Articles

Found 6 Documents
Search

PERLINDUNGAN DAN PENGALIHAN ATAS HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Hak cipta) Takdir, Takdir
MUAMALAH Vol 5, No 2 (2015): Muamalah
Publisher : MUAMALAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Intellectual Property is very important for the creator's own interests, for it will be discussed in this paper about how the protection of Copyright and the transfer of the copyright. Method used in this paper is a qualitative method of collecting the data source library (Library Research). Under Article 12 of the Copyright Act that protected creation is creation in the fields of science, art, and literary works which include: books, computer programs, pamphlets, typographical arrangement arrangement (Lay Out), published works, and all the work write; Lectures, lectures, speeches, and other similar creatures with it; Props made for the purposes of education and science; Copyrighted songs or music with or without text; Drama, musical dramas, dance, choreography, puppetry, and pantomin; Fine art in all forms such as painting, drawing, sculpture, calligraphy, sculpture, sculpture, collage and art terapa; Architecture; map; Batik art; Photos pornography; Sinemato pornography; Translations, interpretations, adaptations, anthologies, databases, and other works from the transferor embodiment. In Article 3 of the Copyright Act, copyright may be transferred in whole or as passing: Inheritance; grant; probate; Agreement is limited. Other causes prescribed by Regulations This transfer of copyright must be in writing either by deed or without deed notary, so that this transfer should be based on an agreement
PERLINDUNGAN HAK- HAK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Takdir, Takdir
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 3 (2012): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protection of the rights of patients to protect patients and their rights of legal violations and abuse of rights. There been many laws that really protect patients rights explicitly and obviously, including: Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers, chapters 1, 4, 7, 19, 23, 45, dan 46, 47, 48, and 63. , Act No. 23 of 1992 on health, chapters 4, 5, 53, 54.55., government Regulation 26 of 1960 on oath of Physicians and still stout again. With the juridical basis over the protection of patients rights can be carried out strictly in order to become a major solution to integration and enforcement of patients rights in health care
ANALISIS YURIDIS PERUNDANG-UNDANGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN Takdir, Takdir
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Perundang-Undangan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin” rumusan masalah yang dibahas adalah:1. Bagaimana bentuk peraturan pelayanan kesehatan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga miskin dalam memperoleh hak pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Dalam metode penelitian digunakan tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidan atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Kesimpulan: Masih terdapat perlakuan yang diskriminatif antara warga negara yang mampu dengan warga negara yang miskin, yaitu adanya pembatasan fasilitas kesehatan kelas III yang disediakan khusus bagi warga miskin dengan pelayanan berdasarkan standar minimal pelayanan, begitu juga dengan pembatasan penggunan obat-obatan berdasarkan peraturan pemerintah daerah (Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2008). Alokasi beban anggaran pelayanan kesehatan yang tidak seimbang, dimana pemerintah provinsi hanya menanggung 40% dan pemerintah daerah menanggung 60% dana pelayanan kesehatan gratis.
PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT Takdir, Takdir
Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol 7, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/ahkam.v1i1.752

Abstract

Kesadaran hukum masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum melalui jalur peradilan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyak sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwa apabila mereka menyelesaikan masalah hukum melalui jalur pengadilan maka hal itu akan semakin sulit untuk dilakukan mengingat banyaknya biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan tersebut. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengapa budaya hukum masyarakat sudah mulai tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Dengan adanya penelitian ini diharapakan kedepannya pemerintah dapat mengambil cara terbaik dalam meningkatkan budaya kesadaran hukum masyarakat sehingga sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum, yang dihayati masyarakat bersangkutan. Kualitas budaya hukum menentukan kualitas penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum, harus dilakukan "pengorganisasian" secara terpadu, mengedepankan komitmen dan fakta integritas, moral yang tinggi antar lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, pengacara, hakim) serta menerapkan sistem hukum dengan melakukan rencana tindakan yang nyata. Upaya menumbuhkan budaya sadar hukum dalam masyarakat diantaranya melalui : Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada, termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas, perumusan kembali hukum yang berkeadilan, peningkatan penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum, pengikutsertaan rakyat dalam penegakan hukum, dimana dalam hal ini rakyat harus diposisikan sebagai subjek (neccessary condition), pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, penerapan konsep good governance.
Analisis Kinerja, Kualitas Data, dan Usability pada Penggunaan CAPI untuk Kegiatan Sensus/Survey Takdir, Takdir
Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik Vol 10 No 1 (2018): Journal of Statistical Application and Computational Statistics
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Statistika STIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34123/jurnalasks.v10i1.198

Abstract

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan pada Sensus/Survey yang sangat menentukan keberhasilan Sensus/Survey. Prosesnya yang memakan waktu lama akan mengakibatkan data yang disajikan tidak relevan dengan kondisi pada saat pelaksanaan. Dengan Computer-Assisted Personal Interview (CAPI), proses entri data dapat dilakukan pada saat proses interview berlangsung. Hal ini mempersingkat tahapan pengumpulan data hingga data tersedia pada sistem komputer dan siap untuk dianalisis. Pada penelitian ini, indikator-indikator penting penentu keberhasilan penerapan CAPI, yakni kinerja, kualitas data, dan usability diukur untuk melihat sejauh mana CAPI memberikan penyempurnaan pada pengumpulan data. Penelitian ini memberikan rekomendasi, baik dari segi konsep, maupun teknis, mengenai desain CAPI untuk kegiatan sensus/survey.
IMPLEMENTATION OF RELIGIUSITY AND LOCAL FUNCTION IN DEVELOPMENT OF OFFICE HUMAN RESOURCES MINISTRY OF RELIGION PALOPO CITY Jabani, Muzayyanah; Takdir, Takdir
Nurani Vol 20 No 1 (2020): Nurani
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v20i1.4817

Abstract

This study aims to determine whether the religiosity variable that focuses on the dimension of worship practices by discussing two aspects in it, namely obedience and rituals and local wisdom which consists of the culture of "sipakatau", "sipakalebbi" and "sipakainge" have an influence on human resource development, also researching about the practices of worship that have been carried out by employees of the Ministry of Religion Office of the City of Palopo and how the implementation of local wisdom is meant in the development of human resources. This research is descriptive quantitative research using data collection techniques by distributing questionnaires, interviews and literature. The analysis technique used with multiple linear regression analysis. The results of the study show that the form of religious activity as a form of religiosity that has been carried out in the office of the Ministry of Religion of Palopo City has 2 main things, namely relating to ritual and strictness as a form of the dimensions of religious practice. Both of these aspects, namely the ritual aspects and obedience aspects in general, have been carried out and carried out at the office of the Ministry of Religion in the city of Palopo. Keywords: religiosity, local wisdom, Human Resources Ministry