Articles

Found 10 Documents
Search

Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article outlines two things: first, the concept of leadership that includes the causal emergence of leaders and leadership requirements; and secondly, the concept of governance includes the debate whether or not the government and the various forms of contemporary governance. As a result, the governments leadership in an area of government is determined by the capabilities possessed by every leader. Capability in question is the ability of the government in implementing the tasks according to the needs and interests of its people and the demands of a global society. It takes the ability of a leader to understand the aspirations of its people and read the trend of the times are constantly changing.Keywords: leadership, government, transitional regime Abstrak: Artikel ini menguraikan dua hal: pertama, konsep kepemimpinan yang meliputi sebab-musabab munculnya pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan; dan kedua, konsep pemerintahan yang meliputi perdebatan perlu tidaknya pemerintahan dan berbagai bentuk pemerintahan kontemporer. Hasilnya, kepemimpinan pemerintahan dalam suatu wilayah pemerintahan sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tuntutan masyarakat global. Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami aspirasi rakyatnya dan membaca kecenderungan za¬man yang terus berubah.Kata kunci: kepemimpinan, pemerintahan, transisi rezim
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Permatasari, Widyani; Alam, Andi Samsu; Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the districts local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah Nas, Jayadi
SOSIOHUMANIKA Vol 7, No 2 (2014)
Publisher : ASPENSI in Bandung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.714 KB)

Abstract

RESUME: Konflik elite merupakan kajian yang menarik di kalangan para ilmuwan dan praktisi sosial, sejak dahulu hingga sekarang. Konflik antar elite politik lokal juga senantiasa muncul dalam lanskap perpolitikan di Indonesia. Konflik antar elite politik lokal menjadi fenomena baru di era Reformasi (1988 – sekarang), yang jarang ditemukan pada masa-masa sebelumnya, baik pada masa Orde Lama (1959-1966) maupun pada masa Orde Baru (1966-1998). Penulisan ini bertujuan untuk menemukan adanya kontinuitas dan pergeseran pola konflik melalui penelusuran sejarah. Berdasarkan penelusuran sejarah, pengkajian dan analisis terhadap konflik antar elite politik lokal, baik pada zaman sebelum penjajahan, zaman penjajahan, maupun zaman kemerdekaan Indonesia (1945-1950), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontinuitas dan pergeseran pola konflik elite dari setiap zaman di Sulawesi Selatan. Kontinuitas pola konflik dapat dilihat dari pertentangan antar suku/wilayah dalam perebutan kekuasaan, yang terjadi sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Pergeseran pola konflik dapat dilihat dari perubahan konflik elite yang sebelumnya bersifat vertikal (kelompok bangsawan dengan masyarakat biasa) menjadi konflik horizontal, yakni konflik antar kelompok kepentingan yang tidak lagi didasarkan pada strata sosial, seperti yang terjadi masa-masa sebelumnya.KATA KUNCI: Konflik antar elite, politik lokal, Sulawesi Selatan, sejarah konflik, kontinuitas, konflik vertikal, dan konflik horizontal. ABSTRACT: “Conflicts among the Local Political Elites in South Sulawesi: A Historical Perspective”. Conflict of elite is an interesting study for the social sciences experts and practitioners since the last time until the latest period. Conflict among the local political elites often appeared also in the political landscape of Indonesia. Conflicts among the local political elites have become a new phenomenon in the era of Reform (1998 to date) that is rarely found in the past, whether in the time of Old Order (1959-1966) or in the time of New Order (1966-1998). This research aims to discover the existence of continuity and shift pattern by tracing the history of the conflict. Based on the search, assessment, and analysis of the conflict between the local political elite, both in the period before the colonial, the era of colonial, and in the time of Indonesian independence (1945-1950), the results showed that there is continuity and shifting patterns of elite conflict from every age in South Sulawesi. Continuity patterns of conflict can be seen from the conflicts between tribes/regions in the seizure of power that occurred since colonial periods until today. Shifting patterns of conflict can be seen from the changes of elite conflicts that previously vertical (group of nobles with the common people) into the horizontal conflicts, the conflicts between interest groups that are not anymore based on social strata, as it did occur in the previously last times ago. KEY WORD: Conflicts among the elites, local politics, South Sulawesi, conflict history, continuity, vertical conflict, and horizontal conflict.About the Author: Dr. Jayadi Nas adalah Staf Pengajar pada FISIP UNHAS (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Sulawesi Selatan, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat e-mail: jayadi.nas01@gmail.comHow to cite this article? Nas, Jayadi. (2014). “Konflik antar Elite Politik Lokal di Sulawesi Selatan: Sebuah Perspektif Sejarah” in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.7(2) November, pp.197-212. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112. Chronicle of the article: Accepted (November 10, 2014); Revised (November 15, 2014); and Published (November 20, 2014).
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa Musa, Surahmat; Nurlinah, Nurlinah; Nas, Jayadi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 4 No. 1, Juni 2018
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the Role of Local Government in the Implementation of the Brotherhood of Love Concern Program in Mamasa District and analyze the level of community welfare after implementation. The research method used is a qualitative research method with a descriptive research type. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and literature studies. The results of the study indicate that the Role of Regional Governments in the Implementation of the Brotherhood of Charity Care Program in Mamasa District is adequate in terms of Communication between SKPD and Community Groups. However, there are a number of things that must be further enhanced and considered in the management of poverty, namely more professional Human Resources. The level of welfare of the community after the implementation of the brotherly care program in Mamasa Regency is that the community is increasingly empowered, open employment, and has a significant impact by reducing the burden on poor families. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa serta menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa sudah memadai dalam hal Komunikasi antara SKPD dan Kelompok Masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang mesti lebih ditingkatkan dan diperhatikan dalam mangatasi kemiskinan, yakni Sumber Daya Manusia yang lebih professional. Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa adalah masyarakat semakin berdaya, lapangan kerja terbuka, dan memberikan dampak yang signifikan dengan mengurangi beban bagi keluarga tidak mampu. 
Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Embas, Ade Rezkiawan; Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10 Nomor 1, Januari 2017
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study was conducted with the aim to describe the system of Ammatoa traditional village administration in environmental conservation by looking at how the implementation of customary governance system in conservation of environment of Kajang in Bulukumba Regency. The research type used is descriptive analysis that is a sudden that gives social picture systematically, Factual and accurate data obtained in the field. Data collection is done by using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that: Firstly, the implementation of environmental conservation of Ammatoa custom area by using Ri Kajang as customary law as a guide and regulation still effective in implementing forest protection and environment of tidal regulation still very adhered by indigenous people, and with regulation District of Bulukumba Number 9 Year 2015 on Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of Rights that strengthen the protection of customary territories. Second, live the customary forest. The inhibiting factor of enforcing regulations in Ammatoa's environmental protection is the insistence of outsiders who begin to come in with modernity and social change that begin to erode the indigenous Ammatoa
Hubungan Budaya Lokal dalam Pelayanan Pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja Syahriwana, Syahriwana; Nurwaliyuni, Sri; Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:?This study aims to determine and describe the application of the local culture in Tana Toraja district in recent times, especially in the Integrated Licensing Services Office and determine the factors supporting and hindering the implementation of the local culture in the service of the Integrated Licensing Services Office in Tana Toraja district. Data collection methods used were observation, interviews and document study. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the concept of regional autonomy in the implementation does not guarantee the existence of local cultural values, specifically in this study is Tallu bakaa (kinaa, toothpick ', Barani). Application of local cultural values Tallu bakaa, can not be applied to the maximum because the value is not fully understood by the personnel. Not all the apparatus also understand kinaa, toothpick 'and Barani, therefore the authors concluded that the application was only partially implemented according to the known fundamental. Local cultural relations in pela-ministry of governance in particular local cultural values Tallu bakaa, very supportive if properly understood and applied these values.Keywords: implementation, local culture, public serviceAbstrak:?Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan budaya lokal yang ada di kabupaten Tana Toraja pada zaman sekarang ini khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan budaya lokal dalam pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di kabupaten Tana Toraja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep otonomi daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal, secara khusus dalam penelitian ini adalah tallu bakaa (kinaa, sugi?, barani). Penerapan nilai budaya lokal tallu bakaa, tidak dapat diterapkan secara maksimal karena nilai tersebut tidak dipahami sepenuhnya oleh aparatur. Tidak semua pula aparatur memahami kinaa, sugi? dan barani, oleh sebab itu penulis berkesimpulan bahwa dalam penerapannya hanya sebagian saja yang diterapkan menurut yang diketahui secara mendasar. Hubungan budaya lokal dalam pelayanan pemerintahan secara khusus nilai budaya lokal tallu bakaa, sangat mendukung apabila dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya nilai tersebut.Kata kunci: implementasi, budaya lokal, pelayanan publik
Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer Nas, Jayadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 1, Januari 2015
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This article outlines two things: first, the concept of leadership that includes the causal emergence of leaders and leadership requirements; and secondly, the concept of governance includes the debate whether or not the government and the various forms of contemporary governance. As a result, the government's leadership in an area of government is determined by the capabilities possessed by every leader. Capability in question is the ability of the government in implementing the tasks according to the needs and interests of its people and the demands of a global society. It takes the ability of a leader to understand the aspirations of its people and read the trend of the times are constantly changing.Keywords: leadership, government, transitional regime?Abstrak: Artikel ini menguraikan dua hal: pertama, konsep kepemimpinan yang meliputi sebab-musabab munculnya pemimpin dan syarat-syarat kepemimpinan; dan kedua, konsep pemerintahan yang meliputi perdebatan perlu tidaknya pemerintahan dan berbagai bentuk pemerintahan kontemporer. Hasilnya, kepemimpinan pemerintahan dalam suatu wilayah pemerintahan sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh setiap pemimpin. Kapabilitas yang dimaksud adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya serta tuntutan masyarakat global. Dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam memahami aspirasi rakyatnya dan membaca kecenderungan za?man yang terus berubah.Kata kunci: kepemimpinan, pemerintahan, transisi rezim
Konflik Kepentingan Antara Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Jeneponto Arfansyah Bebasa, Andi Muhammad Wahyu; Muhammad, Muhammad; Nas, Jayadi
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 4 Number 2, Jul 2018
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dan dampak dari terjadinya konflik kepentingan antara Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara secara mendalam dengan narasumber yang kompeten dan relevan sesuai dengan topik penelitian, dan melalui studi pustaka. Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal antara lain, pembagian kewenangan berdasarkan kesepakatan bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,perbedaan kepentingan, perebutan kekuasaan, adanya dorongan dari elit dan kelompok kepentingan agar Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berpisah. Serta Konflik kepentingan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto berdampak pada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tidak kompak, sesama Aparatur Sipil Negara di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak kompak, program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak berjalan dengan baik, konflik antara pendukung/simpatisan SIAP (Bupati Jeneponto) dan BISA (Wakil Bupati Jeneponto).
Konflik Internal Dewan Pimpinan Daerah Demokrat Sulawesi Selatan Alydrus, Ghalib; Nas, Jayadi; Culla, Adi Suryadi
The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 4 Number 2, Jul 2018
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini  terbagi menjadi dua pokok pembahasan pertama membahas konflik internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan dan Membahas  Upaya  Penyelesain Konflik Internal Dewan Pimpinan Partai Demokrat, sehingga Peneliti menganalisis dalam Bentuk  Konflik yang terjadi  harus terkait pada  Penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan  studi pustaka. Data dianalisis menggunakan teknik trianggulasi data, reduksi data, Penyajian  data dokumen dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Konflik Internal Dewan Pimpinan  Partai Demokrat Daerah Sulawesi Selatan Terjadi Karena adanya Persaingan Politik merebut  Jabatan Ketua Umum dan Perbedaan Kepentingan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Upaya yang dilakukan untuk merebut jabatan Ketua Umum Partai Demokrat Daerah Sulawesi  Selatan  menyebabkan terbentuknya  konflik horizontal yang membagi dua kubu  dalam Partai Demokrat, Kubu Reza Ali pada Ni?matullah dan Ilham Arif Sirajuddin pada Syamsul Rizal. Penelitian ini tidak hanya melihat bentuk konflik yang terjadi pada dua kubu tetapi juga bentuk penyelesaian konflik. Bentuk konsep penyelesaian konflik yang penulis dapatkan pada penelitian ini adalah cara yang digunakan Partai Demokrat dalam manajemen konfliknya yaitu. Dominasi berupa mediasi dari DPP Partai Demokrat untuk menyelesaikan kisruh dalam persoalan Musda. Hal itu berfungsi menekan konflik dan menyelesaikan konflik meskipun memiliki dampak-dampak yang terjadi pada kedua pihak yang berkonflik. Akomodasi dengan cara mengakomodir sebagian kepentingan pihak yang berkonflik. Kompromi yaitu melalui tindakan Syamsul Rizal keluar dari arena konflik dalam hal ini Partai Demokrat.
KETERLIBATAN ELIT LOKAL DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2015 Fadli, Muhammad; Bailusy, Muh. Kausar; Nas, Jayadi; Zulfikar, Achmad
ARISTO Vol 6, No 2 (2018): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.973 KB) | DOI: 10.24269/ars.v6i2.1025

Abstract

This research aims to illustrate and analyze the role of local elites in increasing voter participation and impact of local elite involvement in North Toraja District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 by using qualitative descriptive method. Data were obtained by using interviews as well as literature and document studies.The results indicate that local elites play a role in increasing participation in Pilkada in North Toraja according to their capacity. Local political elites socialize candidate pairs, become campaign teams and volunteer teams of candidates for regent / vice bupati candidates. Religious figures become part of the election organizers and socialize the implementation of Pilkada through religious activities. Adat leaders play a role by utilizing the charisma owned socialize information Pilkada to the community, build communication with the candidate pair then support it in the elections.The involvement of local elites in the implementation of North Sulawesi District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 has a significant impact on the political participation of the community. Increasing the political participation of the people in Pilkada is not solely because of the involvement of local elites in disseminating information on Regional Head Election. However, there are other motivating factors that enable the community to actively participate, namely (1) to be given material rewards (including piloting gambling activities) and (2) the religious sentiments of one of the candidate pairs on religious leaders in worship activities.