Muhammadiah Muhammadiah, Muhammadiah
Universitas Muhammadiyah Makassar

Published : 12 Documents
Articles

Found 12 Documents
Search

RESPONSIVITAS KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN GENG MOTOR DI KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA Alfian, Alfian; Muhammadiah, Muhammadiah; Said, Alimuddin
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.457 KB) | DOI: 10.26618/kjap.v3i3.1056

Abstract

The objective of this research is to find out the Police Responsiveness towards the Prevention ofMotorcycle Gangs at SombaOpuDistric of Gowa Regency. The type of this research is a qualitativeresearch with case study by describing the police responsivenesstowards the prevention ofmotorcycle gangs at SombaOpu District. The data collection technique was conducted through interview, observation and documentation. The data were analyzed through some steps such as data collection, data reduction, data display and conclusion. For the data validation, the researcher applied triangulation method such as: resource triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The results of the research reveal that the Police responsivenesstowards the prevention of motorcycle gangs with 3 indicators are: 1) responsive, 2) fast, and 3) on target. The police have strongly responded to the public complaints related to the motorcycle gangs,yetit is not quite fast or precise in solving motorcycle gang cases. Key word: Responsiveness, prevention, motorcycle gangs ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana responsivitas Kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggambarkan responsivitas Kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Tipe penelitian adalah studi kasus. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa responsivitas Kepolisian dalam penanggulangan geng motor dengan indikator 1) Tanggap, 2) Cepat, 3) Tepat. Kepolisian sangat merespon keluhan masyarakat terkait masalah geng motor namun belum begitu cepat maupun tepat dalam menyelesaikan kasus geng motor. Kata kunci : responsivitas, penanggulangan, geng motor
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR Firnawati, Firnawati; Muhammadiah, Muhammadiah; Mone, Ansyari
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.378 KB) | DOI: 10.26618/kjap.v2i3.881

Abstract

Government of Makassar labor agency held job fair event to arrange a meeting between job seekers and users of labor in order to reduce the unemployment rate in the city of Makassar. The research methods applied was qualitative method with descriptive qualitative design. This research aimed to find out how the government’s role in reducing unemployment in Makassar and to determine supporting and inhibiting factors of government’s role. The results of this study indicated that the governments role in reducing unemployment in Makassar had been executed and every year the number of unemployed in the city of makassar had decreased.Keywords: The role of government, reducing unemployment              Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar mengadakan kegiatan job fair untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja guna menekan angka pengangguran di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peran pemerintah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran di Kota Makassar sudah dijalankan dan setiap tahun jumlah pengangguran di Kota Makassar sudah mulai berkurang. Kata kunci: peran pemerintah, penanggulangan pengangguran 
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANTAENG Nasyiruddin, Nasyiruddin; Muhammadiah, Muhammadiah; Badjido, Muhammad Yusuf
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2015): (October 2015)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.78 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v5i2.121

Abstract

This study reviewsthe strategyDisaster ManagementAgency(BPBD) inresponse to floodsinBantaeng. The method usedin this research isqualitative descriptive approach. Data collection techniques inthis research is observation, interview, anddocumentationarecarried out directlyby the researchers. The results showed that:the construction of reservoirscarried out bythe Local GovernmentBantaengbeen implemented; greeningperformedas absorptionof waterfrom upstream areas(mountains) toreducethe amount ofdischarge flowof watertodownstream areas; the construction ofthe walls ofthe coastasa breakwaterin coastal areashas not done well; the provision offacilities and infrastructureto support the establishmentof programs such asdam construction, reforestationandcoastalbuilding walls; raising community awarenessof flood preventionis still not good.Penelitian ini mengkaji tentang strategi Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembangunan waduk yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng sudah terlaksana; penghijauan yang dilakukan sebagai resapan air dari daerah hulu (pegunungan) untuk mengurangi banyaknya aliran debit air kedaerah hilir;  pembangunan dinding pesisir pantai sebagai pemecah ombak di daerah pesisir belum terlaksana dengan baik; penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya program-program seperti pembangunan waduk, penghijauan dan membangun dinding pesisir pantai; peningkatan kesadaran  masyarakat dalam penanggulangan banjir masih kurang baik.
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 Suparto, Suparto; Muhammadiah, Muhammadiah; Rahim, Syamsir
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2013): (October 2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.11 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i2.75

Abstract

This study aimed at describing the performance of the electoral commission in the North Luwu regency in updating the voters data on the election of Governor and Governor Deputy in 2013, and describing the supporting and obstacles factors of the implementation of the data updating for determining the voters. The research methods used by the author in this study was descriptive-qualitative by using two kinds of data, namely primary and secondary data. The data was analyzed descriptive qualitatively by analyzing all the data collected by the writer, then be displayed in sentences based on the interviews results from the informants who had been determined in advance. The findings showed performance of Electoral Commission of North Luwu regency in the context of updating voters data in the election of South Sulawesi Governor and Governor Deputy in 2013 had been running well but not fully effective. This is proved by many of northern Luwu communities should be registered as voters at the election, but did not get summons for the election, in contrary the number of summonses were realeased for the people whom their presence were not known by the local society, so that the summonses were useless. Moreover, human resources, Loyalty of PPDP members and staff, and cooperation were the supporting factors while the obstacles were the Data of Potential Population of Voters in Election, Lack of Public Participation, Budget, and the total area.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja komisi pemilihan umum kabupaten luwu utara dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, serta menggambarkan faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan pemutakhiran untuk ditetapkannya sebagai pemilih. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriftif-kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder.Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari beberapa informan yang sebelumya telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dalam konteks pemutakhiran data pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 telah berjalan dengan baik namun sepenuhnya belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat luwu utara yang seharusnya terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan, tidak mendapat surat panggilan untuk melakukan pemilihan, dan sebaliknya banyaknya surat panggilan yang ditujukan pada orang-orang yang keberadaannya dalam suatu daerah tidak diketahui oleh masyrakat setempat, sehingga surat panggilan tersebut tinggalah menumpuk dan tak dipergunakan. Sumber daya manusia (SDM), Loyalitas anggota PPDP dan staf serta Kerjasama selaku factor pendukung dan adapun sebagai Faktor Penghambat yaitu Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Luas wilayah.
PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH muhammadiah, muhammadiah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2013): (April 2013)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.156 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v3i1.61

Abstract

Achieve good governance through public participation is a must. The big challenge in governance and development in the era of regional autonomy sourced from within the community. In society there is a potential and enormous resources, if utilized properly will contribute significantly to the progress of society and areas .. The experiences show that governance and development without involving the publics participation will face serious problems. Because it must be recognized by government actors that the public should be involved in every stage of the process of governance and development programs. Communities are stakeholders that should not be ignored, because they have a strategic role and the potential for continuity of government and regional development. Mewujudkan good governance melalui partispasi publik merupakan suatu keniscayaan. Tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah bersumber dari dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat potensi dan sumber daya yang sangat besar, jika dimanfaatkan secara baik akan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan daerah.. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa melibatkan partsipasi public akan menghadapi persoalan serius. Karena itu harus disadari oleh aktor-aktor pemerintahan bahwa masyarakat seharusnya dilibatkan dalam setiap proses tahapan program pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat merupakan stakeholders yang tidak boleh diabaikan, karena mereka memiliki peran dan potensi strategis bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Reformasi Pelayanan Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Muhammadiah, Muhammadiah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2011): (October 2011)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.171 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v1i2.27

Abstract

System of government with good governance paradigm is intended to further promote the involvement of all stakeholders in governance. In practical terms, the challenge of good governance paradigm will be faced with the demands of society in improving the quality of public services. Public service practices that are conducive to stimulating real and public participation to further improve the implementation of good governance. so many public service activities that feel a lack of good public service, so that all parties are less optimistic about the realization of good governance in Indonesia. A country with a high heterogeneity conditions in a variety of things such as ethnic, cultural, geographical, religious, and socio-economic development level, is a considerable potential as a source of conflict, and can lead to national disintegration. Development of civil society requires a public space (public sphere) in which every citizen could freely and independently express opinions about various social problems. Transparency of information and public service is fundamental in the governance demands that the principle of good governance, in which required the disclosure of information as one of the implementation requirements of public accountability.Sistem pemerintahan dengan paradigma pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk lebih mempromosikan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Dalam istilah praktis, tantangan paradigma pemerintahan yang baik akan dihadapkan dengan tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik praktek-praktek yang kondusif untuk merangsang partisipasi yang nyata dan masyarakat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik. begitu banyak kegiatan pelayanan publik yang merasa kurangnya layanan publik yang baik, sehingga semua pihak yang kurang optimis tentang realisasi pemerintahan yang baik di Indonesia. Sebuah negara dengan kondisi heterogenitas yang tinggi dalam berbagai hal seperti tingkat perkembangan etnis, budaya, geografis, agama, dan sosial-ekonomi, adalah potensi besar sebagai sumber konflik, dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Pengembangan masyarakat sipil membutuhkan ruang publik (ruang publik) di mana setiap warga negara bisa secara bebas dan mandiri mengekspresikan pendapat tentang berbagai masalah sosial. Transparansi informasi dan pelayanan publik adalah fundamental dalam tuntutan pemerintahan yang prinsip pemerintahan yang baik, di mana diperlukan keterbukaan informasi sebagai salah satu persyaratan pelaksanaan akuntabilitas publik.
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA PERTASI KENCANA KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR Amiruddin, Amiruddin; Muhammadiah, Muhammadiah; Azikin, Ruzkin
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2012): (April 2012)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.183 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v2i1.34

Abstract

The purpose of this study is to determine the transparency of the funds in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency and determine the maximum performance in terms of transparency in the management APBDesa research method used was qualitative, using the technique of interview results of this study indicate that the community had not experienced management transparency APBDesa Village Pertasi kencana Kalaena Luwu Timur subdistrict because people are not involved in it, and as for transparency iyu proved less than the maximum in because less easily accessible to the general public, especially villagers in Desa Kencana Pertasi Luwu District of Kalaena .This is caused due to problems such as not opening up government and not easily accessible so that people do not know about the budget being used, other than that transparency is often not eventuated as it should be because they lack the influence of village officials on the development and management of the allocation of funds this village becomes a limiting factor transparency of the management of revenue and expenditure budget Village in the Village pertasi Kencana Kalaena District Luwu Timur Regency of transparency when it is expected to increase creativity, prosperity and good cooperation. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui transparansi dana di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan mengetahui maksimal kinerja dalam hal transparansi pengelolaan APBDesa metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan teknik wawancara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan transparansi pengelolaan APBDesa di Desa Pertasi kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur karena masyarakat kurang dilibatkan dalam hal itu dan adapun transparansi iyu terbukti kurang maksimal di karenakan kurang mudahnya diakses oleh masyarakat umum khususnya masyarakat desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu .Hal ini disebabkan karena adanya masalah seperti tidak terbukanya pemerintah dan tidak mudahnya diakses sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai anggaran yang terpakai, selain itu trasparansi ini sering tidak terrealisasi sebagaimana mestinya kerena rendahnya pengaruh aparatur desa terhadap pengembangan dan pengelolaan alokasi dana desa ini menjadi faktor penghambat transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur padahal dari transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama yang baik.
TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN INVESTASI USAHA DI KABUPATEN SINJAI Mutahhara, Mutahhara; Prianto, Andi Luhur; Muhammadiah, Muhammadiah
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2014): (October 2014)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.943 KB) | DOI: 10.26618/ojip.v4i2.93

Abstract

This study aims to determine the transparency of permit services business investment in the district of Sinjai. This type of research is descriptive quantitative and qualitative approaches. Data analysis techniques In this study, researchers collected two types of data are quantitative and qualitative data. The results of this study show that: the governments efforts to be transparent in the body of investment and licensing services with the following indicators: integrity which a value or honesty in a container or the place where the implementation of a service process including the public service, and where there are also professionalism is where behavior or an individuals expertise in arranging a Yag systems exist in the work process, and there are also about constructive where to build awareness of employees who are to foster and build and improve so that in the process of service will occur transparency. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pelayanan izin investasi usaha di Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data yaitu kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: upaya pemerintah agar transparan dibadan penanaman modal dan pelayanan perizinan dengan indikator yaitu: integritas yang dimana suatu nilai atau kejujuran dalam sebuah wadah atau tempat dimana terlaksanaya suatu proses pelayanan diantaranya adalah pelayanan publik,dan dimana terdapat juga profesionalisme adalah dimana tingkah laku atau keahlian seseorang didalam mengatur suatu sistem yag ada dalam proses kerja tersebut,dan ada juga tentang konstruktif yang dimana membangun kesadaran pegawai yang bersifat membina dan membangun dan memperbaiki sehingga dalam proses pelayanan akan terjadi transparansi. 
PATOLOGI BIROKRASI DALAM KUALITAS PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAKALAR Nurhidayat, Nurhidayat; Muhammadiah, Muhammadiah; Usman, Jaelan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.09 KB) | DOI: 10.26618/kjap.v2i1.870

Abstract

This study aimed to determine the pathology of bureacucracy in the quality of service of periodic testing of motor vhehicles in the transpotation department of Takalar Regency. In this study, the form of pathology was divided into three forms of nepotism, favoritism and unfairness, the type of research is qualitative research. Research basis is descriptive method. The result of this study showed that the pathological form of bureaucracy in the form of nepotism, favoritism and unfairness still occurred in the UPTD of Transportation Departement of Takalar Regency. Factors that cause the pathology of bureaucracy were the blurring of the problem and complicated working system. Keywords : pathology bureaucracy,service quality  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui patologi birokrasi dalam kualitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Dalam penelitian ini bentuk patologi terbagi atas tiga bentuk yaitu nepotisme,  pilih kasih dan tidak adil.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tentang patologi birokrasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa bentuk patologi birokrasi berupa nepotisme, pilih kasih dan tidak adil memang terjadi di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya patologi birokrasi yaitu adanya pengaburan masalalah dan cara kerja yang berbelit-belit dari faktor-faktor tersebutlah yang menimbulkan patologi birokrasi dalam pelayanan uji berkala kendaraan bermotor di dinas perhubungan Kabupaten Takalar. Kata kunci: patologi birokrasi,kualitas pelayanan 
Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang Nirwana, Devi Chandra; Muhammadiah, Muhammadiah; Hasanuddin, Muhajirah
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 1 (2017): April 2017
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.352 KB) | DOI: 10.26618/kjap.v3i1.890

Abstract

The study aims to know the role of government in the development of small and medium enterprises in the district of Enrekang. The kind of research that is used which is a qualitative with the type case studies. Source used in this study as many as nine people. Techniques of collecting the data used in research, the observation, interviews, and documentation. The results of this study hows that the goverment of Enrekang’s role is a facilitator, regulator, and catalyst. Measures taken by the government of Enrekang, it’s very helpful community in improving small and medium enterprise, there were some communities that have been able to grow its business, but the government of Enrekang still need to further improve the development of the business.Keyword: role, the goverment,  the founding UMKM      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah dikabupaten enrekang.Jenis penelitian yang digunakan  yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalakan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang, sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil menengah,sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mampu mengembangkan usahanya, tapi pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha.Kata kunci: peran, pemerintah, pembinaan UMKM