Supanto ,, Supanto
Unknown Affiliation

Published : 16 Documents
Articles

Found 16 Documents
Search

URGENSI PENGUATAN PERAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Achmad, Farid; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1388.347 KB)

Abstract

AbstractThe aim of this study is to know the urgency and the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia. This study is a normative/doctrinal study using legislation approach and conceptual approach. The problem of this study is the reduction of the meaning and the function of Dominus Litis principle of public prosecutor by the effectuation of Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. The result of this study is the effort of strengthening the role of public prosecutor in criminal justice system in Indonesia; by maximizing the function of additonal investigation institution as been regulated in article 27 section (1) point d UU no. 5 1991 and is maintained in UU No. 16 2004 [article 30 section (1) point e]. Besides, the improvement of law subtance is needed by adding the regulation about the active role of public prosecutor in doing investigation in criminal procedure law (KUHAP).Keywords: criminal justice system, investigator, public prosecutor, strengthening. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah di reduksinya makna dan fungsi dari asas Dominus Litis dari penuntut umum dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil dari penelitian ini adalah upaya-upaya penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia berupa memaksimalkan fungsi lembaga pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf d UU no. 5 tahun 1991 dan tetap dipertahankan dalam UU no.16 tahun 2004 pasal 30 ayat (1) huruf e. Selain itu, diperlukan penyempurnaan subtansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakn penyidikan di dalam hukum acara pidana (KUHAP).Kata kunci : Sistem Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, Penguatan.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA ATAS PENGHADAP YANG TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS ,, Ibnu Sajadi; ,, Noor Saptanti; ,, Supanto
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan akta partij yang dibuat notaris bagi para pihak, sehubungandengan penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis.Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode rasional danempiris, jenis penelitian sosiologis atau non doktrinal, menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembubuhan cap sidik jari atau cap ibu jari dipersamakandengan tanda tangan yang dasar hukumnya Pasal 1874 KUHPerdata. Notaris bertanggungjawab atas aktayang dibuat di hadapannya. Akta otentik yang dibuat notaris baik yang menggunakan tandatangan maupundengan cap jempol akta tetap sah asal Notaris memberikan alasan yang jelas tentang sebab para pihak tidakmembubuhkan tanda tangannya. Alasan yang dikemukakan tersebut merupakan pengganti tanda tangan yangdinamakan “surrogaat”.maka dapat disarankan 1) Notaris dalam membuat akta partij kepada penghadap yang tidak dapat membacadan menulis, Notaris harus memberikan ruang kepada penghadap untuk membubuhkan cap jempol/ibu jaripada lembaran kertas tersendiri sebagai pengganti tanda dengan memberikan alasannya dengan menggunakanSurrogate. 2) Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatanakta partij penghadap yang tidak dapat membaca dan menulis.3) Perlu adanya perubahan pasal 44 ayat 1.UUJN-Perubahan, Apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan diganti dengan capjempol dengan menyebutkan alasannya.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Akta,notariil, tanda tangan
TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS TERHADAP PEMBERLAKUAN CYBER NOTARY DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 ,, Fahma Rahman Wijanarko; ,, Mulyoto; ,, Supanto
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objective of this research is to investigate the strength of notarial deed proving toward cyber notary basedon Law Number 2 of 2014 and positive laws in Indonesia and the legal basis that shall be related to the notarialdeed toward the enactment of cyber notary. This research used the doctrinal prescriptive research methodwith statute approach. The data of research were primary and secondary ones. They were collected throughlibrary research and in-depth interview. The data were analyzed by using the qualitative analysis with theinteractive model. The result of analysis shows that the strength of notarial deed proving toward cyber notarybased on Law of Notary Position and the positive laws in Indonesia does not have perfect evidence like anauthentic deed. The legal basis that shall be related to the notarial deed toward the enactment of cyber notaryis the amendment to Article 1868 of Indonesian Civil Code, Law of Notary Position, and Law of Informationand Electronic Transaction.Keywords: authentic deed, notary, cyber notaryAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan cybernotary berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan hukum positif di Indonesia, serta landasan hukumyang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary. Penelitian ini merupakanjenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakanpendekatan Undang-undang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Teknik Pengumpulan data yangdigunakan yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa kekuatanpembuktian akta notaris terhadap pemberlakuan cyber notary berdasarkan Undang-undang Jabatan Notarisdan hukum positif di Indonesia adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik.Kemudian untuk Landasan hukum yang seharusnya terkait dengan akta notaris terhadap pemberlakuan cybernotary adalah harus merubah Pasal 1868 KUHPerdata, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Undang-undangInformasi dan Transaksi Elektronik.Kata Kunci : akta otentik, notaris, cyber notary
PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY ,, Supanto
YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) relating to the regulating in the field of information technology crime, to identify its adjustment in globalization, to describe the conduct proscribed as a crime of the Information and Electronic Transaction, as well as reviewing the formulation of criminal sanctions. Studies based on the idea that regulation Law Number 11 of 2008 is aimed at setting the utilization of information technology, particularly the information and electronic transactions, in order to be implemented properly and maintain the safety and benefit of humanity. However, their use potentially criminal, which must be addressed, including the use of criminal law, therefore there is a provision in the law of criminal sanctions, in this case defined the prohibited acts and penalties specified criminal, offense. Conclusions obtained, In line with an information technology and The Law of Infromation and Transaction of electronic (The Law No. 11 of 2008/UU ITE), inventoried some legislation which can be understood as an attempt arrangement of information technology, especially as a crime, as in the Criminal Code (KUHP), the Law on Telecommunications, the Law on Copyright / patent, the law of terrorism . The adjustment of The Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions with global regulation and a comparative assessment of the demands that must be met in order to harmony especially on the cyber crime law. In addition, the formulation of a threatened criminal sanctions in offenses under the Act remain as types of criminal sanctions prescribed in the Penal Code,which is a kind of imprisonment sanction fines and criminal sanctions, but not formulated an additional  criminal sanction. Therefore, its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions.Keywords: Cyber crime, criminal policy,information technologyAbstrakPenelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan cyber. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP,   dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengandemikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.Kata Kunci: Kejahatan Dunia Maya, Hukum Pidana,Teknologi Informasi
PENGAWASAN TERHADAP APARATUR LEMBAGA KEJAKSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Subroto, Teguh; ., Hartiwiningsih; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to examine the oversight system of the apparatus of the prosecutor institution before Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus as well as the implications of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus on the authority of the prosecutor’s office in the field of supervision. Through normative legal research or doctrinal law research, the result shows that the system of supervision of the apparatus of the prosecutor institution before Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus is based on the division of internal control as the control within the prosecutor’s and external organizations as a control outside the prosecutor’s organization. Implemented by the Prosecutor Commission. With the enactment of Law Number 5 Year 2014 on the State Civil Apparatus (ASN) which regulates the authority of the State Civil Service Commission (CASN), overlaps with the supervision of the Attorney General of the Republic of Indonesia regulated in the Attorney General Regulation No. PER- 022/A/JA/03/2011 on the Implementation of Oversight of the Attorney of the Republic of Indonesia. The authority of KASN will clash with the Deputy Attorney General for Supervision in conducting inherent supervision and functional oversight.Keywords: Attorney; Supervision; State Civil Apparatus.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta implikasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap kewenangan kejaksaan dalam bidang pengawasan.  Melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal didapatkan hasil, bahwa sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didasarkan oleh pembagian pengawasan internal sebagai kontrol di dalam organisasi kejaksaan dan eksternal sebagai kontrol di luar organisasi kejaksaan yang dilaksanakan Komisi Kejaksaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menimbulkan tumpang tindih dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan  Pengawasan  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Kewenangan  KASN  akan berbenturan dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.Kata Kunci:   Jaksa; Pengawasan; Aparatur Sipil Negara.
ASSET RECOVERY YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ,, Aryono; Purwadi, Hari; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to determine the efforts that have been implemented by the parties related to the return of state losses, and to know the constraints of the Parties to the Corruption and Corruption Commission in the judiciary in executing the assets of the criminal act of corruption. This type of legal research is non-doctrinal. This research takes place at the Sragen State Attorney and the High Court of Semarang. The reason for choosing this location is because of the availability of data related to the problem in the thesis. In this research, the data collection technique is interview and document. Analytical technique used is interactive data model analysis technique. Based on the results of research and discussion it is known that the efforts made by the prosecutor in connection with the decision of Supreme Court No. 1361 / K / Pid.sus / 2012 against the former Regent of Sragen is the prosecutor has made efforts to seize the assets belonging to the former Regent of Sragen which the region is in East Jakarta with the estimate that the confiscated assets are worth 14 Billion, so with one asset is expected to be able to pay additional crime in the form of replacement money according to the Supreme Courts decision. Nevertheless prosecutors in this case also still find difficulties in running the execution because the confiscated assets are located outside the jurisdiction of the State Prosecutor Sragen / outside the jurisdiction of the Sragen District Attorney. Furthermore, in order to seize the assets can be confiscated, in this case the State Prosecutor Sragen together with the High Court of Semarang assisted by the High Prosecutors Office Jakarta has appealed to BPN East Jakarta to do the blocking, and then the last attempt to do is the State Prosecutor Sragen has sent Warning letter for emptying. Keywords: asset recovery, corruption, execution  AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilaksanakan oleh pihak terkait dengan pengembalian kerugian negara, dan untuk mengetahui kendala pihak Pihak Komisi Pemberatasan Korupsi dan kejaksaan dalam mengeksekusi aset hasil tindak pidana korupsi. Jenis penelitian hukum ini adalah non doktrinal. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena ketersediaan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen tersebut adalah jaksa sudah melakukan upaya untuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, sehingga dengan satu aset tersebut diharapkan bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Jaksa masih menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut berada diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Selanjutnya untuk mengupayakan agar aset tersebut bisa disita maka dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sragen bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Semarang dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memohon kepada BPN Jakarta Timur untuk melakukan pemblokiran, dan selanjutnya upaya yang terakhir lakukan adalah pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah mengirimkan surat peringatan untuk pengosongan. Kata Kunci : asset recovery; korupsi; eksekusi
PEMBUKTIAN TERBALIK TERHADAP PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA ,, Andri; ,, supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This paper aims to assess the implemention of proof reversed money laundering in the case of narcotics assets is a criminal offense so seized for the stste as stipulated in law No.8 year 2010 on Prevention and eradication of money laundering and the law No.35 year 2009 on narcotics review of the Indonesian criminal justice system. This article is a normative legal research with the nature of the research is descriptive and forms of research is perspective. Approach legislation with secondary data sources such as the primary legal materials, secondary and tertiary. Techniques of data collection is done by the study documents or library materials and analyzed using the methods of reasoning deduktif.Pembuktian in court in essence is the obligation of public prosecutor to convince a judge to the defendant errors projected to provide with Article 66 of the Criminal Procedure Code which states that the defendant is not burdened with evidence in the trial of what is charged to him, in addition to the testimony of the defendant alone is not enough to prove him guilty of committing acts against her, but must be accompanied by other evidence (vide Article 189 paragraph (4) criminal Procedure Code), in other words, the criminal Code does not recognize the process of proof imposed on Terdakwa.Konsep reversed evidence of money laundering in the prevention of narcotics cases whose assets are the proceeds of crime from the perspective of by investigators by the Indonesian Supreme Court Regulation No. 01 Year 2013 on the Procedures for Settlement Request handling Assets In Money Laundering Crime Or Other. Both the concept of proof of money laundering in the prevention of narcotics cases whose assets are the proceeds of crime from the perspective of criminal procedure is based on Article 77 of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering and Article 98 of Law No. 35 of 2009 on narcotics jo PP No.40 of 2013 on the implementation of Article 44 of the narcotics Act in the management of proceeds of crime, narcoticsKeywords: Inverted proof, Criminal Procedure Law, criminal acts of money laundering (Law No. 8 ofAbstrakTulisan ini bertujuan mengaji pelaksanaan pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam kasus narkotika yang asetnya merupakan hasil tindak pidana sehingga diramvpas untuk negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pengecahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian serta undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditinjau dari hukum acara pidana Indonesia dari sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian bersifat deskriptif dan bentuk penelitian yang digunakan adalah perspektif. Pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primair, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Pembuktian di persidangan pada pokoknya merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk meyakinkan hakim terhadap kesalahan Terdakwa yang diproyeksikan untuk memberikan dasar-dasar yang cukup bagi hakim tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dalam surat dakwaan. Hal ini selaras dengan Pasal 66 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dibebani  pembuktian di persidangan terhadap  apa yang didakwakan kepadanya,  di samping itu keterangan terdakwa saja juga tidak cukup untuk membuktikan dirinya bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan  kepadanya,  melainkan  harus  disertai  dengan  alat  bukti  lainnya  (vide Pasal  189  ayat  (4) KUHAP), dengan kata  lain  KUHAP tidak mengenal  proses  pembuktian  terbalik yang dibebankan kepada Terdakwa. Konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika yang asetnya hasil tindak pidana dari perspektif hukum acara pidana yakni yang pertama adalah persidangan terhadap permohonan penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan penyidik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun  2013 Tentang Tata  Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Kedua konsep pembuktian terbalik tindak pidana pencucian uang dalam penanggulangan kasus Narkotika yang asetnya hasil tindak pidana dari perspektif hukum  acara pidana didasarkan Pasal 77 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang dan Pasal 98 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo PP No.40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Narkotika pada Pasal 44 pengurusan hasil tindak pidana narkotika.Kata kunci : Pembuktian terbalik, Hukum Acara Pidana, Tindak pidana Pencucian uang(UU No.8 Tahun 2010), Tindak Pidana Narkotika(UU No.35 Tahun 2009), Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.
EFEKTIVITAS TINDAKAN POLISI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 AYAT 5 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI KELENGKAPAN SIM DAN STNK PADA KENDARAAN RODA DUA DALAM KONTEKSPERSAMAANPERLAKUAN DI HADAPAN HUKUM (Studi Kasus di Kabupaten Blora) Syahruddin, Erwin; Purwadi, Hari; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The purpose of this article is to analize whether the impact of policeaction toward the violators of traffic and highway rules at Blora has already realizing the equality before the law at Blora.This  law  research  used  sociological  legal reseacrh that verificated various exist data with the findings in the field (triangulation). This article concludes that traffic enforcement in Blora is still not working properly yet and dismissing the principle of equality and transparancy of law enforcement which were caused by a legal culture that is still permissive and discriminative. The transparancy principle of law enforcement can be achieved if the society is given direct access  in  monitoring  law  enforcer’s  performances  and  facilitated  by  free  access  of information which is communicative toward fictie principle of law. Meanwhile, the equality of law enforcement is a principle which treats everyone equal in front of the law (equality before the law). Key Word : enforcement; police; equality;monitoryAbstract Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas tindakan polisi terhadap pelanggar peraturan lalu lintas dan jalan raya pada kendaraan roda dua dalam konteks persamaan perlakuandihadapan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian sosiologis yang telah memverifikasi berbagai data dengan temuan di lapangan.Artikel ini menyimpulkan bahwa penegakan lalu lintas di Blora masih belum efektif dan mengabaikan persamaan perlakuan di hadapan hukum disebabkan oleh budaya hukum yang masih permisif dan diskriminatif.Prinsip transparansi penegakan hukum dapat tercapai jika masyarakat diberi akses langsung dalam memantau kinerja penegakan hukum dan difasilitasi oleh akses informasi yang bebas dan komunikatif dalam merespon asas fiktif hukum. Sementara itu, persamaan penegakan hukum adalah prinsip yang memperlakukan semua orang setara di depan hukum (persamaan di depan hukum).Key Word : penegakan; polisi;persamaan;pengawasan
PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Utomo, Dwi Setyo Budi; Novianto, Widodo T.; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis articles aimed at to analyze the provision of criminal conditional for cesspool in perspective the fight against of corruption in Indonesia. The kind of research in this article is doctrinal, while seen from its shape including research evaluative sense and analyzing of using analysis quantitative. That the judge in dropped decisions based on laws and confidence judge. Basis of consideration for judges in criminal conditional drop in matters of corruption is based on sociological factors/non-yuridis so the provision conditional criminal in matters of corruption is more dependent on conscience judge whether to drop criminal. conditional or not. Criminal conditional not arranged in the Act of Corruption Eradication but set In Article 14a Book I the Book the Act of Criminal Law about the rules general. Based on Article 103 the Book the Act of Criminal Law, Article 14a as a provision general may shall also apply to a statute outside the Book the Act of Criminal Law including the act of corruption eradication except otherwise stated in this law. The Act of Corruption Eradication own that no decree enactment of criminal conditional, so based on Article 14a the Book the Act of Criminal Law judge have a chance to drop criminal conditional to an offender of corruption. Recommendations is : 1) the judge in its consideration dropped criminal on the corruption must be more due observance to the provision laws and regulations so that created an award the quality meet the sense of justice, profit or legal certainty. 2) Expected for judges to observe rules and regulations in dropped criminal for creative corruption though judge are free to drop criminal to avoid possible disparity the award.Keywords: Conditional Criminal; Corruption; Judge.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan Pidana Bersyarat bagi koruptor dalam prespektif upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah doktrinal, sedangkan dilihat dari bentuknya termasuk penelitian evaluatif dan analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif. Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan keyakinan hakim. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi adalah didasarkan pada faktor sosiologis/non-yuridis sehingga penjatuhan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi ini lebih tergantung pada hati nurani hakim apakah mau menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Pidana Bersyarat tidak diatur dalam UU PTPK melainkan diatur dalam Pasal 14a Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, Pasal 14a sebagai ketentuan umum dapat berlaku juga untuk undang-undang diluar KUHP termasuk UU PTPK kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. UU PTPK sendiri tidak ada larangan diterapkannya pidana bersyarat, sehingga berdasarkan Pasal 14a KUHP hakim memiliki peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana korupsi. Rekomendasinya adalah : 1) Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana terhadap kasus korupsi harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kelak menciptakan suatu putusan berkualitas yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2) Diharapkan bagi hakim untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku korupsi walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.Kata kunci: Pidana Bersyarat; Korupsi; Hakim
IMPLEMENTASI PERIZINAN PENGOBATAN HERBAL DALAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA Sukawati, Sadewa Yudha; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examines find out how the implementation of herbal medicine licensing in public health efforts at The Surakarta City. This study was a non doctrinal research. The research approach was qualitative with problem based research. The types of data used were primary and secondary data. Technique of collecting data used was interview, observation and documentation. Data analysis was carried out using interactive analysis model. The results showed that  firstly the implementation of licensing still uses the old regional government regulation that do not refer to the new central government regulation. This made a variety of forms of traditional herbal healthcare permit at The Surakarta City. In addition, the program of socialization, guidance and supervision by the Public Health Office of Surakarta was still not optimal. Secondly, the problems affecting the implementation of licensing of herbal medicine at The Surakarta City is divided into aspect of legal structure, legal substance and legal culture. Thirdly, solution programs has been done by Public Health Office of Surakarta but not yet optimal. This was evidenced by the practice of traditional herbal health services licensed as much as 42 percent. Keywords: Licensing; Traditional Medicine; HerbalAbstrakArtikel ini mengkaji bagaimana pelakasaanan perizinan pengobatan herbal dalam upaya kesehatan masyarakat di Kota Surakarta. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan perizinan masih menggunakan peraturan daerah lama yang tidak mengacu dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Ini membuat beragamnya bentuk izin upaya kesehatan tradisional herbal di Kota Surakarta. Selain itu, program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta  masihbelum optimal. Kedua, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta dibagi menjadi aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum. Ketiga, program solusi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional herbal yang berizin sebanyak 42 persen. Kata Kunci: Perizinan; Pengobatan Tradisional; Herbal