HENGKI FIRMANDA, HENGKI
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents
Articles

Found 4 Documents
Search

Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat Firmanda, Hengki
FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Maarif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.555 KB) | DOI: 10.25217/jf.v2i1.82

Abstract

Masyarakat adat selalu menjadikan lingkungan sebagai tempat bergantung untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dikelola sesuai dengan tradisi yang berkembang di daerah hukum adat tersebut. Tradisi tersebut berawal dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Kebiasaan tersebut diikuti secara terus menerus, sehingga membentuk hukum adat. Masyarakat Petapahan Kampar juga mempunyai hukum adat dalam pengelolaan lingkungan yang melihat lingkungan sebagai mitra yang baik. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis yuridis. Lokasi penelitian adalah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, kuisioner dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ialah hukum adat masyarakat Petapahan dalam pengelolaan lingkungan terdiri dari pengelolaan kawasan perairan dan kawasan darat. Kawasan perairan atau sungai digunakan untuk kegiatan mencari hasil-hasil sungai, salah satunya manubo ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional dan getah akar pohon karet yang berfungsi untuk membuat ikan menjadi pusing sehingga mudah untuk ditangkap. Kawasan daratan adanya hutan adat yang dikenal dengan sebutan Utan Imbo Putuih, yang dikelola agar menjadi tetap alami hingga saat ini. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh haknya adalah dengan melakukan pengelolaan secara bersama-sama baik itu kawasan perairan dan kawasan daratan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh manfaat dari hasil-hasil alam tersebut.
Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia Firmanda, Hengki
Jurnal Hukum Respublica Vol 16 No 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.013 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1438

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan hakikat ganti rugi (dhaman) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif (legal research) dengan menfokuskan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan Indonesia menganut dual system dalam hal penerapan hukum ekonomi, yaitu hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Implikasi dari dual system tersebut berpengaruh kepada seluruh aspek bisnis termasuk dalam konsep ganti rugi. Dhaman (ganti rugi) merupakan pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak dari pihak yang dirugikan baik berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat pra-kontraktual, kontraktual dan pasca kontraktual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakikat ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia mengacu kepada KUH Perdata di mana setiap penggantian kerugian baik itu material maupun immaterial selalu dijumlahkan dengan sejumlah uang. Hakikat ganti rugi dalam konsep hukum ekonomi syariah tidak menyebutkan dengan apa mesti diganti, boleh saja dengan uang atau bisa saja dengan jasa dan bahkan dianjurkan untuk memberi maaf kepada pihak yang merugikan tersebut.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SOKO PADA SUKU BENDANG KAMPAR RIAU DENGAN CORAK HUKUM ISLAM Firmanda, Hengki
FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.783 KB) | DOI: 10.25217/jf.v3i2.366

Abstract

The purpose of this study was to describe the ownership status of Soko land in the Indigenous People of the Bendang Tribe, Kampar, Riau; and explain the settlement of the transfer dispute over the ownership of Soko Land to the Indigenous People of the Bendang Tribe, Kampar, Riau. The existence of indigenous peoples will not be separated from their customary lands. The existence of indigenous peoples will be determined by ownership of their customary land. Indigenous people will not be called indigenous peoples without owning their customary land. This type of research is sociological legal research, namely research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and the process of working the law in society. The results of this study are, the status of ownership of Soko land in the indigenous people of the kampar tribe of the kampar district is attached to the community that has a maternal lineage. The transfer of ownership of soko land to the indigenous people of the dam tribe of Kampar District is the transfer of ownership of land between generations according to lineage and the transfer of land ownership to the settlement of land disputes.
Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Hukum Adat Melayu Riau Menurut Teori Eksistensi Karl Jaspes Firmanda, Hengki; Latief, Juhansar Andi
Al-Ulum Vol 18 No 1 (2018): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1279.208 KB) | DOI: 10.30603/au.v18i1.333

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hubungan pemerintah daerah Provinsi Riau dan hukum adat melayu Riau menurut teori eksistensi Jasper. Hukum adat melayu Riau merupakan norma yang mengatur tentang tata cara bertingkah lakunya orang melayu. Hukum adat melayu Riau adalah hukum yang berbasis pada komunitas (law based comunity), sehingga hukum dilestarikan secara bersama-sama, dan diangkat eksistensinya secara bersama-sama pula. Pemerintah daerah sangatlah berperan penting dalam menjaga eksistensi hukum adat melayu Riau. Pemerintah daerah diartikan sebagai penyelenggara negara dalam tingkat daerah ialah Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Adat Melayu Riau.