Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi POLRI (Studi Pada Polres Pacitan Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) Haribowo, Gatot; Wijaya, Andy Fefta; Mardiyono, Mardiyono
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 15, No 3 (2012)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.307 KB)

Abstract

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian di Polres Pacitan adalah membawa konsekuensi besar bagi penataan birokrasi di tubuh Polres Pacitan. Dengan kondisi sumber daya anggota yang masih perlu diarahkan, membawa konsekuensi logis bagi Kepala Polres Pacitan untuk bekerja ekstra dalam mengarahkan anggotanya dalam melaksanakan tugasnnya. Hal ini dilatar belakangi akibat adanya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan prima yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polres Pacitan, namun disisi lain dengan dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar anggota yang dimutasikan atau bekerja di Polres Pacitan adalah mereka yang bermasalah atau bagian dari menjalankan sanksi atas pelanggarannya, demikian juga dengan kenyataan banyaknya anggota yang mengajukan untuk mutasi atau pindah tugas dari Polres Pacitan. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada kinerja anggota dan mereka harus selalu dipantau oleh atasan dalam melaksanakan tugasnya. Arah perubahan Polri sangat terlihat pada dua tahun terakhir ini (antara tahun 2004 dan 2006) telah terjadi perubahan paradigma (kerangka berfikir) kepolisian (sebagai organisasi) yang signifikan. Proses perubahan tersebut bertujuan merubah profesi kepolisian yang lebih profesional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri untuk pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.  Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor- faktor yang mempengaruhi upaya implementasi reformasi birokrasi polri dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya kepolisian untuk pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 di Polres Pacitan  terinci: 1. Faktor pendukung meliputi: a. Faktor pendukung internal terdiri dari: -Sebagai anggota Polri, sebagaian besar anggota Polres Pacitan berkeinginan untuk menjadikan citra Polri yang positif dimata masyarakat Pacitan dapat terjaga dengan baik. -Masih banyak anggota Polres Pacitan yang bertugas untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat Pacitan. b. Faktor pendukung eksternal terdiri dari: -Sebagaian besar masyarakat Pacitan pada umumnya merasa senang apabila Polri khususnya anggota Polres Pacitan benar-benar telah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat di bidang Kamtibmas secara profesional dan benar-benar meninggalkan budaya KKN. -Masyarakat Pacitan masih menganggap Polri khususnya Polres Pacitan bisa mengemban tugas sesuai harapan masyarakat, hal ini diwujudkan dengan apapun inovasi dan ide-ide positif Polres Pacitan dalam memelihara kamtibmas senantiasa selalu didukung oleh masyarakat Pacitan. 2. Faktor penghambat yang terinci: a. Faktor penghambat internal terdiri dari: -Ada sebagian anggota Polres Pacitan tidak sepenuhnya senang bertugas di wilayah Pacitan, dan senantiasa selalu berupaya untuk pindah tugas dari Polres Pacitan. -Ada sebagian dari anggota yang tidak peduli terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Polri khususnya untuk hal-hal yang positif. -Ada sebagian anggota dari Polres Pacitan yang masih kedapatan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji terhadap masyarakat Pacitan. b. Faktor penghambat eksternal terinci: -Sebagian masyarakat apabila berurusan dengan anggota Polres Pacitan baik pengurusan pelayanan ataupun pelanggaran masih sering membuka peluang untuk diselesaikan tidak secara profesional (tindakan penyuapan). -Ada sebagian masyarakat Pacitan yang menilai kinerja ataupun tindakan anggota Polri selalu negatif saja tanpa dilihat secara obyektif. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: 1. Mengusulkan anggaran yang cukup kedalam APBN; 2. Polres Pacitan harus lebih meningkatkan: (1). Sumberdaya kepolisian: agar lebih mampu menangani tugas-tugaspelayanan di Kabupaten Pacitan; (2), Sarana Prasarana: untuk menuntaskan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di Kabupaten Pacitan. Kata kunci: Implementasi, Reformasi, Kepolisian, Pelayanan, Publik
Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Latif, Muhammad; Wijaya, Andy Fefta; Domai, Tjahjanulin
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.861 KB)

Abstract

Reformasi menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Merespon hal tersebut pemerintah melaksanakan perubahan tata kelola keuangan dengan penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja, yang dimulai dengan perencanaan strategis dan kinerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan belanja bantuan sosial di Pemerintah Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mewujudkan sebuah perencanaan strategis dan perencanaan kinerja yang mana kegiatan belanja bantuan sosial seharusnya merupakan penjabaran visi dan misi yang ada di dalam RPJPD, RPJMD, yang kemudian dijabarkan menjadi program dan kegiatan di dalam RKPD yang menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS untuk dianggarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan yang ada di dalam Belanja Bantuan Sosial merupakan kegiatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung. Karena tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yang ada di dalam belanja langsung dan tidak ada kebijakan yang mengaitkannya dengan program dan kegiatan di dalam belanja langsung. Selain itu dalam proses perencanaannya baik di tingkat SKPD maupun di tingkat PPKD tidak menggunakan tolok ukur kinerja yang terdiri dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (SSH) dan Indikator Kinerja. Kata kunci: belanja bantuan sosial, perencanaan strategis, anggaran berbasis kinerja, tolok ukur kinerja.
Implementation of Compulsory Study 12 Year Policy to Increase Education Quality in Kudus Regency Lestari, Asih Widi; Wijaya, Andy Fefta; Rochmah, Siti
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 18, No 1 (2015)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1023.002 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.01.1

Abstract

Education is an important instrument in improving the human resources quality. Kudus Regency has implemented compulsory study since 2010 through Kudus Regency Regional Regulation Number 2/ 2010 about Compulsory Study 12 (Twelve) Years. While, Central Government issued compulsory study 12 year policy in June 2013 through Ministry of Education and Culture Regulation Number 80/2013 about Universal Secondary Education. Obviously, this is a bold step of Kudus Regency Government in improving the education quality at Kudus Regency. The research objectives are: to know, analyze, and describe about Implementation of compulsory study 12 years policy to increase education in Kudus Regency; and to know, analyze, and describe about supporting and inhibiting factors toward implementation of compulsory study 12 years policy to increase education quality in Kudus Regency. This research resulted that the implementation compulsory study 12 years policy in Kudus Regency has been successfully, viewed from the actor that completely carry out their duties and responsibilities; the existence of funding and programs from Kudus Regency Government and Central Government is supporting the mechanism implementation in accordance with the provisions. The compulsory study 12 years policy in Kudus Regency had positive impact in improving the education quality at Kudus Regency, it is seen from the increase of Gross Enrollment Ratio (GER) for secondary education from 60% in 2008 to 80,59% in 2013. The success in improving the education quality is also seen from achievement of Kudus Regency in obtained champions in various championships. The supporting factors are The content of the Kudus Regency Regional Regulation Number 2/ 2010 about Compulsory Study 12 Years and the Minister of Education and Culture Regulation Number 80/ 2013 about Universal Secondary Education which clear and easy to understand; the willingness of Kudus Society in receiving the compulsory study 12 years policy; the support funding and scholarships provided by Kudus Regency Government and Central Government. And the inhibiting factors are lack of quality and quantity of human resources (teachers) in Kudus Regency; lack of facilities and infrastructure in supporting the education; the facilities and infrastructure referred is the practice equipments for students that expensive; inequality in educational development at Kudus Regency, especially in rural area; the mindset of Kudus Regency society who ignore the education, especially in rural area; unpredictable conditions such as flood that rather frequently in Kudus, so that damage the education infrastructure. Keyword: Compulsory Study 12 Year Policy, Education Quality, Kudus Regency
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya ) Salama, Agustina; Wijaya, Andy Fefta; Hermawan, Hermawan
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 18, No 4 (2015)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1519.685 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2015.018.04.6

Abstract

Merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan dalam hal ini bukan hanya yang berkaitan dengan kuantitas, akan tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini seharusnya analisis beban kerja memainkan peranan yang penting sebab pengadaan tenaga kependidikan yang tidak didasari oleh analisis yang tepat, akan selalu menimbulkan masalah misalnya pendistribusian tenaga kependidikan yang saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan tiap unit kerja yang sebenarnya dalam artian belum didasarkan pada beban kerja  yang  ada. Sehingga dalam  perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan di lingkungan  unit kerja yang ada di Universitas Brawijaya khususnya pada Program Pascasarjana makaperlu dianalisis beban kerja setiap tenaga kependidikan dan juga menganalisis kebutuhan tenaga kependidikan pada unit layanan yang ada di program pascasarjana.Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berdasarkan Observasi atau pengamatan langsung  yang dilakukan dalam mengumpulkan data dimana langsung mengamati aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga kependidikan di tiap bagian misalnya mengamati berapa waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kependidikan dalam mengerjakan suatu pekerjaan selain itu juga dengan wawancara yang dilakukan dalam hal ini adalah menanyakan langung kepada narasumber ataui nforman yang melaksanakan jabatan tersebut selanjutnya dilakukan dokumentasi dalam hal ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari catatan-catatan, dokumen-dokumen yang dianggap berkaitan dengan masalah yang di telitibaik berupa daftar tupoksi tiap jabatan ataupun data kepegawaian tiap tenaga kependidikan yang berada di Program Pascasarjana.Dengan adanya hasil perhitungan analisis beban kerja pada Program Pascasarjana maka dapat diketahui jabatan-jabatan mana saja yang mengalami kelebihan beban kerja dan kekurangan beba nkerjanya.
Efektivitas Website Sebagai Media E-Government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang) Aprilia, Santy Nurina; Wijaya, Andy Fefta; Suryadi, Suryadi
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (989.704 KB)

Abstract

Latar Belakang Penelitian ini adalah semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan public khususnya pelayanan publik berupa layanan elektronik atau e-service, khususnya dalam hal ini adalah website, dimana website pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi media e-government sebagai sarana interaksi antara pemerintah dengan masyarakat maupun mempermudah layanan elektronik. Penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Website Sebagai Media E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang)” merupakan sebuah studi dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa efektif website pemerintah daerah sebagai media e-government. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor pendukung efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang; Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat efektivitas website sebagai media e-government dalam meningkatkan pelayanan elektronik pemerintah daerah di Kabupaten Jombang. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa website Pemerintah Kabupaten Jombang telah efektif sebagai media pemberi informasi kepada masyarakat, namun belum efektif sebagai media dalam memberikan pelayanan publik secara elektronik (e-service) seperti mendownload blangko, formulir, dll. Kata kunci: Efektivitas, E-government, E-service, Media, Teknologi Informasi, Website
Policy Evaluation Of Restructuring Street Vendors in Surakarta City (Study of Street Vendors in Monument Park Banjarsari and Street Vendors in Manahan Stadium) Prajasari, Frahlevi; Wijaya, Andy Fefta; Saleh, Choirul
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 18, No 3 (2015)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1100.499 KB) | DOI: 10.21776/ub.wacana.2017.018.03.4

Abstract

This study examined the policy evaluation of restructuring street vendors in Surakarta city. Street vendors represent the economic actors in the informal sector of urban economic activity. The government of City/District usually removes these street vendors by disguising this activity behind the reason of structuring, . The study used descriptive research with a qualitative approach. The relocation of street vendors in Surakarta City is orderly and smooth without violence which may impact badly on physic and material because the government of Surakarta City, especially Surakarta Mayor, uses persuasive approach. Notoharjo Market is a relocation place for street vendors at Banjarsari Monument Park. In the beginning, Notoharjo Market is crowded with buyers but current days, street vendors who occupy Notoharjo Market complain about lack of buyers. The lack of buyers at Notoharjo Market is because the facilities previously provided by the government of Surakarta City are not well maintained. The government of Surakarta City must listening all complains of street vendors for the smoothness and orderliness of trading activity of street vendors. Not only listening, but the government of Surakarta City also gives appropriate and best solution to street vendors such that street vendors feel comfort in selling and their income is better than before.
Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi Pada Polrestabes Surabaya) Sadikin, Makhsun Hadi; Mardiyono, Mardiyono; Wijaya, Andy Fefta
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 15, No 4 (2012)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.325 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi reformasi birokrasi Polri sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam menangani unjuk rasa dipengaruhi beberapa faktor,  yaitu : Faktor-faktor yang mendukung antara lain : 1. Kesiapan fisik dan mental anggota yang menangani unjuk rasa, karena rutinitas melakukan latihan atau simulasi penanganan unjuk rasa dan sering menangani unjuk rasa secara langsung di lapangan 2. Pelatihan yang intensif tentang penanggulangan unjuk rasa dan penguasaan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan unjuk rasa. 3. Kegiatan FGD yang diprakarsai Kapolrestabes Surabaya dengan melibatkan walikota Surabaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Ormas. 4. Konsep Rayonisasi Polsek, 5. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik. Faktor Penghambat antara lain : a. Jumlah personel Dalmas masih kurang, b. perlengkapan Dalmas masih kurang, c. Pengunjuk rasa memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa secara mendadak. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain pertama, peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan yang lebih intensif dan untuk penyegaran diperlukan pergantian anggota Dalmas yang bertugas lebih dari tiga tahun diganti dengan anggota yang baru secara bertahap, kedua segera menambah perlengkapan dan peralatan Dalmas yang masih kurang antara lain : jas hujan, baju anti riot, barier, mobil APC, dan mobil publik address, serta mengganti perlengkapan lama dengan yang baru sesuai standar untuk keamanan petugas. Kata kunci : Faktor pendukung dan penghambat, implementasi, reformasi birokrasi, Polri, pelayanan masyarakat, unjuk rasa.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerja Sama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau Suyeno, Suyeno; Wijaya, Andy Fefta; Hanafi, Imam
WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 17, No 1 (2014)
Publisher : Pascasarjana Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.077 KB)

Abstract

Tuntutan pelayanan air bersih yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera dan dengan biaya yang pantas hingga saat ini selalu menjadi perhatian utama pemerintah. Lemahnya koordinasi dan kelembagaan dapat menimbulkan pengelolaan sumber daya air tidak efisien. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan air bersih di Indonesia, mulai terjadi pada tahun 90-an, seiring dengan semakin menurunnya peran pendanaan dari pemerintah pusat. Fenomena pengelolaan sumber daya air di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada tahun 1997 sudah dikelola dengan bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) atau dulu lebih dikenal masyarakat sebagai PT.Caltex Pasific Indonesia. Tujuan Pemerintah melakukan kerjasama adalah untuk pengadaan sarana air bersih wilayah Duri. Kerjasama ini dilaksanakan secara terpadu guna mencapai kebutuhan pelayanan air bersih sebesar minimum 80 liter/detik. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang didapat dianalisis dengan model interaktif berdasarkan kelima variabel fokus penelitian yaitu (1) komunikasi dan koordinasi; (2) dukungan sumber daya; (3) karakteristik organisasi pelaksana; (4) lingkungan kebijakan; dan (5) disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi sebagai jalur penghubung antar aktor yang dapat menumbuhkan tercapainya disposisi yang baik. Dukungan sumber daya memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapai tidaknya tujuan kebijakan pelayanan air bersih wilayah perkotaan di PDAM Cabang Duri dibandingkan dengan kelima variabel yang telah dikaji. Karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan kebijakan memberikan kontrol dan dukungan tercapainya tujuan kebijakan lebih baik lagi. Sedangkan disposisi kebijakan menunjukkan kemapuan implementor dalam menanggapi dan merepresentasikan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan dari kelima variabel tersebut menumbuhkan faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memodifikasi kebijakan untuk mengatasi permasalah yang timbul. Kata kunci: air bersih, implementasi, kebijakan, lingkungan, pelayanan, sumber daya