Articles

Found 5 Documents
Search

STRATEGI PENCITRAAN DINAS PENERANGAN TNI AU DALAM KASUS KECELAKAAN PESAWAT MILITER DI INDONESIA IMAGE STRATEGY OF INFORMATION SERVICE IN THE CASES AIRFORCE MILITARY AIRCRAFT ACCIDENT IN INDONESIA Indraswari, Ririn
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1 No.3 Juli - September 2011
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/kjik.v1i3.312

Abstract

AbstractThe aims of study are to (1) understand the image strategy of information servis of Air Force Military in the casses of military aircraft accident in Indonesia, (2) determine the level of alertness of the information service of Air Force in delivering information to media and public in the cases of military aircraft accident in Indonesia. The mothods of collecting the data were observation, interview, documentation. The result reveal that image strategy made by information service of Air Force is preventive action on the crisis by giving attention to standard operation procedures. Then it is followed by emergency actions by immediately sending crises control team, i.e. PPKPU investigation team to find out facts and causes during the accident and image recovery action by involving external assistance, i.e. mass media that can function as the sources of information for the society. Furthermore, the level of alertness in the delivery of information to media and publc by making use mass media, information service of Air Force quickly holds a press conference to clarify the news outside although aircraft accident is still under the investigation of PPKPU investigation team.AbstrakPenelitian ini bertujuan (1) mengetahui strategi pencitraan Dinas Penerangan TNI AU dalam kasus kecelakaan pesawat militer di Indonesia. (2) mengetahui tingkat kesigapan Dinas Penerangan TNI AU dalam penyampaian informasi ke media dan publik dalam kasus kecelakaan pesawat militer di Indonesia. Pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencitraan yang dilakukan Dinas Penerangan TNI AU adalah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap krisis, dengan memperhatikan standar operasional prosedurnya. Kemudian langkah-langkah darurat dengan menurunkan segera tim pengendali krisis yaitu tim investigasi PPKPU untuk mencari fakta dan penyebab kecelakaan pada saat kejadian, dan tindakan pemulihan citra dengan melibatkan bantuan eksternal, yaitu media massa yang dapat difungsikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Selanjutnya tingkat kesigapan dalam penyampaian informasi ke media dan publik dengan pemanfaatan media massa, Dinas Penerangan TNI AU dengan cepat melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi berita-berita yang ada diluar, walaupun kecelakaan pesawat yang terjadi masih dalam proses penyelidikan oleh tim investigasi PPKPU.
STRATEGI PENCITRAAN DINAS PENERANGAN TNI AU DALAM KASUS KECELAKAAN PESAWAT MILITER DI INDONESIA Image Strategy of Information Service in The Cases Airforce Military Aircraft Accident in Indonesia Indraswari, Ririn
KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.1 No.3 Juli - September 2011
Publisher : KAREBA : Jurnal Ilmu Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe aims of study are to (1) understand the image strategy of information servis of Air Force Military in the casses of military aircraft accident in Indonesia, (2) determine the level of alertness of the information service of Air Force in delivering information to media and public in the cases of military aircraft accident in Indonesia. The mothods of collecting the data were observation, interview, documentation. The result reveal that image strategy made by information service of Air Force is preventive action on the crisis by giving attention to standard operation procedures. Then it is followed by emergency actions by immediately sending crises control team, i.e. PPKPU investigation team to find out facts and causes during the accident and image recovery action by involving external assistance, i.e. mass media that can function as the sources of information for the society. Furthermore, the level of alertness in the delivery of information to media and publc by making use mass media, information service of Air Force quickly holds a press conference to clarify the news outside although aircraft accident is still under the investigation of PPKPU investigation team.AbstrakPenelitian ini bertujuan (1) mengetahui strategi pencitraan Dinas Penerangan TNI AU dalam kasus kecelakaan pesawat militer di Indonesia. (2) mengetahui tingkat kesigapan Dinas Penerangan TNI AU dalam penyampaian informasi ke media dan publik dalam kasus kecelakaan pesawat militer di Indonesia. Pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencitraan yang dilakukan Dinas Penerangan TNI AU adalah dengan melakukan tindakan pencegahan terhadap krisis, dengan memperhatikan standar operasional prosedurnya. Kemudian langkah-langkah darurat dengan menurunkan segera tim pengendali krisis yaitu tim investigasi PPKPU untuk mencari fakta dan penyebab kecelakaan pada saat kejadian, dan tindakan pemulihan citra dengan melibatkan bantuan eksternal, yaitu media massa yang dapat difungsikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Selanjutnya tingkat kesigapan dalam penyampaian informasi ke media dan publik dengan pemanfaatan media massa, Dinas Penerangan TNI AU dengan cepat melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi berita-berita yang ada diluar, walaupun kecelakaan pesawat yang terjadi masih dalam proses penyelidikan oleh tim investigasi PPKPU.
APLIKASI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA MAKASSAR BERBASIS ANDROID ., Guntur; Indraswari, Ririn
JURNAL IT: Media Infromasi STMIK Handayani Makassar Vol 9 No 2 (2018): Volume 9 Nomor 2, Agustus 2018 IT JURNAL
Publisher : LPPM- STMIK HANDAYANI MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Merancang sebuah aplikasi pembelajaran seni budaya Makassar berbasis android. (2) Mengimplementasikan aplikasi seni budaya Makassar berbasis android. aplikasi seni budaya Makassar berbasis android dirancang menggunakan Unified Modelling Language (UML). Metode yang digunakan untuk merancang aplikasi seni budaya adalah metode LCM.Dalam penelitian ini penggumpulan data  diperoleh berdasarakan  dua teknik penggumpulan data yaitu melalui Observasi, Interview dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa aplikasi seni budaya Makassar berbasis android adalah aplikasi yang menghasilkan output berupa gambar dan teks
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS I MAKASSAR DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Meda, Tamrin; Indraswari, Ririn
Jurnal BISNIS & KEWIRAUSAHAAN Vol 8 No 4 (2019): Jurnal BISNIS & KEWIRAUSAHAAN
Publisher : Jurnal BISNIS & KEWIRAUSAHAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.107 KB)

Abstract

This study aimed to identify and analyze the influence factors directive leadership style, consultation, participation and delegation affect the performance of employees in Class I Navigation District Office Directorate General of Sea Transportation Makassar. Which serve as a target population of this study are parties related to the performance of Class I Navigation District Office Directorate General of Sea Transportation Makassar, some 50 people and all the respondents using multiple linear regression analysis model. The results of this study indicate that all variables, namely factor directive leadership style, consultation, participation and delegation has a positive and significant influence on the performance of employees simultaneously on Class I Navigation District Office Directorate General of Sea Transportation Makassar. In Partial found that the factor of leadership style that delegates have no significant influence on the performance of employees in Class I Navigation District Office Directorate General of Sea Transportation Makassar. Based on these findings, the authors suggest that the Class I Navigation District Office Director General of Sea Transportation Makassar to pay more attention to factors that can push the performance such as the provision of creative freedom and motivation to better stimulate employees to work better     Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh factor gaya kepemimpinan direktif, konsultasi, partisipasi dan delegasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar Ditjen Perhubungan Laut. Populasi yang dijadikan sebagai target penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kinerja pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar Ditjen Perhubungan Laut, sejumlah 50 orang dan seluruhnya menjadi responden dengan menggunakan model analisis regresi liniear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variable, yakni factor gaya kepemimpinan direktif, konsultasi, partisipasi dan delegasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar Ditjen Perhubungan Laut. Sedang secara parisial ditemukan bahwa faktor gaya kepemimpinan delegasi yang memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar Ditjen Perhubungan Laut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pada Kantor Distrik Navigasi Kelas I Makassar Ditjen Perhubungan Laut dapat lebih memperhatikan factor yang dapat mendorong kinerja seperti pemberian kebebasan berkreasi dan motivasi agar dapat lebih merangsang pegawai untuk bekerja lebih baik lagi
ANALISIS PENGGUNAAN DIKSI PADA PASAL 480 TENTANG POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DI INDONESIA Indraswari, Ririn
Jurnal Ilmiah Pranata Edu Vol 1 No 2 (2019): December
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36090/jipe.v1i2.573

Abstract

The rejection of the RKUHP is voiced throughout the country. In the demands of students, the RKUHP was canceled. The emergence of RKUHP became a controversy so there was a lot of resistance from the community. One of the bills is expanding the definition of rape. In RKUHP, rape occurs as long as there is male to female violence. "Including rape and criminal offenses as referred to in paragraph (1) includes acts of: a. Intercourse with someone with his consent, because the person believes that the person is a legitimate husband / wife". Thus reads Article 480 paragraph 2 ". That definition, a husband can rape his wife. With the condition that the wife does not want to have intercourse and the husband will use violence When compared to the Criminal Code used today, there has been a shift in the definition of rape. Because, "rape" in the RKUHP can be done by a legitimate partner. While in the Penal Code, rape occurs when the perpetrators and victims are not bound by marriage. The method used is the use of diction in the written language. Formulation of the problem 1) How is the husband and wife's response to the polemic of RKUHP article 480. 2) How is the use of the rape diction in the Law? The results of the study can be concluded that, the responses of some respondents with the status of husband and wife are not supportive of the ratification of the Act, because there is no word of rape in marital ties, and has been regulated by the law on sexual violence in the household. The use of diction section article 480 in terms of accuracy, accuracy, harmony is not fully applied to the criteria for using diction. In the controversy article 480 verse 2 that uses the word multi-interpretation it should be reviewed. The word rape, including the popular diction, is inappropriate for article 480 paragraph 2. According to the government RKUHP article 480 paragraph 2 is an article that protects women. But the reader's point of view, in the relationship of husband and wife there is no term raping.