FIRMAN UMAR, FIRMAN
Unknown Affiliation

Published : 22 Documents
Articles

Found 22 Documents
Search

PELAKSANAAN TATA CARA PENOLAKAN (DISMISSAL PROCEDURE) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR) -, ZURAHMAH; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.476 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus (Case Study Research), yang desainnya untuk mendeskripsikan secara kualitatif mengenai Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang dapat diterima dan satu perkara pertanahan yang mewakili penetapan suatu gugatan yang tidak dapat diterima pada tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara (interview) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang ada diolah secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam penetapan perkara pertanahan yang dapat diterima maupun perkara pertanahan yang tidak dapat diterima. 2) Hambatan-hambatan yang umumnya timbul pada Pelaksanaan Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yaitu a) Pada tahap pemeriksaan administratif oleh staf kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah pihak pengggugat belum siap ketika mengajukan gugatannya dalam hal ini berkenaan dengan lampiran-lampiran pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang harusnya dipenuhi sebagai syarat untuk mengajukan gugatan. Dan b) Pada Tahap Tata Cara Penolakan (Dismissal Procedure) oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, hambatan yang biasa terjadi adalah ketika pihak penggugat dan pihak tergugat atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi pemanggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan penjelasan/keterangan yang dapat meyakinkan ketua pengadilan dalam menetapkan suatu perkara pertanahan dapat diterima atau tidak dapat diterima.KATA KUNCI: Pelaksanaan Dismissal Procedure, Perkara Pertanahan
PERGESERAN TRADISI PATANNG PULOAN DI DESA TONGKO KECAMATAN BAROKO KABUPATEN ENREKANG ., TAUFIK; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.075 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan tradisi patang puloan di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang. (2) untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Patang puloan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran tradisi patang puloan. Penelitian ini adalah penelitian ex post facto dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Tongko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang sebanyak 3012 jiwa. Sedangkan jumlah sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik sampling pertimbangan (purposive sampling) yaitu dengan jumlah sampel dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan 30 sampel diantaranya 5 orang tokoh adat, 5 orang tokoh agama, 15 orang masyarakat dan 5 orang dari pemerintah setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Pelaksanaan tradisi Patang puloan merupakan puncak acara dalam rangkaian acara/ritual upacara kematian di Desa Tongko yang dimulai dari acara sangbonginna (malam pertama) yang terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu kegiatan siang dan kegiatan malam, mangbongi tallu (malam ketiga), mangbongi pitu (malam ketujuh), dan mangpatang puloan (malam keempat puluh) yang terdiri dari dua tahapan acara, pertama adalah mangpepellao ( menurunkan ), kedua adalah manggere tedong ( menyembelih kerbau). (2). Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi patang puloan: a. Nilai kebersamaan dan rasa solidaritas. b. Memupuk kerja sama dalam bentuk gotong royong. c. Nilai Kepercayaan  (3). Faktor yang mempengaruhi pergeseran Tradisi Patang puloan: a. Faktor Perkembangan zaman (Globalisasi). b. Faktor pendidikan. c. Faktor ekonomi. d. Faktor Agama (Kepercayaan). Disarankan kepada masyarakat agar menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi patang puloan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun terjadi perkembangan zaman (Globalisasi), pendidikan dan agama (kepercayaan) yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat untuk melakukan perubahan. KATA KUNCI:  Pergeseran, Tradisi Patang puloan.
STUDI AJARAN HANS KELSEN TENTANG PURE THEORY OF LAW DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN ASLANSYAH, MUHAMMAD; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 1, Maret 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.777 KB)

Abstract

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis, yang bersumber pada tiga literatur pokok yaitu Pure Theory of Law, Introduction to The Problems of Legal Theory, dan General Theory of Law and State. Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum terkemuka dari Austria dilahirkan oleh pasangan Yahudi kelas menengah berbahasa Jerman pada tanggal 11 Oktober tahun 1881 di Prague-Jerman. Kelsen terpengaruh oleh dimensi Kant dan neo-Kantian yang sangat jelas pada karyanya yang berjudul Pure Theory of Law, olehnya Kelsen menggunakannya untuk memecahkan antinomi yurisprudensial dari teori hukum tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law menguraikan bagaimana ilmu hukum dapat terbebaskan dari berbagai anasir-anasir non-hukum misalnya psikologi, idiologi politik, alam, dan ide Keadilan. Dalam karyanya Kelsen banyak membicarakan konsepsi  hukum dan keadilan, untuk itu pula Kelsen menolak dengan tegas ide Keadilan dan mempertahankan dualisme antara hukum dan keadilan.Kata Kunci: Pure Theory of Law, Keadilan
PERAN TEMAN SEBAYA TERHADAP PEMBENTUKAN MORAL SISWA DI SMP NEGERI 5 PAREPARE ., HILDAYANTI; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 3, Desember 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.969 KB)

Abstract

 Penelitian ini bertujuan : (1) Mengetahui proses pembentukan nilai moral melalui interaksi teman sebaya terhadap perilaku moral; (2) Mengetahui bentuk-bentuk perilaku moral siswa dari pengaruh teman sebaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 140 0rang. Sampel sebanyak 20 orang yang terdiri dari 5 kelas siswa kls VIII SMP Negeri 5 Parepare. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses pembentukan nilai moral melalui interaksi teman sebaya, terjadi melalui perekanalan yang di lakukan secara langsung dalam bentuk kegiatan yang positif dan negatif, begitupula dengan perkenalan yang di lakukan tidak langsung dalam bentuk kegiatan yang positif dan negatif; (2) Adapun bentuk-bentuk perilaku moral siswa yang dialami dari pengaruh teman sebaya, diantaranya adalah dari sisi positif dimana mereka sering mengerjakan tugas bersama, berdiskusi mengenai pelajaran, tidak ikut bolos, dan melerai teman jika ada salah satu diantara kami ada yang bertengkar, sedangkan sisi negatifnya merokok pada saat jam istrahat berlangsung, tidak ikut apel pagi, sering melontarkan kata-kata-kata yang tidak baik kepada temannya, bolos pada saat jam pelajaran berlangsung, terlambat, dan membawa hp;Kata Kunci: Peran Teman Sebaya Terhadap Pembentukan Moral Siswa
STUDI TENTANG KETERAMPILAN GURU DALAM MELAKSANAKAN APERSEPSI PADA PEMBELAJARAN PPKN DI SMP NEGERI 1 DAN SMP NEGERI 2 BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR MUSHAWWIR, MUHAMMAD ABDUL; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume 1, Nomor 2, September 2014
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.177 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ( 1 ) pelaksanaan keterampilan apersepsi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ( 2 ) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan apersepsi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar.Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang guru PKn sekaligus dijadikan sampel penelitian.Tehnik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ( 1 ) Pelaksanaan Apersepsi pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Dan SMP Negeri 2  Benteng Kabupaten kepulauan Selayar,belum sepenuhnya melaksanakan rambu-rambu apersepsi. ( 2 )        Kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan apersepsi pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Dan SMP Negeri 2  Benteng Kabupaten kepulauan Selayar yaitu minimnya cara yang diketahui terhadap butir-butir apersepsi, kurangnya pelatihan guru untuk menambah wawasan pengajaran terkhusus mengenai apersepsi,adapun pelatihan yang diikuti hanya diklat PPG, Tidak terbiasa melaksanakan beragam apersepsi, kurangnya latihan dalam proses mengajar mengenai beragam butir  apersepsi,dan  sulitnya menemukan kesusaian antara butir apersepsi dengan materi pelajaran. Kata Kunci : Keterampilan Guru, Apersepsi
STUDI TENTANG PELAKSANAAN ADAT PASSO PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN BAURUNG KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE AMINA, ST.; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.903 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan Adat Passo di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, (2) untuk mengetahui faktor pendukung pelaksanaan Adat Passo di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, (3) untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan Adat Passo di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu pemangku adat, masyarakat adat, Kepala Kelurahan Baurung, Kepala Lingkungan Baurung, Panitia Pelaksana, Imam Mesjid Baurung dan masyarakat nelayan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses pelaksanaan Adat Passo membutuhkan waktu kurang lebih empat puluh hari yang dimulai dengan tahap persiapan meliputi musyawarah masyarakat, kemudian mengumpulkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan serta harus dilengkapi dengan bahan utama yaitu 1 ekor kambing, ayam bakaka, beras ketan merah dan hitam putih, pa’belo-belo, songkol, dan bahan makanan khas mandar lainnya. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan meliputi pemotongan kambing, pemotongan dan pembakaran ayam bakaka, pembacaan barazanji, sambutan dari pemerintah setempat, makan bersama dan acara terakhir yaitu balapan kapal pada sore hari, (2) Faktor pendukung pelaksanaan Adat Passo adalah dorongan dari pihak pemerintah, faktor keyakinan dan kepercayaan masyarakat Baurung, serta faktor agama, (3) Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat passo yaitu nilai religius, nilai sosial serta nilai ekonomi. Kata Kunci : Adat Passo, Masyarakat Nelayan, Kebudayaan  ABSTRACT The purpose of this research are: (1) to know the process of implementation of Passo Adat in Kelurahan Baurung Subdistrict of East Banggae Majene Regency, (2) to know the supporting factor of Passo Adat implementation in Kelurahan Baurung Subdistrict of East Banggae Majene Regency, (3) - the value contained in the implementation of Passo Customs in Baurung Village, East Banggae Subdistrict, Majene Regency. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely adat stakeholders, indigenous peoples, Head of Baurung Village, Head of Baurung Environment, Executing Committee, Imam Mosque Baurung and fishermen community. The result of the research indicates that: (1) The process of Passo Adoption takes approximately forty days starting with preparation stage covering community consultation, then collecting the necessary materials and tools and must be equipped with the main ingredient that is 1 goat, , glutinous rice and black and white, pabelo-belo, songkol, and other mandar special food. Furthermore, the implementation stage includes cutting goats, slaughtering and bakaka chicken burning, barazanji readings, welcome from local government, eating together and the last event is the race ship in the afternoon, (2) The supporting factors of the implementation of Adat Passo is a boost from the government, and beliefs of Baurung people, as well as religious factors, (3) The values contained in the implementation of adat passo namely religious values, social values and economic value. Keywords: Passo Custom, Fisherman Society, Culture
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR RAMADHAN, NUR SYARIF; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 3, September 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.955 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pemenuhan hak dasar pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013, (2) Kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar, (3) Solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh hak dasar pendidikan penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dimana sumber data primer yang menjadi informannya  adalah Siswa Penyandang disabilitas jenjang SMA, Mahasiswa penyandang disabilitas S1, pejabat Dinas Pendidikan Kota Makassar, angota DPRD Kota Makassar, Pengurus Organisasi disabilitas, Pembina LSM dan Orang tua Penyandang disabilitas. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Kota Makassar telah mengupayakan terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. hal tersebut dibuktikan dengan adanya perda yang didalamnya mengharuskan setiap instansi pendidikan di Kota Makassar untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Efek dari hadirnya perda tersebut ialah pada saat ini penyandang disabilitas telah dapat bersekolah di instansi pendidikan manapun baik di sekolah SLB, Sekolah Reguler dan universitas. (2) masih dijumpai beberapa kendala yang diperoleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikannya yakni masih ada instansi pendidikan yang belum mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah regular, sarana dan prasarana pendidikan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas dan masih ada tenaga pendidik pada sekolah regular yang belum paham dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. (3) untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah harus lebih mensosialisasikan lagi tentang kebijakan yang menjamin pemenuhan hak dasar pendidikan penyandang disabilitas pada instansi pendidikan yang sejauh ini masih belum mau menerima peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah harus mengidentifikasi penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah regular, kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan pada tenaga pendidik dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah regular maupun universitas.Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak-hak Penyandang Disabilitas, Hak Dasar Pendidikan  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) The fulfillment of basic rights to education for Persons with Disabilities in Makassar based on Local Regulation Makassar City No. 6 of 2013, (2) Obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar, (3 ) the right solution to overcome the obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar. This research is a study that used a qualitative descriptive approach, which is where the primary data source being informers are students with disabilities the high school level, students with disabilities S1, officials of Education Department of Makassar, members of Parliament of Makassar, the Management Organization disabilities, Pembina NGOs and Parents persons with disabilities. The data collection procedures used were interviews and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: (1) Makassar City Government has sought the fulfillment of the basic right to education for persons with disabilities in the city of Makassar. it is evidenced with the local regulations require every institution in which education in the city of Makassar to provide opportunities for persons with disabilities to education. The effect of the presence of these regulations is at the moment with disabilities have been able to attend school at any educational institutions both at school SLB, Regular schools and universities. (2) they encountered several obstacles that obtained with disabilities in getting the right to education that is still no educational establishments are not willing to accept persons with disabilities to attend regular schools, educational facilities are not accessible for persons with disabilities and there are educators at regular schools who do not understand in dealing with students with disabilities. (3) to overcome these obstacles, the government should socialize more about the policies that guarantee basic rights of education of persons with disabilities in educational institutions that are still not willing to accept students with disabilities. In addition, the government should identify the persons with disabilities who attend regular school, then allocate the budget for the procurement of infrastructure and training of educators in dealing with students with disabilities in regular schools and universities.Keywords: Disability Rights of Persons with Disabilities, Basic Rights Education, 
PERSEPSI JAKSA TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI LEBIH DARI SATU KALI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN) HAQ, NASRUL; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.237 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. 2) Untuk mengetahui peran Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Untuk mengetahu menfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran persepsi Jaksa terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang Jaksa. Sampel penelitian ini dilakukan secara Random Sampling yaitu 10% dari Jumlah populasi sebanyak 10 Orang Jaksa. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap peninjauan kembali lebih dari satu kali yang lebih banyak tidak sepakat dengan adanya peninjauan kembali karena dalam proses peradilan tidak dibatasi sehingga tidak adanya kepastian hukum. 2) Menurut Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jaksa memiliki Peran untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali karena dalam undang-undang jaksa merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tugasnya mewakili Negara. Selain itu didalam undang-undang tidak terdapat larangan untuk jaksa mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali. 3) Manfaat peninjauan kembali lebih dari satu kali menurut Jaksa yaitu memberikan kesempatan bagi terpidana,ahli waris dan Jaksa (mewakili Negara) untuk mendapatkan keadilan.Kata Kunci : Jaksa, Peninjauan Kembali, Kejaksaan Tinggi This study aims: 1) To determine the perception of the Prosecutor against the review of more than one time in the High Court of South Sulawesi. 2) To determine the role of the Prosecutor against the review of more than one. 3) To mengetahu menfaat review of more than one. This study design using qualitative descriptive study provides an overview of the review of the Prosecutors perception more than once in the High Court of South Sulawesi. The population in this study were 100 prosecutors. The research sample conducted random sampling of 10% of Total population of 10 people Prosecutor. Data collection techniques used is by interview and documentation. Data were analyzed using descriptive analysis. The results showed that: 1) Perception prosecutor in the High Court of South Sulawesi to the review of more than one more does not agree with the reconsideration because the judicial process is not limited to the absence of legal certainty. 2) According to the High Court of South Sulawesi. The role of the prosecutor has to file a judicial review more than once because of the laws prosecutors are parties interested in its task of representing the State. Also in the legislation there are no restrictions to the prosecutor file a judicial review more than once. 3) The benefits of reviewing more than once according to the Prosecutor which gives an opportunity for the convict, the heir and prosecutor (representing the State) to get justice.Keywords: Attorney, Judicial Review, the High Court
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERPANJANGAN PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA GARING KABUPATEN GOWA WAHYUNI, SRI; HARIS, HASNAWI; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 3, September 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.489 KB)

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan Plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa GaringKabupaten Gowa, (2) Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor roda dua di Desa Garing Kabupaten Gowa, (3) Upaya yang dilakukan Samsat Gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor masihrendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dan berdasarkan data yang diperoleh 30 dari 62 pemilik kendaraan tidak melakukan perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor antara lain latar belakang pendidikan rendah, lokasi yang sulit dijangkau dan biaya registrasi yang tinggi. (3) Upaya yang dilakukan samsat gowa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperpanjang plat nomor kendaraan bermotor yaitu memberikan sosialisasi registrasi perpanjangan plat nomor kendaraan bermotor kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat.Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Plat Nomor Kendaraan Bermotor.  ABSTRACT: This research is aimed to know: (1) The level of public legal awareness to the extension of the two-wheeled vehicle number plate in Garing Village, Gowa District, (2) The factor that influences the legal awareness of the community towards the extension of the license plate number in Garing Village, Gowa regency , (3) Efforts by Samsat Gowa to increase public legal awareness in extending the license plate of motor vehicles. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that: (1) The level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicle is still low. It is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case in terms of legal understanding, legal attitude and behavioral pattern and based on the data obtained of the 62 vehicle owners did not renew their license plate number. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community towards the extension of license plate number of motor vehicles such as low education background, difficult location and high registration fee. (3) Efforts by samsat gowa to increase awareness of public law in extending license plate of motor vehicle that is to socialize registration of extension of license plate of motor vehicle to society and improve good service for society.Keywords: Legal Awareness, Society, Motor Vehicle Number Plate.
PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI WISATA ALAM TANJUNG BIRA KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA MIRAJ SWARDANA, ANDI EDWIN; UMAR, FIRMAN
Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 1, Maret 2016
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.91 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba; (2) Apakah yang menjadi kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba: (3) Upaya apakah untuk menyelesaikan kendala pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai mekanisme pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan retribusi wisata alam Tanjung Bira. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu staf pariwisata dan kebudayaan,petugas penagihan retribusi, dan masyarakat atau pengunjung dengan tehnik  observasi, wawancara,dokumentasi, dan penyebaran angket Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Prosedur pembayaran dan penagihan retribusi adalah: (a). Bukti pembayaran atau karcis diserahkan oleh petugas penagihan retribusi,(b). pembayaran retribusi dilakukan di loket, (c).pembayaran disertakan bukti karcis,(d). pembayaran retribusi diserahkan kebendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, (e).Dinas pariwisata Dan Kebudayaan menyerahkan kepada bendahara Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. (2). Kendala Dalam Pungutan Retribusi Wisata Alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a).kendala administrasi, (b).kendala non administrasi, dan,(c).fasilitas,. (3). Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam pungutan retribusi wisata alam tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a) menerapkan pengawasan yang melekat terhadap setiap petugas, dengan menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran. (b) Mengenai pemukiman didalam sangat berat maka kami membebaskan masyarakat dengan menunjukkan lahan  untuk kelangsungan hidupnya sebab pendapatan yang dapat menghidupi mereka salah satunya berjualan di dalam.(c)  mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi minimal satu kali beli tiket agar masyarakat dan petugas retribusi tidak lagi ragu melaksanakan kewajibannya seperti pemasangan reklame. KATA KUNCI : Pungutan Retribusi, Wisata Alam Tanjung Bira The aim of this study was to determine: (1) What is the procedure implementation collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba; (2) What are the constraints to collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba: (3) Efforts to resolve whether the constraints collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba. This study used descriptive qualitative concerning implementation mechanism collect fees Tanjung Bira district nature Bulukumba.Populasi in this study are all relevant parties in the implementation of the levy Tanjung Bira nature. The sample in this study is the staff of tourism and culture, billing clerk levy, and the public or visitors to the observation technique, interviews, documentation, and dissemination of questionnaire results showed that: (1). Payment and billing procedures levy are: (a). Proof of payment or billing clerk handed over by the ticket levy, (b). levy payments made at the counter, (c) .pembayaran included proof of a ticket, (d). levy payments submitted kebendahara Department of Tourism and Culture, (e) .Dinas Tourism and Culture Department handed over to the treasury financial management Bulukumba. (2). Constraints In Nature Levy of Tanjung Bira Bulukumba are: (a) .kendala administration, (b) non .kendala administration, and, (c) .fasilitas ,. (3). Efforts to resolve obstacles in nature promontory collect fees Bira Bulukumba are: (a) enforce censorship inherent to each officer, to instill awareness of the officials carrying out the responsibility to provide guidance to officers who commit violations. (B) Regarding the settlement in very severe then we liberate society by showing the land for their survival because the income that can sustain them one selling in. (C) convene as soon as possible policing socialization at least one time to buy a ticket so that the public and officers levy is no longer in doubt implement its obligations such as the installation of billboards.KEYWORDS: Levy, Nature Tanjung Bira