Articles

Found 14 Documents
Search

HUBUNGAN DOKUMENTASI KEPERAWATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RS DI JAWA TIMUR Agung, Suhendra; Wijaya, Arif
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2013: PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PPNI JAWA TENGAH
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.07 KB)

Abstract

Kepuasan pasien merupakan harapan dan tujuan dari setiap institusi penyedia layanan kesehatan. Banyak usaha yang bisa dilakukan agar kepuasan pasien bisa tercapai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui peningkatan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dokumentasi asuhan keperawatan dengan tingkat kepuasan pasien di instalasi rawat inap RSU DR. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Jumlah populasi adalah 88 pasien yang dirawat di instalasi rawat inap RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto. Dalam pengambilan sampel teknik yang digunakan adalah teknik random dengan pendekatan proporsional random sampling dan untuk pengambilan data menggunakan instrumenberupa kuesioner. Teknik analisa data menggunakan uji Spearman rank?s untuk menganalisa hubungan antara variabel dokumentasi keperawatan dan kepuasan pasien dengan menggunakan tingkat signifikan ? = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 58,3 % dokumemntasi keperawatan dalam kategori tidak baik dan 41,7% dalam kategori baik. Kepuasan pasien menunjukkan 6,9 % dalam kategori tidak puas, 48,6% cukup puas, dan 44,4% dalam kategori puas. Uji Spearman rank?s dari kedua variabel didapatkan nilai ? = 0,007. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adahubungan yang signifikan antara dokumentasi keperawatan dengan kepuasan pasin di instalasi rawat inap RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto tahun 2012.Kata kunci: Dokumentasi keperawatan, Kepuasan pasien.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 Wijaya, Arif
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 1 (2016): Juni
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5983.181 KB) | DOI: 10.15642/aj.2016.2.1.178-209

Abstract

Abstract: This article focuses on the eradication of corruption according to Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Corruption, according to Law No. 28 of 1999 on the implementation of state which is clean and free from corruption, is an unlawful act and the perpetrator may be charged criminal sanction. Law No. 31 of 1991 on corruption eradication, as amended by Law No. 20 of 2001 on the eradication of corruption, contains the notion of corruption that is virtually identical with the understanding of corruption itself. There are some efforts that can be taken in combating corruption in Indonesia, among others, as follows: prevention, enforcement, public education to people and student, and education for NGO (Non Governmental Organization).Keywords: Eradication of corruption, Indonesia, Law No. 31 of 1999 Jo Law No.20 of 2001. Abstrak: Artikel ini membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU NO. 31 Tahun 1999 JO UU NO.20 Tahun 2001. Korupsi menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah suatu perbuatan melawan hukum dan pelakunya dapat dikenal sanksi pidana. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut: Upaya pencegahan (preventif), Upaya penindakan (kuratif), Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, dan Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001.
DEMOKRASI DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Wijaya, Arif
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.679 KB) | DOI: 10.15642/ad.2014.4.01.136-158

Abstract

Abstract; this paper highlights democracy in the history of the constitution of the Republic of Indonesia. In the history of the nation, from independence to now, there are three kinds of democracy that once applied in the constitutional life of Indonesia, namely the liberal democracy, the guided democracy, and the Pancasila democracy. The liberal democracy leads to a failure of the Constituent establishing Undang-Undang Dasar 1945 as a replacement of Undang-Undang Dasar Sementara 1950. The Guided Democracy is under the reign of the old order and the Pancasila democracy is under the rule of the new order. Although the initial concept for the period intended as an implementation of the fourth principle of Pancasila, but the power was ultimately centralized on the hand of President. A failure of the old and the new order to uphold the values of democracy cause a reformation. In this reformation era, the values of democracy are expected to be enforced.Keywords: The liberal democracy, the guided democracy, the Pancasila democracy
KEMERDEKAAN BERFIKIR DALAM HAK ASASI MANUSIA DAN ISLAM Wijaya, Arif
Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 3 No. 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.088 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.2.241-259

Abstract

Abstract: In Islam, reason is put on the most honor place and make it as one of the valuable means to realize the exixtance of God. It is inevitable that some of the Islamic teachings are mobilizing sense, opening mind, and opening human reason, body and soul. Islam does not like the people who do not use their minds, the people whose minds are bound by beliefs and isms that are not based on a correct basis. The independence of thinking can reinforce and strengthen the faith, humility 'and awareness of the greatness of Allah. Independence of thinking is quite important. Because without it, there would be no innovation and creativity. After 68 years of Indonesianâ??s independence politically, independence of thinking is something that needs to be realized. Without freedom of thinking and social justice, the so called independence is just imaging. Independence of thinking is a golden bridge towards a common welfare. Independence of thinking and freedom of expression are the right of every citizen to express their thoughts orally and in a written form freely in accordance with the provisions of the legislation in force.Keywords: Freedom of thinking, politics, human rights, Islam
PEMERIKSAAN PROTEIN URIN PADA IBU HAMIL TRIMESTER II SEBAGAI SKRINING PREEKLAMPSIA (STUDI DI PUSKESMAS CUKIR JOMBANG) Makhfiroh, Alfiyatun; Wijaya, Arif; Ismunanti, Ita
Jurnal Insan Cendekia Vol 4 No 2 (2017): Jurnal Insan Cendekia Vol 4 No 2
Publisher : STIKES Insan Cendekia Medika Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.559 KB) | DOI: 10.35874/jic.v4i2.313

Abstract

Pendahuluan: Preeklampsia merupakan kelainan malfungsi endotel pembuluh darah yang menyebar luas sehingga terjadi vasospasme (penyempitan pembuluh darah) setelah usia kehamilan 20 minggu yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan perfusi organ dan pengaktifan endotel yang menimbulkan terjadinya hipertensi, edema dan proteinuria. Preeklampsia pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko perlambatan pertumbuhan janin, peningkatan kejadian bayi lahir mati, kejang, gagal ginjal, stroke serta membahayakan jiwa ibu dan janin. Tujuan Penelitian : Penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar proteinuria pada ibu hamil trimester II untuk skrening dini preeklampsia. Metode Penelitian : Desain penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil trimester II di Puskesmas Cukir jombang. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester II yang periksa di Puskesmas Cukir Jombang selama  6 hari yaitu sebanyak 23 ibu hamil trimester II dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah kadar proteinuria. Pengambilan data dilakukan menggunakan lembar kuisioner dan pengambilan langsung sampel urin yang di periksa menggunakan asam sulfosalicyl 20%. Pengolahan dan analisa datanya menggunakan editing, coding dan tabulating. Hasil : Penelitian menunjukan positif proteinuria sebanyak 8 responden (34,8%) yang terdiri dari positif 1 (1+) sebanyak 7 responden yaitu sebesar 30,4%. Positif ++(2+) sebanyak 1 responden yaitu sebesar 4,4% dan hasil negatif proteinuria sebanyak 15 responden yaitu sebesar 65,2%. Kesimpulan : Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah ibu hamil trimester II di Puskesmas Cukir Jombang positif proteinuria. Saran : Diharapkan kepada tenaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil supaya memeriksakan kehamilan secara dini untuk pencegahan terjadinya preeklampsiaKata Kunci : Ibu Hamil Trimester II, Preeklamsia, Protein Urin
LAYANAN INFORMASI PEMBAYARAN KULIAH BERBASIS SMS INTERAKTIF Wijaya, Arif; Wijayaning, Nur; Fauzijah, Ami
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2009
Publisher : Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi hadir untuk memberikan kemudahan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat.Salah satu teknologi yang sangat populer oleh pengguna telepon selular saat ini adalah SMS (Short MessageService). Dengan menggunakan fasilitas SMS ini dapat dibangun sebuah aplikasi sistem informasi akademikberbasis SMS interaktif. Dipilihnya teknologi komunikasi dalam bentuk SMS ini dikarenakan lebih praktis,cepat, murah dan efisien untuk menyampaikan informasi, dibandingkan dengan sistem informasi akademik yangberbasis web yang saat ini telah menjadi populer dikalangan pengguna.Layanan informasi pembayaran kuliah berbasis SMS interaktif ini mempunyai fungsi sebagai pemberiinformasi mengenai tagihan serta status pembayaran kuliah baik tagihan SPP maupun tagihan SKS dan nilaiakademik mahasiswa di perguruan tinggi kepada orang tua mahasiswa melalui SMS. Sehingga orang tuamahasiswa dapat memperoleh informasi pembayaran kuliah dan nilai akademik mahasiswa dalam bentuk pesanSMS yang dikirimkan oleh sistem setelah melakukan pemrosesan terhadap keyword yang telah dikirimkan olehuser orang tua mahasiswa.Kata kunci: SMS, Internet, WEB, Keyword
KEDUDUKAN NORMA HUKUM DAN AGAMA DALAM SUATU TATA MASYARAKAT PANCASILA Wijaya, Arif
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 11 No 2 Des (2008): Al-Qanun Vol. 10, No.2, Desember 2008
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.57 KB)

Abstract

in Indonesian society post-New Order era social conflicts broke out in several regions. Such conflicts originate from the issue of SARA (ethnicity, religion, race, group) with religion-based conflicts being dominant. As a result, there is a strong reservation about the success of Pancasila as national ideology in inspiring national unity and social integration.    Such perception may lead to a belief that Pancasila indeed is the culprit of that failure. It means that Pancasila is no longer viewed compatible with the demands of social integration and national resilience. Therefore, it is a mounting task for Indonesian citizens to revive peaceful, tolerant religious lives as a civilized society.  Many levels of Indonesian community do not understand that Pancasila contain values. It means that Pancasila is not only to organize national and social interaction, but also the values of Pancasila should be the inspiration for norms upheld by community. It is this aspect that needs correction; values should be materialized in form of norms. In reality, the norms maintained by community are not consistent with Pancasila values. Such values were translated into particular norms which serve particular interests which in turn make many people inappropriately attribute such misperception to Pancasila. to fix this problem, one must understand the position of religious and legal norms within the context of Pancasila. Religion should be in the central point in the implementation of Pancasila. That Pancasila is national philosophy, vision and the sole basis for political parties and social organizations, therefore all aspect of political and legal activities should be based on and aimed at Pancasila. If this principle is understood and executed, Indonesian citizens will eventually protect the existence of Pancasila as national heritage from the founding fathers.
PUNGUTAN LIAR OLEH APARATUR SIPI NEGARA DI DESA SIDOKEPUNG BUDURAN SIDOARJO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Wijaya, Arif
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 2 (2018): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariâ??ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4211.115 KB) | DOI: 10.15642/aj.2018.4.2.301-323

Abstract

Pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No.20 tahun 2001, yang merubah UU.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (gequalificeerd). Psl. 5 Undang-undang No.31 Thun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 isinya sebagai berikut: â??Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud  dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)â?.
Pungutan Liar oleh Aparatur Sipil Negara di Desa Sidokepung Buduran Sidoarjo Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Wijaya, Arif
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 4 No 02 (2018): Desember
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari?ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4211.115 KB) | DOI: 10.15642/aj.2018.4.02.301-323

Abstract

Praktik terjadinya pungutan liar diawali dari laporan warga desa Sidokepung atas dugaan adanya penjualan tanah cuilan di Dusun Mlaten, Desa Sidokepung, ke Kejari Sidoarjo. Penjualan aset desa atau TKD itu diketahui setelah lahan tanah gogol seluas 9,4 hektare dengan 36 pemilik gogol sepakat menjual tanah seluas 8,3 hektare. Nah, yang 1,1 hektare, warga tidak pernah merasa menjual. Akan tetapi, di lahan itu justru telah berdiri perumahan milik “Green Hill”. Bahkan, dari sisa lahan seluas 1,1 hektare itu masih ada sisa tanah warga gogol yang diberikan untuk kas desa, juga digunakan untuk fasilitas perumahan. Kasus inilah yang dianggap masyarakat sebagai pungutan liar. Proses penyelesaian dilakukan di kantor kepala desa. Dengan menghadirkan pihak berperkara dari sebagian masyarakat yang dirugikan dengan hilangnya aset desa, BPN, Pj Bapak Suyud Suprihadji, pihak pengembang perumahan dan beberapa tokoh serta perangkat desa. Musyawarah ini perlu dilakukan agar mencari titik temu dan solusi terbaik, agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Akhirnya disepakati adanya kesalahan dari kepengurusan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional untuk segera menerbitkan sertifikat tanah atas nama desa, dan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah oleh masyarakat desa Sidokepung Buduran Sidoarjo. Pungutan liar (pungli) berupa uang sogokan atau uang siluman atau uang suap ini adalah tindak pidana yang sudah jelas telah diatur di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain tercantum dalam Ps.209, Ps. 210, Ps.418, Ps 419 dan Ps. 420 KUHP. yang dimasukkan menjadi delik korupsi menurut Ps. 5, 6, 7, 8, 9, dan Ps. 12 dari butir a sampai dengan UU. No.20 tahun 2001, yang merubah UU.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999, dengan formulasi sanksi yang lebih diperberat (gequalificeerd). Psl. 5 Undang-undang No.31 Thun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 isinya sebagai berikut: “Setiap orang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud  dalam Pasal 209 KUHP. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,= (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.
Kemerdekaan Berfikir dalam Hak Asasi Manusia dan Islam Wijaya, Arif
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 3 No 2 (2013): Oktober 2013
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.419 KB) | DOI: 10.15642/ad.2013.3.2.241-259

Abstract

Abstract: In Islam, reason is put on the most honor place and make it as one of the valuable means to realize the exixtance of God. It is inevitable that some of the Islamic teachings are mobilizing sense, opening mind, and opening human reason, body and soul. Islam does not like the people who do not use their minds, the people whose minds are bound by beliefs and isms that are not based on a correct basis. The independence of thinking can reinforce and strengthen the faith, humility and awareness of the greatness of Allah. Independence of thinking is quite important. Because without it, there would be no innovation and creativity. After 68 years of Indonesian’s independence politically, independence of thinking is something that needs to be realized. Without freedom of thinking and social justice, the so called independence is just imaging. Independence of thinking is a golden bridge towards a common welfare. Independence of thinking and freedom of expression are the right of every citizen to express their thoughts orally and in a written form freely in accordance with the provisions of the legislation in force.Keywords: Freedom of thinking, politics, human rights, Islam