Articles

Found 6 Documents
Search

KEdUdUKAN HUKUM POSITIF INdONESIA TERHAdAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN dALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN dI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI Winarno, Djoko Wahju; Subekti, Rahayu; Candrakirana, Rosita
YUSTISIA Vol 90 (2014)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheriesproducts in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not runningwell, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with theregulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. Thiswriting was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towardsfishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysiswas carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognizedamong the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvestsharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the localgovernment  should  supervise  the  application  of  the  national  regulation  on  harvest-sharing  policy  inorder to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for thecommunity will then be achieved.AbstrakKebijakan pembagian bagi hasil perikanan tangkap diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Adanya pengaturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Indonesia khususnya di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kenyataannya UU No. 16 Tahun 1964 tersebut tidak dilaksanakan di lingkungan nelayan karena mereka tidak mengetahui adanya aturan tersebut dan mempunyai kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun bagi hasil penangkapan ikan tersendiri. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum empiris. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didukung dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari juragan pemilik kapal,nelayan, dan aparat pemerintah yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilakukan. Analisisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Studi ini menemukan bahwa pembagian hasil perikanan tangkap antara nelayan dengan juragan pemilik kapal mayoritas ditentukan oleh juragan pemilik kapal dan tidak berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati sebelumnya. Peran pemerintah, terutama pemerintah daerah, adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan membuat aturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan daerahnya, khusunya di Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan bagi hasil perikanan dapat menciptakan keadilan yang substantif sehingga keadilan individu dapat terpenuhi dan keadilan sosial yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat nelayan dapat dicapai.
KEDUDUKAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM KEBIJAKAN BAGI HASIL PERIKANAN DI KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI Winarno, Djoko Wahju; Subekti, Rahayu; Candrakirana, Rosita
Yustisia Jurnal Hukum Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.279 KB) | DOI: 10.20961/yustisia.v3i3.29276

Abstract

The Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheries products in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not running well, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with the regulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. This writing was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towards fishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysis was carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognized among the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvest- sharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the local government should supervise the application of the national regulation on harvest-sharing policy in order to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for the community will then be achieved.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK BERDASAR UU NO 11 TAHUN 2016 SESUAI ASAS KEADILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA Maryani, Kristin; Winarno, Djoko Wahju
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn essence, every country needs financing source for development, and people welfare. One of internal financing sources is tax. Tax evasion leads to greater tax burden that honest tax payers should bear. This leads to high injustice. Tax amnesty program was conducted due to severe tax avoidance. This study aims to determine implementation of tax amnesty policy based on Law number 11/2016 in Surakarta Tax Office. This is juridical empirical research that based on result of field research. It used qualitative approach with descriptive analysis. It means the research was expected to obtain clear, detail and systematical description. Data consisted of primary and secondary data. The results indicate that Surakarta Tax Office was successful in doing tax amnesty. Redemption money was Rp 844,950,026,925.Keywords: Implementation, Tax Amnesty, Equity Principle AbstrakPada hakekatnya setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak. Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar ajak menjadi lebih berat.Sehingga hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ini dilaksanakan karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, dimana penelitian ini didasarkan dari hasil penelitian lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, yang berbentuk Deskriptif Analistis, maksudnya bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta dinilai berhasil dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak dan diperoleh data sebagai berikut, perolehan uang tebusan yang masuk adalah sebesar Rp. 844.950.026.925,00Kata kunci: Implementasi, Pengampunan Pajak, Asas Keadilan
UPAYA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI DI TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG Cahyani, Ferina Ardhi; Winarno, Djoko Wahju; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe aim of this article is to review and analyze the management policy of Ujungnegoro-Roban Coastal Park. This research type is empirical research with qualitative approach. Data source used is primary and secondary data source. Primary data sources were obtained through interviews with officials in the relevant offices, while secondary data was obtained through literature studies. Ujungnegoro-Roban Coastal Park was formed based on the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. Kep.29 / Men / 2012 on the Determination of Coastal Areas and Small Islands Ujungnegoro-Roban Batang Regency in Central Java Province. The coastal park is formed because it meets the criteria in Regulation of Minister of Marine Affairs and Fisheries No. Per.17 / Men / 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands. Ujungnegoro-Roban coastal park potentially damaged coral reef ecosystem, mangrove, abrasion, and sedimentation. Coastal management policy in Ujungnegoro-Roban Coastal Park has been implemented by the Government of Batang Regency such as the installation of artificial reefs and mangrove planting. With the transfer of authority of the coastal park management from the district government to the provincial government, a regional regulation on zoning plan that divides the sea space so as to realize conservation objectives.Keywords: Policy; conservation; coastal areas; protection.AbstrakTujuan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban.Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pada dinas terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Taman pesisir tersebut dibentuk karena memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Taman pesisir Ujungnegoro-Roban berpotensi mengalami kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, abrasi, serta sedimentasi.Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan pemasangan terumbu karang buatan dan penanaman mangrove.Dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan taman pesisir dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, maka diperlukan peraturan daerah tentang rencana zonasi yang membagi ruang laut sehingga dapat mewujudkan tujuan konservasi.Kata kunci: Kebijakan; konservasi;wilayah pesisir;perlindungan.
IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA USAHA KONVEKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rachmawati, Lucia; ,, Isharyanto; Winarno, Djoko Wahju
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWages are the rights of laborers/workers received in return from the employer or employers for a job and/or services that have been or will be implemented. Minimum standards are used by employers to provide wages to laborers/workers are minimum wage. This article  aim to know Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement.  This research is a socilogical/empirical legal that is eksplanatif (explain).  Research locations are some convections in Teras and sorounding in  Boyolali Regancy, and The office for cooperatives and labor Boyolali Regancy. Based on this research obtained the results of that Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement not run optimally.Key words: Minimum Wage; Laborers/Workers; Employement Inspection, WelfareAbstrakUpah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Standar minimum yang digunakan pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh adalah upah minimum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/penelitiam hukum empiris yang bersifat eksplanatif (menerangkan). Lokasi penelitian adalah beberapa usaha konveksi di Teras dan sekitarnya di Kabupaten Boyolali, dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali Terhadap Pekerja/Buruh Pada Usaha Konveksi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal.Kata kunci: Upah Minimum; Pekerja/Buruh; Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan
The Implementation of Special Autonomy in The Papua Province in Public Health Policies in Order to Strengthen The Unified Republic of Indonesia Hitokdana, Sebedeus; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi; Winarno, Djoko Wahju; Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung
Health Notions Vol 2, No 11 (2018): November
Publisher : Humanistic Network for Science and Technology (HNST)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.231 KB) | DOI: 10.33846/hn.v2i11.360

Abstract

The Province of Papua is a province in Irian Jaya which is later changed to Papua Province. It is granted a special autonomy within the framework of the Unified Republic of Indonesia. The special autonomy is a special authority recognized and granted by the central Indonesian government to the provincial government of Papua to regulate and manage the interest of local people according to their own initiatives based on the aspiration of the Papua people. The method of this research was a descriptive empirical law. The sources of data research used were both primary and secondary data. Based on the result of the study, it could be concluded that the implementation of the special autonomy law in Papua is basically a special authority recognized and given for the province of Papua to regulate and manage their own household affairs. The special autonomy of Papua is a rule or a policy given by the Indonesian central government to the Papua province in order to increase the efforts in various aspects, namely education, health, and infrastructure using a special autonomy. Keywords: Implementation, Special autonomy, Unitary state