Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal TAPIs (Teropong Aspirasi Politik Islam)

DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA DARI MASA KE MASA (STUDI TAHUN 1979-2015) Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 12, No 1 (2016): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tapis.v12i1.826

Abstract

Abstrak Berdasarkan paradigma baru  kawasan pedesaan bukan lagi sebagai kawasan yang harus didominasi oleh pertanian. Di wilayah pedesaan telah terjadi perubahan mendasar di semua bidang sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Jika dikatikan dengan konsep “The Four Is And Singnitificance Of Time” menurut Geoffrey Dudley and Jerremy Richardson dapat disimpulkan bahwa:  Dinamika kebijakan pada level pemerintahan desa akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan politik yang ada serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Republik Indonesia baru sedikit peduli dan memberikan perhatian kepada Pemerintah Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kata Kunci : Desa, Dinamika Kebijakan dan Desa Adat
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 14, No 2 (2018): Jurnal Tapis
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tapis.v14i2.3168

Abstract

Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 14, No 2 (2018): Jurnal Tapis
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3168

Abstract

Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.
DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA DARI MASA KE MASA (STUDI TAHUN 1979-2015) Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 12, No 1 (2016): Jurnal Tapis
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i1.826

Abstract

Abstrak Berdasarkan paradigma baru  kawasan pedesaan bukan lagi sebagai kawasan yang harus didominasi oleh pertanian. Di wilayah pedesaan telah terjadi perubahan mendasar di semua bidang sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan dan politik. Jika dikatikan dengan konsep ?The Four Is And Singnitificance Of Time? menurut Geoffrey Dudley and Jerremy Richardson dapat disimpulkan bahwa:  Dinamika kebijakan pada level pemerintahan desa akan selalu berubah sesuai dengan kepentingan politik yang ada serta mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Republik Indonesia baru sedikit peduli dan memberikan perhatian kepada Pemerintah Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kata Kunci : Desa, Dinamika Kebijakan dan Desa Adat