Articles

Found 23 Documents
Search

COMMUNICATION RISK OF STAKEHOLDERS IN PREVENTING FOREST AND LAND FIRES IN RIAU PROVINCE Badri, Muhammad; Lubis, Djuara P; Susanto, Djoko; Suharjito, Didik
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1144.111 KB) | DOI: 10.26811/peuradeun.v6i2.222

Abstract

Riau Province is one of the prone areas of forest and land fires in Indonesia. Fires in Riau have occurred since 1997 and peaked during the period of 2014 to 2015. Since that time, the government and other stakeholders had begun to change the paradigm of forest and land fire prevention, from preventing to handling. This study aims to analyze the communication process among stakeholders in preventing Karhutla (Forest and Land Fires) in Riau Province. The study was conducted by using qualitative methods through semi-structured interview toward 14 informants representing government communication roles, forestry and palm oil industries, researchers, NGOs, mass media, and The Fire Care Community (Masyarakat Peduli Api/MPA). The results of the study explain that all stakeholders have responses that fire intentionally caused by individuals and organized groups on open land, corporate land and community land. The planning and implementation of risk reduction are performed through various communication channels such as Karhutla Task Force, direct communication and media usage, especially WhatsApp, mass media and social media. In general, communication in expert modules is still dominated by government and minus researchers, while in public; the role of stakeholders is almost equal.
PROSES PENENTUAN HEADLINE DI HALAMAN METROPOLIS RIAU POS Sartika, Putri Lola; Badri, Muhammad
Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Vol 1, No 5 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.469 KB) | DOI: 10.24014/jrmdk.v1i5.8744

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan headline di halaman Metropolis Harian Riau Pos. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian empat orang mewakili unsur pimpinan redaksi, redaktur, dan reporter yang bertanggungjawab terhadap halaman Metropolis di Riau Pos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan headline di Metropolis Riau Pos berawal dari adanya isu, selanjutnya wartawan melakukan wawancara dan menulis berita sekaligus membuat headline. Selanjutnya berita dan headline dikirimkan kepada Redaktur Pelaksana untuk proses editing disesuaikan dengan ruang atau karakter yang disediakan. Hal penting dalam penetapan headline adalah nilai suatu berita. Penetapan headline dilakukan dengan cara memilah beberapa berita yang telah dibuat, lalu diambil satu berita yang dianggap memiliki nilai tinggi sebagai headline. Selain nilai berita, terdapat beberapa hal yang harus diantisipasi dalam penetapan headline seperti kelayakan, kedekatan, kepentingan, serta daya getar suatu berita pada khalayak atau pembaca.
EFEKTIVITAS MEDIA E-GOVERNMENT DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI INFORMASI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU Zulfahmi, Zulfahmi; Badri, Muhammad; Susanti, Listiawati
Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Vol 1, No 1 (2019): Maret 2019
Publisher : Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.312 KB) | DOI: 10.24014/jrmdk.v1i1.6885

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mengetahui efektivitas media e-government dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberi gambaran tentang bagaimana efektifitas media e-government dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Informan terdiri atas empat orang pejabat dan staf bagian Humas dan dua orang masyarakat yang mengakses informasi. Artikel ini menemukan website www.riau.kemenag.go.id sebagai media e-government sangat efektif dan efisien dalam mendukung transparansi informasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui fasilitas-fasilitas website tersebut yang memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dengan sangat cepat, murah, dan transparan, serta dapat dilihat dari umpan baliknya yang positif. Dengan transparansi informasi melalui media website tersebut maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kalangan bisnis, instansi/ lembaga dan para pegawai tentang Kementerian Agama Provinsi Riau dapat diakses dengan mudah dan tidak perlu menunggu berhari-hari. Faktor penghambat penggunaan website sebagai media e-government dalam mendukung transparansi informasi hanya terletak pada SDM dan jaringan internet. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu tersedianya jaringan internet serta sarana dan prasarana yang memadai.
ADOPTION OF INNOVATION ONLINE TRANSPORTATION APPLICATION IN POST-MILLENNIAL GENERATION IN PEKANBARU CITY Badri, Muhammad
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 23, No 2 (2019): JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK - Desember 2019
Publisher : BPSDMP Kominfo Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33299/jpkop.23.2.2320

Abstract

Revolusi industri 4.0 mendorong berkembangnya industri transportasi berbasis aplikasi. Difusi inovasi aplikasi transportasi daring terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia dan mulai dikenalkan di Kota Pekanbaru sejak 2017. Salah satu pengguna potensial aplikasi ini adalah generasi pasca-milenial. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui adopsi inovasi aplikasi transportasi daring pada generasi pasca-milenial di Kota Pekanbaru. Model penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan format deskriptif untuk menganalisis tahapan proses keputusan inovasi: (1) pengetahuan, (2) persuasi, (3) keputusan dan implementasi, dan (4) konfirmasi. Jumlah sampel penelitian 100 orang pengguna aplikasi transportasi daring berusia 17 sampai 23 tahun. Hasil penelitian menemukan bahwa skor tahap pengetahuan kuat (77,8%) terutama pada indikator pengguna gawai sangat aktif. Skor persuasi sangat kuat (80,6%) terutama indikator kemudahan instalasi aplikasi tansportasi daring. Tahap keputusan dan implementasi sebagian besar responden merupakan kelompok inovator (36%) dengan skor implementasi cukup (43,4%) paling banyak untuk layanan pengantaran makanan dan ojek. Pada tahap konfirmasi skor meningkat menjadi 59,8% dengan indikator tertinggi tetap menginstal aplikasi dan meningkatkan penggunaan transportasi ojek dan taksi.
Adopsi Inovasi Media Sosial Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi FDK UIN Suska Riau (Studi Kasus Konsentrasi Public Relations) Badri, Muhammad; Antin, Titi
Jurnal Dakwah Risalah Vol 26, No 4 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal Dakwah Risalah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adopsi  inovasi media sosial mahasiswa Konsentrasi Public Relations Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei deskriptif secara online terhadap 100 mahasiswa semester 5 yang terdaftar pada kelas e-learning UIN Suska, diperoleh temuan bahwa adopsi inovasi media sosial sebagian besar didominasi oleh penggunaan jejaring sosial khususnya Facebook, Twitter dan Instagram. Sedangkan Blog, Youtube dan Kaskus masih sedikit diadopsi oleh mahasiswa. Dalam komunikasi inovasi media sosial, peran dosen sebagai sumber pengetahuan dan persuasi masih rendah. Komunikator inovasi sebagian besar berasal dari jejaring pertemanan. Adopter media sosial sebagian besar tetap terus melanjutkan adopsi karena dinilai bermanfaat bagi eksistensi diri dan pendukung studi.
PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (Studi pada Gerakan Desa Membangun) Badri, Muhammad
Jurnal Dakwah Risalah Vol 27, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Jurnal Dakwah Risalah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pedesaan mengalami perubahan signifikan sejak digitalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Teknologi media hibrida terbukti mempermudah desa-desa inovatif membangun  jejaring dan memberdayakan komunitasnya guna mempersempit kesenjangan TIK, salah satunya adalah melalui Gerakan Desa Membangun (GDM). Penulisan artikel ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui profil dan program Gerakan Desa Membangun (GDM); (2) Mengetahui paradigma pembangunan pedesaan berbasis TIK yang dijalankan GDM; (3) Mengetahui masalah dan strategi pengembangan TIK di pedesaan; (4) Mengetahui pengembangan media komunikasi pedesaan berbasis TIK. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis konten website GDM (http://desamembangun.or.id/) dan konten website desa berbasis desa.id yang berafiliasi dan dikembangkan oleh GDM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) GDM lahir sebagai kritik atas praktik pembangunan perdesaan yang cenderung top down dengan program pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi tepat guna serta perlindungan warga desa; (2) Paradigma pembangunan pedesaan yang dijalankan GDM berbasis TIK dengan mengoptimalkan aplikasi sistem informasi desa dan internet pedesaan; (3) Permasalahan pengembangan TIK berkaitan dengan rendahnya infrastruktur TIK di pedesaan dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan yang diselesaikan dengan strategi pelatihan dan pendampingan; (4) Media komunikasi pedesaan yang dikembangkan adalah website desa dengan domain desa.id, pengembangan aplikasi open source, dan interkoneksi desa.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI Badri, Muhammad; Masriyani, Masriyani; Islah, Islah
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 1 (2016): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.257 KB)

Abstract

Traffic violations are the problem causes the majority of traffic accidents. Mainly because of the human factor that road users do not obey traffic rules, police have been carrying out various efforts, both preventive repressive through socialization to society and give blangko fines speeding tickets and persuasive manner through educational outreach to the public about traffic laws in perspective of legislation, traffic and road transport is regulated in Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter referred to as the traffic laws and Road Transport). In the Traffic laws and Road Transport, among other organized effort of coaching, prevention and law enforcement in the field of road transport and traffic. The coaching efforts made through an increase in the intensity of traffic education and extension of law and the construction of human resources. Due to traffic accidents besides inflicting casualties and property losses also financially/materially, as the amount of losses in natural by riders. It is concerned, if not done strategic steps to enhance safety and compliance with traffic laws of society, then it will add to the long list of casualties and losses are material.Keyword : law enforcement, traffic
PROGRAM REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSFEKTI UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Badri, Muhammad
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 16, No 3 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.29 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v16i3.13

Abstract

Narcoticswas nowgrowingexplosiveand has even beenup toon the State ofthetrouble.He spread all over and all levels of society. Act No. 35 in 2009 about the Narcotic is defined that the existence of rehabilitation against the abusers (or recovering) Narcotic contained in article 54. Based on the present article rehabilitation can be organized by the Government or society that is instasi set in a regulation of the Minister, than that at this time the community demands that in the user complete a narcotic which proved to the user judges gave the verdict of the rehabilitation Program of rehabilitation of narcotics is a series of coordinated and integrated effort, consisting of medical efforts, psychosocial guidance, mental, religious, education and exercise Polytechnic to improve adaptability, independence andhelp ourselvesas well as toachievefunctionalcapabilitiesin accordance with thepotential, bothphysical, mental, social and economic.Keyword : rehabilitation,narcotics 
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Badri, Muhammad
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 14, No 3 (2014): Oktober
Publisher : Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.867 KB)

Abstract

Corruption at this time has caused damage in various aspects of community life, the nation and the state that the prevention and eradication of corruption needs to be done continuously and sustainably. The government is trying to build a national political commitment to eradicate corruption by issuing regulations and provisions of law through legislation, for example: in No.X MPR / MPR / 1998 and TAP MPRNo.XI / MPR / 1998, Law No. 28 of 1999 on State Implementation of Clean and free from corruption, law No.31 of 1999 on Eradication of Corruption, Presidential Decree No. 81 Year 1999 on the Establishment of the State Wealth Audit Commission, undnag-undnag No. 20 of 2001 on the Amendment Act 31 of 1999 and Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, later socialization conducted Komis Pemberantsan related corruption anti-corruption program is done by providing a comprehensive explanation and a more grounded about the things that are included in the category of acts of corruption, it will be very effective giving signs for society and form of monitoring the state and government agencies are still biased more optimized implementation.Keyword :  eradication, prevention, corruption
HUBUNGAN KEBIJAKAN KRIMINAL DENGAN MELUASNYA KEJAHATAN TERORGANISASI Badri, muhammad
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.261 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kebijakan kriminal dengan meluasnya kejahatan terorganisasidengan rumusan masalah “Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Meluasnya Kejahatan Terorganisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Apabila diteliti perundang-undangan Narkotika, khususnya dari unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban kapada kejahatan terorganisasi yang di lakukan oleh korporasi, terlihat bahwa Undang-undang Narkotika sama sekali tidak memuat ketentuan yang jelas dan tegas kapan suatu tindak pidana  atau kejahatan terorganisasi yang dapat dilakukan oleh korporasi. Key Note :   Kebijakan Kriminal,Kejahatan,Terorganisir