Siti Witianti
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA PEMILU 2014: PERMASALAHAN DAN UPAYA MENGATASINYA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti
CosmoGov Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.501 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10010

Abstract

Fungsi legislasi DPR periode 2014-2019 merupakan perwujudan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-undang, yang dalam pelaksanaannya dinilai rendah  bila dibandingkan dengan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.  Hal ini dapat dilihat melalui produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dari tahun 2015 sampai 2016 ini yang jauh dari target prolegnas yang telah ditetapkan.Kurang optimalnya fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR ditengarai oleh beberapa hal, mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang kurang memperhatikan tingkat pendidikan, pengalaman dan kapabilitasnya sebagai calon wakil rakyat, kurangnya kemampuan atau skill SDM anggota legislatif dalam memahami substansi UU, belum dipahami dan dilaksanakannya mekanisme kerja DPR dan peraturan perundang-undangan  yang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR,  serta belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas teknis dan administratif oleh anggota DPR dalam menjalankan proses legislasi.  Selain itu faktor kerjasama di antara anggota DPR dalam menyusun dan membentuk kebijakan, terjadinya tarik menarik kepentingan dalam proses legislasi dalam DPR serta ketentuan UU No. 17 tahun 2014 yang mengatur tentang tugas Badan Legislasi, dengan hilangnya salah satu tugas wewenang Badan Legislasi dalam mengajukan usulan RUU, yang juga berimbas pada kurangnya produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan fungsi legislasi tersebut.
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN Witianti, Siti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.651 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10547

Abstract

The relations between democray and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in manycountries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people’s capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People’s participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.
PERAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAHPADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI INDONESIA Witianti, Siti; Hendra, Hendra -
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 4, No 1 (2019): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.026 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v4i1.21130

Abstract

Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesiamerupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politiksangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkadadi Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidatyang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepaladaerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidakdemokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukankeputusan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analisis denganfokus pada suatu kasus dengan mengumpulkan data melalui studi literatur. Hasil kajian, menunjukan bahwadalam pilkada serentak di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2015, terdapat kencenderungan semakinmenguatnya pengaruh ketua umum partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Pengambilan keputusanpartai politik pada akhirnya ditentukan oleh pertimbangan ketua umum partai politik,sudah menjadi tugasParpol seharusnya menjadi salah satu sumber utama kepemimpinan bangsa yang dituntut dapat menyiapkandan menghasilkan kader-kader bangsa yang profesional, jujur, berintegritas tinggi dan berwawasan luas dandilakukan secara demokratis.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN DI IDONESIA Solihah, Ratnia; Witianti, Siti; Hendra, Hendra
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.783 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v4i2.16086

Abstract

Salah satu bentuk kepedulian publik (masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah partisipasinya dalam penataan ruang di mana mereka berada. Proses penataan tata ruang sebagai bagian dari suatu sistem publik, seringkali menghadapi kepentingan yang sangat beragam. Sudut pandang pemerintah saja dianggap tidak cukup untuk menerjemahkan proses pembangunan suatu negara di mana masyarakat juga berada di dalamnya. Oleh karena itu, partisipasi publik atau peran publik sendiri yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah publik untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang menjadi suatu keharusan. Tulisan ini disusun dengan menggunakan studi literatur, dimana penulis melakukan kajian referensi dan dokumentasi yang terkait dengan partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang, khususnya partisipasi publik dalam penataan ruang kawasan perkotaan di Indonesia. Partisipasi publik (masyarakat) dalam penataan ruang kawasan perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat. 
DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN Witianti, Siti
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 1 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Maret
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.651 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i1.10547

Abstract

The relations between democray and development has become wide discussion since world war two until now. The question rised whether democracy supports development or development supports democracy both in central and local level. Democracy has been choosed in manycountries. Democracy marked by participation needed in development. Furthermore, democracy needs better people?s capacity which only can be done in the development process. Comprehensive development concept stresses on the people. People become subject and object in the development. People?s participation makes the result of development suits with the need of the people. There is an opinion that comprehensive development process might support democratization process.
EVALUASI KINERJA DKPP DALAM PENANGANAN KASUS PEMILUKADA SERENTAK JAWA BARAT TAHUN 2015 Rahmatunnisa, Mudiyati; Witianti, Siti; Hendra, Hendra
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.036 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v2i2.14419

Abstract

ABSTRAK  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menjadi lembaga yang turut menciptakan pemilu yang demokratis, berkualitas dan berintegritas. Sebagai lembaga baru yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, DKPP dibebankan dengan banyak kasus sengketa etika pemilu pada babak baru sejarah pemilu daerah serentak di Indonesia Tahun 2015. Penelitian ini mengambil lokus di Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan pemilu serentak di Tahun 2015 yang memiliki 26 dugaan pelanggaran etik yang ditangani oleh DKPP. Evaluasi kinerja didasarkan pada penggunaan enam wewenang DKPP yang dinilai dengan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui proses focus group discussion, survey, wawancara dan analisis dokumen dalam kurun waktu September-November 2016. Hasil yang diperoleh, secara kualitiatif DKPP sudah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu berintegritas dalam penanganan setiap kasus etika yang ada di pemilukada serentak Jawa Barat Tahun 2015. Kata Kunci: integritas penyelenggara pemilu, integritas pemilu, kode etik   ABSTRACT The Honorary Electoral Council (DKPP) becomes an institution that helps creating democratic, qualified and integrated elections. As a new institution involved in the elections process, DKPP is incharged with many cases of electoral ethical disputes in the new round of regional elections in Indonesia in 2015. This research takes locus in West Java as one of the regions that hold simultaneous elections in the year 2015 which has 26 alleged violation of ethics handled by DKPP. Performance evaluation is based on the implementation of DKPP?s tasks and authority which are assessed by integrated electoral management body?s principles. This research uses qualitative method by collecting data through focus group discussion, survey, interviews and document analysis during September-November 2016. The result shows that DKPP has tried to implement the principles of integrated electoral organizer in handling each case of code of ethics violation during the simultaneous election in West Java in 2015. Key words: integrated electoral organization, electoral integrity, code of ethics,