Anis Widyawati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Published : 16 Documents
Articles

Found 16 Documents
Search

Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia Widyawati, Anis
Pandecta Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peratura perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa  pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan nasional menjadi dilema, karena hukum atau suatu peraturan dapat dianggap melanggar asas non-retroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Pemberlakuan secara surut ini umumnya terdapat dalam pasal yang mengatur ketentuan penutup. Umumnya peraturan-peraturan yang berlaku surut tersebut merupakan produk perundang-undangan sebelum tahun 1970. This research attempts to analyze the implementation of the retroactive acts in Indonesia. The data used in this research was secondary, it was the acts. The result of this research reveals, that the application of retroactive has rised the dilemma. Because, it will contradict with the non-retroactive principle which state that this principle will also valid for the previous case. Generally, the retroactive is stated in the closhing article, and also found in the acts before 1970s.
POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PESTA DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DESA Widyawati, Anis
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 02 (2018): Diskursus Tindak Pidana Pemilihan Umum di Indonesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (18.054 KB) | DOI: 10.15294/snh.v4i02.26248

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi di Indonesia pada tataran yang lebih kecil, dalam lingkup desa, seringkali menimbulkan banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul berkaitan dengan politik uang dalam penyelenggaraan Pilkades. Padahal, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan umum, yang dalam hal ini Pilkades, juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak adanya control dan penegakan hukum yang jelas berkaitan dengan penyelewengan dalam penyelenggaraan Pilkades menjadikan demokrasi belum sesuai dengan sebagaimana diharapkan. Tulisan ini mengkaji tentang berbagai potens tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.   ABSTRACT The Election of Village Heads (Pilkades) as a form of implementation of democracy in Indonesia at a smaller level, within the village, often causes many problems. One of the problems that arises with regard to money politics in organizing Pilkades. In fact, the principles of holding general elections, in this case the Pilkades, must also be in accordance with the applicable laws and regulations. The absence of control and law enforcement that are clearly related to fraud in the implementation of the Pilkades makes democracy not as expected. This paper examines the various potential acts of corruption that occur in the election of village heads.
PENGEMBANGAN WANA WISATA WATU SUMONG SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA BERBASIS POHON AREN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN DI DESA PERON, LIMBANGAN, KENDAL Pawenang, Eram Tunggul; Anisykurlillah, Indah; Widyawati, Anis
Jurnal Abdimas Vol 19, No 2 (2015)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperdalam pengertian, penghayatan, dan pengalaman mahasiswa tentang cara berfikir dan bekerja interdisipliner pada lintas sektoral yaitu bidang ilmu Kesehatan Masyarakat, Hukum dan Akuntansi Manajemen, kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan khususnya Desa Peron dalam membudidayakan pohon aren dalam fungsi konservasi dan pemberdayaan hasil pengolahan aren sebagai fungsi produksi, bagi perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah pembangunan. Masalah utama yang ada di Desa Peron adalah petani aren dalam pemasaran hasil masih tergantung dengan tengkulak, kurangnya diversifikasi dari aren menjadi produk-produk yang lain, pengemasan hasil diversifikasi olahan aren kurang menarik konsumen, pemanfaatan ijuk, akar dan daun dari pohon aren yang tidak maksimal, potensi Wisata Watu Sumong yang belum dieksplorasi secara optimal serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan limbah aren. Hasil dari kegiatan KKN PPM meliputi Program pengemasan gula aren dilaksanakan dengan 3 variasi bentuk pengemasan yaitu Gula aren cetak, Gula Semut dan Sirup Aren dengan label “Arenku” dan sedang dalam proses permintaan no PIRT. Program pemasaran gula aren telah terlaksana yaitu dengan memasarkan produk gula aren berupa gula semut aren, gula cetak dan sirup aren di beberapa tempat yaitu di KPRI Handayani, UNSEC UNNES, dan Sekatul. Kegiatan Pengenalan Watu Sumong telah dilaksanakan dan mendapat apresiasi positif dari Bupati Kendal dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kendal dan akan dikembangkan menjadi Desa Wisata. Pengenalan juga dilaksanakan pada saat Peron Expo dengan menampilkan Video dan Pemasangan papan sejarah Watu Sumong dan Denah Lokasi Wisata di Desa Peron. Pengembangan desa Wisata akan dilanjutkan oleh Kelompok sadar wisata “Wikir Sari”. Program pembuatan Blog telah dilaksanakan dan diikuti oleh karang taruna Desa Peron. Blog saat ini dikelola oleh kepengurusan yang telah dibentuk. Alamat blog adalah www.ekowisataperon.com. Pelatihan membuat MoU dilaksanakan dengan sasaran perangkat desa, Kelompok sadar wisata dan Kelompok Usaha Bersama.Kata kunci : Watu sumong, MoU, pemasaran dan pengemasan aren, Blog, limbah aren
AKAR KONFLIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI KARIMUNJAWA Widyawati, Anis
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i3.8692

Abstract

AbstractKarimunjawa known as the "Mini Indonesia", this is because the population is composed of various ethnic groups as Javanese, Bugis-Makassar, Madura, Bajo, Mandar, and Buton. However, the multicultural conditions potentially trigger social conflict. The results showed that the forms of social conflict in Karimunjawa of which is the consumption of alcohol and unrest among the people at the time held dangdut music entertainment; fight youth; the tension between the National Park Authority with the public related to land ownership rights; fraud and theft committed by people outside Karimunjawa. While the causes of social conflict is generational differences; current development; economic issues; adolescent psychological development; intergroup differences of interest.Keywords: Multicultural Society, Social Conflict, Potential of Law Conflict AbstrakKarimunjawa dikenal sebagai “Indonesia Mini”, hal ini karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis (suku) seperti Jawa, Bugis-Makasar, Madura, Bajo, Mandar, dan Buton. Namun, kondisi yang multikultural tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk konflik sosial di Karimunjawa di antaranya adalahkonsumsi miras dan kerusuhan antarwarga pada saat diadakan hiburan musik dangdut; perkelahian pemuda; ketegangan antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat terkait dengan hak kepemilikan tanah; penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh orang di luar Karimunjawa. Sedangkan faktorpenyebab terjadinya konflik sosial tersebut adalah perbedaan generasi; perkembangan zaman; masalah ekonomi; perkembangan psikologi remaja; perbedaan kepentingan antargolongan.Kata Kunci: Masyarakat Multikultural, Konflik Sosial, Potensi Konflik Hukum.
SOSIALISASI SCHOOL BULLYING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMPN 3 BOJA KABUPATEN KENDAL Widyawati, Anis
Jurnal Abdimas Vol 18, No 1 (2014)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku bullying sebenarnya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Dalam bagian kedua, penulis akan menulusuri beberapa sumber lebih jauh lagi untuk melihat karakteristik pelaku bullying, mitos dan fakta tentang bullying, serta bagaimana menghadapi bullying, baik bagi korban, siswa lain yang menonton, maupun bagi pihak sekolah atau orang tua. Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk-bentuk perbuatan school bullying yang terjadi di SMP 3 Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dan Bagaimana pendekatan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus school bullying. Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang pemahaman sosialisasi school bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di smpn 3 boja kabupaten kendal, masyarakat juga ikut aktif dalam dialog agar tidak merasa bosan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik. Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai sosialisasi school bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di SMPN 3 boja kabupaten kendal. Peserta juga aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi mengenai sosialisasi school bullying sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana kekerasan di smpn 3 boja kabupaten kendal dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Kendal dan SMPN 3 Boja, karena jarang sosialisasi tentang tema tersebut.
PENINGKATAN PENYADARAN HUKUM TENTANG PENCEMARAN AIR BAWAH TANAH AKIBAT INTRUSI AIR LAUT DI DESA KEL DADAPSARI KOTA SEMARANG Latifiani, Dian; Widyawati, Anis
Jurnal Abdimas Vol 15, No 2 (2011)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketersediaan air sebagai kebutuhan sehari-hari selain dari air PDAM juga berasal dari air bawah tanah dengan cara membuat sumur bor. Namun sayangnya daerah Semarang Utara yang merupakan pemukiman padat penduduk dan industri dalam pembuatan sumur tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pembuatan dan pengeboran sumur secara besar-besaran selalu meningkat dari tahun ke tahun. Akibat dari pengambilan air bawah tanah secara berlebihan yaitu terjadi penurunan ketinggian tanah yang berdampak pada turunnya permukaan air bawah tanah dan juga kualitas dari air bawah tanah tersebut. Pada daerah kecamatan Semarang Utara yang merupakan daerah yang berbatasan dengan laut Jawa, sangat dimungkinkan terjadinya intrusi air laut, akibat dari pembuatan sumur bor secara besar-besaran. Air laut yang mengandung clorida (air asin)apabila merembes kedalam air tanah pada tingkatan tertentu, akan menyebabkan kualitas air bawah tanah turun dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dapat dikatakan telah terjadi pencemaran air bawah tanah karena intrusi air laut.Untuk itu diperlukan sosialisasi peningkatan penyadaran hukum bagi masyarakat tentang pencemaran air bawah tanah akibat intrusi air laut. Model sosialisasi ini di pilih dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang perijinan dalam membuat sumur bor. Tim melihat keseriusan dan antusias peserta dalam mengikuti penjelasan mengenai penyebab terjadinya pencemaran air bawah tanah, akibat dari pencemaran air bawah tanah, mekanisme hukum untuk mencegah pencemaran air bawah tanah. Peserta pengabdian pro aktif dalam menanggapi dan merespon penjelasan pemateri. Sosialisasi dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten serta melibatkan stake holders yang terkait yaitu Pemerintah Kota Semarang, Dinas ESDM dan SDA kota Semarang.
UPAYA MENEKAN TINGGINYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2009 BAGI WARGA DESA TAMPINGAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL Widyawati, Anis
Jurnal Abdimas Vol 17, No 1 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan yang sering terjadi di jalanan mendorong badan legislatif untuk membuat Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebenarnya, Undang–Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang urusan lalu lintas tetapi karena perkembangan cara berlalu lintas sehingga peraturan yang terdapat di Undang–Undang No. 14 Tahun 1992 tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan peraturan terbaru yang terdapat dalam Undang–Undang No. 22 Tahun 2009. Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 telah dilakukan kepolisian tetapi masyarakat ada yang menerima peraturan tersebut (pro) dan ada yang tidak menerimanya (kontra). Tujuan kegiatan pengabdian ini, yaitu: a) mengetahui pengaturan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009, b) mengetahui dampak pelanggaran lalu lintas, c) mengetahui bentuk sanksi yang bisa diterapkan bagi pelanggar UU No. 22 Tahun 2009. Berdasarkan pengamatan tim selama melaksanakan kegiatan, peserta nampak serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti acara sampai akhir. Sebagai bukti adalah terjalinnya sikap pro aktif dengan bertanya sehingga terjadi interaksi. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan ataupun sosialisasi kesadaran hukum dengan materi yang lain karena di masyarakat pedesaan ternyata banyak pemahaman hukum yang belum diketahui.
ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kabupaten Gresik) Widyawati, Anis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 5, No 2: Semester Genap 2016/2017
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.033 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel modal operasional, umur, jam kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima sektor informal, dengan studi kasus di alun-alun Kabupaten Gresik. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini  menggunakan perhitungan  melalui   SPSS  16.   Hasil   penelitian  ini   menunjukkan   bahwa  variabel  modal operasional,  lama  usaha jumlah, dan jam kerja  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap pendapatan  pedagang  kaki  lima  sektor  informal  di  alun-alun Kabupaten  Gresik.  Sedangkan variabel umur   tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima sektor informal di alun-alun Kabupaten Gresik.Kata Kunci : Modal Operasional, Umur , Lama Usaha, Jam kerja, Pendapatan PKL
Dilema Penerapan Asas Retroaktif di Indonesia Widyawati, Anis
Pandecta: Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2335

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peratura perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa  pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan nasional menjadi dilema, karena hukum atau suatu peraturan dapat dianggap melanggar asas non-retroaktif jika aturan didalamnya menyatakan bahwa norma yang diaturnya berlaku juga untuk peristiwa terjadi sebelum aturan tersebut diundangkan. Pemberlakuan secara surut ini umumnya terdapat dalam pasal yang mengatur ketentuan penutup. Umumnya peraturan-peraturan yang berlaku surut tersebut merupakan produk perundang-undangan sebelum tahun 1970. This research attempts to analyze the implementation of the retroactive acts in Indonesia. The data used in this research was secondary, it was the acts. The result of this research reveals, that the application of retroactive has rised the dilemma. Because, it will contradict with the non-retroactive principle which state that this principle will also valid for the previous case. Generally, the retroactive is stated in the closhing article, and also found in the acts before 1970s.
Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers Widyawati, Anis
Journal of Indonesian Legal Studies Vol 3 No 02 (2018): Crimes and Society: General Issues on Criminal Law in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v3i02.27557

Abstract

The emergence of several large cases of migrant workers in Malaysia and Singapore as well as in several Middle Eastern countries, especially Saudi Arabia, made all the nation's components flinch. Many people argue that the problem occurs because of the low level of education of migrant workers. There are also those who say that this problem occurs because employers of Indonesian labor services companies (Pengerah Jasa Penyalur Tenaga Kerja Indonesia, PJTKI, now called Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta, PPTKIS) are not nationally minded and only pursue profit (profit-oriented). There were also those who argued that the cases of migrant workers occurred due to the inactivity of regulative and punitive functions of the Government of the Republic of Indonesia. Based on the background above, the problem can be formulated is how the urgency of legal protection for Indonesian migrant workers abroad and how the legal protection model for Indonesian migrant workers abroad. Research carried out at BP3TKI and the Semarang Manpower and Transmigration Office underlined that legal protection for Indonesian migrant workers abroad is very important. The urgency in legal protection due to fulfillment of the rights of victims who work legally abroad but also cannot be fully implemented properly, due to differences in legal systems with migrant workers recipient countries that do not necessarily want to protect the rights of migrant workers who experience treatment not please from their own citizens. The migrant workers who work illegally the government has not been able to fully protect the rights of victims who have experienced criminal acts. The legal protection model for migrant workers currently emphasizes the fulfillment of victims’ rights who work legally abroad, such as obtaining legal assistance from a local lawyer appointed by the ambassador of the Republic of Indonesia in the country receiving the migrant workers, mentoring by psychologists and clergy, bringing the families of victims, compensation, and insurance claims. And at the same time, for migrant workers who work illegally the government has not been able to fully protect the rights of the victims.