Tuhana Tuhana
Unknown Affiliation

Published : 8 Documents
Articles

Found 8 Documents
Search

ASPEKHUKUM DALAM MASALAH LINGKUNGAN DAN DEVAMIKA KEPENDUDUKAN Tuhana, Tuhana
YUSTISIA Vol 56 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The changing processes is a constant typical in developmentSuch changing will becontmctive for the development if running in smooth and order situation. In this case law is able tocontribute associal agency to be a tool in guaranting for the smooth changing. The exist of unbalanced within every lifesector included development, population, environment, will caused tensions that being obstacle for the development processes. The changing and ordering is being goal in which mutually could not be separated. Law as social agency is a tool that could not be neglected withindevelopment processes
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (Studi Kasus di PT. Indo Acidatama Chemical Industry dengan Warga Petani Desa Sroyo) Tuhana, Tuhana
YUSTISIA Vol 57 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of the research to know the use of resolution model forenvironmental conflict in the polluted field in Sroyo Village and to know the ideal resolution model for environmental conflict to be applied in the future. The technique of data analysis was qualitatively done where tha research methodologgy was stated by the respondent in the from ofwriting or orally, and the real .behaviour was studied and observed as an intact item. The model of analysis used interactive analysis model.The result ofthe research showed that the resolution ofenvironmental conflict in the field that was polluted by liquid waste fertiliser ofPT. Indo Acidatama Chemical Industry could be overcome bya team entitled team nine of people communication forum and PT. . Indo Acidatama Chemical Industry and this team had a job to help the accomplishment of that conflict. Team nine asked for the help of the independent institution that operated in an environmental flied namely Himpunan Ahli Lingkungan (DIALI) mSurakarta to clarify and to count the total loss ofthe farmes. In clarifying and counting the total loss ofthe farmers, the HIALI determined it based on the rice price standard, kettle price mpiah index price, farm operation calculation and the calculation afte it was reduced by the enterprice decument. From several calculation alternatives for the total loss, the formers determined the total loss based on the rice price standard with thecost of Rp. 751.641.595,00.The ideal resolution method of environmental conflict best suited to be applied in the future is by using service provider institution through the mediation that was motivated by the attitude ofhonesty, opnness, trust and commitment upon the conservation of environmental function. The mediation membership include businessman, society, university learner and Social Self-supporting institution, that they will produce an agreement that has mutual result for all people (win-win solution) and the agreement tself still maintain and dold for the conservation of environmental function. Hence, there will be abalance between human power and environmentpreservation.
BEBERAPA PROBLEMATIK HUKUM HAK JAMINAN Tuhana, Tuhana
YUSTISIA Vol 58 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

material and personal guarantee arrised from an agreement toensure legal certainty for creditor for the payment of debt orimplementation of obligation by debitor to creditor. Juridical materialy guarantee have function to pledge debt. In material guarantee, the guarantee obyect material, especially used as preventive action just in case if any parties not obey their obligation. Its necessary to reform the guarantee law system that still based into the reform of material law sistem as an original law asa well as pay attention to consistencyprinciple.
REFORMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR1945 Tuhana, Tuhana
YUSTISIA Vol 59 (2002)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of law reformation is giving protection to every citizen human rights. To realize that goal, national law reformationshould be in accordance with Fivepriciple law concept. The establishment of equality before the law principle just not onlyconcerning with procedural aspect, but involve social, economic andpolitical context existing is folly determining the patterns of lawimplementation in society. Law reformation should be directedaccording to our constitution. For that reason its very urgent toestablish an institution that havea duty to examineall ofthe legislation product. To bring backthe authority of government law apparatus law enforcement should be doned without any discrimation.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali) Prasetyo, Subandriyo Adi; Tuhana, Tuhana
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan saling ketergantungan antara pihak pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dengan penumpang selaku pengguna jasa, seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, namun dalam prakteknya masih banyak penumpang angkutan udara yang mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji kesesuaian antara pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lokasi yang dipilih dalam penulisan ini adalah Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang dalam angkutan udara, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang berharga yang ada didalamnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2). Konsep tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang yang digunakan oleh Garuda Indonesia adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dimana pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5.
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS KEHILANGAN DAN/ ATAU KERUSAKAN BARANG BAGASI TERCATAT MILIK PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali) Prasetyo, Subandriyo Adi; Tuhana, Tuhana
PRIVAT LAW 1 Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan saling ketergantungan antara pihak pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dengan penumpang selaku pengguna jasa, seharusnya mampu menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, namun dalam prakteknya masih banyak penumpang angkutan udara yang mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait. Tujuan penulisan ini adalah mengkaji kesesuaian antara pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Lokasi yang dipilih dalam penulisan ini adalah Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang kompeten didukung dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan bentuk tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang dalam angkutan udara, pengangkut tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang berharga yang ada didalamnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2). Konsep tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang bagasi tercatat milik penumpang yang digunakan oleh Garuda Indonesia adalah prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dimana pengangkut menerapkan tanggung jawab batas maksimum ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5.
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SECARA LANGSUNG YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Tuhana, Tuhana; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Vol 8, No 2 (2010): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/litbangjateng.v8i2.261

Abstract

Penelitian mengenai evaluasi  pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung yang efektif dan efisien (Studi  di Kabupaten  Sukoharjo dan Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah), merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui  efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta secara keseluruhan belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:Terjadi dualisme pengaturan terkait pemilukada, belum optimalnya aparat pelaksanan, pengawas, belum optimalnya sarana dan fasilitas pendukung (infrastruktur) dalam pelaksaan pemilukada didaerah terutama dalam maslah pendanaan, sikap pragmatisme masyarakat dalam proses demokrasi serta budaya partial pragmatisme yang masih melekat dalam masyarakat menyebabkan pemilukada tidak berjalan efektif. Efisiensi pelaksanaan pemilukada secara langsung di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta dipengaruhi beberapa faktor antara lain : minimnya jumlah anggaran pemilukada, banyaknya jumlah SDM (tenaga kerja) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilukada sehingga banyak anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaanya, rentang waktu yang panjang dan lama yang dibutuhkan dalam proses pemilukada sehingga berpengaruh pada pembiayaan, minimnya sarana dan prasasarana penunjang dalam proses pelaksaan pemilukada, dan belum adanya metodelogi pemisahan pelaksanaan pemilu untuk eksekutif dan legislatif serta penyeragaman terkait pemilukada di tingkat daerah atau wilayah tertentu.
REVITALIZATION OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISE (BUMD) GOVERNANCE THROUGH THE PARTICIPATION IN OIL AND GAS MANAGEMENT BY USING GROSS SPLIT MECHANISM Muryanto, Yudho Taruno; Tuhana, Tuhana; Ciptorukmi, Anjar Sri
Yustisia Jurnal Hukum Vol 9, No 1: JANUARY - APRIL 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.896 KB) | DOI: 10.20961/yustisia.v9i1.33702

Abstract

The implementation of the gross split scheme in the upstream oil and gas business by revenue sharing contract is a new phase concerning the existence, especially for regional governments related to the insertion of regional assets. The participation of BUMD in the oil and gas management where the BUMD is located is prominent, in the context of increasing revenue and boosting the regional economy. The involvement of BUMD in oil and gas management is mainly related to the gross split mechanism. There are several problems, among others, related to the problematic management of BUMD whose business activities support the upstream oil and gas business to increase local revenue and how to implement the revitalization of BUMD governance that supports the upstream oil and gas business. This article is the result of empirical legal research by using a conceptual approach. Research techniques and data collection using primary and secondary material by analyzing the data through text interpretation (hermeneutics) and the logic of deduction. Based on the research on the revitalization of BUMD governance in the upstream oil and gas business that uses a gross split mechanism, there are several problems in its management, including overlapping sectoral arrangements regarding BUMD between one regulation with other regulations, management issues, human resources issue, supervision and guidance of BUMD, and restructuring of BUMD.