Isharyanto ,, Isharyanto
Unknown Affiliation

Published : 19 Documents
Articles

Found 19 Documents
Search

MODEL PERATURAN DAERAH TERKAIT PERIZINAN YANG RAMAH INVESTASI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi di Kota Surakarta) Sulistiyaningsih, Nur; ,, Isharyanto; Karjoko, Lego
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examines the model of Local Regulation related to investment-friendly and environmentally-friendly licensing in Surakarta City. This study includes the type of normative legal research using conceptual approach and statue approach. The authors used the primary legal material and secondary legal material obtained by the collection technique were analyzed using the deduction method. The conclusion of this research is that there are some Regional Regulations in Surakarta that impede investment and not environmentally friendly, namely: Local Regulation No. 9 of 2003 on Industrial Business License, Trading Business License and Warehouse Registration Letters (not investment friendly and not environmentally sound) And Regional Regulation No. 5 of 2012 on the Implementation of Advertising. Therefore, the authors offer the construction of an investment-friendly and environmentally-friendly Regional model with the following four indicators: openness for access and testing, local regulations related to regional development planning priorities, able to encourage economic activity, using integrative approach and have long-term perspective. Keywords: Local Regulation, Licensing, Investment, Environment AbstrakArtikel ini mengkaji tentang model Peraturan Daerah terkait perizinan yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan di Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan dianalisis menggunakan metode deduksi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini bahwa dari ada beberapa Peraturan Daerah di Surakarta yang menghambat investasi dan tidak berwawasan lingkungan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (tidak ramah investasi dan tidak berwawasan lingkungan) dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Oleh karena itu, penulis menawarkan konstruksi model Peraturan Daerah yang ramah investasi dan berwawasan lingkungan dengan 4 indikator sebagai berikut: keterbukaan untuk akses dan pengujian, Peraturan Daerah terkait dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, mampu mendorong aktifitas ekonomi, menggunakan pendekatan integratif dan memiliki perspektif jangka panjang.Kata kunci: Peraturan Daerah, Perizinan, Investasi, Lingkungan
POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Ennandrianita, Fine; ,, Isharyanto; Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper discusses the legal politics of mineral and coal mining, as well as the authority of the goverment in managing the natural resources of mineral and coal mining. Mineral and coal mining is a non-renewable natural resource, so for the sake of sustainability the governments role in management, coaching and supervision is needed. Major Changes occured since the enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment which regulates the distribution of goverment affairs. The existence of the Law makes the authority of the management of mineral and coal mining in the Regional Government of Regency or City to be abolished This research is a prescriptive legal research with a legal approach and a conceptual approach.This paper is a presciptive legal research with approach of law and conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this paper is literature study. The technique of analysis of legal materials used is the method of deduction. This paper concludes the existence of disharmonization between sectoral regulations and local government laws in 2014 and the legal consequences of the enactment of the Regional Government Law in the form of (i) institutional change, (ii) personnel handover, funding, facilities and infrastructure, (P3D), (iii) amendment of laws and regulations.Keywords: legal politics, mineral and coal mining, patient, enactment of law No. 23 of 2014 on Regional Goverment AbstrakTulisan ini membahas politik hukum pertambangan mineral dan batubara serta kewenangan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga demi keberlangsungan diperlukan peran pemerintah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. Keberadaan Undang-Undang tersebut membuat kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi hapus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Hasil tulisan ini menyimpulkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundangan sektoral dengan UU Pemda 2014 dan adanya konsekuensi hukum terhadap pemberlakuan UU Pemda berupa (i) perubahan kelembagaan; (ii) serah terima personil, pendanaan , sarana dan prasarana, dan dokumen (P3D); (iii) perubahan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: politik hukum, pertambangan mineral dan batubara, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
MODEL KAPASITAS BIROKRASI UNTUK PENGEMBANGAN INTEGRITAS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEDAULATAN DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL ,, Isharyanto; ,, Suranto; ,, Jatmiko Anom Husodo; ,, Adriana G. Firdaussy; ,, Andina Elok Puri Maharani
YUSTISIA No 94 (2016)
Publisher : YUSTISIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractPerkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) coordinate with the users of irrigation water for other purposes through irrigation area coordination forum. Institutional financing irrigation management by irrigation farmers secaa a whole is still very limited ability to provision of funds operation and maintenance of irrigation networks when compared with the needs of maintenance of irrigation networks managed. The results showed that this indicator is quite good, although not all of them are active in every activity P3A. Some farmers feel that once a member but do not know the activities that will be implemented so that the benefits are still lacking at the farm level.Considering the amount of irrigation service charges under the authority of the local government, in this case the local government bureaucracy, we need a model of partnership with farmers. The main elements are dominant in this model is the behavior of (i) the farming community, (ii) participation of irrigation management, (iii) the physical condition of the irrigation network, (iv) of irrigation water services, and (vi) the management of irrigation networks.Keywords: farmer, water, irrigation, food.AbstrakPerkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melakukan koordinasi dengan para pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi. Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh kelembagaan petani irigasi secaa keseluruhan masih sangat terbatas kemampuan penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi bila dibandingkan dengan kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik walaupun belum semuanya aktif dalam setiap kegiatan P3A. Sebagian petani merasa bahwa pernah menjadi anggota tetapi tidak tahu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga manfaatnya masih kurang di tingkatpetani. Dengan memperhatikan besaran tuntutan pelayanan irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dalam hal ini birokrasi pemerintahan daerah, maka diperlukan model kemitraan dengan petani. Unsur-unsur utama yang dominan dalam model ini adalah perilaku (i) masyarakat petani, (ii) partisipasi pengelolaan irigasi, (iii) kondisi fisik jaringan irigasi, (iv) pelayanan air irigasi, dan (vi) pengelolaan jaringan irigasi.Kata Kunci: petani, air, irigasi, pangan.
POLITIK HUKUM FASILITAS KEIMIGRASIAN BAGI TENAGA KERJA ASING DENGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Agesa, Meiliana Wanda; Karjoko, Lego; ,, Isharyanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study examines the legal politics of immigration facilities for foreign workers with Indonesian labor law. The Politics of Immigration Law should be based on a Selective Policy that benefits the Indonesian economy. There is still a conflict of norm between immigration regulations and labor regulations. This research is a prescriptive legal research with the approach of law and conceptual approach. Technique of collecting legal material of literature study and technique of analysis of law material of deduction method. This study concludes that there is disharmonization between the rules of immigration law and the labor law regulation concerning the use of foreign workers in Indonesia where, which is more inclined to provide convenience for foreign workers. This study recommends that the government make changes to the regulations on the use of foreign workers so as to create harmonization between the rules of immigration law and labor law.Keywords: legal Politic,  immigration,  foreign worker and manpower AbstrakPenelitian ini mengkaji politik hukum fasilitas keimigrasian bagi tenaga kerja asing dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Politik Hukum Keimigrasian harus berdasarkan kebijakan selektif (Selective Policy) yang memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Masih adanya conflict of norm antara peraturan keimigrasian dengan peraturan ketenagakerjaan.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan teknik analisis bahan hukum metode deduksi. Penelitian ini menyimpulkan, adanya disharmonisasi antara peraturan hukum keimigrasian dengan peraturan hukum ketenagakerjaan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dimana, yang lebih condong memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing. Penelitian ini  merekomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing sehingga tercipta harmonisasi antara peraturan hukum keimigrasian dengan hukum ketenagakerjaan.Kata Kunci : Politik Hukum,  Keimigrasian, tenaga kerja asing dan ketenagakerjaan.
EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Nugroho, Reza Amin; ,, Isharyanto; ,, Hartriwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini mengkaji penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif atau doktrinal  yang didukung  data sekunder  berupa  laporan dan  bahan  pustaka.  Jenis data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi  pustaka.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, evaluasi adminsitratif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berjalan efektif, terlihat dari capaian penduduk  wajib  KTP  Elektronik  yang  telah  melakukan  perekaman  data  sebanyak 96 Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanKata Kunci : KTP Elektronik, Dokumen Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Kependudukan, Penduduk
IMPLEMENTASI UPAH MINIMUM KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PEKERJA/BURUH PADA USAHA KONVEKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rachmawati, Lucia; ,, Isharyanto; Winarno, Djoko Wahju
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWages are the rights of laborers/workers received in return from the employer or employers for a job and/or services that have been or will be implemented. Minimum standards are used by employers to provide wages to laborers/workers are minimum wage. This article  aim to know Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement.  This research is a socilogical/empirical legal that is eksplanatif (explain).  Research locations are some convections in Teras and sorounding in  Boyolali Regancy, and The office for cooperatives and labor Boyolali Regancy. Based on this research obtained the results of that Implementation of Minimum Wages Boyolali Regency to laborers/workers on the Convection Based on the Law Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 about Employement not run optimally.Key words: Minimum Wage; Laborers/Workers; Employement Inspection, WelfareAbstrakUpah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Standar minimum yang digunakan pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh adalah upah minimum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/penelitiam hukum empiris yang bersifat eksplanatif (menerangkan). Lokasi penelitian adalah beberapa usaha konveksi di Teras dan sekitarnya di Kabupaten Boyolali, dan Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Upah Minimum Kabupaten Boyolali Terhadap Pekerja/Buruh Pada Usaha Konveksi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal.Kata kunci: Upah Minimum; Pekerja/Buruh; Pengawasan Ketenagakerjaan, Kesejahteraan
PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN irawan, Bambang; ,, Isharyanto; ,, Hartriwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pemajuan  hak  atas  kesehatan  reproduksi  bagi perempuan narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragen.Narapidana adalah  seorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang sedang menjalani proses pidananya, walaupun telah melakukan suatu pelanggaran hukum narapidana juga mempunyai suatu hak asasi yang harus di lindungi oleh pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan hak  terhadap Narapidanaperempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragenbelum terlaksana  dengan  baik dan optimal. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari satu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.Perempuan di lembaga pemasyarakatan mempunyai resiko lebih besar di banding laki-laki untuk terkena penyakit organ reproduksi.Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis  empiris,Penelitian ini  bersifat  deskriptif analisis yaitu penelitian yang  mendeskripsikan  suatu data kemudian menganalisa data yang di kumpulkan berdasarkan penemuan yang ada di lapangan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terpenuhi akan hak kesehatan reproduksi nya,terdapat faktor penghambat terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, antara lain: Anggaran belum memadai, SDM:kekurangan tenaga kesehatan missal nya dokter khusus kandungan ataupun bidan, belum ada ahli gizi dalam menentukan angka standar gizi, belum ada nya juru masak yang ahli di bidang memasak makanan, Sarana: fasilitas gedung yang belum layak untuk perempuan, ibu hamil dan menyusui.Pemajuan hak atas kesehatan reproduksi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragenbelum terpenuhi dan masi mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kesehatan reproduksi, perempuan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN LUAS TANAH SEBAGAI DATA YURIDIS DIBANDINGKAN KEADAAN FAKTUAL Rufaida, Rally Tria; ,, Isharyanto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to explain the factors that cause difference between juridical data and physical data/actual data in Land Title Certificate, and appropriate legal protection. This is empirical research and qualitative approach with descriptive explanatory technique. Research location at Pertanahan of Surakarta City`s office and Pertanahan of Karanganyar District`s office. Based on the research, Land Title Certificate difference between legal data and physical data/actual data is because physical data validity of Land Title Certificate publication affect in 4 factors, which are: status and legal base to know and ascertain on what base the Land acquired, The authority identity or known by subject assurance, Location and object volume of the land or object assurance that manifested in the form of measurement letter or situation/location drawing  to ascertain location of the land and its boundaries, and Publication procedure, which influenced by the performance of related human resources. The legal protection to Land Title Certificate owner that containing difference between legal data and physical data are: if it is assumed due to error or negligence of the land registration officer, then the authority may take legal liability, criminal law, and state adminictrative law, and if it is assumed due to administrative flaw, then certificate cancellation can be submitted. Keywords: Certificate; Legal Protection; Physical Data;Legal DataAbstrakArtikel ini bermaksud menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan antara data yuridis dengan data fisik serta konstruksi perlindungan hukum yang sesuai. Artikel ini merupakan artikel empiris dan pendekatan bersifat kualitatif dengan teknik pemaparan bersifat deskriptif. Lokasi artikel di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan artikel yang dilakukan, diketahui bahwa terjadinya sertifikat hak atas tanah yang berbeda antara data fisik dan data yuridis disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi validitas data fisik untuk penerbitan sertifikat tanah dan mempengaruhi 4 (empat) hal, yaitu: status dan dasar hukum untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh, Identitas pemegang hak atau yang dikenal dengan kepastian subyek, Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau letak tanah,dan Prosedur penerbitan, yang terutama dipengaruhi oleh kinerja aparatur sumber daya manusia terkait. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan data fisik dan data yuridis, meliputi jika diasumsikan karena kesalahan maupun kelalaian petugas pendaftaran tanah, maka pemegang hak dapat melakukan tanggung gugat secara hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara, serta jika diasumsikan karena adanya cacat administratif, maka dapat diajukan pembatalan sertifikat.Kata Kunci: Sertifikat; Perlindungan Hukum; Data Fisik; Data Yuridis
PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DALAM KEADAAN HAMIL (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta) Kresnadari, Aggreini; ,, Isharyanto; ,, Supanto
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examines the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman  prisoners in a state of pregnancy (case study of women’s class IIB Yogyakarta). This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the pimary legal materials,secondary, and tertiary. The results of this study indicate that every pregnant female prisoners is fulfilled her right to obtain health service in class  IIB Yogyakarta of Goverment regulation number 32 year 1999 due to the existence of monitoring and evaluation by head of womens’s prisoners class IIB Yogyakarta in order to minimize any barriers that occur in the implementation of the fulfillment of the right to health services for woman who are pregnant.Keywords : implementation of the fulfillment of rights; female prisoners; health servicesAbstrakArtikel ini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan narapidana dalam keadaan hamil (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka ( studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Karena adanya monitoring dan evaluasi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga dapat meminimalisir segala hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi perempuan yang sedang hamil.Kata kunci : pelaksanaan pemenuhan hak; narapidana perempuan; pelayanan kesehatan
KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKANE-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR) ,, Haryono; ,, Isharyanto; Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On  Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena input  data  Pegawai  Negeri  Sipil  masih  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat   dengan format   yang tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian.Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar