p-Index From 2015 - 2020
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara
Muhammad Umar
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Peningkatan Status Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Hak Pakai (HP) Atas Rumah Tinggal Obyek Hak Tanggunganmenjadi Hak Milik Terhadap Kreditur -, Arba; Hakim, Arief Rahman; Umar, Muhammad; Wahyuningsih, Wiwiek; Andriyani, Shinta
Jurnal Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to study the legal implications of Status change from the Right to Build and theRight to Use to become the right of ownership over a mortgage object for Creditors. This is a normative-empirical research, i.e. research which is seeking to discover legal values, norms, concepts, its application, and the legalimplications of the status change of the right. This research applies normative and socio-legal approaches. Normative approach itself applies statute, conceptual, and analytical approach. Meanwhile, socio-legal approach itself applies social and economic approach. The legal material resource of the research is literature data which consist of primary, secondary and tertiary legal material, meanwhile the field resource of it are primary and secondary data.Any legal actions or action law will lead to an implication of law or legal consequences. Legal actions or changes or improvement HGB/HP became to HM will lead to abolishment of the land rights and legal status of the land rights into state land, so that all the rights of other parties that are attached to the land rights had previously been removed. For that to holders of HT does not feel disadvantaged, then in the BPN Head Regulation No. 5 of 1998 has been set clearly on the protection of the law and the rights of creditors Mortgage holders.
Persepsi Masyarakat Tentang Pentingnya Akta PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kecamatan Wera Arba, Arba; Umar, Muhammad; Sahruddin, Sahruddin
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.165

Abstract

Peraturan perundang-undangan memerintahkan kepada semua orang yang melakukan peralihan hak atas tanah wajib didaftar. Pendaftaran peralihan hak ini dilakukan apabila dibuktikan dengan akta peralihan hak yang dibuat dihadapan dan ditanda tangani oleh PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan di bidang peralihan hak atas tanah; Untuk memahami persepsi masyarakat desa tentang pentingnya akta PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah; dan Untuk menganlisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan akta PPAT dalam peralihan atas tanah di masyarakat kecamatan Wera. Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris, yaitu: pendekatan konsep, stuta, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peralihan hak atas tanah, khususnya  pembuatan akta PPAT dibidang peralihan hak atas tanah di kecamatan Wera sudah terlaksana dengan baik; Persepsi masyarakat desa tentang pentingnya akta PPAT dalam transaksi peralihan hak atas tanah sudah sangat baik, namun pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan disebabkan dua faktor utama, yaitu faktor masyarakat itu sendiri, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku dan diterapkan; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kedua faktor ini sekarang sangat dinamis karena dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, telekomunikasi dan transportasi. Faktor-faktor ini bukan ditiadakan tetapi harus dikelola dengan baik.