Articles

Found 8 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS VISUAL DIGITAL PADA PELAJARAN GEOGRAFI KELAS XI IPS DI SMA ISLAM SULTAN AGUNG 1 SEMARANG TAHUN AJARAN 2015/2016 Pranoto, Edi; Sanjoto, Tjaturahono Budi; Suroso, Suroso
Edu Geography Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Edu Geography

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media pembelajaran berbasis visual digital sebagai media pembelajaran geografi di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa IPS kelas XI tahun ajaran 2014/2015 sejumlah 141 siswa. Sampel pada penelitian diambil sebanyak 25% dari jumlah populasi siswa IPS kelas XI tahun ajaran 2014/2015. Variabel penelitian ini adalah efektivitas penggunaan media berbasis visual digital. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan metode observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai skor rata-rata efektivitas penggunaan media visual digital dari keseluruhan sampel sebesar 24,85 yang termasuk dalam kriteria tinggi dari empat kriteria sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah yang telah di tetapkan. kesimpulan, Penggunaan media visual digital memiliki kriteria tinggi dan efektiv di gunakan dalam pembelajaran geografi. This study aims to determine the effectiveness of the use of digital visual media based learning as a medium of learning in high school geography ISLAM SULTAN AGUNG 1 SEMARANG. The population in this study were all students of class XI IPS school year 2014/2015 a number of 141 students. Samples taken as many as 25% of the total population of students of class XI IPS academic year 2014/2015. The variables of this study was the effectiveness of the use of visual-based digital media. Data retrieval techniques in use that observation methods. The analysis technique used is the analysis of deskripstif. The results showed that the average score of the effectiveness of the use of digital visual media from the overall sample of 24.85 which was included in the high criteria of the criteria that has been set. In conclusion, the use of digital visual media have high criteria and equally effective in use in teaching geography.
Efektivitas Implementasi Model Problem Based Learning (PBL), Blended Learning (BL), Serta Integrasinya Terhadap Hasil Belajar Ditinjau Dari Kemampuan Mengevaluasi Dan Kreativitas Siswa PRANOTO, EDI; SUDARISMAN, SUCIATI; SUNARNO, WIDHA
Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi Vol 7, No 1 (2014): BIOEDUKASI
Publisher : Department of Biology Education Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret Un

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/bioedukasi-uns.v7i1.2838

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Problem Based Learning (PBL), Blended Learning (BL) models, and the Integration of BL-PBL, capability of evaluating and creativity toward student’s achievement. This experimental research was carried out in September to December 2013. The populations of research were all students in grade XI of SMA Negeri l Pati Academic Year 2013/2014 that consists of 262 students divided into eight study groups. The sample of research was consisted of three study groups; they were XI-IPA2, XI-IPA4 and XI-IPA6 determined by random cluster sampling technique. XI-IPA2 study group used BL model, XI-IPA4 study group used PBL model, and XI-IPA6 study group used the Integration of BL-PBL models. The data was collected by using the instrument of cognitive test, and questionnaires of affective, psychomotor, capability of evaluating and creativity. The data then was analyzed by using three-ways ANAVA with 3x2x2 factorial design with signification 5%, and it then was continued by using Scheffe test if there was interaction. Based on the data analysis, it can be concluded that: 1) There was no difference of effect of BL, PBL, and the Integration of BL-PBL models toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 2) There was difference of effect of capability of evaluating toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 3) There was effect of creativity toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 4) There was no interaction between BL, PBL, and the Integration of BL-PBL models with the capability of evaluating toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 5) There was interaction between BL, PBL models, and the Integration of BL-PBL with the creativity toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 6) There was interaction between capability of evaluating and creativity toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements; 7) There was no interaction between BL, PBL models, and the Integration of BL-PBL, capability of evaluating and creativity toward student’s cognitive, affective and psychomotor achievements. 
PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI Pranoto, Edi
SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.152 KB) | DOI: 10.35973/sh.v15i1.1111

Abstract

Globalisasi dan peningkatan pergaulan dan perdagangan internasional, cukup banyak peraturan-peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional akan juga dituangkan ke dalam perundang-undangan nasional. Pembaharuan hukum ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilainilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yang menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembentukan peraturan per-uu yang terarah melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan per-UU, serta menghindari adanya disharmonis peraturan per-UU, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
ASAS KEAKTIFAN HAKIM (LITIS DOMINI) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Pranoto, Edi
Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.441 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i2.1298

Abstract

Kedudukan penggugat (orang atau badan hukum perdata) dalam Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara di Indonesia selalu dalam posisi yang jauh lemahbila dibandingkan dengan Tergugat (Badan atau pejabat tata usaha negara), halini dikarenakan tergugat menguasai segala aspek hukum yang berkaitan denganobyek gugatan, juga dikarenakan tergugat memiliki fasilitas, kemampuankeuangan dan kemampuan pengetahuan. Kondisi yang tidak seimbang inilahyang kemudian di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha di Indonesiadikenal dengan adanya azas litis domini atau azas keatifan hakim yang bertujuanuntuk menyeimbangkan kedudukan antara Penggugat dan tergugat sehinggatercipta perlindungan hukum bagi Penggugat atau warga negara.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM AKSES LAYANAN ARSIP Wahyuningsih, Diyah; Pranoto, Edi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1408

Abstract

Arsip sebagai informasi yang terekam  (recorded information) mengenai dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sumber informasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. perlu diteliti mengenai pelaksanaan akses dan layanan arsip dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Adanya langkah hukum dan produk hukum yang ditempuh guna mengakomodir kendala  pelaksanaan  akses dan layanan arsip, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam akses dan layanan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat terlaksana dengan baik.
KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pranoto, Edi
Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (854.41 KB) | DOI: 10.35973/sh.v17i1.1570

Abstract

Fungsi negara yang mutlak salah satunya adalah melaksanakan penertiban , termasuk didalamnya mengatur kehidupan masyarakat mulai belum lahir sampai meninggal dunia, sebagai konsekwensi konsep welfare estate yang dianut Indonesia. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara yang menimbulkan penolakan sejak tahun 2006 oleh elemen masyarakat adalah disahkannya RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang. Dengan mempergunakan metode pendekatan  menggunakan metode sosiolegal yaitu mengkaji persoalan hukum dilihat dari tektual dari UU Organisasi Kemasyarakatan, akhirnya dapat diketahui bahwa pengaturan yang ditolak adalah terkait :  Definisi Ormas,  RUU Ormas mengecualikan organisasi sayap ; RUU Ormas menyempitkan makna amanat UUD 1945 mengenai kebebasan berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat ; RUU Ormas mengembalikan politik sebagai panglima; RUU Ormas telah mengacaukan tata hukum di Indonesia karena memasukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam RUU Ormas padahal keduanya sudah memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri ; RUU Ormas memukul semua rata semua organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang harus dimiliki organisasi/lembaga bentukan masyarakat sipil ;  Alasan pemerintah bahwa UU Ormas untuk meningkatkan akuntabilitas publik hanyalah apologi;  RUU Ormas memuat pasal-pasal yang multi tafsir ; Pemerintah memegang kekuasaan menjatuhi sanksi bagi organisasi bentukan masyarakat sipil ; RUU Ormas merefleksikan ambisi rezim yang otoriter atas nama negara sehingga harus ditolak
PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN Pranoto, Edi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1571

Abstract

Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran.
PERAN KPI DALAM MENJAGA KEBERAGAMAN Pranoto, Edi
MAGISTRA Law Review Vol 1, No 01 (2020): MAGISTRA Law Review
Publisher : MAGISTRA Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35973/malrev.v1i01.1571

Abstract

Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Untuk mewujudkan asas tersebut salahsatunya yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) yang terdiri dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Menggunakan metode pendekatan yuridis normative, tulisan konseptual ini membahas peran KPI dalam merawat dan menjaga keberagaman Indonesia. KPI dengan kewenangan yang dimiliki yaitu menetapkan standar program siaran; menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran.