Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional

Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah Indrayathi, Putu Ayu; Listyowati, Rina; Nopiyani, Ni Made Sri; Ulandari, Luh Putu Sinthya
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol 9 No. 2 November 2014
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.955 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v9i2.519

Abstract

Kebijakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diimplentasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Kebijakan BLUD puskesmas telah diterapkan di Kabupaten Gianyar sejak tahun 2010 dan berlaku pada puskesmas perawatan maupun nonperawatan. Pelaksanaan BLUD puskesmas tidak selalu meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mutu pelayanan puskesmas perawatan yang berstatus BLUD di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, Agustus hingga Desember 2013. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 105 pengguna layanan di empat puskesmas yang dipilih dengan cara multistage random sampling. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 13 penyedia pelayanan kesehatan yang dipilih secara purposive sampling. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan analisis tematik. Dari hasil penelitian, pelayanan di puskesmas perawatan berstatus BLUD di Gianyar dinilai kurang memuaskan karena keterbatasan peralatan medis dan kurangnya tenaga yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan pengelolaan keuangan pada staf puskesmas dan perekrutan tenaga berlatar belakang akuntansi penting untuk dilakukan. Quality of Services in Health Care Center with General Services Agency StatusThe policy of primary health care as local public service agencies (BLUD) was established to improve the quality of basic health care services. The public service agencies primary health care policy has been implemented to all primary health care in Gianyar district since 2010. The implementation does not always improving health service quality. This research was aimed to overview the quality of services in primary health care with general services agency status in Gianyar district. This research was a crosssectional study with mixed of quantitative and qualitative approaches.This research was conducted in Gianyar between August and December 2013. The quantitative data was collected through questionaire survey to 105 patients in four primary health care who were chosen with multistage random sampling technique. The qualitative data was collected through in-depth interviews to 13 health care providers in primary health care who were chosen with pusposive sampling. The quantitative data was analysed descriptively and the qualitative data was analysed using thematic analysis. The result of the study was primary health care quality in BLUD puskesmas with inpatient services was perceived as poor due to the limited availability of medical equipment and lack of staff who major in financial management. Training on financial management and recruitment of staff with accounting background should be conducted.
Akses Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Seks Perempuan Nopiyani, Ni Made Sri; Indrayathi, Putu Ayu; Listyowati, Rina; Suarjana, I Ketut; Januraga, Pande Putu
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9 No. 4 Mei 2015
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.866 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v9i4.734

Abstract

AbstrakPekerja seks perempuan (PSP) merupakan kelompok yang termarginalkan secara sosial dan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan. Upaya perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PSP masih terbatas sehingga penting dilakukan untuk mendukung pencapaian universal health coverage. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai akses JKN pada PSP di Denpasar. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang PSP dan empat orang mucikari di Denpasar pada Agustus hingga Oktober 2014. Hasil wawancara diolah dengan analisis tematik. Kerangka analisis yang digunakan adalah The Health Access Livelihood Framework. Kepemilikan JKN pada PSP di Denpasar masih rendah, meskipun sebagian PSP memiliki kemauan untuk menjadi peserta JKN dan memiliki kemampuan membayar iuran JKN. Faktor penghambat akses JKN pada PSP adalah rendahnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran dan portabilitas JKN, kekhawatiran keberlanjutan pembayaran iuran, persepsi buruk mengenai kualitas layanan yang akan diterima jika menggunakan JKN, ketidaklengkapan administrasi kependudukan serta kebijakan yang mengharuskan peserta bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI) Mandiri untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga. Akses JKN pada PSP terhambat oleh faktor-faktor individual, layanan dan kebijakan yang perlu diatasi untuk meningkatkan cakupan JKN pada PSP. AbstractFemale sex workers (FSW) is marginalized social group having a high vulnerability of health problems. Effort to expand national health insurance on FSW is still limited, so it is necessarily performed in order to support the achievement of universal health coverage. This study aimed to obtain the depiction of the insurance access among FSW in Denpasar. This study was qualitative. Data was collected through in-depth interview of 15 FSW and four pimps in Denpasar from August to October 2014. The interview result was analyzed using thematic analysis. The analysis framework used was The Health Access Livelihood Framework. The insurance ownership among FSW in Denpasar was low, even though some FSW were willing to be participants and afford to pay the premium. Factors inhibiting the insurance access were the lack of knowledge regarding registration procedures and portability, fear of premium payment sustainability, negative perceptions of quality of services that would be received if using the insurance, incomplete population administration and policy requiring independent non-premium support receiver participants to register all of their family members. The insurance access among FSW was hindered by individual, service and policy factors that need to be conquered to increase the insurance coverage among FSW.
Basis for Development of Business Strategic Plan Primary Health Care with Local Public Service Entity Status in Gianyar District Indrayathi, Putu Ayu; Ulandari, Luh Putu Sinthya
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Volume 11, Issue 2, November 2016
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1095.986 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v11i2.846

Abstract

Primary health care as Local Public Service Entity needs to make the right business strategic plan. Arranging business plan needs to pay attention to its competitors operating around its working area. This study aimed to determine internal and external environmental factors in Ubud 1 and Tegallalang 1 Primary Health Care and develop model of business strategic plan development in both primary health cares with Local Public Service Entity status. This study was descriptive explorative conducted in 2014. Data were collected through questionnaires, and documentation study. Samples were determined purposively or taken non-proportionally, consisting of Ubud 1 and Tegallalang 1 Primary Health Care heads and staff. Data were analyzed by descriptive quantitative analysis. Results of internal and external factor analysis in both primary health cares showed similar findings. Most indicators of internal variable were strength, only quantities of medical and non-medical workers were the weaknesses in program development. Meanwhile, external factor analysis showed that most indicators of external variable were opportunities and it was only people’s lifestyle toward environment as the threat in program development. In conclusion, the development strategic position in Ubud 1 Tegallalang 1 was growth strategy.AbstrakPuskesmas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu membuat rencana strategi bisnis yang tepat. Penyusunan rencana strategi bisnis perlu memerhatikan pesaing yang beroperasi di sekitar wilayah kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aspek lingkungan internal dan eksternal di Puskesmas Ubud 1 dan Tegallalang 1 serta mengembangkan model pengembangan rencana strategi bisnis di kedua puskesmas yang berstatus BLUD tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang dilakukan pada tahun 2014. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Sampel penelitian ditentukan secara purposif dan diambil secara non proporsional, terdiri dari kepala dan staf Puskesmas Ubud 1 dan Tegallalalng 1. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil analisis faktor internal dan eksternal kedua puskesmas menunjukkan hasil yang sama. Sebagian besar indikator variabel internal merupakan kekuatan, hanya kuantitas tenaga kerja bidang medis dan nonmedis sebagai kelemahan dalam pengembangan program. Sedangkan hasil analisis faktor eksternal menunjukkan sebagian besar indikator variabel eksternal merupakan peluang dan hanya perilaku masyarakat terhadap lingkungan yang merupakan ancaman dalam pengembangan program. Sebagai kesimpulan, posisi strategis pengembangan di Puskesmas Ubud 1 dan Tegallalang 1 adalah strategi pertumbuhan.
Akses Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Seks Perempuan Nopiyani, Ni Made Sri; Indrayathi, Putu Ayu; Listyowati, Rina; Suarjana, I Ketut; Januraga, Pande Putu
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 9 No. 4 Mei 2015
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.866 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v9i4.734

Abstract

AbstrakPekerja seks perempuan (PSP) merupakan kelompok yang termarginalkan secara sosial dan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan. Upaya perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada PSP masih terbatas sehingga penting dilakukan untuk mendukung pencapaian universal health coverage. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai akses JKN pada PSP di Denpasar. Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang PSP dan empat orang mucikari di Denpasar pada Agustus hingga Oktober 2014. Hasil wawancara diolah dengan analisis tematik. Kerangka analisis yang digunakan adalah The Health Access Livelihood Framework. Kepemilikan JKN pada PSP di Denpasar masih rendah, meskipun sebagian PSP memiliki kemauan untuk menjadi peserta JKN dan memiliki kemampuan membayar iuran JKN. Faktor penghambat akses JKN pada PSP adalah rendahnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran dan portabilitas JKN, kekhawatiran keberlanjutan pembayaran iuran, persepsi buruk mengenai kualitas layanan yang akan diterima jika menggunakan JKN, ketidaklengkapan administrasi kependudukan serta kebijakan yang mengharuskan peserta bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI) Mandiri untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga. Akses JKN pada PSP terhambat oleh faktor-faktor individual, layanan dan kebijakan yang perlu diatasi untuk meningkatkan cakupan JKN pada PSP. AbstractFemale sex workers (FSW) is marginalized social group having a high vulnerability of health problems. Effort to expand national health insurance on FSW is still limited, so it is necessarily performed in order to support the achievement of universal health coverage. This study aimed to obtain the depiction of the insurance access among FSW in Denpasar. This study was qualitative. Data was collected through in-depth interview of 15 FSW and four pimps in Denpasar from August to October 2014. The interview result was analyzed using thematic analysis. The analysis framework used was The Health Access Livelihood Framework. The insurance ownership among FSW in Denpasar was low, even though some FSW were willing to be participants and afford to pay the premium. Factors inhibiting the insurance access were the lack of knowledge regarding registration procedures and portability, fear of premium payment sustainability, negative perceptions of quality of services that would be received if using the insurance, incomplete population administration and policy requiring independent non-premium support receiver participants to register all of their family members. The insurance access among FSW was hindered by individual, service and policy factors that need to be conquered to increase the insurance coverage among FSW.
Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan yang Berstatus Badan Layanan Umum Daerah Indrayathi, Putu Ayu; Listyowati, Rina; Nopiyani, Ni Made Sri; Ulandari, Luh Putu Sinthya
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol 9 No. 2 November 2014
Publisher : Faculty of Public Health Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.955 KB) | DOI: 10.21109/kesmas.v9i2.519

Abstract

Kebijakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diimplentasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Kebijakan BLUD puskesmas telah diterapkan di Kabupaten Gianyar sejak tahun 2010 dan berlaku pada puskesmas perawatan maupun nonperawatan. Pelaksanaan BLUD puskesmas tidak selalu meningkatkan mutu layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mutu pelayanan puskesmas perawatan yang berstatus BLUD di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar, Agustus hingga Desember 2013. Data kuantitatif dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 105 pengguna layanan di empat puskesmas yang dipilih dengan cara multistage random sampling. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 13 penyedia pelayanan kesehatan yang dipilih secara purposive sampling. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dan data kualitatif dianalisis dengan analisis tematik. Dari hasil penelitian, pelayanan di puskesmas perawatan berstatus BLUD di Gianyar dinilai kurang memuaskan karena keterbatasan peralatan medis dan kurangnya tenaga yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan pengelolaan keuangan pada staf puskesmas dan perekrutan tenaga berlatar belakang akuntansi penting untuk dilakukan. Quality of Services in Health Care Center with General Services Agency StatusThe policy of primary health care as local public service agencies (BLUD) was established to improve the quality of basic health care services. The public service agencies primary health care policy has been implemented to all primary health care in Gianyar district since 2010. The implementation does not always improving health service quality. This research was aimed to overview the quality of services in primary health care with general services agency status in Gianyar district. This research was a crosssectional study with mixed of quantitative and qualitative approaches.This research was conducted in Gianyar between August and December 2013. The quantitative data was collected through questionaire survey to 105 patients in four primary health care who were chosen with multistage random sampling technique. The qualitative data was collected through in-depth interviews to 13 health care providers in primary health care who were chosen with pusposive sampling. The quantitative data was analysed descriptively and the qualitative data was analysed using thematic analysis. The result of the study was primary health care quality in BLUD puskesmas with inpatient services was perceived as poor due to the limited availability of medical equipment and lack of staff who major in financial management. Training on financial management and recruitment of staff with accounting background should be conducted.