Andi Aco Agus, Andi Aco
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Published : 18 Documents
Articles

Found 18 Documents
Search

EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA Agus, Andi Aco
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 4 Edisi 1, Maret 2017
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i0.3147

Abstract

Konsep negara hukum (Rechstaat atau rule of law) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (social human right). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemn negara hukum. Ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 67 menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Demikian pula diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 ayat 3 menegaskan : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.Kata Kunci: Eksistensi, adat
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KKN DI INDONESIA Agus, Andi Aco
Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2015): JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The existence of good governance or good governance are often called for in fact hail hail is still a dream and was limited to mere jargon. Indonesia should immediately awakened from a long hibernation. Revolution in every field should be done because every product produced only accommodate the interests of political parties, factions and groups of people. When it should be good governance should be a serious concern. Transparency can indeed be one solution, but whether its enough just to achieve good governance. Good concept governances, the process of implementation of state power in implementing the provision of public goods and service called governance (government or governance), while the so-called best practices of good governance (good governance). In order for "good governance" can become a reality and create state fair, it takes the commitment and involvement of all stakeholders, namely the government and society. Good governance demands effective "alignement" (coordination) is good and the integrity, professional and work ethic and high moral. Thus the application of the concept of "good governance" in the administration of state government power is a challenge. The implementation of good governance is a major prerequisite for realizing the aspirations of the community in achieving the goals and ideals of the nation. In order that requires the development and implementation of appropriate systems of accountability, clear, and real so that the implementation of the government and development can take place in efficient, effective, clean and accountable and corruption-free
PERANAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN GURU PKN DI SMP NEGERI 2 PATTALLASSANG KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA ISMAH, NUR AZATIL; AGUS, ANDI ACO
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.596 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kedisplinan guru Pkn di SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (2) Kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatan kedisiplinan guru PKn di SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi adalah seluruh guru PKn yang berjumlah 2 orang dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi karena jumlah objek yang dijadikan sampel adalah seluruh guru Pkn dan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang Kecamatan Pattallassang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang telah melaksanakan peranannya sebagai supervisor (pengawas) dengan baik. Kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang telah melakukan pengawasan secara maksimal sehingga guru-guru bisa bersikap disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar, membuat perangkat pembelajaran kurikulum 2013, dan mengikuti upacara bendera. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu (1) mengecek absen guru, (2) kunjungan kelas, (3) melakukan pengukuran terhadap kedisiplinan guru. Kendala-kendala dalam meningkatkan kedisiplinan guru di SMP Negeri 2 Pattallassang yaitu tingkat kesadaran guru untuk bersikap disiplin tidak konsisten. Tetapi kepala sekolah SMP Negeri 2 Pattallassang juga telah mampu memberikan upaya-upaya atas kendala-kendala tersebut seperti memotivasi guru, memberikan penghargaan dan menggunakan teguran yang halus agar guru merasa tidak tertekan. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah harus tetap memberikan motivasi terhadap guru-guru dan pihak sekolah sebaiknya memfasilitasi rumah disekitar sekolah bagi guru yang memiliki tempat tinggal yang jauh. Kata kunci : Kedisiplinan Guru, Kepala Sekolah sebagai Supervisor,
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SULAWESI SELATAN) ALAM, SYAMSUL; AGUS, ANDI ACO
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.651 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. (2) kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (studi pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan). Populasi dalam penelitian ini adalah 21 orang dewan pengurus lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Tekhnik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dijadikan sampel. Adapun sampel dalam penelitan ini adalah 5 orang yaitu, ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan 4 anggota dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan deskriftif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparatur penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan  d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi  kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Lembaga Perlindungan  Anak Sulawesi Selatan yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual
KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR (STUDI KASUS ILLEGAL FISHING) SARI AYU, NUR INDAH; AGUS, ANDI ACO; IBSIK, SANGKALA
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.346 KB)

Abstract

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kinerja dari Dinas kelautan dan perikanan dalam pencegahan kasus illegal fishing, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan kasus illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer 7 orang informan dan menggunakan tekhnik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kinerja dengan kategori sangat memuaskan. Hal ini karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja keberhasilan sebesar 95,66 % lebih baik dari tahun sebelumnya, (2) Adapun yang menjadi faktor pendukung dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, (a) faktor internal, diantaranya kemampuan dari pihak-pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar dalam mengeksekusi oknum yang terindikasi melakukan praktek illegal fishing, adanya motivasi kerja yang kuat dan kerjasama tim yang baik dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, (b) faktor eksternal, diantaranya adanya partisipasi masyarakat yang ikut mengawasi dan mencegah adanya praktek illegal fishing di Kab. Kep. Selayar. Sedangkan faktor penghambat dari pencegahan kasus illegal fishing di Kab. Kep. Selayar yaitu, kurangnya fasilitas patroli dan banyaknya kerusakan alat pengawas, kurangnya kesadaran beberapa masyarakat terutama masyarakat nelayan akan bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan illegal fishing, alat dan bahan yang dipergunakan untuk melakukan pengeboman dan pembiusan ikan masih terjual bebas di pasaran. Kata Kunci : Kinerja, Illegal fishing  ABSTRACT: This study aims to: (1) find out the performance of the Department of Marine and Fisheries in the prevention of illegal fishing case, (2) to know the supporting and inhibiting factors in the prevention of illegal fishing case in Selayar Islands District. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data that have been obtained from the results of the study processed by using descriptive qualitative analysis with primary data 7 people informants and using the technique of determining the informant that is purposive sampling. The results showed that: (1) The performance of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar based on indicators of work quality, quantity of work, execution of duties and responsibilities have shown good results and have qualified to be categorized as performance with very satisfactory category. This is because the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in 2017 has shown a successful performance of 95.66% better than the previous year, (2) As for the supporting factors of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar namely, (a) internal factors, including the ability of the parties of the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar in executing the person indicated to practice illegal fishing, the existence of a strong work motivation and good teamwork from the Department of Marine and Fisheries Kab. Kep. Selayar, (b) external factors, such as the participation of the public who supervise and prevent the practice of illegal fishing in Kab. Kep. Selayar. While the inhibiting factor of the prevention of illegal fishing cases in Kab. Kep. Selayar, the lack of patrol facilities and the number of damage to the surveillance equipment, the lack of awareness of some communities, especially the fishermen community will be the danger caused by illegal fishing activities, tools and materials used for bombing and anesthesia still sold in the market.Keywords: Performance, Illegal fishing
PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA LOKAL (STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 WERA KAB.BIMA) NURAINI, INTAN; AGUS, ANDI ACO
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 2, Juni 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.873 KB)

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui :1) penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima,2) faktor  pendukung dan penghambat pendidikan karakter berbasis budaya lokal pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima,3) hasil penerapan pendidikan karakter berbasis  budaya lokal  pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif .lokasi penelitian yaitu Di SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima menggunakan sumber data primer dan skuder yaitu teknik menganalisis data yang di guanakan wawancara  dan dokumentasi,Analisi datanya adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya lokal (studi kasus pada SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima meliputi: 1.Penerapan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran atau intrakurekuler yaitu a). takut melanggar tata tertib sekolah, b).komitmen guru terhadap siswa, c).intergeritas kejujuran guru disekolah. 2. Penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu. a.) bidang kesenian, b).pembinaan akhlak dan kemasyarakatan.2. Faktor Pendukung dan Penghabat Penerapan pendidikan karakter berbasis budaya lokal meliputi: 1.faktor pendukung yaitu.a) faktor keteladan guru, b). keteladanan orang tua, c). keteladan tokoh masyarakat, d). faktor pembiasaan. 2.faktor penghambat yaitu a). kemajuan teknologi seperti HP dan TV, b).kurangnya komunikasi guru dan orang tua.3. Hasil Penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya lokal yaitu: a. siswa belum disiplin b. siswa tidak menghargai guru.Kata Kunci: Penerapan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya  Local.This study aims to determine: 1) the implementation of character education based on local culture at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima, 2) supporting and inhibiting factors of character education based on local culture at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima, 3) the results of the implementation of education the character of the local culture based on SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima. This research is a qualitative descriptive study .The location is at SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima using primary data sources and skuder which is a technique to analyze the data Guanakan interviews and documentation, Analysis of data is qualitative analysis. The results showed that: 1. The implementation of character education based on local culture (the case study in SMA Negeri 1 Wera Kab.Bima include: 1.Penerapan character education in the learning process or intrakurekuler namely a). fear of violating school rules, b) .komitmen the student teachers, c) .intergeritas honesty school teacher. 2. The implementation of character education in extracurricular activities viz. a.) the arts, b) .pembinaan character and kemasyarakatan.2. Supporting factors and Penghabat Application of local culture-based character education include: supporting 1.faktor yaitu.a) factors keteladan teachers, b). exemplary parents, c). keteladan community leaders, d). habituation factors. 2.faktor inhibitors namely a). technological advances such as HP and TV, b) The lack of communication of teachers and the tua.3. Results Implementation of local culture-based character education, namely: a. the student has not discipline b. students do not respect the teacher.Keywords: Application of Local Culture-Based Character Education.
PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN MATARAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG Y, ARFIN UMAR; AGUS, ANDI ACO
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 1, Maret 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.662 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui:  1)  Pemahaman  hukum  masyarakat  Kelurahan  Mataran  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten  Enrekang dalam  Mensertifikatkan  Hak Atas Tanah  Miliknya. 2)  Faktor  yang mempengaruhi Pemahaman  hukum masyarakat  Kelurahan  Mataran  Kecamatan  Anggeraja  Kabupaten Enrekang dalam  Mensertifikatkan  Hak  Atas  Tanah  Miliknya. 3)  Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kelurahan  Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya.Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dan jenis data dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  Data  Sekunder.  Data  Primer  diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara sengaja dengan krikteria  berdasarkan lingkungan tempat tingal di Kelurahan Mataran dan  masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pertanahan  Nasinal kabupaten Enrekang dan literatur yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat hak  tanah. Pengumpulan data berupa wawancara  dan dokumentasi.Hasil  penelitian  menunjukan bahwa: 1)  Pemahaman  hukum  masyarakat di Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas  tanah tergolong   rendah,  pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran diantaranya kurangnya  keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya   dan    tidak ada sosialisasi hukum dari pihak pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 3) Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam  memberikan pemahaman hukum,  kepada masyarakat dalam  pembutan sertifikat hak atas tanah. Kata Kunci: Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah   ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of peoples desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land. Keywords: Making Certificate of Land Rights
INTEGRASI NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Agus, Andi Aco
Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 3 edisi 3 November 2016
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i0.3115

Abstract

Integrasi nasional adalah suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek  sosial budaya, etimisitas, latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Faktor pendorong integrasi nasional yaitu faklim sejarah yang menimbulkan rasa senasib seperjuangan, keinginan untuk bersatu rasa cinta tanah air dikalangan Bangsa Indonesia, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang  heleragan, wilayah negara yang begitu luas adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi dan pendekatan yaitu gaya politik kepemimpin kekuatan lembaga-lembaga politik idiologi nasional dan kesempatan pembangunan ekonomi. Kata Kunci : Integrasi Nasional
PEMANFAATAN INTERNET DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI SISWA KELAS VIII-5 DI SMP NEGERI 13 MAKASSAR MEIDIYANSYAH, WAHYU; AGUS, ANDI ACO
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.605 KB)

Abstract

Pemanfaatan  Internet Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 13 Makassar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar.         Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai 1) Penerapan media internet dalam proses pembelajaran PKn di SMP Negeri 13 Makassar dan 2) Pemanfaatan media internet dalam meningkatkan proses pembelajaran mata pelajaran di kelas VIII-5 SMP Negeri 13 Makassar.  Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 13 Makassar sebanyak 33 siswa. Dalam penelitian ini tidak dilakukan pemilihan sampel karena jumlah populasi terjangkau. Teknik pengumpulan data yang digunakan kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi sedangkan  teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan internet dalam pembelajaran PKn telah dijalankan dengan baik oleh siswa maupun guru di kelas VIII- SMP Negeri 13 Makassar, 2) Pemanfaatan internet dapat meningkatkan proses pembelajaran pada mata pelajaran PKn dengan indikatornya : siswa semakin tertarik untuk mengikuti pelajaran dikarenakan dengan media lebih mudah untuk dimengerti karena dengan melihat, dan melakukan anak semakin mudah untuk mengerti, memahami dan menghayati mata pelajaran PKn. KATA KUNCI: Pemanfaatan Internet, Pembelajaran PKn
PERSEPSI GURU PPKn TERHADAP PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI 18 MAKASSAR AGUSTIN, NELLY; AGUS, ANDI ACO; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.99 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, sikap/ penerimaan guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013, dan dampak positif dan negatif yang dialami guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan mengumpulkan data, mereduksi data, mendisplaykan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang Persepsi Guru PPKn Terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 18 Makassar menunjukkan (1) Pemahaman guru PPKn terhadap kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar sangat paham/bagus, ditinjau dari metode, dan model pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun metode, dan model pendekatan yang dimaksud sebagai berikut: a. Metode Inquiry, b. Model pembelajaran, diantaranya: 1. Berbasis masalah (problem based learning) 2.Berbasis projek (Problem based project), 3.Model pembelajran melalui penyingkapan/penemuan (discovery/inqury), c.pendekatannya menggunakan saintifik. (2) Sikap guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar, yaitu para guru sangat merespon atau menyetujui, karena peserta didik dituntut untuk lebih pro aktif dibandingkan guru. (3) Dampak positif dan negatif yang dialami oleh guru PPKn terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 di SMA Negeri 18 Makassar. Adapun dampak positifnya adalah guru hanya menyajikan materi sebesar 30%, selebihnya peserta didik yang lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga guru tersebut melatih peserta didik berpikir kritis dan lebih mandiri dalam memecahkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu guru dituntut untuk menilai peserta didik dengan 4 ranah penilaian, sementara waktu yang diberikan hanya 2 jam tatap muka, serta perbandingan rasio guru dan peserta didik tidak sebanding. Kata Kunci: Persepsi, Guru, Kurikulum 2013  ABSTRACT: This study aims to determine the understanding of PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum, the attitude / acceptance of PPKn teachers towards the implementation of the 2013 curriculum, and the positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data obtained from the research results were processed using qualitative descriptive analysis with the stages of collecting data, reducing data, displaying data, and drawing conclusions. The results of the study on PPKn Teachers Perceptions of 2013 Curriculum Implementation at Makassar 18 SMA show (1) PPKn teachers understanding of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA is very well understood, in terms of the method, and the approach model used in the learning process. The method and approach model are as follows: a. Inquiry Method, b. Learning models, including: 1. Based on problems (problem based learning) 2. Based on the project (Problem based project), 3. Learning model through disclosure / discovery (discovery / inqury), c. Approach using scientific. (2) The attitude of the PPKn teacher towards the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA, namely the teachers strongly respond or approve, because students are required to be more pro-active than teachers. (3) Positive and negative impacts experienced by PPKn teachers on the implementation of the 2013 curriculum at Makassar 18 SMA. The positive impact is the teacher only presents the material by 30%, the rest of the students are more active in the learning process, so the teacher trains students to think critically and more independently in solving themselves without the help of others. While the negative impact is that the teacher is required to assess students with 4 domains of assessment, while the time given is only 2 hours face to face, and the ratio of teacher and student ratio is not comparable. Keywords: Perception, Teacher, 2013 Curriculum