Dyah Ochtorina Susanti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Published : 12 Documents
Articles

Found 12 Documents
Search

PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI (PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH) Susanti, Dyah Ochtorina
Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2018): Vol. 1, No. 2, April 2018
Publisher : Sultang Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.301 KB) | DOI: 10.30659/jua.v1i2.2456

Abstract

Perjanjian kawin di Indonesia, mengatur tentang harta dalam perkawinan dan harta bawaan dari pasangan suami istri. Fakta empiris menunjukkan bahwa perselisihan pasangan suami istri tidak hanya disebabkan oleh perbedaan harta, akan tetapi juga dipicu sebab lainnya. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan maqashid syari?ah. Kepada pemerintah dan DPR RI, hendaknya mengadakan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya dibuat aturan tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi utilities (kemanfaatan) serta berdasar maqashid syari?ah, dan dari sisi kepastian hukum yang bermuara pada jaminan perlindungan bagi pasangan suami istri.
ANTITRUST LAW : SALAH SATU BENTUK KONTROL DALAM UPAYA MENCIPTAKAN DUNIA USAHA YANG SEHAT DAN BERADAP (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia ) Susanti, Dyah Ochtorina
QISTIE Vol 3, No 4 (2009): Qistie
Publisher : QISTIE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amerika merupakan negara pertama yang telah membuat undang- undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli padatahun 1890. Konon undang-undang ini merupakan antitrust law yangtertua di dunia, yang dibentuk dengan tujuan-tujuan yang lebihmempunyai spesifikasi tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia,yang juga turut mengeluarkan UU No. 5 / 1999 tentang LaranganPraktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang banyakdiwarnai oleh antitrust law di Amerika. Dimana antitrust law yang kitasering disebut-sebut banyak mengadopsi (meniru model) Amerika,bahkan ada beberapa pasal yang banyak meniru pasal-pasal dari undangundanganti monopoli Amerika. Berkaitan dengan hal tersebut, penulismerasa perlu membandingkan faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi lahirnya antitrust law di kedua negara.Kata Kunci: Antitrust Law, Indonesia, Amerika
Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syari`ah (Kajian Ontologi) Susanti, Dyah Ochtorina
RechtIdee Vol 9, No 1 (2014): Juni
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v9i1.413

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberi- kan evaluasi mengenai pengaturan konsep syirkah dalam hukum positif Indo- nesia. Syirkah adalah percampuran modal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk membuat suatu kerjasama dalam bidang tertentu. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan sejarah hukum ini memberikan penjelasan bahwa syirkah selama ini diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam frame hukum perbankan. Hadirnya konsep syirkah dalam hukum perbankan ini didorong oleh keinginan umat Islam untuk menerapkan ajaran mu’amalah. Kata Kunci: Syirkah, Investasi, Ontologi
Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities) Susanti, Dyah Ochtorina
RechtIdee Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v11i2.2428

Abstract

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, danuhan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia.. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan teori utilities (teori kemanfaatan) ini memberikan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya demi terciptanya kebahagiaan bagi banyak orang. Kata Kunci : Pencatatan, Perkawinan, Teori Utilities.
PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, A’an; Sari, Nuzulia Kumala
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM
Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No: 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal) Aristanti, Diana; Susanti, Dyah Ochtorina; Andini , Pratiwi Pusphitho
Lentera Hukum Vol 4 No 1 (2017): April 2017
Publisher : Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v4i1.4492

Abstract

  Marriage can be over when one of the parties becomes apostate in which apostate may cause problems of housewifery. In this research, it argues that the judge adopts a verdict according to the Law Number 1/ 1974 and Compilation of Islamic Law. The article uses legal research which accords to the norms in the positive law including the judge decision. It concludes that apostate can affects the marriage and the children right to inheritance. Additionally, divorce may not be renewed except both conducts a new marriage. In pertaining to the children right to heritance, children could not inherit their apostate parent(s) because Islamic law determines that apostate can be the reason of losing the right to inheritance. Keywords: Divorce, Apostate, Adjudication, Children Right to Inheritance.
MEMAHAMI TEKS UNDANG-UNDANG DENGAN METODE INTERPRETASI EKSEGETIKAL Susanti, Dyah Ochtorina; Efendi, Aan
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis metode interpretasi eksegetikal untuk memahami teks undang-undang. Fokus penelitian pada isu hukum bagaimana memahami teks undang-undang dengan metode interpretasi eksegetikal. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang bertumpu pada pandangan, gagasan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan bahwa interpretasi diperlukan untuk memahami teks undang-undang yang tidak jelas karena memuat norma terbuka, norma yang ambigu, norma kabur, dan norma yang bertentangan. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa metode interpretasi eksegetikal melihat teks undang-undang untuk diinterpretasi makna logisnya dengan menggunakan tiga elemen: interpretasi gramatikal, interpretasi logis, dan interpretasi sejarah.
MEANING OF BANK SECRETS AFTER THE ENACMENT OF LAW NUMBER 9 OF 2017 ON STIPULATION OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 1 OF 2017 ON ACCESS TO FINANCIAL INFORMATION FOR THE INTERESTS TAXATION INTO LAW Sholihah, Jamilatus; Susanti, Dyah Ochtorina; Fahamsyah, Ermanto
Jurnal Notariil Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.1.639.38-46

Abstract

Abstract The national economic development in Indonesia is inseparable from the banking role. The existence of the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes will certainly affect the regulation of the banking sector in particular related to bank secrets. The establishment of the Perpu appears to have attracted the attention of the government to immediately pass it into law. It is proven which on 23 August 2017 President Joko Widodo has authorized the Perpu to become a law through Law Number 9 of 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes into the Law -What. The policy is a form of Indonesias commitment to participate in the automatic exchange of information globally for tax purposes. The automatic opening of bank secrets for tax purposes will certainly affect the previous banking arrangements, especially those related to bank secrets. Therefore, in order to avoid overlapping arrangements, the state of Indonesia needs to harmonize all regulations relating to bank secrets and the opening of bank secrets for tax purposes. Keyword: Banking Secrecy, Taxation.
SYIRKAH SEBAGAI MODEL INVESTASI BERBASIS SYARI’AH (KAJIAN ONTOLOGI) Susanti, Dyah Ochtorina
Jurnal Pemikiran Keislaman Vol 24 No 1 (2013): Jurnal Tribakti
Publisher : Institut Agama Islam Tribakti Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/tribakti.v24i1.130

Abstract

The aim of this reseach is discover and analyze and give an evaluation about the concept of syirkah in Indonesian positive law. Syirkah is a mixture capital between two or more people who aim to create a partnership in a particular field. The results of studies which is using the method of normative juridical approach, statute approach, and legal history was made ​​clear that syirkah has been arranged in the positive law in Indonesia in the frame of banking law. The presence of syirkah concept in banking law is driven by the desire of Muslims to apply the teachings mu'amalah
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT KURANG DAN TIDAK MAMPU (MKTM) DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SE-EKS KARESIDENAN BESUKI Susanti, Dyah Ochtorina
JURNAL RECHTENS Vol 4, No 1 (2015): RECHTENS
Publisher : JURNAL RECHTENS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.108 KB)

Abstract

This study aims to find and analyze and provide an evaluation of the form of legal protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospitals in the District of ex-Besuki, as well as to identify and analyze the general hospital faces and provide related solutions such constraints. The research results using qualitative research methods in particular in the form of case studies and field research (socio-legal) explains that this form of protection of the rights of the poor and can not afford (MKTM) in getting health care in general hospital in the district of ex- Besuki is in the form of services as stipulated in the Act and regulations set by each local government. Constraints in the delivery of health services is also a right of MKTM is the existence of human resources in the health sector (medical personnel) in each of the districts is still limited, in addition to the facilities (equipment) still terbats health so that not all patients are handled in hospital concerned. Related to this, if the hospital is not able to handle the patient, it will be referred to the hospital with more sophisticated tools.