Articles

Found 17 Documents
Search

Pengetahuan Remaja Putri Tentang Gangguan Menstruasi Khayati, Fitriana Noor; Pujiastuti, Endah
Jurnal Kebidanan Midwiferia Vol 2, No 2 (2016): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/mid.v2i2.868

Abstract

Menstruation disorders can decrease physical activity of teenager. The most common menstrual disorders occur at the beginning and end of the reproductive period is under the age of 19 and over the age of 39 years. Menstruation disorders need to know where the adolescent reproductive organs is very important in the development of subsequent health. Menstruation disorders experienced by adolescents mostly dysmenorrhoea. It was a descriptive research using simple random sampling. The sample in this study was 30 respondents from SMK 3 Muhammadiyah Klaten. Most of the respondents had menstruation abnormalities were 21 students (70%), the majority of respondents average experience menarche at age 14 as many as 10 students (33.3%) and most knowledge of young girls about menstruation disorders was good as many as 25 students (83.3%). 
Perbandingan Masalah Psikososial pada Remaja Obes dan Gizi Normal Menggunakan Pediatric Symptom Checklist (PSC)-17 Pujiastuti, Endah; Fadlyana, Eddy; Garna, Herry
Sari Pediatri Vol 15, No 4 (2013)
Publisher : Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia (BP-IDAI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14238/sp15.4.2013.201-6

Abstract

Latar belakang. Obesitas pada anak merupakan faktor penting karena cenderung meningkat dan dapat berpotensi sebagai penyebab berbagai konsekuensi medis serta masalah psikososial. Remaja obes cenderung mengalami rasa rendah diri, penghargaan diri yang buruk, depresi, mengalami kesulitan di sekolah, dan kesulitan belajar dibandingkan dengan remaja dengan status gizi normal.Tujuan. Mengetahui perbandingan masalah psikososial antara remaja obes dan remaja status gizi normal dengan menggunakan kuesioner pediatric symptom checklist (PSC)-17, suatu kuesioner yang telah tervalidasi untuk mendeteksi masalah psikososial pada anak.Metode. Rancangan analitik dengan metode potong silang, dilakukan pada bulan Mei–l Juli 2011 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandung. Subjek penelitian adalah siswa usia 12–16 tahun yang dipilih secara berurutan (consecutive sampling), terdiri atas 31 remaja obes dan gizi normal. Indeks massa tubuh didapat dari pengukuran tinggi badan dan berat badan, kemudian dikelompokkan menjadi status gizi obes (>+3SD) dan gizi normal (-2 sampai +2 SD). Subjek mengisi kuesioner PSC-17 yang berisi beberapa pertanyaan mengenai variabel masalah psikososial, yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan masalah perhatian. Uji statistik dengan chi-square test untuk perbandingan kedua kelompok.Hasil. Terdapat 15/31 remaja obes dan 5/31 remaja gizi normal mengalami masalah psikososial (p=0,007). Analisis aspek masalah psikososial kuesioner PSC memperlihatkan perbedaan bermakna mengenai masalah internalisasi antara kedua kelompok (p=0,007).Kesimpulan. Masalah psikososial kelompok remaja obes lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok remaja gizi normal.
LEGAL POLITICS OF EMPLOYMENT IN TERM OF PART OF TASK HANDOVER TO OTHER COMPANIES IN INDONESIA Pujiastuti, Endah
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7445.622 KB)

Abstract

The handover of part task to other companies is currently being practiced by the company in the context to efficiency and effectiveness. In the midst of the controversy of the practice in handover of part task to other companies, the government still does not remove the regulations that have been issued. Based on observation, the regulation of the handover of part task to another company has been very dinamic in five years last. The movement of this regulation is more directed at efforts to improve its implementation, especially for legal protection. These conditions are very different compared to previous years that seemed untouched. This paper discusses the legal politics of the labor, which focuses on the field of study of the handover of parttask to other companies in Indonesia. Keywords: task, company, handover, legal politics.
PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA : STUDI KOMPARATIF ATAS UNDANG–UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN Yulistyowati, Efi; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.961 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i2.580

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dapat di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan amandemen 4 (empat) kali, yang dilakukan oleh pemerintah, untuk kesempurnaan, maka penelitian ini disajikan secara komparatif, baik sebelum dan sesudah amandemen. Metodelogi penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data terdiri data sekunder, metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, Metode analisis data yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menerapkan konsep Trias Politica Montesquieu, namun penerapannya tidak obsolut. Hasil dari studi komparatif dapat diketahui bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan Konsultatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan sesudah amandemen ternyata juga tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif (BPK).
KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELIMPAHAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG Yulistyowati, Efi; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 18, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : Jurnal Dinamika Sosial Budaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.393 KB) | DOI: 10.26623/jdsb.v18i1.558

Abstract

Pungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dengan PP No. 97 Th. 2012 ditetapkan sebagai retribusi, yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pelimpahan pemungutan retribusi tersebut terdapat kendala, oleh karena itu penelitian ini akan membahas kendala tersebut, khususnya di Kota Semarang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesisifikasi penelitiannya diskriptif analitis, metode pengumpulan datanya studi lapangan, studi pustaka dan studi dokumentasi, dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :Jangka waktu peralihan pelimpahan kewenangan terlalu singkat, sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum, walaupun Pemerintah Kota Semarang sudah berusaha dengan cara tidak membuat peraturan daerah baru tetapi hanya merubah peraturan yang sudah.Dalam pembuatan perda tersebut dianggap kurang melibatkan kelompok kepentingan, meskipun wakil kelompok telah dilibatkan.Peserta dalam pembahasan pembuatan perda tidak dapat memberikan masukan secara maksimal, karena bahan baru dibagikan kepada peserta pada saat peserta menandatangani daftar hadir.Peraturan yang sudah dibuat dianggap kurang disosialisasikan kepada kelompok kepentingan terkait.Kurang ada keterbukaan informasi penggunaan hasil pemungutan retribusi perpanjangan IMTA.
KAJIAN NORMATIF MENGENAI PENGGUNAAN DISCRECIONARY POWER BAGI PEJABAT PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v19i2.991

Abstract

Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
Konsep Penanaman Modal Sebagai Upaya Mestimulasi Peningkatan Perekonomian Indonesia Abib, Agus Saiful; Pujiastuti, Endah; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.997

Abstract

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena membutuhkan support penuh dari penanam modal khususnya penanam modal asing. Penelitian ini akan mengakaji mengenai perkembangan penanaman modal dari era orde lama, orde baru dan orde revormasi serta kendala atau hambatan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan penanaman modal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari azas-azas hukum yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Perkembangan penanaman modal era orde lama belum ada perkembangan, sedangkan era orde pencapaian terbaik PMA 1997 dengan 33.788.8 miliar US$ dan PMDN Rp. 119,877,2 triliun. Orde reformasi pencapaian terbaik PMA 2015 dengan mencatatkan 29,275.9 miliar US$ dan PMDN 2016 sebanyak Rp. 216,230 triliun triliun. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam penanaman modal datang dari internal maupun eksternal. Solusi penanaman dengan kepastian hukum, penyediaan lahan, keamanan dan stabilitas politik, tenaga kerja, perijinan yang cepat, infrastruktur memadai, tersedianya pasar marketImplementation of development requires enormous costs, and therefore require the full support of investors, especially foreign investors. This study will mengakaji about the development of the investments of the era of the old order, the new order and the order revormasi well as obstacles or barriers and the solutions given in increasing investments in Indonesia. The method used is a normative juridical by studying the principles of the law derived from the materials library. The development capital investment era of the old order has been no progress, while the order era PMA 1997 with the best achievement 33.788.8 billion US $ and foreign Rp. 119,877,2 trillion. Order of the best achievements of reform PMA 2015 with a record 29,275.9 billion US $ and foreign, in 2016 as much as Rp. 216.230 trillion trillion. Constraints faced by Indonesia in capital investment comes from both internal and external. Solution planting with legal certainty, the provision of land, security and political stability, labor, permits rapid, adequate infrastructure, market availability market
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.998

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.
KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Aryaputra, Muhammad Iftar; Triasih, Dharu; Pujiastuti, Endah; Panggabean, Ester Romauli; Dewi, Reny Puspita
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i2.1018

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban.  Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji.  Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundnag-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sisitem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.Children who are dealing with the law are divided into three categories, children in conflict with the law, children of victim, and children of witness. So far, more attention has been paid to children in conflict with the law and children of victims. The position of children of witness is less to be studied. This study is intended to examine more deeply the position of witnesses in the juvenile criminal justice system. The problem raised in this study is related to the arrangement of children of witnesses in positive law and the form of protection of witness children in the criminal justice system of children. This research is included in normative legal research. Thus, the data source used is secondary data, especially those derived from primary legal materials in the form of related regulations. From the data obtained, then it will be analyzed qualitatively, so that it will produce a descriptive analytical study. Based on the results of the study, it was found that the law that regulates the most complete set of witness children in the criminal justice system is Law No. 11 of 2012. Arrangements regarding witness children tend not to be systematic in a law. Provisions regarding witness children are spread in various legislative provisions such as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Child Protection Act, Child Criminal Justice System Law, and Witness and Victim Protection Act. Unfortunately, it has not been regulated about the guarantee of safety for witness children and mental recovery for witness children.
Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Discrecionary Power Bagi Pejabat Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Mulyani, Tri; Nuswanto, A Heru; Pujiastuti, Endah
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.067 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i1.1023

Abstract

Setiap negara hukum menuntut agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas yaitu ketentuan undang-undang, termasuk juga Indonesia. Namun dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan agar dapat memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik serta mengusahakan kesejahteraan, di samping memberikan jaminan dan perlindungan bagi warga negara, maka tidak bisa hanya berpegang pada asas legalitas, karena semakin hari, perkembangan tuntutan pelayanan publik semakin kompleks dan beragam. Permasalahan demi permasalahan muncul dimasyarakat, dan pada kondisi seperti inilah muncul prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu pemerintah diberikan kewenangan bebas melakukan tindakan/perbuatan tanpa harus terikat undang-undang yaitu discresionary power. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam tentang pentingnya penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, spesifikasinya diskriptif analitis, pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan akan dilakukan analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya penggunaan discresionary power bagi pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur), agar di samping pemerintah dapat melindungi dan menjamin kepastian hukum warga negara, pemerintah juga dapat memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi warga negara.Each legal state requires that in the administration of the government should be based on the legality principle of the provisions of the law, including Indonesia. However, in terms of carrying out the duties and obligations of government administration in order to provide and maintain the quality of public services and prosperity, in addition to providing guarantees and protection for citizens, it can not just stick to the principle of legality, because the day, the increasingly complex demands of public services and diverse. Problems after problems arise in the community, and in such conditions the principle that the government should not refuse to provide services to the public on the grounds there is no legislation that regulate it or not / no legislation on which the authority to do legal action . Therefore the government is given free authority to perform actions / deeds without having to be bound by legislation that is discretion. So in this study will be studied more deeply about the importance of the use of discretion for government officials in the administration. The research method used is normative juridical research type, with approach of legislation and concepts, analytical descriptive specification, data collection with literature study and will be analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the importance of discretionary power for government officials in the administration is an alternative to fill the shortcomings and weaknesses in the application of legality principle (wetmatigheid van bestuur), so that in addition to the government can protect and ensure legal certainty of citizens, the government can also provide public services and welfare for citizens.