Articles

Found 27 Documents
Search

PERSEPSI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENGELOLAAN LANSKAP HUTAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI TULANG BAWANG Alviya, Iis; Salminah, Mimi; Arifanti, Virni Budi; Maryani, Retno; Syahadat, Epi
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 9, No 4 (2012): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) pada prakteknya seringkali mengalami konflik kepentingan dengan pemanfaatan lahan yang lebih berorientasi secara sektoral. Dengan demikian diperlukan koordinasi dan kesepahaman persepsi berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan yang optimal yang mengintegrasikan antar faktor ekologi, sosial, dan budaya dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan: menganalisis persepsi para pemangku kepentingan ( ) tentang pengelolaan hutan dalam suatu DAS, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi para pemangku kepentingan tersebut dalam pengelolaan hutan dalam suatu DAS. Penelitian dilakukan di DAS Tulang Bawang Propinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey dan wawancara secara terstruktur sedangkan sampel ditentukan secara acak Tujuan kesatu dianalisis dengan metode (AHP) untuk menentukan prioritas persepsi para pihak dalam pengelolaan lanskap hutan DAS, sedangkan tujuan kedua dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor: ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan DAS, menurut persepsi stakeholder DAS Tulang Bawang, faktor ekologi merupakan prioritas tertinggi dengan persentase 38%. Iklim mikro merupakan indikator terpenting dengan persentase 28% dari aspek ekologi tersebut. Sementara itu, meningkatkan pendapatan masyarakat memiliki persentase 36% dari aspek ekonomi, penyelesaian konflik lahan 39% dari aspek sosial, dan ketersediaan dana 30% dari aspek kelembagaan. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah, latar belakang pendidikan, dan dorongan ekonomi. Pengetahuan tentang persepsi para pihak sangat penting dalam rangka merumuskan sistem dan kebijakan pengelolaan lanskap hutan yang mengakomodir kebutuhan para pihak sehingga terwujud pengelolaan hutan yang lestari.
STRATEGI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Syahadat, Epi
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI KEHUTANAN Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat 50-60 juta m³ per tahun, di mana sekitar 30 juta m³ adalah untuk keperluan industri pulp dan kertas. Sebagian besar kebutuhan kayu bulat tersebut masih di pasok dari hutan alam. Sedangkan kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan kayu bulat sudah semakin terbatas. Untuk mendukung penyediaan bahan baku, Kementerian Kehutanan akan mempercepat program pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Rencana pemenuhan bahan baku industri kayu sampai dengan tahun 2011 sebesar 53,92 m³, baru terealisasi sebesar 25,86 m³ atau 48,3 % (Data Release Dirjen BUK, 2011). Potensi tersebut terus dikembangkan, mengingat pada tahun 2009 semua industri pulp dan kertas harus sudah menggunakan kayu dari hasil hutan tanaman. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui strategi para pihak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bulat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur berada pada kuadran pertama diagram SWOT dan alternatif strategi yang digunakan adalah SO dengan pertimbangan bahwa sumberdaya hutan tanaman mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipasarkan, akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal.
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisakan persoalan terkait dengan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap usulan revisi dari beberapa pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, kajian tentang permasalahan RTRWP ini menjadi penting dan relevan untuk membantu penyelesaiannya. Tujuan dari kajian ini adalah menelaah kebijakan penataan ruang yang ada, mengidentifikasi permasalahannya dan menyusun strategi penyelesaian masalahnya. Sebenarnya sudah tersedia perangkat peraturan dan kebijakan penataan ruang wilayah dan kawasan hutan, namun masih perlu pengkajian lebih lanjut terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi dari aspek substansinya. Permasalahan yang muncul dalam revisi RTRWP adalah: (i) revisi dipaksakan karena desakan politik (maraknya pemekaran wilayah), (ii) revisi untuk menyelamatkan keterlanjutan keberadaan usaha non kehutanan, (iii) revisi APL tidak dilengkapi kajian teknis dan spasial terkait rencana dan realisasi pemanfaatannya, (iv) tumpang tindih perijinan usaha kehutanan dan non kehutanan, (v) usaha perkebunan dan lainnya di hutan tanpa ijin resmi dari Menteri Kehutanan, (vi) revisi memiliki resiko besar terhadap lingkungan hidup, dan (vii) penyelesaian revisi memerlukan waktu relatif lama. Adapun strategi penyelesaian masalah tata ruang dalam revisi RTRWP meliputi: (i) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, (ii) percepatan kerja tim terpadu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, (iii) pelaksanaan audit pemanfaatan ruang kawasan hutan, dan menerapkan prinsip dan arahan dalam audit kawasan hutan.
KAJIAN PADUSERASI TATA RUANG DAERAH (TRD) DENGAN TATA GUNA HUTAN (TGH) Syahadat, Epi; Dwiprabowo, Hariyatno
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan daerah. Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan. Oleh karenanya analisis paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan sangat diperlukan. Tujuan umum dari kajian ini adalah mengkaji sejauhmana kebijakan tata ruang yang ada dapat diimplementasikan dalam proses pelaksanaan paduserasi usulan revisi tata ruang daerah dengan tata guna hutan dan secara khusus mengkaji : a) kebijakan perubahan kawasan hutan; b) mengidentifikasi tata cara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Sasaran dari kajian ini adalah : (a) terindentifikasinya persepsi stakeholder terkait paduserasi antara TRD dengan TGH. (b) teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tatacara dan persyaratan perubahan kawasan hutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan paduserasi dan rekomendasi yang diberikan oleh tim terpadu telah sesuai dengan usulan permohonan perubahan peruntukan maupun perubahan fungsi kawasan yang diusulkan oleh daerah setempat. Penyederhanaan persyaratan dalam permohonan paduserasi dan adanya kejelasan batas waktu dalam penyelesaiannya merupakan sesuatu yang sangat penting agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap produk kebijakan yang dibuat.
STAKEHOLDER ANALISIS DALAM PROSES PERIJINAN IUPHHK MELALUI MEKANISME PENAWARAN DALAM PELELANGAN Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada awalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dapat diberikan melalui mekanisme penawaran dalam pelelangan (PP No. 34/2002) dan kini telah diubah proses pemberian ijinmya melalui pengajuan permohonan kepada Menteri Kehutanan (PP No.06/2007). Perubahan prosedur perijinan ini diduga akan membawa dampak sosial dan ekonomi terhadap perilaku pemilik usaha. Oleh karena itu kajian analisis stakeholder dalam sistem pemberian ijin dan implementasi IUPHHK sangat diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan atau hipotesis tersebut. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk: (a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan sistem perijinan IUPHHK, (b) menganalisa peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam sistem perijinan IUPHHK, dan (c) menyusun strategi penguatan dan peningkatan peran dan fungsi masing-masing stakeholders. Hasil analisis stakeholder menunjukan bahwa dari sepuluh stakeholder yang terlibat dalam proses perijinan IUPHHK,tiga stakeholder yang memiliki peran, kontribusi, pengaruh dan dampak yang cukup signifikan, yaitu Bupati, Dinas Kehutanan Provinsi, dan BPKH. Untuk stakeholder yang memiliki peran dan kontribusi yang kurang signifikan dapat ditinjau kembali keberadaannya (dihilangkan) di antaranya: (1) Biro Umum Provinsi, (2) Biro Ekonomi Kabupaten, dan (3) Sekda Kabupaten. Penghilangan peran dari ketiga institusi tersebut tentunya akan berdampak signifikan terhadap percepatan proses perijinan IUPHHK.
Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak Syahadat, Epi; Subarudi, Subarudi
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penatausahaan kayu rakyat dalam pelaksanaannya masih belum mampu menjamin kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas hasil hutan secara optimal. Tujuan kajian kebijakan penatausahaan kayu rakyat ini adalah menggali pengertian, substansi, perbedaan aturan main dan efektivitas pelaksanaan Permenhut P. 30/2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan kegiatan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak meliputi pemanenan atau penebangan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait penatausahaan kayu dari hutan hak masih memiliki persoalan baik di tingkat isi dan substansinya maupun di tingkat pelaksanaannya di lapangan. Sejak keluarnya Permenhut P. 30/2012, sebagai dasar acuan dalam penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, telah berhasil merubah penatausahaan kayu secara signifikan dalam hal (i) definisi hutan hak, (ii) tujuan penatausahaan kayu, (iii) keuntungan bagi si pemilik hutan hak, (iv) jenis kayu yang didaftarkan, (v) penghilangan ijin penebangan, dan (vi) jenis dokumen yang dipergunakan. Pelaksanaan Permenhut No. P.30/2012 masih perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi permasalahan yang telah muncul, seperti: 1) Alas titel hutan hak, 2) Insentif bagi Pejabat penerbit SKAU, 3) Monitoring produksi dan peredaran hasil hutan, 4) Pengawasan modus pencucian kayu hutan negara, 5) Kompetensi penerbit SKAU, dan 6) Pemanfaatan kayu karet dari areal perkebunan.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan; Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor Syahadat, Epi; Sylviani, Sylviani
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Analisis kebijakan penyediaan lahan HTI adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hutan tanaman, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan aspek legalitas lahan kepada pemegang ijin IUPHHK-HT untuk mengelola suatu kawasan hutan produksi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan penyediaan lahan hutan tanaman dan secara khusus mengkaji: 1) kebijakan alokasi dan distribusi lahan hutan tanaman; 2) tatacara dan persyaratan perijinan penyediaan lahan hutan tanaman dan 3) gap implementasi peraturan penyediaan lahan hutan tanaman. Hutan tanaman yang dikaji adalah: hutan tanaman industri (HTI). Hasil kajian menunjukan bahwa tidak ada gap kebijakan dalam penyediaan lahan hutan tanaman. Pemerintah daerah mengikuti mekanisme yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan yang tertera dalam P.19/2007 Jo P.11/2008 (untuk HTI). Proses perijinan IUPHHK melalui mekanisme permohonan kepada Menteri Kehutanan belum efektif dan efisien disebabkan oleh: 1) belum adanya ketentuan yang baku mengenai besarnya biaya dalam proses permohonan ijin dan 2) adanya ketidak singkronan bunyi pasal dalam P.63/2008 dengan bunyi pasal 5 (huruf f dan g) dalam P.11/2008 mengenai permohonan rekomendasi Gubernur.
POLA TATA HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBANGUNAN HUTAN KEMASYARAKATAN Syahadat, Epi; Suryandari, Elvida Yosefi
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2016.13.2.127-145

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan hutan lestari. Salah satu penyebab laju degradasi sumber daya hutan di Indonesia selama ini, adalah belum mengenanya program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan, ialah program hutan kemasyarakatan (HKm). Sebagai tindak lanjut dari program pemberdayaan masyarakat, Kementerian Kehutanan menerbitkan permenhut diantaranya P.37/2007 jo P 18 /2009 jo P13/2010 jo P52/2011 Jo P.88/2014, tentang hutan kemasyarakatan (HKm). yang selanjutnya dijadikan sebagai kebijakan operasional dalam pelaksanaan HKm. Tujuan dari penelitian ini, adalah: a) mengindentifikasi semua pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan HKm; b) mengkaji peran, fungsi, dan kontribusi masing-masing stakeholders dalam pengembangan HKm. Sasaran dari penelitian ini, adalah: a) tersedianya informasi stakeholders terkait sistem pembangunan HKm; b) tersedianya informasi tentang peran, fungsi dan kontribusi dari masing-masing stakeholder dalam pembangunan HKm. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) dalam tahubja penyelenggaraan HKm instansi pusat mempunyai peran dalam penyusunan rencana kerja dan pengawasan dampak lingkungan dan pemerintah daerah bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan HKm; b) peran pemda sangat kuat terkait dengan pemberian rekomendasi kawasan hutan yang clean and clear dan pendampingan dengan masyarakat.
STRATEGI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Syahadat, Epi
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 1 (2013): Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan kayu untuk bahan baku industri di Indonesia tercatat 50-60 juta m³ per tahun, di mana sekitar 30 juta m³ adalah untuk keperluan industri pulp dan kertas. Sebagian besar kebutuhan kayu bulat tersebut masih di pasok dari hutan alam. Sedangkan kemampuan hutan produksi alam dalam penyediaan kayu bulat sudah semakin terbatas. Untuk mendukung penyediaan bahan baku, Kementerian Kehutanan akan mempercepat program pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Rencana pemenuhan bahan baku industri kayu sampai dengan tahun 2011 sebesar 53,92 m³, baru terealisasi sebesar 25,86 m³ atau 48,3 % (Data Release Dirjen BUK, 2011). Potensi tersebut terus dikembangkan, mengingat pada tahun 2009 semua industri pulp dan kertas harus sudah menggunakan kayu dari hasil hutan tanaman. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui strategi para pihak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bulat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur menggunakan pendekatan SWOT. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pembangunan hutan tanaman di Provinsi Kalimantan Timur berada pada kuadran pertama diagram SWOT dan alternatif strategi yang digunakan adalah SO dengan pertimbangan bahwa sumberdaya hutan tanaman mempunyai potensi yang cukup besar untuk dipasarkan, akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal.
APLIKASI STUDI DIAGNOSTIK BINA DESA HUTAN (BDH) Khan, Azis; Nasendi, Beni D; Basuki, Suwidji; Karyono, O K; Syahadat, Epi; Suratman, Suratman
Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol 15, No 4 (1997): Buletin Penelitian Hasil Hutan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jphh.1997.15.4.247-266

Abstract

Pemerintah selalu menekankan pentingnya kelestarian hutan dengan segala fungsinya dan sekaligus bertekad untuk selalu memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Komitmen ini tercermin dari berbagai kebijaksanaan pemerintah yang antara lain mewajibkan para pengelola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman lndustri (HPHTI) untuk melaksanakan Bina Desa Hutan (BDH) secara lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan BDH harus disusun berdasarkan hasil kajian Studi Diagnostik. Kedudukan Studi Diagnostik karenanya menjadi demikian strategis terutama bila dikaitkan dengan prospek keberhasilan pelaksanaan program BDH di lapangan. Antara lain dalam kerangka berfikir seperti inilah kegiatan Evaluasi Aplikasi Studi Diagnostik Sosial-Ekonomi BDH dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan dengan metoda survei dengan teknik kajian deskriftif-evaluatif sesuai kriteria dan indikator ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dilakukan di Wilayah Sumatera (Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan), Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), dan Indonesia Bagian Timur (lrian Jaya). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa studi diagnostik umumnya kurang dapat mengantisipasi kondisi faktual desa binaan, sehingga hasilnya belum dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan atau pelaksanaan program BDH.