Hari Harjanto Setiawan, Hari Harjanto
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Setiawan, Hari Harjanto; Sunusi, Makmur
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1.795 KB)

Abstract

Act Number 11 of 2012 involving social work profession in dealing with children in conflict with the law (ABH). This paper will discuss the role of social worker as professional that will work closely with legal professional. Clarity of roles is expected to avoid collisions with each other due to the jobs involved have some similar roles and functions. Public prosecutor, community worker and social worker are expected to work in harmony in performing their duties. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melibatkan profesi pekerjaan sosial dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tulisan ini akan membahas peranan pekerja sosial sebagai sebuah profesi yang akan bekerja sama dengan profesi hukum. Kejelasan peranan ini diharapkan tidak terjadi benturan satu sama lain karena profesi yang terlibat mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Jaksa, pendamping kemasyarakatan dan pekerja sosial diharapkan dapat berjalan harmonis dalam melakukan tugasnya.
POLA PENGASUHAN KELUARGA DALAM PROSES PERKEMBANGAN ANAK Setiawan, Hari Harjanto
Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014)
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keluarga merupakan individu yang berinteraksi dengan subsistem berbeda yaitu ada yang bersifat dyadic(melibatkan dua orang) dan polyadic (melibatkan lebih dari dua orang). Subsistem ini mempunyai pengaruhlangsung maupun tidak langsung terhadap satu sama lainnya. Ada empat model pengasuhan keluargaterhadap anak sebagai suatu pilihan bagi keluarga antara lain adalah Otoritatif, Otoritarian, Mengabaikandan Menuruti. Prasyarat mendapatkan pola pengasuhan yang baik adalah keluarga tersebut harus dalamkondisi sejahtera. Pengasuhan keluarga dalam prosesnya mencakup kognisi, keyakinan, dan nilai orangtua tentang peran mereka sebagai orang tua dan juga mereka mempersepsi, mengelola dan memahamiperilaku dan keyakinan anak mereka. Dengan demikian pengasuhan keluarga sangat penting dalam prosesperkembangan anak. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka baik dari teori, konsep dan hasilpenelitianKata Kunci: anak, keluarga, pengasuhan, perkembangan anak.
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK MANUSIA PERAHU DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR Setiawan, Hari Harjanto
Sosio Konsepsia Vol 4, No 2 (2015): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini fokus pada permasalahan sosial Anak Manusia Perahu yang ada di Kabupaten BerauKalimantan Timur. Anak-anak tersebut berkembang dan hidup bersama orang tuanya di laut yang tidakmengenal baca tulis serta kurang informasi. Komunitas ini mempunyai adat dan kebiasaan yang berbedadengan kebanyakan orang dan hidup secara turun temurun. Kondisi anak tersebut tidak terpenuhi hakmereka sebagai seorang anak. Tulisan ini menggunakan perspektif Perlindungan sosial terhadap hakanak sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atasUndang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah mencarijawaban dari berbagai pertanyaan penelitian tentang perlindungan sosial terhadap anak manusia perahu.Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi sosial, penanganan pemerintah dankebijakan perlindungan anak manusia perahu di Kabupaten Berau. Metode penelitian yang digunakanadalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini antara lain Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial, KasubbidPenanggulangan Bencana pada Dinas Sosial, keluarga manusia perahu (termasuk didalamnya anak-anak)dan masyarakat sekitar. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.Informasi wakil bupati didapat pada waktu mengikuti rapat koordinasi dengan SKPD yang terlibat dalampenyelesaian masalah. Sedangkan informan keluarga manusia perahu dilakukan dengan cara wawancarayang diterjemahkan oleh petugas setempat. Penelitian ini menghasilkan suatu model Perlindungan Sosialbagi Anak Manusia Perahu. Model tersebut dikembangkan dari hasil penelitian yang diawali dengan melihatkondisi anak manusia perahu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.Kata Kunci : anak manusia perahu, komunitas adat, perlindungan anak
PENGEMBANGAN MODEL ALTERNATIF MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA, JAKARTA TIMUR Setiawan, Hari Harjanto; Sunusi, Makmur
Sosio Konsepsia Vol 4, No 3 (2015): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang- undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan tahun 2014. Hal ini memberikan peluang besar dilakukannya diversi, sehingga peran serta masyarakat sangatlah penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini mengembangkan suatu model berbasis masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui action research. Ada tiga tahapan penelitian yaitu tahap look, think danact. Sifat penanganan yang dikembangkan ada dua antara lain pencegahan (preventive) dan pemulihan (rehabilitative). Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat program yang dikembangkan antara lain: 1) sosialisasi kepada masyarakat dan anak, 2) manajemen kasus dan pemberian bantuan sosial anak, 3) membangun kelompok dukungan keluarga, dan 4) membangun kelompok dukungan sebaya. Proses penanganan berbasis masyarakat (community  based) yaitu dilakukan dengan terencana, hal ini untuk memfasilitasi dan mengembangkan kapasitas individu, kelompok dan masyarakat guna merespon masalahmasalah yang ada. Pengembangan masyarakat sebagai strategi proses perubahan yang sistemik, terencana dan membebaskan kelompok yang puas dengan diri sendiri (pasrah), kehilangan atau mengalami deprivasi, penuh ketakutan serta kemiskinan, kedalam kondisi masyarakat yang teratur penuh kesadaran, memiliki keberdayaan, penuh percaya diri, adil dan manusiawi.
ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Setiawan, Hari Harjanto; Sunusi, Makmur
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.352 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15887

Abstract

Act Number 11 of 2012 involving social work profession in dealing with children in conflict with the law (ABH). This paper will discuss the role of social worker as professional that will work closely with legal professional. Clarity of roles is expected to avoid collisions with each other due to the jobs involved have some similar roles and functions. Public prosecutor, community worker and social worker are expected to work in harmony in performing their duties. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melibatkan profesi pekerjaan sosial dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tulisan ini akan membahas peranan pekerja sosial sebagai sebuah profesi yang akan bekerja sama dengan profesi hukum. Kejelasan peranan ini diharapkan tidak terjadi benturan satu sama lain karena profesi yang terlibat mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Jaksa, pendamping kemasyarakatan dan pekerja sosial diharapkan dapat berjalan harmonis dalam melakukan tugasnya.
ANALISIS YURIDIS PERAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Setiawan, Hari Harjanto; Sunusi, Makmur
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.352 KB) | DOI: 10.22146/jmh.15887

Abstract

Act Number 11 of 2012 involving social work profession in dealing with children in conflict with the law (ABH). This paper will discuss the role of social worker as professional that will work closely with legal professional. Clarity of roles is expected to avoid collisions with each other due to the jobs involved have some similar roles and functions. Public prosecutor, community worker and social worker are expected to work in harmony in performing their duties. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melibatkan profesi pekerjaan sosial dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Tulisan ini akan membahas peranan pekerja sosial sebagai sebuah profesi yang akan bekerja sama dengan profesi hukum. Kejelasan peranan ini diharapkan tidak terjadi benturan satu sama lain karena profesi yang terlibat mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Jaksa, pendamping kemasyarakatan dan pekerja sosial diharapkan dapat berjalan harmonis dalam melakukan tugasnya.
Fulfillment of People With Severe Disabilities Rights Setiawan, Hari Harjanto; Pudjianto, Bambang
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2017): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Publisher : Babes Litbang Yankessos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31105/jpks.v16i3.1399

Abstract

Persons with severe disabilities (PDB) as a matter of fact are disabled indeed and their disabilities are not possible to be rehabilitated, thus they can not perform their daily life activities and or throughout their life they depend on the help of others, and they are unable to support their own life by themselves. It describes that persons with severe disabilities depend on and need the help of others along their life in fulfilling their rights. Fulfillment of their rights is somewhat expected much from their family. This study is quantitative research that will address the fulfillment of their rights from their family can be measured by two important indicators, namely the family economy and the family competence. This research was conducted in Jepara which is one of the ASPDB beneficiaries region. The results of this study answer the hypothesis thatthe influence of family economic condition towards the fulfillment of the persons with severe disabilities rights (PDB) is very little compared to the influence of family competences towards the fulfillment of the PDB rights.