Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot
Unknown Affiliation

Published : 9 Documents
Articles

Found 9 Documents
Search

UPAYA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI DI TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN KABUPATEN BATANG Cahyani, Ferina Ardhi; Winarno, Djoko Wahju; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe aim of this article is to review and analyze the management policy of Ujungnegoro-Roban Coastal Park. This research type is empirical research with qualitative approach. Data source used is primary and secondary data source. Primary data sources were obtained through interviews with officials in the relevant offices, while secondary data was obtained through literature studies. Ujungnegoro-Roban Coastal Park was formed based on the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia No. Kep.29 / Men / 2012 on the Determination of Coastal Areas and Small Islands Ujungnegoro-Roban Batang Regency in Central Java Province. The coastal park is formed because it meets the criteria in Regulation of Minister of Marine Affairs and Fisheries No. Per.17 / Men / 2008 concerning Conservation Area in Coastal Areas and Small Islands. Ujungnegoro-Roban coastal park potentially damaged coral reef ecosystem, mangrove, abrasion, and sedimentation. Coastal management policy in Ujungnegoro-Roban Coastal Park has been implemented by the Government of Batang Regency such as the installation of artificial reefs and mangrove planting. With the transfer of authority of the coastal park management from the district government to the provincial government, a regional regulation on zoning plan that divides the sea space so as to realize conservation objectives.Keywords: Policy; conservation; coastal areas; protection.AbstrakTujuan artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban.Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pada dinas terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang di Provinsi Jawa Tengah. Taman pesisir tersebut dibentuk karena memenuhi kriteria dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.Taman pesisir Ujungnegoro-Roban berpotensi mengalami kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, abrasi, serta sedimentasi.Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan pemasangan terumbu karang buatan dan penanaman mangrove.Dengan berpindahnya kewenangan pengelolaan taman pesisir dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, maka diperlukan peraturan daerah tentang rencana zonasi yang membagi ruang laut sehingga dapat mewujudkan tujuan konservasi.Kata kunci: Kebijakan; konservasi;wilayah pesisir;perlindungan.
FAKTOR KREDIT PERBANKKAN BERMASALAH/ NON PERFORMING LOAN PERBANKAN PONOROGO Prihatin, Lilik; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Pujiyono
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract The objective of this article is to investigate the non-performing loan factors. In distributing loans, many problems occur in the form of non-performing loans which cause disadvantages to banks. This article used the empirical/non-doctrinal research method. The result of the study shows that the loan applicants have not used the given loans in accordance with its intention, in which the loans are used to finance other businesses or to finance consumption. Due to the bank customers’ less ability to manage their businesses, due to their incomprehensio/ignorance to their business prospects, and/or due to the rift in their marriages/divorces, the debtors are no longer able to pay the deferred payments, and therefore they are unable to be responsible for the loan settlement. Keywords:    Factors non-performing loan, relations between banks and customers Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor kredit perbankan bermasalah/non performing loan, dalam penyaluran kredit bank banyak mengalami permasalahan kredit macet/kredit bermasalah yang mengakibatkan  pihak bank merasa dirugikan. Jenis artikel dalam penulisan ini adalah empiris/non-doktinal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pengguna kredit tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, dimana tujuan pemberian kredit digunakan untuk usaha lain atau untuk keperluan yang konsumtif, Nasabah kurang mampu mengelola usahanya tersebut, juga disebabkan ketidaktahuan/ketidakfahaman debitur akan prospek usaha yang dijalankannya, serta keretakan rumah tangga/cerai, dimana debitur sudah tidak sanggup lagi melunasi angsuran sehingga pelunasannya tidak bertanggungjawab lagi. Kata Kunci : Faktor Kredit Bermasalah, Hubungan Bank Dengan Nasabah
KAJIAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU/L/2015 dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013) Cahyaningtyas, Kartika; Sudarwanto, Albertus Sentot; Sulistiyono, Adi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe article is aimed to analyze the way of electrolical procurement of electronic procurement of goods and / or services and the analysis of KPPUs decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender Widening Work of Jalan-Brand Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Unit of National Road Implementation Area I of North Sumatera Province Fiscal Year 2013 based on Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Anti Law Monopoly). The research used normative legal research method, with approach statute approach and case approach and data analysis technique is deduction logic with qualitative analysis. Sources of research in the decision of KPPU Number 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender for Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Budget Year 2013 is not in accordance with the Anti-Monopoly Law in the imposition of sanctions. The action required to avoid a tender conspiracy by using the concept of affiliation in e-procurement is to create a program on e-procurement mechanism in order to know the existence of affiliation on the business actor. Suggestions are also needed to overcome the inconsistency of KPPU decision No. 03 / KPPU-L / 2015 in the case of Tender of Widening of Jalan Brand - Bts. Kab. Simalungun - Bts. Kab. Tanah Karo - A Thousand Dolok In Working Group (Working Group) Procurement of Goods / Services Work Unit Implementation of National Road Region I North Sumatra Province Fiscal Year 2013 with Anti-monopoly Law is to in the future revise Anti-Monopoly Law.Keyword: Procurement for goods and or services; Conspiracy of tender; Affiliation AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Bts Kab. Simalungun-Bts Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach dan case approach serta teknik analisis data adalah logika deduksi dengan analisis kualitataif. Hasil penelitian ini adalah amar putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai dengan Undang-Undang Anti Monopoli dalam pemberian sanksi. Tindakan yang diperlukan untuk tidak terjadi persekongkolan tender dengan menggunakan konsep afiliasi pada e-procurement adalah membuat program pada mekanisme e-procurement agar dapat mengetahui adanya afiliasi pada pelaku usaha. Saran yang diperlukan juga untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2015 dalam kasus Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Undang-Undang Anti Monopoli adalah dengan kedepannya melakukan revisi Undang-Undang Anti Monopoli. Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa; Persekongkolan Tender; Afiliasi 
IMPLEMENTASI PERIZINAN PENGOBATAN HERBAL DALAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SURAKARTA Sukawati, Sadewa Yudha; Sudarwanto, Albertus Sentot; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examines find out how the implementation of herbal medicine licensing in public health efforts at The Surakarta City. This study was a non doctrinal research. The research approach was qualitative with problem based research. The types of data used were primary and secondary data. Technique of collecting data used was interview, observation and documentation. Data analysis was carried out using interactive analysis model. The results showed that  firstly the implementation of licensing still uses the old regional government regulation that do not refer to the new central government regulation. This made a variety of forms of traditional herbal healthcare permit at The Surakarta City. In addition, the program of socialization, guidance and supervision by the Public Health Office of Surakarta was still not optimal. Secondly, the problems affecting the implementation of licensing of herbal medicine at The Surakarta City is divided into aspect of legal structure, legal substance and legal culture. Thirdly, solution programs has been done by Public Health Office of Surakarta but not yet optimal. This was evidenced by the practice of traditional herbal health services licensed as much as 42 percent. Keywords: Licensing; Traditional Medicine; HerbalAbstrakArtikel ini mengkaji bagaimana pelakasaanan perizinan pengobatan herbal dalam upaya kesehatan masyarakat di Kota Surakarta. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah nondoktrinal. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan penelitian berdasar masalah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama pelaksanaan perizinan masih menggunakan peraturan daerah lama yang tidak mengacu dengan peraturan pemerintah pusat yang baru. Ini membuat beragamnya bentuk izin upaya kesehatan tradisional herbal di Kota Surakarta. Selain itu, program sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta  masihbelum optimal. Kedua, kendala yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan pengobatan herbal di Kota Surakarta dibagi menjadi aspek struktur hukum, aspek substansi hukum dan aspek budaya hukum. Ketiga, program solusi sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta tetapi belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional herbal yang berizin sebanyak 42 persen. Kata Kunci: Perizinan; Pengobatan Tradisional; Herbal
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN POHUWATO DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Mohamad, Ervina Yulianti; Sudarwanto, Albertus Sentot; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper aims to determine the law enforcement of the administration of the transfer of mangrove forest function in Pohuwato Regency with reference to the provisions of Article 36 of Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management, Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permits and Regional Regulations Number 13 Year 2013 on Mangrove Ecosystem Management. This research is an empirical legal research supported by approach of law and case approach. The results showed that the total area of mangrove forest based on the function in Pohuwato Regency are 15,600,81 ha while the mangrove forest area that has been converted into dyke is 7,679.64 ha. In Local Regulation No. 13 of 2013 on Mangrove Ecosystem Management determines the area that can be used as a pond business, namely limited protected area of no more than 5 percent of the total area and fishery cultivation area contained in other areas of use. From the data obtained all the ponds in the mangrove forest area does not have the environmental permit required by Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management.Keywords: The Law Enforcement Administration, Mangrove Forest Function Transfer, Environmentally Friendly Development                                                                                                                   AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Pohuwato dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris didukung pendekatan perudang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dari total luas kawasan hutan mangrove berdasarkan fungsi di Kabupaten Pohuwato yaitu 15.600,81 Ha sedangkan kawasan hutan mangrove yang sudah beralih fungsi menjadi usaha tambak yaitu 7.679,64 ha. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove menentukan kawasan yang bisa dijadikan usaha tambak yaitu kawasan lindung terbatas tidak lebih dari 5 persen total kawasan dan kawasan budidaya perikanan yang terdapat di areal penggunaan lain. Dari data yang diperoleh semua usaha tambak di kawasan hutan mangrove tidak memiliki izin lingkungan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Alih Fungsi Hutan Mangrove, Pembangunan Berwawasan Lingkungan
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN TINJAUAN FILOSOFIS DAN YURIDIS Nugroho, Bagus Adi; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research aims to determine and analyze the management of hospitals in the form of a limited liability company based on philosophical and juridical reviews. This research is a normative law reasearch sourced from primary law material and secondary law material through technique approach of legislation, and the data were analyzed through deductive reasoning techniques. The result of this research are based on philosophical review, the management of the hospitals in the form of limited liability company is not in accordance with the hospital based on Pancasila and the 1945 Constitution. Limited company is a legal entity that aims to profit, while the hospital has a social function in the form of responsibility inherent to the patient, so the hospital is a business entity that is ready not to enjoy profit or even if the hospital to bear the loss. Based on the juridical review, the Constitutional Court does not grant a juridicial review of Article 21 of the Hospital Act which contains the provision that the established private hospitals must be in the form of a limited liability company and only engaged in hospitals. However, it should be considered that all hospitals established by non-profit private legal entities, such as associations or foundations that have obtained government permission prior to the enactment of Hospital Act remain valid and must be renewed.Keywords : Management, Hospital, Limited Liability CompanyAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan rumah sakit berbentuk perseroan terbatas berdasarkan tinjauan filosofis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan, dan data dianalisis melalui teknik penalaran deduksi. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tinjauan filosofis, pengelolaan rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan rumah sakit berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang bertujuan profit, sedangkan rumah sakit memiliki fungsi sosial berupa tanggung jawab secara melekat terhadap pasien, sehingga rumah sakit adalah badan usaha yang siap tidak menikmati laba atau bahkan apabila rumah sakit sampai menanggung kerugian. Berdasarkan tinjauan yuridis, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi terhadap Pasal 21 UURS yang memuat ketentuan rumah sakit swasta yang didirikan harus berbentuk Perseroan Terbatas dan hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Namun, memberi pertimbangan bahwa seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba, seperti perkumpulan atau yayasan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum diberlakukannya UURS tetap sah dan harus diperpanjang izinnya.Kata Kunci : Pengelolaan, Rumah Sakit, Perseroan Terbatas
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP TRIPLE BOTTOM LINE (Studi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Prasetya, Rismawan Yuda; Sudarwanto, Albertus Sentot
Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article aims to study the implementation of Partnership Program And Community Development by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) based on triple bottom line principle. This article is empirical descriptive legal research. The kind of data in this article are primary and secondary data. The data resources are primary data that is result of interview with CSR Unit in PT. Kereta Api Indonesia (Persero) and beneficiaries of Partnership Program And Community Development, and secondary data resource is literature study. Analysis thecnique that used is qualitative method. Based on result of the research, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principle. The problems in implementation of Partnership Program are: there are many fictitious proposals, and there are  many partners who default. While the problems of Community Development are too many proposals from communities, and hard field that difficult to reachable by common vehicle, for example: disaster location. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has been carrying out the Partnership Program And Community Development accordance to Indonesian’s positive law and triple bottom line principleKeywords: Partnership Program And Community Development; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ditinjau dari prinsip triple bottom line. Artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data dalam artikel ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data meliputi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Unit CSR PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan penerima bantuan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan didukung dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara lain adanya proposal fiktif, ada mitra binaan yang wanprestasi, dan dalam penyaluran bantuan Bina Lingkungan adalah banyak proposal bantuan yang masuk serta harus melalui medan yang sulit dilalui kendaraan bermotor, misalnya saat penyaluran bantuan bagi korban bencana alam. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah melaksanakan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip triple bottom line.Kata Kunci: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; PT. Kereta Api Indonesia (Persero); Triple Bottom Line.
SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Jurnal Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang ?Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi
PELAKSANAAN TJSLP PT. SIDOMUNCUL DITINJAU DARI PERDA KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 Muhammad NAN, Maulana; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Jurnal Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis legal research aims to find out the configuration of corporate social responsibility (CSR)  PT. Sidomuncul Klepu, sub-district Bergas, municipality Semarang to people around the company as well as thetarget of the CSR program and inhibitions run by the companies in the keeping of consistency and the confidience of the community around the company of the CSR companies and the CSR forum, This writing is a legal research using empirical or non-doctrinal research in order to discover the real circumstances occurred on the research sites. The research uses primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of Act No. 40 of 1997 on limited company, regional legislations No3 of 2013 on CSR the data was collected by library research of legal material relating to the research and data obtained from field observations and interviews to the director of public relations  PT. Sidomuncul. The results show 2 (Two) kinds of conclusions. Firstly,the companies is fully contributing to the CSR forum  and maintaining the consistency of internal CSR performance. Secondly, the existence and performance of the CSR company have been recognized in the center of community, in addition to the implementation of the CSR  PT. Sidomuncul program it has not yet reched the field of education and culture.Keywords: CSR, Implementation, Forum, Society,  PT. Sidomuncul.AbstrakPenulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)  PT. Sidomuncul Klepu, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang terhadap masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat sasaran program TJSLP dan hambatan yang di alami oleh perusahaan dalam menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat sekitar perusahaan terhadap program TJSLP perusahaan serta TJSLP forum. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara . Pada pembahasan di hasilkan 2 (dua) kesimpulan pertama perusahaan sepenuhnya berkontribusi di dalam forum TJSLP kabupaten dan menjaga konsistensi pelaksanaan TJSLP internal perusahaan, kedua, keberadaan dan hasil pelaksanaan TJSLP perusahaan telah diakui di tengah masyarakat,selain itu  pelaksanaan program TJSLP  PT. Sidomuncul belum merambah di bidang pendidikan dan kebudayaan.Kata kunci : TJSLP, Pelaksanaan, Forum, Masyarakat,  PT. Sidomuncul.