Suyeno Suyeno
Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Published : 5 Documents
Articles

Found 5 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau Suyeno, Suyeno; Wijaya, Andy Fefta; Hanafi, Imam
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.077 KB)

Abstract

Tuntutan pelayanan air bersih yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera dan dengan biaya yang pantas hingga saat ini selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Lemahnya koordinasi dan kelembagaan dapat menimbulkan pengelolaan sumber daya air tidak efisien. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Fenomena pengelolaan sumber daya air di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 1997 sudah dikelola dengan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) atau dulu lebih dikenal masyarakat sebagai PT.Caltex Pasific Indonesia. Tujuan Pemerintah melakukan kerjasama adalah untuk pengadaan sarana air bersih wilayah Duri. Kerjasama ini dilaksanakan secara terpadu guna mencapai kebutuhan pelayanan air bersih sebesar minimum 80 liter/detik. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat dianalisis dengan model interaktif berdasarkan kelima variabel fokus penelitian yaitu (1) komunikasi dan koordinasi; (2) dukungan sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) lingkungan kebijakan; dan (5) disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sebagai jalur penghubung antar aktor yang dapat menumbuhkan tercapainya disposisi yang baik. Dukungan sumber daya memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapai tidaknya tujuan kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri dibandingkan dengan kelima variabel yang telah dikaji. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan memberikan kontrol dan dukungan tercapainya tujuan kebijakan lebih baik lagi. Sedangkan disposisi kebijakan menunjukkan kemapuan implementor dalam menanggapi dan merepresentasikan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan dari kelima variabel tersebut menumbuhkan faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan untuk mengatasi permasalah yang timbul. Kata kunci: air bersih, implementasi, kebijakan, lingkungan, pelayanan, sumber daya
Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW Di Kota Malang) Suyeno, Suyeno; Sekarsari, Retno Wulan
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 1 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Kota Malang dalam melaksanakan hal tersebut mengacu pada RTRW Kota Malang tahun 2010-2030. Rencana ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang mengalami beberapa penyimpangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini telah sesuai dengan rencana peruntukkannya untuk kawasan pemukiman, perindustrian dan pergudangan, dan fasilitas umum. Namun untuk ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dalam perkembangannya, wilayah Kota Malang yang menjadi konsentrasi pelaksanaan pembangunan adalah di Kecamatan Sukun dan Kedungkandang. Beberapa proyek pemerintah yang ada dalam RTRW belum sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Key words : RTRW Kota Malang, Kawasan, Pembangunan
Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri Sekarsari, Retno Wulan; Suyeno, Suyeno
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 1 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

Implementation of Inter-Sub-Regency Road Development Policy in the Regency of Kediri (A Study on the Public Construction Office of Kediri Regency). This research is conducted based on the numerous criticisms addressed to the road development policy that has been implemented in the Kediri Regency. All this time, the road development policy in the Regency of Kediri has been considered discriminative towards the rural community. The Bina Marga Public Construction Office as the implementer of road development policy, under the authority of the Regency, has been putting higher priority on the road developments from the Regency capital to the sub-regency capitals, inter-sub-regency capital, and from the sub-regency capitals to villages. Meanwhile, the rural road developments (inter-village connecting roads and in-village roads) tend to be put aside. As a result, the rural community must develop the roads independently. The higher the self-supporting level in developing the roads is, the lower the allocation of financial aids for road development from the Regency Government of Kediri given to those villages will be. Keyword: Road Development Policy; Policy Implementation
Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Terhadap Produktivitas Kerja Kepala Dinas Kesehatan Di Kota Malang Jawa Timur Afifuddin, Afifuddin; Suyeno, Suyeno
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 1 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia penting peranannya untuk menopang kerja aparatur pemerintah dan administrasinya yang tinggi dan kompetensi yang mencakup kompetensi manajerial dan teknis serta kompetensi kepemimpinan khusus bagi pemegang jabatan struktural, sebagai salah satu prasyarat bagi terciptanya manajemen pemerintahan dan pembangunan. Kurang profesionalnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kota Malang terutama di Dinas Kesehatan menjadi kendala dalam rangka pencapaian produktivitas kerja pegawai secara maksimal. Kualitas sumber daya manusia ini merupakan faktor yang sangat menentukan tingkat keberhasilan pemerintah Daerah. Dengan menggunakan metode eksplanasi (explanatory research), sesuai dengan tujuan penelitian ini yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel, yaitu pendidikan dan pelatihan dengan produktivitas kerja Kepala Dinas. Adapun hasilnya menyebutkan bahawa mutu pegawai naik maka produktivitas kinerja Kepala Dinas Kesehatan menurun, karena proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tidak dibutuhkan lagi jika pegawai sudah bermutu. Sehingga fungsi kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan tidak lagi berjalan secara maksimal karena pegawai sudah memahami tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu produktivitas kepala dinas hanya sebagai pengendali. Sedangkan proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada aspek dimensi pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan akan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja  Kepala Dinas Kesehatan di Kota Malang Jawa Timur, dalam artian apabila dimensi pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan ditingkatkan maka produktivitas kerja Kepala Dinas Kesehatan di Kota Malang Jawa Timur juga meningkat. Key words : pendidikan dan pelatihan, produktivitas kinerja, pengembangan sikap, tingkah laku, keterampilan, pengetahuan.
Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) Di Kota Malang Sekarsari, Retno Wulan; Suyeno, Suyeno
JU-ke: Jurnal Ketahanan Pangan Vol 2, No 2 (2018): JU-Ke
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.336 KB)

Abstract

The Malang City has been carrying out a Car Free Day program since 2011 which is held every Sunday at 5:30 to 10:00 which aims to reduce the use of motorized vehicles in the city of Malang, with the reduced use of motorized vehicles which hopefully can reduce the level of air pollution in the city Malang, especially on Jalan Idjen which is a vital area for many motorized vehicles every day. However, every policy that is implemented by the government cannot be perfectly perfect especially in its implementation and always has advantages and disadvantages. In this study using descriptive - qualitative research methods. The process of collecting data is obtained from 3 ways, namely in-depth interviews with related parties, observation and collection of related documents. Car Free Day implementation that has been implemented by the government in accordance with the Governor Regulation No. 12 of 2016 in which the Car Free Day is held on Sundays from 05:30 to 10:00. the results of Car Free Day activities were able to reduce vehicle users in the city of Malang besides that from the Car Free Day activities were also able to improve the economy of traders who sell in the area of Car Free Day. However, there are still some shortcomings of the management of Car Free Day, such as rubbish on Jalan Idjen caused by visitors and traders, the emergence of several congestion points due to Jalan Idjen being closed. Therefore, this study aims to evaluate the policy of Car Free Day which is carried out along Jalan Idjen Malang. This evaluation is related to how the implementation of Car Free Day in the City of Malang, the impact of the Car Free Day program to the policies applied by agencies related to the procurement of Car Free Day in the City of Malang.