Articles

Found 16 Documents
Search

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWENGAN DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DESA Nurhayati, Sri; Riwanto, Agus; ,, Isharyanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Village Consultative Board (BPD) is a representative consisting of village leaders who function to protect the customs, make regulations in the village, accommodate and channel the aspirations of the community and conduct supervision on the implementation of village government. This research is intended to know about the supporting and inhibiting factors of the role of Village Consultative Board in the process of drafting and stipulating the Village Regulation, Case Study in Tawengan Village. The writing of this law employs empirical juridical methods. From the existing data, the Village Regulations are made, more Village Regulations relating to APBDes and LPJ Village Head. Implementation and effectiveness describes institutions that are building and developing Perdes, which Kadesh and BPD have not been able to formulate the Peres Retakdes (Raperdes) that can be received from the side of the design of legislation drafting (law drafting). In fact, most do not yet know firsthand what the Village Rule and its forms are.Keywords: Facto; Role Village Consultative Board (BPD); Village regulations.AbstrakBadan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan yang ada di Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tawengan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat, lebih banyak Peraturan Desa yang berkaitan  dengan APBDes dan LPJ Kepala desa. Implementasi dan efektifitas menjelaskan bahwa lembaga-lembaga Desa yang berwenang menjalankan dan  membentuk Perdes, yakni Kades dan BPD belum mampu merumuskan Rancangan Perdes (Raperdes) yang dapat diterima dari sisi teknik perancangan peraturan perundang-undangan (legal drafting). Bahkan, sebagian besar belum tahu secara persis apa itu Peraturan Desa dan bentuk-bentuknya.Kata kunci : Faktor; Peran  BPD; Perdes.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN NGAWI ,, Suprianto; Riwanto, Agus; Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (907.61 KB)

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the implementation of government regulation No. 18 of 2016 on the regional apparatus against the effectiveness of the performance of employees in the local secretariat of the regional parliament (DPRD) in the district Ngawi. The research is research law that is evaluative with the empirical approach and sociological approach.The theory used for the analysis in this research is the theory of Lawrence M. Friedman with its three legal structures, from the analysis it is known that the performance of the employees in the local secretariat environment The ngawi district representative board is quite good but needs many new innovations and improvements in some aspects, in both the legal aspect in the legal structuretheory of friedman found that only in the aspect of the element of law culture which is not appropriate to the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Devices in Ngawi District is less able to improve the effectiveness of the performance of the Secretariat staff of Ngawi Regency DPRD. The competence of employees who moved from the merger of other agencies and agencies in accordance with Government Regulation No. 18 of 2016 is not in accordance with the needs of the Secretariat of Ngawi Regency DPRD, while in the other two aspects are appropriate.Keywords: implementation of government regulation; effectiveness; law culture.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan sekretariat daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kabupaten ngawi. Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk dalam evaluatif, yaitu ?suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menilai suatu program kerja. Teori yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman dengan tiga struktur hukumnya, dari analisis diketahui bahwa kinerja para pegawai di lingkungan sekretariat daerah Dewan perwakilan daerah kabupaten ngawi cukup baik namun perlu banyak inovasi baru dan peningkatan dibeberapa aspek, di kedua aspek hukum dalam teori struktur hukum dari friedman didapatkan bahwa hanya dalam aspek dari unsur kultur hukum saja yang tidak sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi kurang mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tidak sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, sementara dalam kedua aspek lainnya sesuai.Kata kunci: implementasi peraturan pemerintah; efektivitas; kultur hukum.
KAJIAN MENGENAI KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MELALUI ORGANISASI KEMASYARAKATAN KAITANNYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN HAK ASASI MANUSIA Elfudllatsani, Bahar; Isharyanto, ,; Riwanto, Agus
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.674 KB)

Abstract

AbstractToday there is an increasingly strong view that the organizational community in all three domains,namely the state, the society, and the business world must be in a balanced and mutually supportive position to sustain the dynamics of the nation?s progress. In this article will be discussed about the arrangement of freedom of assembly and association in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution as well as the theory of people?s sovereignty and human rights view freedom of assembly and association. This study uses normative legal research. Legal, historical, conceptual, and philosophical approaches were made in this study. State arrangements on the various forms and types of the organization need to be taken into account the importance of (i) the principle of separation (decoupling) (ii) the principles of ?legal and onstitutional organization?, (iii) the principles of ?good governance?, and (iv) the need for ?Organizational empowerment? (v) the embodiment of the principle of ?freedom of association? (vi) ensures, reflects, and does not diminish the meaning of principles of freedom of thought, freedom of thought, and freedom of expression. The Asian values   referred to in freedom of association, assembly and expression areformulated through political concepts in these Asian countries. Keywords: civil organization; freedom of assembly and associaton; popular sovereignty theory and human rightsAbstrakDewasa ini berkembang pandangan yang semakin kuat bahwa komunitas organisasi di ketiga ranah, yaitu negara, masyarakat, dan dunia usaha itu haruslah berada dalam posisi yang seimbang dan saling menunjang satu sama lain untuk menopang dinamika kemajuan bangsa. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat dalam pasal 28E ayat  (3) undang-undang dasar 1945 dan juga teori kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia memandang kebebasan berkumpul dan berserikat.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan filsafat dilakukan dalam penelitian ini. Pengaturan-pengaturan oleh negara terhadap aneka bentuk dan jenis organisasi tersebut, perlu diperhatikan pentingnya (i) prinsip pemisahan (decoupling) (ii) prinsip ?legal and onstitutional organization?, (iii) prinsip ?good governance?, dan (iv) kebutuhan akan ?organizational empowerment? (v) perwujudan prinsip ?freedom of association? (vi) menjamin, mencerminkan, dan tidak mengurangi arti dari prinsip-prinsip kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpikir, dan kebebasan berpendapat. Nilai-nilai Asia yang dimaksud dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dirumuskan lewat konsep politis dalam negara-negara asia tersebut.Kata Kunci: Organisasi Masyarakat; Kebebasan berkumpul dan berserikat; teori kedaulatan rakyat dan Hak Asasi Manusia.
AN EVALUATION OF LEGAL POLICY RELATED TO THE IMPLEMENTATION OF THE SIMULTANEOUS LOCAL ELECTION (FIRST PERIOD OF THE SIMULTANEOUS LOCAL ELECTION) Riwanto, Agus
Yustisia Jurnal Hukum Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i3.8806

Abstract

AbstractIndonesia legal policy of the simultaneous local election to appoint a district head had been amended by Law Number 8 of 2015 concerning the local election (governors, regents and mayors) from the regular models to the simultaneous models. Simultaneous local election will be implemented in periods, namely a first period in 2015, a second period in 2017, a third and fourth period will be approximately held from 2018 to the 2021, and a national simultaneous local elections will be held in 2027. The simultaneous local election is aimed to make the efficiency and effectiveness of the budget, time and labor organizer; to eliminate boredom voters; to increase public control. Law Number 8 of 2015 had been reviewed judicially thirdty first times. The Constitutional Court also issued a surpprised decision which change a political constellation of Indonesia. The political aspect of simultaneous  local election in 2015 need to be fixed through the revision of Law Number 8  of 2015 in order to create the system of the simultaneous elections fairly and democratically for the implementation of the next period: the required transfer of election financing from the budget to the state budget; the need to create a model for the preliminary election; restrictions on candidacy requirements; a dispute settlement of the simultaneous local election to the supreme court; a time restrictions on the election administration disputes lawsuit in the Administrative Court; and we need to build a model of election law enforcement system integration.Key Word: legal policy evaluation, simultaneous local election
MENGANALISIS KESIAPAN INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN GLOBAL BERBASIS INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Riwanto, Agus
Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Politik
Publisher : Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.955 KB)

Abstract

Utilization of information technology, media and internet-based communications have changed the behavior of the global community and civilization.The world is now flooded with information that is fast, accurate and perfect. The crimes accelerating adverse financial, social, cultural and political. Cybercrimes can be categorized as an extraordinary crime because it has crossed the state border. Cybercrimes prevention can not be done using ordinary legal models only (conventional), but also by a special law design (cyberlaw). Indonesia has had Act 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. (UU ITE). This study examines and learn more on this cybercerimes prevention policies based on UU ITE. Is the model of the arrangement was in accordance with the principles of the theory of criminalization policies and efforts to what should be done so that UU ITE can be effectively enforced, when compared with the setting cybercrimes committed several countries. The method used is a socio-legal research, legal research that combines science, law and social science (interdisciplinary) With the approach of the principles / legal purposes. Data obtained from secondary data, literature (library recearch). It was found that, setting criminalization is harmonization with the model adopted set forth in the Convention on Cybercrimes, but do not provide specific about pornography and child exploitation. Then the model is to make special rules. ITE Law does not regulate the matter of crime of Phishing and Spamming. The sanctions pidanya still adhered to the classical model (classic school), reflected by the still imposing sanctions of imprisonment and fines and other sanctions are no alternatives. Criminalization policy in UU ITE is not in accordance with the theories of criminal policy is still multiple interpretations and ambiguous, not in accordance with the principles of the model law adopted in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). This law is contrary to the Criminal Code in addition also contrary to the human rights aspects and in granting sanction differ from the prevalence of crime in the setting of a specific nature (lex), like the Election Law, the Child Protection Law, Law on Corruption, the Law Narkoba.Desain criminal policy in this ITE Law can not be effective, especially when compared with the setting cybercrimes committed several countries, namely Azerbaijan, Beylorusia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Peru and Russia were put, criminal social work, fines and revocation of certain rights as a way of giving sanctions on crime cybercrimes. In order UU ITE is to be effective then forwards the criminal politics cybercrmes Indonesia needs to adopt the models in these countries. Keywords: Prevention and Law Enforcement, Cybercrimes, ITE Act. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi berbasis internet telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban global. Dunia kini dibanjiri informasi yang cepat, akurat dan sempurna. Kejahatannyapun mengalami percepatan yang merugikan finansial,sosial, budaya dan politik. Kejahatan berbasis internet (cybercrimes) dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) karena telah melintasi batas negara (transnational crimes).Penanggulangan cybercrimes tidak dapat dilakukan dengan menggunakan model hukum biasa (konvensional), melainkan dengan melakukan desian hukum khusus (cyberlaw).Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE). Penelitian ini mengkaji dan mendalami tentang kebijakan penanggulangan kejahatan cybercerimes ini berdasarkan UU ITE. Apakah  model pengaturannya telah sesuai dengan asas-asas dalam teori kebijakan kriminalisasi dan upaya apa yang harus dilakukan agar UU ITE ini dapat efektif ditegakan, bila dibandingkan dengan pengaturan cybercrimes yang dilakukan beberapa negara. Metode yang digunakan adalah penelitian sosio-legal, yakni penelitian hukum menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial (interdisipliner).Dengan pendekatan asas-asas/tujuan hukum. Data diperoleh dari data sekunder berupa data kepustakaan (library recearch). Ditemukan hasil bahwa, pengaturan kriminalisasinya menganut model harmonisasi dengan kriminalisasi yang diatur dalam Convention on Cybercrimes, namun tidak mengatur secara tegas soal pornografi dan eksploitasi anak. Kemudian modelnya adalah dengan membuat aturan lex specialis. UU ITE ini tidak mengatur soal kejahatan Phising dan Spamming. Adapun pemberian sanksi pidanya masih menganut model klasik (classic school), dicerminkan dengan masih menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda dan tidak menyediakan alternatif sanksi lain. Kebijakan kriminalisasi dalam UU ITE tidak sesuai dengan teori-teori kebijakan kriminal masih multitafsir dan ambigu, tidak sesuai dengan asas model law yang dianut dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). UU ini selain bertentangan dengan KUHP juga bertentangan dengan aspek HAM dan dalam pemberian sanksinya berbeda dari kelaziman dalam pengaturan kejahatan yang bersifat khusus (lex specialis), seperti UU Pemilu, UU Perlindungan Anak, UU Korupsi, UU Narkoba.Desain kebijakan kriminal dalam UU ITE ini tidak dapat berlaku secara efektif, terutama bila dibandingkan dengan pengaturan cybercrimes yang dilakukan beberapa negara, yakni Azerbaijan, Beylorusia, Georgia, Hungaria, Kazakstan, Latvia, Peru dan Rusia yang menempatkan, pidana kerja sosial, denda dan pencabutan hak-hak tertentu sebagai cara memberikan sanksi pada tindak kejahatan cybercrimes. Agar UU ITE ini dapat berlaku efektif maka ke depan politik kriminal cybercrmes Indonesia perlu mengadopsi pada model di negara-negara tersebut. Kata Kunci: Penanggulangan dan Penegakan Hukum, Kejahatan Internet, UU ITE.
Inkompatibilitas Asas Pengaturan Sistem Pemilu dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Riwanto, Agus
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 21, No 4: Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol21.iss4.art1

Abstract

This study examines, first, whether the principles contained in the Electoral Act Norms are incompatible with the presidential system of government? Second, what is the cause of the incompatibility between the electoral system and the presidential system? Third, what are its influences in the practice of the implementation of presidential system of government which is based on the 1945 post-amendment? This study uses normative legal research (doctrinal) focusing on literature data. The study concluded that, first, the principles of the electoral system and the presidential system of government did not support each other as one integrated system. Second, the cause of incompatibility between these two systems was because the norms and provisions in the legislation governing the electoral systems of its principles were incompatible with the principles of presidential system of government. Third, the effect was not able to support the effectiveness of the course of the practice of the organization of presidential system of government which is based on the 1945 post-amendment.
POLITIK HUKUM PENGUATAN FUNGSI NEGARA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945) Riwanto, Agus; Gumbira, Seno Wibowo
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1060.333 KB) | DOI: 10.25216/JHP.6.3.2017.337-360

Abstract

According to the constitution, the state concept in constitutional practice can be divided into two opposite poles, namely welfare and liberal state. They have different characteristics in which the first concept (welfare state) requires a strong and extensive state functions to regulate an economic justice, on the contrary the second concept (liberal state) relies on the free market economy which state’s role should be marginalized. Sosio-legal research is used in this article. Based on the Article 33 of Indonesian post constitutional amendment of 1945, Indonesia embraced the concept of welfare state. Yet, the practice sociologically tends to embrace a liberal state that is not suitable with the welfare of the people. There are challenges, in the context of liberal state, faced by Indonesia, such as applying the capitalist economic system. We may fight the capitalist economic system by two legal policy, namely: first one, we may re-create the role of state functions as a controller and regulator of the economy. The second one, we may increase the state income through taxes along with the higher social spending to achieve the social welfare and economic justice.Keywords: welfare state, the constitution of 1945, legal policy
MENGEMBANGKAN PARADIGMA SISTEM HUKUM DARI POSITIVISME KE KONSTRUKTIVISME (SEBUAH TAWARAN SISTEM HUKUM MASA DEPAN DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM) Riwanto, Agus
Kertha Patrika Vol 38 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.576 KB) | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i02.p01

Abstract

Artikel ini mengkaji dan mendalami upaya mengembangkan sistem hukum masa depan dari perspektif filsafat hukum dengan mengeser paradigma positivisme ke konstruktivisme. Tujuannya agar sistem hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yakni: pranata sosial, institusi keadilan, pengendali sosial, mekanisme pengintegrasi sosial dan rekayasa sosial. Paradigma Positivisme hukum memandang hukum sebagaimana paradigma ilmu yang ketat dan rigid, rasionalitas, non empiris dan deduksi. Kebenaran hukum hanya berdasarkan logika matematis, yang cenderung bersifat, linier, pasti, kaku, mekanistik dan menolak pengaruh moral. Paradigma hukum positivisme ini di pengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian dan akibat dari sistem ekonomi kapitalisme global. Diperlukan pemikiran berdasarkan panduan filsafat hukum untuk merubah paradigma sistem hukum ke arah paradigma konstruktivisme, yakni aliran filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, skema yang empiris dan moralitas. Paradigma konstruktivisme diperlukan untuk membentuk karakter sistem hukum yang memandang hukum tidak bebas nilai, akan tetapi relatif terbentuk dan dipahami sebagai transaksional, subjektif dan dialektik agar hukum di dalam pembuatannya, hingga penegakannya seharusnya mengandung pemihakan terhadap yang paling lemah dalam hirarki struktur sosial
PERANAN TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERPEKTIF PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA Puspitasari, Denny; Firdaus, Sunny Ummul; Riwanto, Agus
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracThis research aimed to analyze the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) and to study the legal politics built by government regarding the policy of terrorism eradication by TNI viewed from state defense and security. The method employed in this research was normative one, the method using primary law materials including legislations and secondary law materials or literature including legal principles, legal procedure, vertical and horizontal synchronization (interrelated legislations). This research employed statute approach with comparative analysis on law concepts.  The statute approach was carried put by studying regulation or legislation related to legal issues, in this case, the role of TNI in eradicating terrorism in the State Defense and Security perspective to be analyzed. The result of research showed that the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) still had relevance to the following law: Article 30 of UUD 1945 (1945 Constitution), Republic of Indonesia Police’s Law No. 22 of 2002, Law about Terrorism Crime No.15 of 2003, TNI (Indonesian Army) Law No.34 of 2004 and State Defense Law No.3 of 2002. The politics of law built by government should be able to create a responsive law product corresponding to t he ideals of Indonesian law as included in the 4th paragraph of Preamble of 1945 Constitution.Keywords: TNI, politics of law, terrorism, defense and security  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis identifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI,kemudian mengkaji bagaimana politik hukum yangdibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif,yaitu metode yang menggunakan bahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan,mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal(peraturan perundang-undangan yang berkaitan).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,analisa konsep hukum,perbandingan hukum. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi atau perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Peranan TNI dalam pemberantasan Terorisme perspektif Pertahanan Keamanan Negara yang akan di analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi hukum peraturan perundang-undangan tentang pemeberantasan Terorisme oleh TNI yang masih mempunyai relevansi hukum diantaranya adalah UUD 1945 pasal 30.,Undang-undang kepolisian Negara RepubliK Indonesia no 22 Tahun 2002,Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003,Undang-undang TNI no 34 tahun 2004 dan Undang-undang Pertahanan Negara no 3 tahun 2002.serta Politik Hukum yang dibangun Pemerintah harus mampu menciptakan produk hukum yang responsive sesuai dengan cita cita hukum Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4Kata Kunci: TNI;politik hukum; terorisme; pertahanan dan keamanan.
POLITIK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Raharjo, Gabriel Vian Mukti Hutomo; Firdaus, Sunny Ummul; Riwanto, Agus
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examine how important of Public Disclosure  to create good governance after the enactment Act of Public Disclosure Number 14 of 2008. This study also analyse Legal Policy of  Public Disclosure to create good governance at Regional Government of Wonogiri. This research is normative research that supported by empirics data. Base on this study showed that the Act of Public Disclosure is a consequense of nation task as mandated in 1945 Constitution. Public Disclosure fulfillment as one of Human Rights which is guaranteed and protected by the state. Fulfillment of Public Disclosure has a philosohical, sociological and juridical meaning. Good Governance is requirement for each goverment to realize the asporations of society and reach the goal as well as the aspirations of the nation. The implementation of Public Disclosure at Regional Government of Wonogiri depend on legal policy and publik policy. The nation that did good governance would have good public policy. Good public policy created the welfare for the citizens.Keywords: Law policy; public disclosure; good governance; and regional autonomy.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini menganalisis Politik Hukum berkaitan dengan Keterbukan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data-data empiris. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Implementasi UU KIP di Kabupaten Wonogiri yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.Kata kunci: politik hukum; keterbukaan informasi publik; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.