Siti Malikhatun Badriyah, Siti Malikhatun
Unknown Affiliation

Published : 14 Documents
Articles

Found 14 Documents
Search

Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku Prasnowo, Aryo Dwi; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.871 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05

Abstract

Businessman are required to increase the efficiency of transaction time in serving consumers, therefore a practical agreement is made and the contents have been determined by one party so that the other party does not have the opportunity to negotiate and is in the position of "take it or leave it". The standard agreement does not reflect the principle of the balance of the parties to the contract. The method used in this study is normative juridical, which refers to legal norms contained in the legislation, court decisions, using data in the form of qualitative data and using a descriptive analytical approach. In the event of an imbalance during the formation or arrangement of an agreement, the contents of the agreement or implementation of the agreement, the principle of balance is present by offering a general responsibility for the application of a variety of norms as well as assessing and determining whether there is a fair agreement. To create a balance of rights and obligations of the parties in this case, an agreement needs to contain the principle of balance, fairness and fairness which is a guideline as well as a sign in regulating and forming agreements that will be made so that eventually it will become an agreement that applies to the parties.
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPIHAK KETIGA (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang) Zahradinda, Agnia; Badriyah, Siti Malikhatun; Suharto, R.
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.203 KB)

Abstract

Keberadaan kredit bermasalah merupakan persoalan serius yang selalu ada dalam kegiatan pinjam meminjam. Koperasi dengan itikad baik telah membantu debitur untuk mempertahankan usahanya dan antara debitur dengan kreditur sepakat mengikat perjanjian kredit yang sah akan tetapi ada salah satu pihak yang wanprestasi, ketika debitur wanprestasi debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dan demi memenuhi kelangsungan hidupnya debitur dengan itikad buruk menggadaikan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi objek  jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, koperasi melalui pelelangan umum secara parate eksekusi dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang berada dipihak ketiga.Kreditur sebagai penerima fidusia harus mendapatkan perlidungan yang jelas dari penegak hukum serta peraturan-peraturan yang terkait dan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul:  “Perlindungan Hukum Kreditur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)”
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PEMEGANG MEDIUM TERM NOTES (MTN) (Kasus PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan) Saragih, Elvandi Christian; Budiharto, Budiharto; Badriyah, Siti Malikhatun
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.017 KB)

Abstract

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) ialah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang diputus Pailit karena ketidakmampuannya melakukan kewajiban untuk membayar utang terhadap para kreditornya tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Sebelum diputus pailit, PT. SNP pernah menerbitkan surat utang jangka menengah atau sering disebut dengan Medium Term Notes (MTN) untuk memenuhi kebutuhan modalnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan pailit PT. SNP tersebut terhadap para pemegang MTN, dan bagaimana proses pembayaran piutang terhadap pemegang MTN setelah PT. SNP tersebut diputus pailit oleh pengadilan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan pailit PT. SNP terhadap pemegang MTN yaitu berkedudukan sebagai kreditor separatis dalam pelunasan piutang karena ia memiliki jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Penyelesaian pembayaran piutang terhadap pemegang MTN PT. SNP setelah putusan pailit yaitu melalui proses rapat kreditur pertama dan verifikasi piutang lalu setelah berakhir masa penangguhan 90 hari maka ia memiliki waktu 2 bulan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ia miliki demi melunasi piutangnya. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN PAKET BARANG DOMESTIK ATAS TINDAKAN KONSUMEN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) YOGYAKARTA) Yudikindra, Widyananda; Badriyah, Siti Malikhatun
LAW REFORM Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.634 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i1.15840

Abstract

Sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Sementara pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Selain itu PT. Pos Indonesia (Persero) juga tidak dapat dituntut dari segala kerugian yang diderita konsumen. Sementara secara yuridis, adanya ketentuan UU No.8 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu masih diperlukan penataan kembali upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum yang diatur UU No. 8 Tahun 1999 sehingga diharapkan lebih terwujud upaya perlindungan hukum secara preventif yang efektif untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.
IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati; Badriyah, Siti Malikhatun; Wisnaeni, Fifiana
NOTARIUS Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.72 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26904

Abstract

PROBLEMATIKA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT Badriyah, Siti Malikhatun
Masalah-Masalah Hukum Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (877.926 KB) | DOI: 10.14710/mmh.45.3.2016.173-180

Abstract

Dalam perjanjian kredit yang berkembang di masyarakat, Hak Tanggungan menjadi suatu kebutuhan penting untuk menjamin dilaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian.. Problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat dan bagaimana pelaksanaan hak tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan Hak Tanggungan dengan objek tanah yang belum bersertipikat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan  terdapat kesenjangan antara peraturan mengenai pembebanan hak tanggungan dengan objek hak atas tanah yang belum bersertipikat dengan pelaksanaan di lapangan.  Dengan demikian maksud diberikannya kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit sebagaimana ditentukan oleh UUHT menjadi tidak terwujud.
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE Mahmudah, Siti; Badriyah, Siti Malikhatun; Turisno, Bambang Eko; Soemarmi, Amiek
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.081 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.393-401

Abstract

Pemanfaatan hutan mangrove merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang, yang memerlukan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan metode penulisan yuridis normatif, spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder, analisis kualitatif. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove melalui metode persuasif, edukatif, dan fasilitatif yang terdapat dalam kemitraan usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilaksanakan dengan PP No 17 Tahun 2013 dimana dapat dilaksanakan dengan berbagai pola kemitraan. Pola-pola kemitraan tersebut dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pengelola hutan mangrove, pemilihan pola kemitraan yang akan digunakan  disesuaikan dengan  kebutuhan masyarakat setempat.
JUSTICE A YEARNING IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONTRACT IN THE SOCIETY Badriyah, Siti Malikhatun
Diponegoro Law Review Vol 2, No 1 (2017): Diponegoro Law Review April 2017
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dilrev.2.1.2017.154-167

Abstract

The contract is very important in the life of society in the activities of economy, especially since the Foundation in various business activities. The contract is based on the agreement that creates a legal relationship between debtor and creditor. On the other hand often arise out of various problems in the contract, especially concerning the imbalance of legal relationship between the parties. The existence of an imbalance that ultimately gives rise to injustice. Even to this day still be a yearning for Justice, has not realized in various implementation contract in Indonesia
LEASING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN KAPAL BAGI NELAYAN KECIL DI KOTA PEKALONGAN Badriyah, Siti Malikhatun; Mahmudah, Siti; Soemarmi, Amiek
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.003 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.2.2019.204-214

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap. Meskipun demikian eksplorasi sumber daya laut belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap yang besar adalah Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan mengungkap latar belakang dan implementasi leasing sebagai alternatif pembiayaan kapal bagi nelayan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methode yang memadukan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif  dengan pendekatan legal pluralism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor primer yang menjadi andalan dalam perkembangan perekonomian Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kapal merupakan modal  utama dalam kegiatan operasional nelayan. Namun demikian masih banyak nelayan terutama nelayan kecil di Kota Pekalongan yang tidak memiliki kapal sendiri karena ketiadaan modal. Leasing sebagai pembiayaan dalam pengadaan modal dapat menjadi alternatif  pengadaan kapal bagi nelayan kecil
THE POSITION OF THE GUARANTOR IN RECONCILIATION ON THE BANKRUPTCY ACT ACCORDING TO THE LAW OF BANKRUPTCY IN INDONESIA Mahmudah, Siti; Badriyah, Siti Malikhatun; Rahmanda, Bagus
Diponegoro Law Review Vol 3, No 2 (2018): Diponegoro Law Review October 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.754 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.3.2.2018.243-256

Abstract

The existence of the guarantor in the world of business is widely known and required in the business world. Guarantor is stipulated in the agreement of guarantor which states that the Guarantor will pay the debt of debtor to its creditor if the debtor do not pay. The debt fulfillment of debtor to creditor  can be done through the Bankruptcy Act which ended with reconciliation. The purpose of this research is to examine the position of the Guarantor in reconciliation on the Bankruptcy Act according to the Law of Bankruptcy in Indonesia, with the problem of how the position of the guarantor against debt fulfillment of debtor which ended with reconciliation in bankruptcy in Indonesia, and as a result of the approval of reconciliation in the bankruptcy of the submission of the claim the statement of bankrupt guarantor. The approach used in this research is the normative juridical, with a descriptive specifications analysis with the type of secondary data through the study of primary, secondary and tertiary legal material library which is then analyzed by qualitative research. The reconciliation that passed in bankruptcy does not always result to receivables of the creditors being paid for. Based on the provisions of Article 165 paragraph (1) Of Law No. 37 Of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts,Guarantor will still be obligated to pay off the debtors debts that are borne which can cause the guarantor privileged as the debtor so it can be filed for bankruptcy if fulfilled the provisions of Article 2 paragraph (1) Of Law No. 37 Of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts.