono, Arief
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to know the shape of the legal protection of creditor banks as holders of rights to the dependents in case of cancellation of the Deed Granting the credit agreement and Dependents by Court. The methods used in this research is the normative legal research which is prescriptive approach legislation and the approach to the case. Approximation of legislation is done by studying all legislation and regulations with the relevant legal issues that are being dealt with and the approach of the case done by doing a review against the ruling of the Supreme Court Verdict Number 1138 K/Pdt/ 2012 judgment about the suit of the owner of the object of the guarantee the guarantee debt without the owners knowledge, any warranty Entitlement Dependants credit agreement in the bank. A lot happens in banking violations, which caused losses for banks as creditors because the owner of the object of the guarantee turned out to be never menjaminkan or allow other parties to menjaminkan his property to a bank to get the loan. The Bank should be careful in disbursing the loan funds, required the implementation of the principles of the distribution of credits are accurate and thorough. The results of this research were obtained that, ketidakhati-hatian in the bank credit channel, resulted in the bank did not receive legal protection in the event of tort by the debtor in the collateral obtained object against the law. Yet the existence of provisions expressly governing liability of the Bank. However, the bank could do another attempt, by obliging the debtor to change object security that has annulled the Court with other objects that have the same nominal value.Keyword : Protection; Credit, Debitors; Mortgage RightAbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jika terjadi pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan  pendekatan  kasus dilakukan  dengan  melakukan  telaah  terhadap  putusan  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012 yang mengadili tentang gugatan pemilik jaminan dari obyek jaminan utang yang tanpa sepengetahuan pemilik, dijadikan jaminan Hak Tanggungan perjanjian kredit di bank. Banyak terjadi pelanggaran dalam perbankan, yang menimbulkan kerugian bagi Bank sebagai kreditor karena pemilik obyek jaminan ternyata tidak pernah menjaminkan atau memperbolehkan pihak lain untuk menjaminkan tanah miliknya kepada suatu bank untuk mendapat pinjaman. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana pinjaman, diperlukan pelaksanaan prinsip-prinsip penyaluran kredit yang akurat dan teliti. Hasil penelitian ini didapat bahwa, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit,mengakibatkan bank tidak mendapat perlindungan hukum saat terjadi wanprestasi oleh debitor yang obyek jaminannya didapat secara melawan hukum. Belum adanya ketentuan  yang  tegas  yang  mengatur  mengenai tanggung  jawab Bank. Namun, bank bisa melakukan upaya lain, yaitu dengan mewajibkan debitur untuk mengganti objek keamanan yang telah dibatalkan pengadilan dengan benda lain yang memiliki nilai nominal sama.Kata kunci : Perlindungan; Kredit; Debitur; Hak Tanggungan
KAJIAN PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KLAIM ASURANSI TOTAL LOSS ONLY KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia {Persero} Cabang Surakarta) Putri, Adisty Ananda; Suryono, Arief
Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe aim of this article is to find out the procedure of reporting indemnification notice, claim handling in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta, and the problem that appears in the procedure of reporting and handling Total Loss Only Insurance claim in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta along with its problem  solving.  This  research  is  an  empirical-descriptive  law  research  with qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the claim section in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta and a literature review. Based on the research and discussion, there is a conclusion as the result. First, inn the stage of reporting procedure the insured can report to the insurer, designated workshop, or call the agent or insurance broker. There are several obstacle  in  the  stage  of  handling  claim  such  as,  the  damage  survey,  claim analysis,  vehicle  repair  in  the  workshop,  and  claim  payment.  Second,  the reporting   implementation   obstacle   and   claim   handling   in   Asuransi   Jasa Indoneseia  Inc.  branch  Surkarta  in  terms  of  reporting  procedure  includes  an information notification delivery by the insured which is not in accordance with the facts. The solutions in the reporting procedure stage is the insurer must be more vigilant to the insured who indicated does not have a good ethicto report and the insured must behave well in order to finish reporting process effectivel. The obstacle in claim handling stage includes claim submission process to the previous headquarter. The solution is point out a company valuer  of insurance loss to calculate the loss.Keywords: Insurance, Claim, Total Loss Only, and Vehicle.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan  pelaporan pemberitahuan ganti kerugian dan penanganan klaim asuransi total loss only di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan permasalahan yang timbul dalam prosedur pelaporan dan penanganan klaim asuransi total loss only pada PT Asuransi  Jasa Indonesia Cabang Surakarta beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diguanakan dengan wawancara pada Bagian Klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan kesimpulan. Pertama, dalam tahapan prosedur pelaporan tertanggung dapat melaporkan kepada penanggung, bengkel yang ditunjuk atau menghubungi agen/broker asuransi. Dalam tahapan penanganan klaim, yaitu survei kerusakan, analisa klaim, perbaikan kendaraan di bengkel dan pembayaran klaim. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan pelaporan dan penanganan klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dalam hal prosedur pelaporan mencakup  penyampaian  informasi  pemberitahuan  oleh  tertanggung yang tidak sesuai dengan fakta. Solusi bagi hambatan pada tahapan prosedur pelaporan adalah penanggung harus  bersikap  lebih waspada  terhadap  tertanggung yang berindikasi tidak mempunyai itikad baik dalam  melakukan  pemberitahuan.  Sedangkan  hambatan  dalam  hal  penanganan  klaim  mencakup proses pengajuan klaim ke kantor pusat yang lama. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menunjuk perusahaan penilai kerugian  asuransi untuk dapat membantu dalam perhitungan penilaian kerugian.Kata kunci: Asuransi, Klaim, Total Loss Only, dan Kendaraan Bermotor.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI UNIT LINK BANCASSURANCE DI PT. ASTRA AVIVA LIFE Ivana, Dinda Bertha; Suryono, Arief
Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article is aimed to acknowledge the implementation of unit link insurance claim handling that marketed through bancassurance in PT. Astra Aviva Life and the obstacles in the implementation of unit link bancassurance insuranace claim handling along with solutions to overcome them. This research is categorized as a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data was collected through the interview on the individual business claim division and learning and development division in PT. Astra Aviva Life and a document or literature review. Based on the research and discussion, is as unit link insurance products in general, the insured, policyholders, or beneficiaries can claim for life protection benefits, and for unit link insurance products in PT. Astra Aviva Life it consists of claims for death risk, terminal illness risk, total and permanent disability and also health risks in additional insurance. In practice, filing such claims may not always work properly. Claims that were submitted by the insured, the policyholder, or the beneficiary might be declared closed or even denied as a result of any constraints arising from the insured, the policyholder, the beneficiary, or even the insurer itself.Keywords: Insurance;  Claim; Unit Link; and Bancassurance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link yang dipasarkan melalui bancassurance di PT. Astra Aviva Life dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersisfat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara pada Bagian Klaim Individu dan Bagian Pembelajaran dan Pengembangan PT. Astra Aviva Life dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  adalah sebagaimana produk asuransi unit link pada umumnya, tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim atas manfaat proteksi jiwa, dimana untuk produk asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life terdiri dari klaim atas risiko meninggal dunia, risiko terminal illness, risiko cacat total dan tetap maupun risiko atas kesehatan lain dalam asuransi tambahan. Pada prakteknya, pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar. Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri.Kata kunci: Asuransi; Klaim; Unit Link; dan Bancassurance.
ANALISIS KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN TENAGA KERJA APABILA DEBITOR PAILIT Nengsih, Yatmi; Suryono, Arief
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This article aims to determine the certainty of legal protection against the fulfillment of labor if the debtor is bankrupt. This article is a form of normative law research article. It is said that because this research is done by focusing on reading, understanding, studying primary and secondary legal materials based on Law No. 13/2003 on Manpower. The approach taken to analyze or align the statute approach. The technique of analysis of legal materials used in this article of this research will be done in deductive reasoningthat is from the data obtained then arranged systematically then analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. After the data analysis is completed, it will be presented in the form of research report is by normative law method.The results of this article indicate that the position of the creditor of the mortgage holder if the debtor is declared bankrupt, the holder of the mortgage holder has the precedence and privilege of another creditor. The position of the creditor holder of this mortgage guarantee may be justified, because the holder of the guarantee of mortgage is not found by two creditors of this mortgage object is actually the creditor of the object owner with this mortgage is actually the creditor of the object owner thus excluding the debtors assets declared bankrupt. Based on the position of this guarantee the creditor holder of the guarantee of the right has a strong legal force and protected its rights.Keywords: Position; Legal Protectio; Bankrupt DebtorAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perlindungan hukum  kreditor pemegang Hak Tanggungan dan tenaga kerja apabila debitor pailit. Artikel ini merupakan bentuk artikel hukum normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan diri membaca, memahami, mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan berdasarkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pendekatan perundang-undangangan (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini akan dilakukan secara penalaran deduksi yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan dengan metode hukum normatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila debitor dinyatakan pailit maka kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewakan dari kreditor lain. Kedudukan kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan ini dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan Hak Tanggungan tidak ditemukan dua kreditor terhadap objek Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Berdasarkan kedudukan jaminan ini kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dilindungi haknya. Kata kunci : Kedudukan; Perlindungan Hukum; Debitor Pailit