Articles

Found 11 Documents
Search

DISTRIBUSI NILAI TAMBAH DALAM RANTAI NILAI KAYU SENGON (Paraserianthes falcataria) DARI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH, INDONESIA Parlinah, Nunung; Irawanti, Setiasih; Suka, Aneka Prawesti; Ginoga, Kirsfianti Linda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kegiatan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari rantai nilai kayu sengon (Paraserianthes falcataria) dari Kabupaten Pati dan secara khusus mengidentifikasi para pelaku yang terlibat, distribusi nilai tambah dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani. Metode yang digunakan adalah analisis rantai nilai yang melibatkan 21 responden, terdiri dari responden individu dan kelompok. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai tambah kayu sengon terdistribusi secara tidak merata antar pelaku.  Petani yang memiliki akses langsung ke industri memperoleh finansial yang lebih baik dibandingkan petani yang menjual kayunya melalui pedagang perantara. Beberapa strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani yaitu meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani, membangun informasi pasar untuk membuka akses pasar dan menciptakan kemitraan antara petani atau kelompok tani dengan industri.
REVITALIZATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT SERVICES BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY IN CENTRE FOR CLIMATE CHANGE AND POLICY RESEARCH AND DEVELOPMENT Ginoga, Kirsfianti Linda
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Publisher : Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.143-158

Abstract

Government Regulation No. 12/2014 and Ministry of Forestry Regulation No. 92/Menhut-II/2014 about the types and rates of non-tax tariff from Ministry of Forestry are the underlying motivations to revitalize services in research and development through information technology (IT). Revitalization policy is expected to increase effectiveness, efficiency, value added, professionalism, governance, as well as avoid overlapping research on climate changes in forestry. Using gap and stakeholder analysis, it reveals that a set of technical and administrative tools such as an improved web design and various of SOPs for monitoring and evaluation of services are still needed. Stakeholder analysis through several focus group discussions also shows that there are many stakeholders who are promoters of revitalization that require intensive cooperation, followed by defenders who require periodical information. Stakeholder latent in this program is relatively very minimal. Observation in Centre for Climate Change and Policy Research and Development reveals that in the short term the number of users of services and activities of research and development after revitalization policy in September 2014 increased 143 and 400 percent compared to the same month in 2013, while in October 2013 increased by 300 and 500 percent, respectively compared to October 2014.
BIAYA TRANSAKSI DALAM PEROLEHAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH KEHUTANAN Ginoga, Kirsfianti Linda; Lugina, Mega
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.93-119

Abstract

Biaya transaksi telah dikenal sebagai salah satu kendala utama dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi pada mekanisme A/R CDM. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan besarnya biaya transaksi dalam pelaksanaan A/R CDM di Indonesia, berdasarkan pada proyek seperti CDM di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat yang dibiayai oleh JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation Centre). Wawancara dengan responden menunjukkan bahwa aspek biaya akan lebih dipertimbangkan dibandingkan aspek waktu. Berdasarkan biaya operasional diperkirakan bahwa besarnya biaya transaksi dalam perolehan Sertifikat Penurunan Emisi di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat masing - masing adalah sebesar 39.2% dan 59.7%. Penelitian ini menegaskan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa biaya transaksi merupakan komponen biaya yang utama untuk perolehan sertifikat penurunan emisi A/R CDM. Penelitian ini menyarankan perlunya membentuk forum koordinasi di tingkat lokal untuk mensinergiskan berbagai kegiatan dan informasi pada tingkat lokal, sehingga biaya transaksi dapat dikurangi.
KARBON DAN PERANANNYA DALAM MENINGKATKAN KELAYAKAN USAHA HUTAN TANAMAN JATI (Tectona grandis) DI KPH SARADAN, JAWA TIMUR Ginoga, Kirsfianti Linda; Wulan, Yuliana C.; Djaenudin, Deden
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.149-167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung karbon dan pengaruh nilai karbon pada kelayakan hutan tanaman Jati (Tectona grandis). Penelitian dilakukan di KPH Saradan, Perum Perhutani Unit II, Jawa Timur. Metode perhitungan karbon menggunakan model alometrik Biomasa (Brown dan Vademikum Kehutanan) karena model ini sangat sederhana serta mengakomodasi variabel yang lebih banyak. Dengan kondisi tanah yang relatif kurang subur, pada akhir daur (60 tahun), Jati menghasilkan karbon per hektar berturut-turut sebesar 348,08 (Brown, 1997) dan 520,46 ton C/ha (Vademecum Kehutanan, 1976). Perkiraan biaya karbon berdasarkan pembuatan hutan tanaman per ton adalah sebesar Rp. 22.194 dihitung berdasarkan pembuatan hutan tanaman. Ditambahkannya nilai karbon akan meningkatkan kelayakan hutan tanaman, yang diindikasikan dengan meningkatnya IRR perusahaan sebesar 2%, dan NPV sebesar 73%. Implikasinya adalah dengan kondisi sekarang (daur panjang, resiko tinggi) pembangunan hutan tanaman jati layak untuk diusahakan terutama apabila nilai karbon dimasukan, karena itu perlu diteruskan.
KELEMBAGAAN AFORESTASI DAN REFORESTASI MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH (A/R MPB) DI INDONESIA: KASUS DI NUSA TEGGARA BARAT DAN JAWA BARAT 1 Ginoga, Kirsfianti Linda; Lugina, Mega; Djaenudin, R. Deden
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 2 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.2.137-161

Abstract

Kelembagaan Mekanisme Pembangunan Bersih untuk dan (A/R MPB) Aforestasi Reforestasi menarik untuk dikaji karena berbagai hal, diantaranya: (i) siklus proses perolehan Sertifikat Penurunan Emisi yang panjang, sehingga pedoman yang jelas pada setiap tahap sangat diperlukan (Yamada dan Fujimori, 2003), (ii) lahan kosong dan terdegradasi yang perlu direhabilitasi sangat luas, dan (iii) merupakan alternative pilihan dana reboisasi yang menarik di tengah minimnya dana DR dan APBN. Bagaimana bentuk kelembagaan MPB, siapa saja lembaga yang terlibat dan apa saja yang perlu dilakukan terutama di tingkat daerah agar mekanisme pelaksanaan MPB lebih efisien dari aspek biaya dan waktu, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Metode AHP digunakan sebagai alat analisis. Pre-MPB proyek di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan JIFPRO ( ) sebagai investor awal dipilih sebagai lokasi penelitian. Japan International Forestry Promotion and Cooperation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan MPB A/R harus mencakup dan melibatkan kelembagaan pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Kelembagaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan MPBA/R, terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi atau lahan MPByang layak berdasarkan definisi Protokol Kyoto, jelas status kepemilikannya, dan tidak mempunyai resiko sosial yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya bobot kepentingan indikator lahan dan indikator sosial di NTBdan jawa Barat, yaitu masing-masing 28% dan 31%. Struktur kelembagaan MPB A/R di daerah saat ini disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan sistem administrasi setempat. Karena itu struktur kelembagaan di NTB dan Jawa Barat berbeda, di NTB terdapat beberapa pihak yang mempunyai peran penentu dalam mengarahkan pelaksanaan MPB yaitu Dinas Kehutanan Propinsi, Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur, Departemen Kehutanan terutama Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Dirjen RLPS) serta JIFPRO. Untuk Jawa Barat hanya melibatkan Departemen Kehutanan terutama Dirjen RLPS, dan BP DAS Citarum Ciliwung, serta JIFPRO. Keduanya melibatkan JIFPRO sebagai investor awal, yang menandakan pentingnya peran investor awal dalam memulai kegiatan MPBA/R. Hasil penelitian menyarankan perlunya dibentuk komisi daerah MPB atau forum MPB daerah yang dapat berfungsi untuk koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan MPB mulai tingkat lokal sampai nasional.
KINERJA REFORESTASI PADA KABUPATEN DENGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI BERBEDA DI NUSA TENGGARA TIMUR Ginoga, Kirsfianti Linda; Djaenudin, Deden
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 4, No 1 (2007): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2007.4.1.1-18

Abstract

Kinerja keberhasilan reforestasi banyak dipertanyakan (Mulyana, 2005 dan Haeruman, 2005). Faktor apa yang mempengaruhi kinerja reforestasi dan bagaimana untuk meningkatkan kinerja reforestasi merupakan pertanyaan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kinerja dua proyek reforestasi yang sedang berjalan, yaitu IFSP (Indonesian Forest Seed Project Overseas Economic Cooperation Fund), yang dibiayai oleh Danida, dan OECF ( proyek. IFSP proyek terletak di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dan OECF proyek terletak di Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Timur. Kedua proyek ini dipilih karena dilakukan di lokasi sosial ekonomi dan biophisik yang kontras, dan dengan manajemen proyek yang berbeda. Kedua proyek dimulai tahun 2000. Berdasarkan analisis kuadran terhadap kondisi sosial ekonomi dan biophisik lahan, Kabupaten TTU terletak pada kuadran 4, atau termasuk kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi dan lahan yang paling tidak menguntungan, sedangkan Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Timur berada pada kudrant 1 dan 2, atau kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi dan lahan yang lebih menguntungkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa, walaupun berada pada kabupaten miskin, pilot proyek IFSP menunjukan kinerja yang lebih baik. Kinerja ini didasarkan pada indikator: (i) tingkat persentase tumbuh tanaman, (ii) kelangsungan tanaman sela, (iii) pemeliharaan dan monitoring dari masyarakat, dan (iv) tingkat penggembalaan ternak di lokasi proyek. Keberhasilan awal dari kedua proyek diindikasikan dalam tulisan ini. Beberapa saran untuk meningkatkan kinerja reforestasi yang sekaligus dapat mengentasan kemiskinan juga didiskusikan.
ALTERNATIVE MECHANISM ON REDD INCENTIVE DISTRIBUTION THROUGH FUND BALANCING BETWEEN CENTRAL TO REGIONAL GOVERNMENT Indartik, Indartik; Nurfatriani, Fitri; Ginoga, Kirsfianti Linda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 7, No 3 (2010): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2010.7.3.179-196

Abstract

Incentive from REDD mechanism is needed for developing countries in creating compensation to prevent forest from conversion to other uses. Incentive distribution mechanism regulates the proportional distribution of incentives and responsibilities between the parties which are the central government, local governments, communities, investors and other parties concerned. This mechanism is required in the implementation of REDDin the future. This paper aims to design a mechanism for distribution of REDDincentives through the rules of central-local budgets distribution that already exist. The research method used in this study was content analysis to see the possibility of designingREDDincentive distribution mechanism based on existing policy and the expectations of the parties involved in this activity. The research was conducted in Central Kalimantan and South Sumatera in 2009. The results showed that in the proposed REDD incentivedistribution mechanisms, payments from the voluntary market can be received directly by the manager, whereas in the compliance market should be through the central government. The proportion of benefits distribution for central and local government is proposed to follow the rules in distribution of Revenue Sharing Funds from the Reforestation Fund inaccordance with government regulations (PP) 55 / 2005 concerning the balance funds 60% for central government and 40% for local governments. This proportion is based on the implementation of REDD national approach with a broad range of technical and institutional cross-sectoral activities. The success of REDD implementation depend on the commitment of land owners to maintain the level of emission reductions from the previous land use practices. Thus, enforcement agreement with land owners is needed.
NILAI EKONOMI AIR DI SUB DAS KONTO DAN SUB DAS CIRASEA Ginoga, Kirsfianti Linda; Wulan, Y. C.; Djaenudin, Deden; Lugina, Mega
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3, No 1 (2006): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2006.3.1.41-60

Abstract

Nilai ekonomi manfaat hidrologis yang dihasilkan hutan lindung belum diketahui secara luas, sehingga apresiasi terhadap hutan lindung masih rendah dan tekanan terhadap hutan lindung masih terus berlangsung. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-ekonomi manfaat hidrologis air dari hutan lindung. Metode yang digunakan adalah pendekatan biaya pengadaan, yang mencerminkan nilai minimal manfaat ekonomi air yang dirasakan rumah tangga di hulu DAS yang langsung memanfaatkan air dari sumber mata air hutan lindung. Analisis ini menggunakan software Minitab versi 13.0. Penelitian dilakukan di bagian hulu-tengah DAS Brantas, yaitu di Sub DAS Konto, yang mengalirkan air ke waduk Selorejo, dan di Sub DAS Cirasea, hulu DAS Citarum. Lokasi ini dipilih karena merupakan DAS yang paling banyak memiliki permasalahan, terutama polusi air permukaan, konflik air, dan penurunan muka air tanah, serta merupakan sumber air utama untuk Perum Jasa Tirta (PJT) I dan PJT II yang merupakan BUMN pensuplai air terbesar di pulau Jawa. Hasil penelitian menunjukkan nilai ekonomi air untuk manfaat hidrologis Sub DAS Konto, dan Sub DAS Cirasea, masing-masing sebesar Rp. 37.873.740.832/tahun dan Rp. 76.769.512.989/tahun, nilai ini adalah nilai yang diberikan oleh keberadaan hutan lindung di Sub DAS Brantas dan Sub DAS Cirasea yang menghasilkan manfaat hidrologis terhadap rumah tangga. Hasil perhitungan nilai ekonomi air dari manfaat hidrologis yang dihasilkan sebagai fungsi dari keberadaan kawasan hutan lindung di Sub DAS Brantas dan Sub DAS Cirasea ini, hanya sebagian kecil dari nilai ekonomi air total yang dikandung oleh kawasan hutan lindung di Sub DAS Brantas dan Sub DAS Cirasea karena masih banyak pengguna-pengguna air lain yang lebih besar seiring dengan mengalirnya air.
KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG Ginoga, Kirsfianti Linda; Lugina, Mega; Djaenudin, Deden
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194

Abstract

Permasalahan hutan lindung Indonesia sudah sangat kritis, penurunan luas dan kerusakan hutan lindung sejak 1997 sampai 2002 dua kali lebih besar dari kerusakan hutan produksi. Melihat kondisi yang demikian, muncul beberapa pertanyaan mendasar, seperti sejauh mana kebijakan dan peraturan perundangan yang ada mendukung ke arah pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan? Adakah dampak kebijakan ini terhadap pengelolaan hutan lindung? Sudah tepatkah kebijakan dan peraturan perundangan yang ada sehingga mendukung ke arah tujuan dari peruntukkan kawasan hutan lindung tersebut? Kajian tentang kebijakan pengelolaan hutan lindung ini selain bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, juga bertujuan untuk mengkaji kebijakan dan peraturan perundangan terkini yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung. Secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur secara langsung maupun tidak langsung hutan lindung, mulai tingkat pusat sampai daerah, (ii) menelaah kebijakan dan peraturan perundangan, termasuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, (iii) mengetahui kondisi hutan lindung saat ini, dan (iv) merekomendasikan kebijakan pengelolaan hutan lindung yang diperlukan untuk mencapai pembangunan hutan lindung yang berkelanjutan. Hasil kajian terhadap 83 peraturan yang mengatur hutan lindung, menunjukkan masih belum jelas dan terarahnya kebijakan pengelolaan hutan lindung yang berkelanjutan. Walaupun berbagai perundangan mulai dari UU No. 41/1999, PP 44/2004, PP 34/2002, Keppres 32/1990 sudah secara jelas menyebutkan fungsi, peranan dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya. Tetapi perundangan yang sama masih mengijinkan perubahan penggunaan areal hutan lindung untuk kepentingan penggunaan di luar kehutanan, termasuk pertambangan tertutup. Sehingga keberadaan hutan lindung menurut peraturan perundangan masih dilematis. Secara lebih rinci persoalan dalam kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masih terdapat perbedaan mendasar antar perundangan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan lindung. Kedua, adanya dualisme kebijakan pemerintah, dimana di satu sisi berupaya untuk melindungi kawasan lindung dan menetapkan aturan-aturan untuk melestarikannya, tapi di sisi lain membuka peluang kawasan hutan lindung tersebut untuk dieksploitasi. Ketiga, belum terlihatnya harmonisasi kebijakan yang dapat menjadi dasar dan acuan dalam pengelolaan hutan lindung di daerah. Keempat, adanya kebijakan yang overlapping dan membingungkan pelaksana lapangan. Kelima, kurangnya apresiasi pemerintah kabupaten terhadap fungsi ekologis dari hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan mencegah intrusi air laut. Keenam, tidak mengacunya kebijakan yang lebih rendah kepada peraturan yang berkaitan erat yang berada diatasnya. Penelitian ini menyarankan perlunya meningkatkan kebijakan terutama dalam hal : (i) mewujudkan persamaan persepsi tentang fungsi hutan lindung antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung, dan (ii) kebijakan yang komprehensif, integrated, dan tidak overlapping.
DISTRIBUSI NILAI TAMBAH DALAM RANTAI NILAI KAYU SENGON (Paraserianthes falcataria) DARI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH, INDONESIA Parlinah, Nunung; Irawanti, Setiasih; Suka, Aneka Prawesti; Ginoga, Kirsfianti Linda
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2015.12.2.77-87

Abstract

Hutan rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kegiatan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari rantai nilai kayu sengon (Paraserianthes falcataria) dari Kabupaten Pati dan secara khusus mengidentifikasi para pelaku yang terlibat, distribusi nilai tambah dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani. Metode yang digunakan adalah analisis rantai nilai yang melibatkan 21 responden, terdiri dari responden individu dan kelompok. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa nilai tambah kayu sengon terdistribusi secara tidak merata antar pelaku. Petani yang memiliki akses langsung ke industri memperoleh finansial yang lebih baik dibandingkan petani yang menjual kayunya melalui pedagang perantara. Beberapa strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani yaitu meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani, membangun informasi pasar untuk membuka akses pasar dan menciptakan kemitraan antara petani atau kelompok tani dengan industri.