Fifiana Wisnaeni
Unknown Affiliation

Published : 25 Documents
Articles

Found 25 Documents
Search

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN GAMBAR DARI INTERNET DALAM KAITANNYA DENGAN HAK CIPTA Wirakusuma, In Bagus Sugiharta; Santoso, Budi; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.105 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26976

Abstract

AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 Putri Islami, Nabilla; Prananingtyas, Paramita; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.998 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29168

Abstract

EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN WAYANG ORANG SRIWEDARI SURAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM HAK CIPTA Kusharyani, Maharsidewi; Santoso, Budi; Wisnaeni, Fifiana
LAW REFORM Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.993 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15841

Abstract

Wayang Orang Sriwedari Surakarta merupakan salah satu pertunjukan kesenian budaya yang harus dilestarikan dan dilindungi. Wayang Orang Sriwedari adalah ekspresi budaya tradisional atau folklor yang berhak mendapat perlindungan Hak Cipta. Wayang Orang Sriwedari Surakarta dapat dilindungi apabila pertunjukan tersebut masih tetap eksis Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan Wayang Orang Sriwedari Surakarta ditinjau dari hukum Hak Cipta dan untuk mengetahui peran dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melestarikan dan melindungi Wayang Orang Sriwedari Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Hasil penelitian mengajukan bahwa Wayang Orang Sriwedari Surakarta hingga saat ini masih dapat mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah tontonan pertunjukan tradisional yang masih diminati masyarakat. Wayang Orang Sriwedari Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional atau folklor berhak memperoleh perlindungan hukum Hak Cipta. Unsur-unsur yang ada dalam Wayang Orang Sriwedari Surakarta yang dapat dilindungi Hak Cipta adalah berupa folklor lisan atau tulisan, musik, gerak atau tari, teater, sandiwara, pertunjukan. Peran dan upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam melestarikan Wayang Orang Sriwedari Surakarta adalah dengan mengangkat pemain Wayang Orang Sriwedari Surakarta menjadi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan regenerasi pemain dengan membuka rekruitmen pemain baru.
PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015) Sianturi, Budi Evantri; Wisnaeni, Fifiana
LAW REFORM Volume 12, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.805 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15873

Abstract

Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Penelitian ini bertujuan menagalisa faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 menganilisi idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, dan  spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian, bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor: Faktor substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing. Faktor kultur hukum rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOTARIS DAN KARYAWAN Prastyanto, Yusman; Aminah, Aminah; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.824 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26973

Abstract

IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati; Badriyah, Siti Malikhatun; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.72 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26904

Abstract

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TEGAL Wulansari, Putri; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.143 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.23762

Abstract

Village Owned Enterprises or hereinafter abbreviated to BUMDes is a product of Act number 6 of 2014 about Village. The research in this thesis discusses problem of how the implementation of Law No. 2 of 2014 on the position of Notary in the making of the deed of establishment of BUMDes in Tegal Regency and what are the obstacles in the implementation of this. The method used in this research is empirical juridical with analytical descriptive research specification. The result of the research shows that the implementation of law number 2 year 2014 about the position of Notary in making the deed of establishment of BUMDes in Tegal Regency has not been implemented well, because BUMDes in Tegal Regency is still very new and still few in number, but BUMDes is not yet have a deed of incorporation of a business entity conducted in the presence of Notary. This happens because they do not know the benefits they get, they claim that the process of making the deed of establishment requires sufficient time long and costly.  Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes), Notary Public, Deed of Establishment AbstrakBadan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya dapat disingkat dengan BUMDes merupakan produk dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian dalam tesis ini membahas permasalahan mengenai bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pendirian BUMDes di Kabupaten Tegal serta apa kendala dalam implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum dilaksanakan dengan baik, karena masih terbilang sangat baru dan masih sedikit jumlahnya, tetapi BUMDes tersebut belum ada yang memiliki akta pendirian badan usaha yang dilakukan di hadapan Notaris, karena mereka belum mengetahui keuntungan yang diperoleh dan proses pembuatan akta pendirian memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Notaris, Akta Pendirian
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISISAN JABATAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA Wisnaeni, Fifiana
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2302.244 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.181-186

Abstract

Abstract Reforms that rolls in 1998, has brought significant changes in the field of state administration of the Republic of Indonesia, especially after the 1945 Constitution changes. These changes have led to shifts in the way to fill the President and/or Vice President’s position and the mechanism of discharging the President and/or Vice President in their term of office. The ways to fill the position through general election have an implication to the strength of the President and Vice President’s position because they got legitimacy from citizens as the holder of sovereignty. It has the consequence that President and/or Vice President cannot be dismissed only for political reasons, but through a mechanism that is quite difficult. Keywords: the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure Abstrak Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ketatanegaraan RI, utamanya setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Cara pengisian jabatan melalui pemilu secara langsung berimplikasi terhadap kuatnya kedudukan Presiden dan/atau wakil Presiden karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politis semata, melainkan harus melalui mekanisme yang cukup sulit.   Kata kunci: cara pengisian jabatan, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
PLURALISM JUSTICE SYSTEM DALAM PENYELESAIAN MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA Kherid, Muhammad Nizar; Wisnaeni, Fifiana
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.5 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.385-392

Abstract

Gagasan pluralisme hukum melahirkan konsep pluralism justice system sebagai mekanisme non enforcement of law dalam kasus kebebasan beragama. Cara kerja mekanisme ini mengedepankan proses musyawarah yang hakikatnya merupakan revitalisasi moral etika dan nilai-nilai agama itu sendiri. Pembahasan mengupas perspektif hukum serta teori pluralisme hukum. UUD NRI 1945 menggariskan kebebasan beragama sebagai konstitusional bersyarat demi terciptanya kerukunan substantif yang memiliki dua aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosial (masyarakat). Kesimpulan dari tulisan ini bahwa penyelesaian kasus kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1965 tidak solutif karena bercorak represif (menindas) dan retributif (pembalasan). Gagasan ini merumuskan politik hukum kebebasan beragama untuk membentuk kultur hukum yang baik dan harmonis di dalam struktur masyarakat.
KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG (AUXILIARY STATE ORGANS) Shiddiqoh, Aisyah; Wisnaeni, Fifiana; Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.069 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta mengetahui dan menganalisis implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Negara Republik Indonesia (NRI). Berdasarkan hasil penelitian bahwa latar belakang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada dua landasan, yaitu landasan politik dan landasan yuridis, sedangkan implikasi pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja Negara Republik Indonesia, mencakup tiga hal yaitu Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Utama, Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Negara Bantu dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, dan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Setjen Komnas HAM).