Articles

Found 35 Documents
Search

REFORMULASI KONSTRUKSI PIDANA DALAM MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI ,, Yatini; Purwadi, Hari; ,, Hartiwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the reformulation of corporate criminal responsibility in Indonesia by reviewing the legislation and court rulings as a reference, in a corporate crime not yet the custom of the public prosecutor or court to explore aspects of corporate crime and or ensnare the intellectual perpetrator in corporate crime, in the principle of a criminal act involving a corporation of criminal prosecution can be done, but it is almost never done, so that the process of law enforcement in a corporate crime is committed by committing a general crime, even though the crime of the company is a special crime which must also be dealt with in a special way. The results of this study have not implemented the concept of corporate crime by law enforcement, so that the perpetrators of the corporation avoid the deterrent effect, especially the perpetrators of intellectuals and corporations. This study uses the normative method by reviewing the Law with the help of secondary legal materials in the form of court decisions and other legal doctrines, using deductive and prescriptive analysis. The results show that law enforcers have not been able to enforce the law in relation to criminal offenses involving corporations, corporations that should be trapped with corporate crime are rarely snared because of incomprehension of public prosecutors in the construction of criminal law theory in corporate criminal concepts which has become prevalent in many countries today in both common law and civil law countries.Keywords: Reformulation; Criminal liability; Corporations.AbstrakArtikel ini bertujuan menganalisis reformulasi pertanggungjawaban pidana perusahaan di Indonesia dengan meninjau kembali aturan Perundang-undangan dan Putusan pengadilan sebagai acuan, dalam tindak pidana korporasi belum menjadi kebiasaan jaksa penuntut umum atau pengadilan untuk mengeksplorasi aspek kejahatan perusahaan dan atau menjerat pelaku intelektual dalam kejahatan korporasi, meski dalam prinsip tindak pidana yang melibatkan korporasi penindakan secara pidana dapat dilakukan, namun hampir tidak pernah dilakukan, sehingga proses penegakan hukum dalam tindak pidana korporasi dilakukan dengan melakukan tindak pidana umum, walaupun kejahatan perusahaan adalah kejahatan khusus yang mana juga harus ditangani dengan cara yang khusus. Hasil penelitian ini belum diimplementasikan konsep kejahatan korporasi yang benar oleh penegakan hukum, sehingga para pelaku korporasi terhindar dari efek jera, terutama pelaku intelektual dan korporasinya. Penelitian ini memakai metode normatif dengan mengkaji Undang-undang dengan dibantu bahan-bahan hukum sekunder berupa putusan-putusan pengadilan dan doktrin-doktrin hukum lainnya, dengan memakai analisis deduktif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum belum mampu dalam menegakkan hukum dalam kaitannya yang mengenai tindak pidana yang melibatkan korporasi, korporasi yang seharusnya dapat di jerat dengan tindak pidana korporasi jarang sekali di jerat karena ketidakpahaman jaksa penuntut umum dalam konstruksi teori hukum pidana dalam konsep pidana korporasi yang telah menjadi kelaziman di berbagai negara saat ini baik di negara dengan sistem common law maupun civil law. Kata Kunci: Reformulasi; Pertanggungjawabanpidana; Korporasi.
PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTEK MEDIK (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Malpraktek Medik) Murdi, Patri Bayu; Novianto, Widodo Tresno; Purwadi, Hari
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article is meant to analyze the doktrim res ipsa loquitur. medical malpractice cases in the resolution. The kind of research in writing this is, doctrinal by relying on legal concept ke-3 law the law is what is decided by a judge in concreto and. tersistematis as Judge Made Law. The study used is a diagnostic analysis. Secondary type of data and the data covering material. primary and secondary law. Analyzing of which utilize the qualitative analysis. Based on the results of research and discussion with respect to the question of the that were examined, it can be concluded as follows: (1) The factors that being the difference in judicial consideration used by the judge in charge of decide cases caused medical malpractice as follows: (a) That the defendant is not medical malpractice but an medical risk. (b) That the defendant is medical disciplinary violations and the powers of the assembly should be Honor Discipline of Indonesia is not the Criminal Court. (c) The professional organization POGI/IDI have dropped sanction such as supervision to the defendant for 6 months. (d) Differences in interpretation the article 361 KUHP profession and with a standard operating procedures doctor set in article 50 Law Practices Medicine. (2) The benefits of the application of the Res Ipsa Loquitur doctrine as follows: (a) Facilitate the system of evidence in cases which are difficult to access by the victims. (b) Not complicated and there was no doubt of the truth has happened the allegation of wrongdoing (omission) that is carried out by the defendant. The Recommendations that are presented was remember the doctrine res ipsa loquitur ease of evidence system a mistake especially cases which was not easily accessible to the victim medical malpractice and should be the doctrine can be used as a system of evidence in the trial in a court of law.Keywords : Res Ipsa Loquitur; Substantiation; Medical Malpractice.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Doktrim Res Ipsa Loquitur Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek Medik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3yaitu Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in concreto dan tersistematis sebagai Judge Made Law. Bentuk penelitian yang digunakan adalah analisis diagnostik. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Faktor-faktor yang menjadi perbedaan dalam pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan kasus malpraktek medik disebabkansebagai berikut : (a) Perbuatan Terdakwa bukan malpraktek tetapi suatu kealpaaan medik (resiko medik). (b) Perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran disiplin kedokteran sehingga seharusnya merupakan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan ranah Pengadilan Pidana. (c) Organisasi Profesi POGI/IDI telah menjatuhkan sanksi berupa pengawasan kepada Terdakwa selama 6 Bulan. (d) Perbedaan penafsiran ketentuan Pasal 361 KUHP dengan standar profesi dan operasional prosedur dokter yang diatur dalam Pasal 50 UU Praktek Kedokteran. (2) Manfaat penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai berikut : (a) memudahkan sistem pembuktian pada kasus-kasus  yang sulit diakses oleh pihak korban, (b) tidak berbelit-belit dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya telah terjadi adanya unsur kesalahan (kelalaian) yang dilakukan oleh terdakwa. Rekomendasi yang disampaikan adalah mengingat Doktrin Res Ipsa Loquiturmemudahkan sistem pembuktian adanya kesalahan khususnya perkara-perkara yang tidak mudah diakses korban malpraktek medik maka seyogyanya doktrin ini dapat dipakai sebagai sistem pembuktian  dalam persidangan di pengadilan.Kata Kunci :Res Ipsa Loquitur;Pembuktian; Malpraktek Medik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS Andana, Ratna Nova; Purwadi, Hari
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to determine the criteria used by the Honorary Council of Notaries in giving approval or rejection of the Notarys examination by the Investigator. This research is sociological research. Data analysis was done qualitatively with interactive model analysis technique. The results of the research indicate that the main criteria of approval of the notary examination is the fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Council, the Notary has performed his duty and position correctly in order to assist the ongoing judicial process or when the Notary does not meet the inspection call by the Examining Assembly. Approval of the examination of a Notary will be rejected if the offense is not the domain of the Notary Publicity Council, the non-fulfillment of the provisions of Article 26 and Article 27 of the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number 7 of 2016 concerning the Notary Publicity Board or because the Notary has performed his duties and positions correctly.Keywords: legal protection; Notaries; alleged offenses; Honorary Council of NotariesAsbtrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan maupun penolakan pemeriksaan Notaris oleh Penyidik. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria utama pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris adalah terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar dalam rangka membantu proses peradilan yang sedang berlangsung atau pada saat Notaris tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa. Persetujuan pemeriksaan Notaris akan ditolak apabila tindak pidana yang dimaksud bukan merupakan ranah Majelis Kehormatan Notaris, tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris atau karena Notaris telah melaksanakan tugas dan jabatannya dengan benar.Kata Kunci: perlindungan hukum; Notaris; dugaan tindak pidana; Majelis Kehormatan Notaris
URGENSI KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (COHABITATION) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Sulistiyono, Budi; Purwadi, Hari; ,, Hartiwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to know the criminal law policy against the current kebo gathering and to know the criminal law formulation policy against kebo assemble in the future. This research is a type of normative legal research using conceptual approach. The legal substances used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. This legal material analysis technique uses deductive analysis techniques by determining the major premise and minor premise to draw a conclusion or conclusion of the proposed problem. The results of this study indicate the need for a criminal law formulation policy in the form of criminalization of kebo kebo practices in Indonesia. Keyboard: formulation policy, criminal law, cohabitatio AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap kumpul kebo saat ini dan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kumpul kebo di masa mendatang. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menentukan premis mayor dan premis minor untuk menarik suatu konklusi atau simpulan dari permasalahan yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana berupa kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo di Indonesia di masa mendatang.Keyword: kebijakan formulasi, hukum pidana, kumpul kebo
TRANSPLANTASI SISTEM PERADILAN JURY PADA SISTEM PERADILAN PIDANAINDONESIA Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung; ,, Hartiwiningsih; Purwadi, Hari
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article intends to analyze the use of the jury system in the criminal justice system of Indonesia, jury is a form of lay participation or the participation of lay that community of professional non-law in the the role of judges is absolute in the criminal justice process, in the legal system of modern states today dichotomy between legal systems tradition of common law or civil law is fading and towards the tendency make changes conceptually to the criminal justice system, so that the judicial process drab dominated the role of judges is great where law and justice seems to be the monopoly of a judge, the role of judges research using law approach, conceptual, and comparative law. The results of this study is that morality is the essence of a sense of justice in society, morality can not be separated from the law, because morality is is what is considered correct by the general public, so the public will view the law as something that has no authority and can not be trusted, when morality is left in any decision of the judge in criminal judicial institutions that exist, because the inclusion of jury in the criminal justice system to prosecute local is the living law in automatically entered in every decision, every decision so it is possible to better meet the sense of justice in society.Keyword: jury, society, the criminal justice systemAbstrakArtikel ini bermaksud menganalisis mengenai penggunaan sistem peradilan jurypada sistem peradilan pidana Indonesia, jury adalah wujud dari lay participation atau partisipasi awam yaitu masyarakat dari professional  non hukum  didalam  peradilan, untuk  memberikan putusan  yang lebih  memenuhi  rasa keadilan didalam masyarakat, untuk menghindari peran hakim yang absolut dalam proses peradilan pidana, dalam sistem hukum negara-negara modern saat ini dikotomi antara sistem hukum tradisi common law atau civil law semakin memudar dan menuju kecenderungan untuk mencampurkan kedua sistem hukum tersebut demi menemukan keadilan substantif dalam proses peradilan. Indonesia tidak pernah melakukan perubahan secara konseptual pada sistem peradilan pidananya, sehingga proses peradilan yang menjemukan yang didominasi peran hakim yang besar dimana hukum dan keadilan seolah-olah aspek hukumnya dalam mengadili, Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa moralitas adalah esensi dari rasa keadilan didalam masyarakat, moralitas tidak bisa dipisahkan dari hukum, sebab moralitas adalah adalah apa yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak memiliki wibawa dan tidak dapat dipercaya, saat moralitas ditinggalkan didalam setiap putusan hakim didalam peradilan pidana. Memasukkanjury didalam sistem peradilan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan yang ada, sebab dengan dimasukkannya jury didalam sistem peradilan pidana untuk mengadili dalam aspek the living law secara otomatis masuk didalam setiap putusan, sehingga dimungkinkan setiap putusan lebih dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.Kata kunci: jury, masyarakat, sistem peradilan pidana
KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK ABORSI DI INDONESIA. Fatimah, Siti; Purwadi, Hari; ,, Hartiwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper discusses the abortion that can be done if there is an indication of medical emergency or pregnancy due to rape. Discriminalization of abortion regulated in Indonesian legislation is imbalanced and unfair in protecting the lives of its people, both children and women. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of legal material analysis using deduction method. The results of this paper conclude to ensure the safety and effective abortion practices. The law of abortion should impose and regulate abortion as a health care intervention, in which health, safety, and welfare are measures of legal legitimacy. This paper recommends the state to ensure the availability of clear, decisive and predictable rules. States should ensure the continuity and moral acceptability associated with legal certainty in a material way. Legal certainty should always be read as rule clarity, predictable, guaranteed continuity, and must be accepted or executed. Keywords: abortion, informed consent, contracted justice, patient. AbstrakTulisan ini membahas perihal aborsi yang dapat dilakukan jika terjadi indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Diskriminalisasi aborsi yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia tidak seimbang dan tidak adil dalam melindungi kehidupan masyarakatnya baik anak, maupun perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan untuk memastikan keamanan dan praktik aborsi yang efektif. Hukum aborsi harus memberlakukan dan mengatur aborsi sebagai intervensi perawatan kesehatan, di mana kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan merupakan langkah-langkah legitimasi hukum. Tulisan ini merekomendasikan pada negara untuk menjamin ketersediaan aturan yang jelas, tegas dan predictable. Negara harus menjamin kontinuitas dan akseptabilitas moral yang  terkait  dengan  kepastian  hukum  secara  materil. Legal certainty selalu harus dibaca sebagai kejernihan aturan, predictable, dijamin kontinuitasnya, dan harus bisa diterima atau dijalankan. Kata kunci: aborsi, informed consent, keadilan berkontrak, pasien. 
PRAKTEK HUKUM PENENTUAN GANTI RUGI OLEH HAKIM SEBAGAI AKIBAT ADANYA GUGATAN WANPRESTASI PADA KASUS HUTANG PIUTANG ATAU TUNTUTAN MEMBAYAR SEJUMLAH UANG DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA Winarto, Th. Wahyu; Purwadi, Hari; Novianto, Widodo T
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to know the components and standards what is used and what legal practice used by judge District Court of Surakarta to determine punitive damages based on tort lawsuits in the dispute a debt receivable or pay an amount of money. The article is the juridical normative research. That the practice of law determining the indemnity by the judge as a result of any such tort lawsuits in case of debts receivable or demands payment of a sum of money in the District Court of Surakarta, that conclusion can be obtained in determining his little big compensation is required, the judge uses standard components and such indemnity as provided for in Article 1243 until 1252 The Book Of Civil Law (KUHPerdata) and the law is rooted in the jurisprudence. So that legal considerations in the verdict, a very dry atmosphere of juridical, sociological and philosophical. Recommendation in the context of the discovery of the law by the judge, in order to provide authoritative legal verdict, then required the preparation of material different methods of determining the law regarding the determination of the damages, and legal discovery method as a reference for judges in carrying out tasks mandated laws.Keywords : Indemnity, Tort Lawsuit, Debt Receivable           AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui komponen-komponen dan standar apa yang dipakai dan apa Praktek  hukum yang  dipakai oleh hakim  Pengadilan  Negeri  Surakarta  untuk  menentukan ganti rugi yang didasarkan pada gugatan wanprestasi dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang. Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi yang dituntut, hakim menggunakan komponen dan standar ganti rugi seperti seperti yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdata dan hukum yang digunakan adalah yang dianut dalam yurisprudensi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan  hukum dalam  putusan tersebut, sangat kering oleh hakim, agar dapat menghasilkan putusan hukum yang berwibawa, maka diperlukan penyusunan materi  berbagai  metode  penentuan  hukum mengenai  Praktek  penentuan  ganti  rugi,  dan  sekaligus metode penemuan hukum sebagai acuan bagi para hakim dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang.  Kata Kunci : Ganti Rugi, Gugatan Wanprestasi, Hutang Piutang
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel) Dewi, Retno Puspo; ,, Pranoto; Purwadi, Hari
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article was made to analyze the reasons (ratio decidendi) decision on the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement of land by the judge. Writing this law using non-doctrinal approach or normative research. The results showed that the defendant did not pay the remaining price of the land until the promised time period, the defendant is not good intention to pay off with no immediate sign the deed of sale of land, the act of default by the defendant, the judges indicated their assessment Deed Sale and Purchase Agreement No. 12 dated September 12, 2011 has qualified the validity of an agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code. The court decision stated the defendant to pay compensation of material does not meet the values of justice because they do not pay attention to faith buyer that will pay off through giro and buyers have never enjoyed such land either physically or use thisKey Words : cancellation of the Deed,Binding sale and Purchase Agreement, Tort, Reason of Judges AbstrakArtikel ini di buat untuk menanalisis (ratio decidendi) pengambilan keputusan atas pembatalan Akta perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah oleh hakim.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan non doctrinal atau penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi sisa harga tanah sampai jangka waktu yang dijanjikan, tergugat tidak beriktikad baik untuk melunasi dengan tidak segera menandatangani akta jual beli tanah, tindakan wanprestasi oleh tergugat, ditandai adanya Penilaian Majelis Hakim Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 12 September 2011 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Keputusan hakim yang menyatakan tergugat harus membayar gantirugi materiil kurang memenuhi nilai keadilan karena tidak memperhatikan iktikad pembeli yang akan melunasi lewat bilyet giro serta pembeli belum pernah menikmati tanah tersebut baik menguasai secara fisik maupun menggunakannya.Kata kunci: Pembatalan Akta, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi, alasan pertimbangan hakim
Dampak Ketiadaan Pengaturan Kuota Ekspor Hiu Tikus (Alopias Ssp.) di Indonesia Hardiningsih, Wahyu; Purwadi, Hari; Latifah, Emmy
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.268 KB)

Abstract

Kuota ekspor merupakan salah satu mekanisme perlindungan ekosistem laut. Banyaknya perburuan Ikan Hiu Tikus (Alopias Ssp.) di Indonesia saat ini karena permintaan pasar yang tinggi, khususnya dari luar negeri. Tingginya permintaan menyebabkan ikan jenis ini masuk ke dalam daftar Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES)  Appendiks II pada tahun 2016. Jika Ikan Hiu Tikus yang merupakan predator puncak pada rantai makanan di laut ini sampai terancam punah, maka ekosistem laut akan mengalami kerusakan parah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memadai terkait dengan penentuan komponen-komponen kuota ekspor Ikan Hiu, khususnya Ikan Hiu Tikus sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam CITES. Keadaan ini menimbulkan dampak terhadap kelestarian Ikan Hiu Tikus itu sendiri, kepentingan masyarakat Indonesia, keberlangsungan lingkungan laut dan generasi yang memanfaatkannya, serta berdampak terhadap perdagangan internasional.The Consequencies of an Inexistence of Alopias Ssp Export Quota Regulation In Indonesia AbstractExport quota is one of mechanical ways to protect marine ecosystem. The huge number of Alopias Ssp. hunts has recently been caused by its international trade worldwide. Highly demands of Alopias Ssp. get this species to be listed on Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES)  Appendix II in 2016. When Alopias Ssp. as the top predator have been endangered, the marine ecosystem will come to a serious damage. Research shows that Indonesia does not have yet the regulation on components of export quota of Alopias Ssp. as it is regulated on CITES. This condition has affected the preservation of Alopias Ssp. itself, Indonesians’ interest, marine ecosystem sustainability and the generation taking the benefit of it, also international trade as well.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a9  
KONSEKUENSI TRANSPLANTASI HUKUM TERHADAP PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DAN HUKUM LOKAL Purwadi, Hari; Sulistiyono, Adi; Firdausy, Adriana Grahani
Yustisia Jurnal Hukum Vol 4, No 1: JANUARY-APRIL 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i1.8622

Abstract

AbstractLegal transplants in the form of ideas, concepts, solutions or structures, institutions, and methods, from one country to another has been a tendency in the development of the law in various parts of the world. Including Indonesia, has conducted legal transplants from various foreign legal system or any other country in the formation of various laws. Legal transplants in the perspective of comparative law and culture has potential mismatch between law and society, considering foreign law (the model) has material base differ with the recipient, such as Indonesia, the material and social base reflected in the values  of Pancasila or local law. Therefore, studies on this subject is very important, and in this study aims to analyze: (1) the form of transplantation of foreign law into the legal system of Indonesia (national law); (2) inevitability of legal convergence in the development of national law in the future. Theoretically, this study relates to theories of legal transplant or diffusion of law, in particular mixing legal system and harmonization or convergence. This study confirmed the legal transplant theories are constructed from practices in Western countries. For that purpose, this study methodologically used socio-legal research types (nondoctrinal / socio-legal research). Based on the  category of Esin Örücü, found that legal transplants in Indonesia occurred in various combinations of the most complex forms to simpler. Constitution as an example, transplant in the form of structures, institutions, and methods, in addition to the form of ideas, concepts, and solusion from Western law, both civil law system and common law systems. Legal transplants in Indonesia generally more formal process (formal diffusion) rather than substantive and make Western law have a dominant position. Local law and Pancasila under pressure of Western law. Therefore, the development of the law in the future must be built on a foundation of Jurisprudence as activity of theorizing, so that ideas, concepts, and solutions, as well as structures, institutions, and methods that can be characterized Pancasila as Western law competitor.Keywords: legal transplants, harmonization, foreign laws, local laws, and PancasilaAbstrakTransplantasi hukum dalam bentuk ide, konsep, solusi atau struktur, institusi, dan metode, dari satu negara ke negara lain telah menjadi kecenderungan dalam pembangunan hukum di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan berbagai undang-undang. Transplantasi hukum dalam perspektif perbandingan hukum dan budaya (comparative law and culture) potensial melahirkan ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat (mismatch between law and society), mengingat hukum asing (model) memiliki basis materiil hukum dan sosial berbeda dengan tempat dipindahkan atau penerima (recipient), seperti Indonesia, yang basis materiil dan sosialnya tercermin dalam Pancasila atau hukum lokal. Untuk itu, studi mengenai hal ini sangat penting dilakukan, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bentuk transplantasi hukum asing ke dalam tata hukum Indonesia (hukum Nasional); (2) keniscayaan kovergensi hukum dalam pembangunan hukum Nasional di masa datang. Secara teoritis, penelitian ini berhubungan dengan teori-teori transplantasi atau difusi hukum, khususnya pencampuran sistem hukum (mixing legal system) dan harmonisasi atau konvergensi hukum. Penelitian ini mengonfirmasi (confirming) teori-teori transplantasi hukum yang dibangun dari praktik-praktik di negara-negara Barat. Untuk tujuan itu, penelitian ini secara metodologis menggunakan jenis penelitian sosio-legal (nondoktrinal/socio-legal research), Dengan menggunakan kategori dari Esin Örücü, ditemukan bahwa transplantasi hukum di Indonesia terjadi dalam berbagai kombinasi bentuk dari yang paling kompleks sampai sederhana.Konstitusi sebagai misal, mentransplantasi dalam bentuk struktur, institusi, dan metode, di samping bentuk ide, konsep, dan solusi hukum Barat, baik civil law system maupun common law system. Transplanatsi itu secara umum lebih banyak dilakukan secara formal (difusi formal) daripada substantif dan menempatkan posisi dominan hukum Barat. Hukum lokal dan Pancasila mengalami tekanan dari Hukum Barat . Oleh karena itu, pembangunan hukum di masa datang harus dibangun di atas pondasi jurisprudence as activity of theorizing, sehingga ide, konsep, dan solusi, maupun struktur, institusi, dan metode yang berkarakter Pancasila dapat menjadi pesaing hukum Barat yang dominan.Kata kunci: transplantasi hukum, harmonisasi, hukum Asing, hukum lokal, dan nilai-nilai Pancasila