Articles

TINJAUAN YURIDS TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERSEROAN TERBATAS Budiman, Achmad; Prananingtyas, Paramita; Maharani Sukma, Novira
NOTARIUS Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.848 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29158

Abstract

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM P2P LENDING PADA PT PASAR DANA PINJAMAN Aufa, Muhammad Mizan; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.097 KB)

Abstract

Kegiatan pinjam-meminjam uang (yang selanjutnya disebut kredit) telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan inovasi-inovasi di berbagai bidang salah satunya dengan munculnya pemberian kredit berbasis teknologi informasi yaitu menggunakan sistem bernama Peer to Peer Lending (P2P Lending). Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas yang berwenang menerbitkan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. PT Pasar Dana Pinjaman merupakan salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut dengan platform yang bernama Danamas. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit dengan sistem P2P Lending oleh PT Pasar Dana Pinjaman dengan aturan yang berlaku dan perlindungan hukum yang didapatkan para pihak yang terlibat serta bagaimana penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam pelaksaaan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh PT Pasar Dana Pinjaman telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perlindungan bagi para pihak yang terlibat telah diperhatikan dengan cukup baik oleh OJK dan aturan yang berlaku. Rancangan pengaturan mengenai tentang kontrak pinjam meminjam yang akan mengatur perjanjian yang dibuat oleh Penyelenggara serta pengaturan mengenai penjaminan pinjaman dapat menambah kuatnya perlindungan bagi para pihak yang terlibat.
ANALISIS MEKANISME REGULATORY SANDBOX DALAM PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA Saragih, Priscilla D Z; Prananingtyas, Paramita; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.255 KB)

Abstract

Kehadiran teknologi dalam industri keuangan yang begitu cepat mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi atau Financial Technology (Fintech) dengan berbagai inovasi terbaru. Fintech tidak terhindar dari resiko-resiko makro yang berpengaruh terhadap kondisi stabilitas moneter Indonesia dan masyarakat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusung mekanisme Regulatory Sandbox melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Penerapan Regulatory Sandbox oleh dua instansi inilah yang menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian mekanisme kedua instansi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah mekanisme Regulatory Sandbox dan Pemanfaatannya terhadap pengawasan Fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Hasil penelitian ini adalah mengetahui bahwa BI dan OJK menetapkan penyelenggara Fintech untuk diuji produk, teknologi, dan model bisnisnya. Hasil uji akan digunakan untuk membuat atau menyesuaikan peraturan yang diperlukan. Pemanfaatan RegulatorySandbox juga memberikan perlindungan terhadap konsumen sebelum inovasi Fintech beredar luas di masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012) Amalia, Putri; Prananingtyas, Paramita; Budiharto, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.005 KB)

Abstract

Pemberian izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwasannya Perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung berarti tidak memiliki perlindungan hak ekslusif yang diberikan oleh Negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan tidak berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah asalkan perjanjian yang dibuat tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian lisensi. KUHPerdata mengenal 4 unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah). Saran yang diberikan adalah Perjanjian lisensi yang telah dibuat harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri memalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Perjanjian lisensi yang dibuat harus melibatkan akta Notaris. 
ANALISA YURIDIS PENGAWASAN KPPU ATAS TINDAKAN MERGER YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Putri, Preeti Kartika; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.621 KB)

Abstract

Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam persaingan usaha, karena merger dapat memperbesar penguasaan pangsa pasar. Merger marak dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Tindakan merger perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan di Indonesia memperoleh pengawasan dari segi hukum persaingan usaha melalui KPPU. Merger perusahaan pertambangan yang tidak dikendalikan dapat memunculkan potensi monopoli dalam pasar bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan tentang merger bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan pengawasan KPPU atas tindakan merger tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang – undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan merger tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha. Tidak ada pengaturan mengenai merger dalam hukum pertambangan Indonesia. Pengawasan terhadap merger perusahaan pertambangan oleh KPPU dapat dilakukan secara preventif sebelum merger (konsultasi) maupun secara represif setelah merger (pemberitahuan) untuk mencari indikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ruang lingkup pengawasan KPPU juga meliputi kepatuhan perusahaan pertambangan dalam hal pemberitahuan merger. Pelanggaran terhadap ketentuan merger akan diperiksa oleh KPPU untuk selanjutnya diberi hukuman apabila terbukti melakukan pelanggaran.
IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH Niswa, Erin; ALW, lita Tyesta; Prananingtyas, Paramita
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.925 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26969

Abstract

PEMANFAATAN DOKUMEN ZONA NILAI TANAH (ZNT) SEBAGAI DASAR PEMUNGUTAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Maimanah, Zahra Amalia; Ispriyarso, Budi; Prananingtyas, Paramita
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.394 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26974

Abstract

REALIZING THE LEGAL CERTAINTY OF CALCULATING FINES BUSINESS COMPETITION LAW Disemadi, Hari Sutra; Roisah, Kholis; Prananingtyas, Paramita
Tadulako Law Review Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) by the Business Competition Law (Law Number 5 Year 1999) has been given the authority to impose sanctions in the form of administrative measures, namely the imposition of administrative fines. The amount is very clearly regulated in the Business Competition Law, which is the lower limit and the upper limit. In fact, prior to the implementation of guidelines for calculating fines, many KPPU?s decisions deviated from the amount of sanctions that have been regulated in the Business Competition Law. Therefore, that will raise questions about the quality of the KPPU?s decision. Even worse, if the public or business actors no longer trust KPPU, because KPPU acts unfairly against other business actors. Not fair, by looking at the disparity in determining the amount of fines imposed. To minimize the foregoing, the issuance of guidelines for calculating fines is expected to overcome the disparity problem in imposing fines on the Reported Party. The issuance of this guideline does not in fact intend to limit the space and independence of the KPPU but will instead assist the KPPU?s tasks.
AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 Putri Islami, Nabilla; Prananingtyas, Paramita; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 13, No 1 (2020): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.998 KB) | DOI: 10.14710/nts.v13i1.29168

Abstract

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI KOTA SEMARANG Indrati, Dewanti Nur; Saptono, Hendro; Prananingtyas, Paramita
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.766 KB)

Abstract

Perkembangan moda transportasi laut membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tidak dapat dipungkiri semakin meningkatnya perkembangan transportasi laut terdapat pula risiko laut yang mengintai. Asuransi laut merupakan upaya untuk melimpahkan suatu risiko dari tertanggung kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi PT Asuransi Jasindo (Persero) dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut di Kota Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan survey lapangan di PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT Asuransi Jasindo (Persero) Kantor Perwakilan Kota Semarang dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang melalui laut berjalan dengan sangat baik. Hambatan internal yang timbul berkaitan erat dengan tidak terpenuhinya dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam polis, dan pengajuan klaim melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kesulitan memperoleh dokumen lengkap dari tertanggung saat penutupan asuransi dan ketidaksesuaian syarat dan kondisi dari broker.