Rofi Wahanisa
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Published : 11 Documents
Articles

Found 11 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia -, Suhadi; Wahanisa, Rofi
Pandecta Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Suhadi, Suhadi; Fibrianti, Nurul
Abdimas Vol 14, No 2 (2010)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ”alat pembuktian yang kuat”, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.
MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) Wahanisa, Rofi
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 2: MAY-AUGUST 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8660

Abstract

AbstractForest management must consider the cultural values of society, aspirations and perceptions, and involve local communities in forest management in the presence of community-based forest management (PHBM). One of the areas that have the potential wealth of natural / forest resources is Kendal. Formulation of the problem, 1) forest management in Kendal?, 2) The role and participation in PHBM in Kendal?, 3) Barriers in PHBM in Kendal ?. This research is a kind of juridical empirical research. Engineering analysis was performed by descriptive analysis. Based on the results of the study, 1) Implementation of forest management in Kendal done involving the community, with the PHBM models, 2) The role and participation of the community with the establishment of the Institute of Forest Village Community (LMDH) / Forest Village Community Association (PMDH), 3) Barriers, less fast accessing information with a range of obstacles. Advice that can be given, among others, 1) Model Forest Management (PHBM) is considered effective. 2) Increasing community participation in the management of forest resources. 3) In order to overcome the obstacles of rural communities to be pro-active with each other to obtain information for the development of forest resource management.Keywords: Berbabasis Forest Management, Institute for Forest Village Community, Public Participation in Forest Management.AbstrakPengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dengan adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam / sumber daya hutan adalah Kabupaten Kendal. Perumusan masalah, 1) Pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal ?, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dalam PHBM di Kabupaten Kendal ?, 3) Hambatan dalam PHBM di Kabupaten Kendal?. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Tekhnik analisis dilakukan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, 1) Pelaksanaan pengelolaan hutan di Kabupaten Kendal dilakukan mengikutsertakan masyarakat, dengan model PHBM, 2) Peran dan partisipasi masyarakat dengan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) / Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), 3) Hambatan, kurang cepat mengakses informasi dengan berbagai kendala. Saran yang bisa diberikan antara lain, 1) Model pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dianggap efektif.2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. 3) Untuk mengatasi hambatan masyarakat desa bersikap saling pro aktif untuk memperoleh informasi untuk pengembangan pengelolaan sumber daya hutan.Kata Kunci: Pengelolaan Hutan Berbabasis Masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan.
TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG) Niravita, Aprila; Wahanisa, Rofi
Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berdasarkan inventarisasi kasus pertanahan di Kabupaten Semarang yang relatif cukup banyak. Berdasarkan data yang sudah di inventarisasi pada tahun 2012 terdapat 87 kasus, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus yakni berjumlah 91 kasus. Upaya penyelesaian kasus pertanahan di Kabupaten Semarang pada umumnya diselesaikan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sedangkan secara litigasi pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; sedangkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Pilihan penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mediasi. Sedangkan peran seksi sengketa konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih kepada proses penyelesaian kasus pertanahan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.Kata kunci: tipologi sengketa, penyelesaian sengketa, kasus pertanahan
PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Wahanisa, Rofi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Hidayat, Arif; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.
Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia -, Suhadi; Wahanisa, Rofi
Pandecta: Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2325

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian sebagian besar dipergunakan untuk pemukiman, penyediaan industri, jalan raya maupun fasilitas umum lainnya. Dimana semua peruntukan dari usaha alih fungsi lahan tersebut adalah disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan lahan maupun upaya untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, namun melihat apa fenomena perkembangan dari alih fungsi tanah / konversi lahan pertanian yang sudah sedemikian cepat, menunjukkan bahwa peraturan tersebut kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan alih fungsi pertanian di Indonesia; dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peraturan-peraturan tersebut dalam memproteksi lahan pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang cukup efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.Over the function of agricultural land mostly used for residential, industrial supply, highways and other public facilities, where all the allotment of land conversion effort is due to population growth and economic development. Many laws and policies related to land use or attempt to control the conversion of agricultural land, but look at what the phenomenon of transfer functions of land development / conversion of agricultural land that has been so rapid, suggesting that the regulation is less effective. This research is intended to indentify and analyze the regulations related to agricultural land convertion. However, the regulations are not effective enough to protect the agricultural land convertion. Ineffective implementation of these rules seem obvious in times of regional autonomy, because it is very possible that general rules issued by the central government becomes increasingly less effective, due to the independence of district / city government to formulate its own development policy.
TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG) Niravita, Aprila; Wahanisa, Rofi
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berdasarkan inventarisasi kasus pertanahan di Kabupaten Semarang yang relatif cukup banyak. Berdasarkan data yang sudah di inventarisasi pada tahun 2012 terdapat 87 kasus, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus yakni berjumlah 91 kasus. Upaya penyelesaian kasus pertanahan di Kabupaten Semarang pada umumnya diselesaikan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sedangkan secara litigasi pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; sedangkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Pilihan penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mediasi. Sedangkan peran seksi sengketa konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih kepada proses penyelesaian kasus pertanahan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.Kata kunci: tipologi sengketa, penyelesaian sengketa, kasus pertanahan
PEMETAAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI PRIME MOVER KOMODITAS UNGGULAN DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Wahanisa, Rofi; Hidayat, Arif; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk menyusun perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan sangat dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan desa unggulan. Perencanaan desa terpadu ini akan diawali di Desa Jetis, dengan harapan dokumen tersebut dapat dijadikan referensi bagi seluruh desa di Bandungan, serta menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan pengembangan desa unggulan. Model perencanaan partisipatif pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional). Pengabdian ini menggunakan teknik pelatihan, pendampingan dan fasilitasi bagi aparat pemerintahan desa dan stakeholders di Desa Jetis Kec. Bandungan untuk menyusun dan mendokumentasikan perencanaan desa terpadu menggunakan pendekatan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan. Langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: (1)berbagi pengalaman proses pendokumentasian dan perencanaan desa; (2) diseminasi informasi pengelolaan kolaboratif di Desa Jetis; (3) menjaring komitmen semua pihak untuk bekerja bersama dalam perencanaan desa terpadu dan pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan kewilayahan berbasis komoditas unggulan. Sebagai target dari kegiatan pelatihan ini adalah tersusunnya perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan terkait dengan pemetaan komoditas unggulan secara partisipatif dan terdokumentasikan dengan baik sekaligus memperkuat kapasitas aparat pemerintahan desa dalam kerangka: (a) melindungi dan memperluas ruang otonomi dan kebebasan masyarakat, (b) membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, (c) menjamin kekebasan masyarakat desa, (d) melindungi dan membela kelompok yang lemah di desa, (e) menjamin partisipasi dalam proses pengambilan keputusan antara lain, dengan memastikan bahwa masyarakat desa terwakili kepentingannya dalam BPD, dan (f) memfasilitasi perbaikan dan pengembangan kondisi sosial politik-ekonomi masyarakat desa. Untuk itu maka menjadi perlu dimilikinya kemampuan teknis dan pemahaman komperhensif mengenai perencanaan pembangunan desa terpadu berbasis tata ruang dan kewilayahan. Tentunya capaian target kegiatan Pelatihan ini sangatlah spesifik dan teknis yaitu kemampuan BPD dan Aparat desa menyusun dokumen Renstra partisipatif berbasis komoditas unggulan di Desa Jetis.
PENYADARAN MASYARAKAT ATAS PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KELURAHAN KALISEGORO KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Wahanisa, Rofi; Fibrianti, Nurul
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang di suatu wilayah merupakan hal yang urgent untuk dilakukan. Setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2007. Penataan ruang perlu dilakukan untuk dapat membuat perencanaan terhadap pemanfaatan ruang yang nyaman, berdaya guna sekaligus berhasil guna. Dalam penataan ruang yang baik, diperlukan pengaturan yang berupa perijinan. Dalam implementasinya, penataan ruang perlu partisipasi masyarakat, dengan kewajiban untuk mentaati pengurusan perijinan dalam penataan ruang. Salah satu ijin yang terkait dengan penataan ruang adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Melalui pengurusan IMB saat masyarakat akan mendirikan maupun merenovasi bangunan, pemerintah kota dapat melakukan pendataan apakah di lokasi yang akan dibangun / direnovasi oleh masyarakat tersebut merupakan daerah yang bisa/boleh dibangun dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang pemerintah kota.