Articles

Found 17 Documents
Search

PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR DAN FEE AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT Nurmalia, Irma; Saleh, Ridwan
JURNAL AKUNTANSI Vol 8, No 2 (2019): JURNAL AKUNTANSI
Publisher : STIE Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.455 KB) | DOI: 10.3793/j.a..v8i2.71

Abstract

This research was aimed to examine empirically the effect of audit independence, audit fee  and audit quality. The analysis used an independent variable of audit indpendence and audit fee. The dependent variable is audit quality. The sample of this research are auditors who worked on Kantor Akuntan Publik (KAP) Representative of South Jakarta. The sample was conducted by purposive sampling method. Collecting data was conducted by a questionnaire distributed directly to auditors as much 67 questionnaires. The statistical method used was multiplied analysis linear regression, with hypotheses testing of statistic t-tests and hypotheses testing of statistic f-tests. The result of this research showed that audit independence, audit fee  and audit quality.. Pressure obedience significantlysimultaneously or partially on audit quality at the Kantor Akuntan Publik (KAP) in the South Jakarta area.
ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PEMBAYARAN TOP UP FLAZZ PADA PT. TRANS JAKARTA Andriyan, Andriyan; Saleh, Ridwan
JURNAL AKUNTANSI Vol 8, No 1 (2019): JURNAL AKUNTANSI
Publisher : STIE Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.875 KB) | DOI: 10.3793/j.a..v8i1.63

Abstract

PT. Transjakarta is a transportation company that uses an electronic ticket system. The ticket system at the Transjakarta bus stop since 2013 uses an electronic card (e-ticketing), instead of cash. One of these cards is the Flazz card issued by Bank BCA. However, the cash deposit from the sale of the flazz top up from Transjakarta to Bank Bca still experiences constraints, there is a difference every day. Then the need for internal control in the payment process and reconciliation between Bank Bca billing data and top up cash payments in the Transjakarta. So far the two reports that should have been balanced, in fact never happened. That is why reconciliation is needed and the causes of the differences are sought so that a balanced report can be produced. This study aims to determine the implementation of internal control on the concept of components according to COSO. The author uses descriptive methods with the type of qualitative analysis, by reviewing the application of elements of internal control by describing the facts that exist in the field, and analyzing the application of these elements with reference to COSO. The results show that in general the internal controls applied for top up flazz payments have met and are in accordance with the concepts and principles of internal control according to COSO. However, the implementation of the concept of internal control components needs to be refined to be more effective, namely the environmental control, risk assessment and monitoring components.
ANALISIS PENETAPAN TARGET LOCAL CONTENT BARANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Saleh, Ridwan; Suherman, Ijang
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 13, No 2 (2017): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi Mei 2017
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.267 KB) | DOI: 10.30556/jtmb.Vol13.No2.2017.175

Abstract

Analisis muatan lokal (local content) merupakan salah satu upaya untuk mengidentifikasi peluang peningkatan keterkaitan antara pengusahaan pertambangan dengan sektor-sektor ekonomi di dalam negeri, permasalahan yang muncul serta alternatif pemecahannya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling, sementara itu model pengolahan dan teknik analisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif, model perhitungan muatan lokal dan model analisis tren. Hasilnya berupa gambaran dan target muatan lokal serta rekomendasi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan tentang penggunaan barang produksi dalam negeri pada kegiatan usaha pertambangan. Salah satu isu yang diperoleh adalah tentang pentingnya menetapkan target (roadmap) peningkatan muatan lokal pada kegiatan usaha pertambangan. Pengukuran muatan lokal barang dilakukan pada beberapa perusahaan, yaitu PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), PT Freeport Indonesia (PT FI), PT Meares Soputan Mining (PT. MSM) dan PT J. Resources Bolaang Mongondow (PT JRBM), selama periode 5-7 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa muatan lokal pada PT NNT semula 39,0%, naik menjadi 75,8%; PT FI dari sekitar 36%, naik menjadi 71%; PT JRBM dari 71,18%, naik menjadi 81,35%, sedangkan PT MSM dalam periode tersebut melakukan kegiatan pengembangan investasi, sehingga cenderung menurun dari 94% menjadi 85%. Perkembangan tingkat muatan lokal PT FI mengikuti regresi linier dengan persamaan y=8,1x+9,4 sedangkan untuk PT NNT dan PT JRBM berturut-turut adalah y=5,5x+28,2 dan y=0,8x+76,1. Dari ketiga persamaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam menetapkan target peningkatan muatan lokal. Ada 3 kelompok tingkat capaian muatan lokal, 30% -50%, 50% -70%, dan 70%-90%, dengan masing-masing target tingkat kenaikan yang diusulkan masing-masing adalah 10,0%, 6,5%, dan 3,0% per tahun. Target tersebut dengan asumsi dalam keadaan normal, sedangkan target muatan lokal barang maksimal adalah kondisi kemampuan produksi barang di dalam negeri.
KAJIAN MANFAAT USAHA PERTAMBANGAN BAUKSIT TERHADAP SOSIAL EKONOMI DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Suherman, Ijang; Suseno, Triswan; Saleh, Ridwan
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 11, No 2 (2015): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi Mei 2015
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.311 KB) | DOI: 10.30556/jtmb.Vol11.No2.2015.712

Abstract

Bauksit mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dalam pembangunan Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk menyusun suatu konsep/bahan masukan meningkatkan manfaat usaha pertambangan bauksit terhadap sosial ekonomi daerah dalam kaitannya dengan program MP3EI di Propinsi Kalimantan Barat. Dari 149 peru- sahaan yang memiliki IUP bauksit di Kalimantan Barat, 33 diantaranya IUP Produksi dan sisanya IUP Eksplorasi. Luas total yang dikuasai sekitar 557.259 ha. Ada 7 perusahaan yang merencanakan akan mengolah bijih menjadi alumina dengan total kapasitas produksi 8,5 juta ton dan total nilai investasi sebesar US $ 6,77 milyar. Rencana pengolahan tersebut akan berdampak terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di daerah. Melalui model analisis I-O dan sosial ekonomi, dapat diidentifikasi sektor-sektor yang dominan berpengaruh atau dipengaruhi oleh rencana pen- golahan bauksit tersebut, yakni sektor penambangan dan penggalian sebagai input bahan baku sebesar 42,63 juta ton dibandingkan dengan produksi saat ini hanya sebesar 10,53 juta ton. Sektor infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan sebagai prasarana transportasi. Sektor energi, dengan kebutuhan energi listrik untuk smelter sebesar 345 MW dan total untuk kebutuhan program MP3EI sebesar 3.196 MW. PLN saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan reguler sebesar 271 MW. Sektor tenaga kerja dengan berbagai kompetensi sebesar 9.945 orang di bidang pengolahan bauksit dan 21.445 orang untuk sektor penambangan dan penggalian, tidak termasuk kebutuhan tenaga kerja untuk sektor-sektor terpengaruh lainnya. Berdasarkan hasil analisis, dapat dirumuskan langkah-langkah sebagai bahan masukan, antara lain: a) pemenuhan kebutuhan bijih bauksit untuk bahan baku alumina; b) pemenuhan kebutuhan infrastruktur fisik; c) pemenuhan kebutuhan listrik; serta d) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.
The Influence of Mineral-Based Compound Fertilizer (CFC) on the Health and Production of Tea Plant Clone GMB 7 Pranoto, Eko; Saleh, Ridwan; Wulansari, Restu
AGRIVITA, Journal of Agricultural Science Vol 40, No 2 (2018): JUNE
Publisher : Faculty of Agriculture University of Brawijaya in collaboration with PERAGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17503/agrivita.v40i2.709

Abstract

Tea is a commodity that has a significant contribution to Indonesia?s foreign exchange, especially from non-oil and gas sectors. Fertilization is one of the important factors to produce high productivity and keep the plant healthy. The healthy plants are simply indicated by the ratio of pecco and banji more than 2.33. This research aimed to test the effect of Mineral-Based Compound Fertilizer (CFC) on a plant health and tea plant productivity. The research was carried out in April ? October 2014 at the Gambung Experimental Station, Block B6, Research Institute for Tea and Chincona by using CFC with a composition of 80% Mineral Compound Fertilizer, 10% urea, and 10% KCl. The experiments used a Randomize Blocked Design with four replications and six treatments; i.e. 120% CFC tekMIRA; 100% CFC tekMIRA; 80% CFC tekMIRA; 60% CFC tekMIRA; NPK (25:7:12:3) as control compound fertilizer; and single standard fertilizer. The result showed that all of the treatments did not increase the plant health. However, the application of CFC produced a higher tea plant productivity compared to NPK (25:7:12:3) as control compound fertilizer and single standard fertilizer. Based on regression equation, the dose of CFC that produced the optimal tea productivity was 93.92%.
PERSOALAN PERTAMBANGAN RAKYAT PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 YUNIANTO, BAMBANG; SALEH, RIDWAN
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 7, No 4 (2011): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi Oktober 2011
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.454 KB) | DOI: 10.30556/jtmb.Vol7.No4.2011.811

Abstract

Persoalan pertambangan rakyat, sebagian besar ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/ PETI), semakin marak di pelosok tanah air. Secara implisit pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. 4/ 2009, yang ditindaklanjuti dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman, kriteria dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang diatur dalam peraturan daerah. Sesuai Pasal 20-21 UU tersebut, kewenangan pengelolaan pertambangan rakyat secara penuh telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.Penanganan PETI yang saat ini marak beroperasi di beberapa daerah dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan Pasal 24 UU No. 4/ 2009 yang tidak membatasi masa operasinya. Justru, bila PETI sudah beroperasi harus diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR dan dikeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam penanganan pertambangan rakyat perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat petambang dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan, permodalan, teknologi, lingkungan, dan pemasaran hasil tambang.
ANALISIS DAMPAK KEGIATAN PERTAMBANGAN TEMBAGA TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI PAPUA Suciyanti, Meitha; Suseno, Triswan; Saleh, Ridwan
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 14, No 1 (2018): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi Januari 2018
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.998 KB) | DOI: 10.30556/jtmb.Vol14.No1.2018.394

Abstract

Dengan analisis pengganda output (output multiplier), pengganda pendapatan dan pengganda tenaga kerja sektor pertambangan tembaga, akan dapat diketahui seberapa besar peranan sektor tersebut terhadap pembentukan output, PDRB, serta potensi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua. Dari pengganda output setiap satu juta rupiah ekspor (domestik maupun luar negeri) konsentrat tembaga akan meningkatkan output Provinsi Papua menjadi 1,377 juta rupiah. Komposisinya adalah satu juta rupiah sebagai produk konsentrat tembaga (direct); 0,244 juta rupiah peningkatan output di Papua karena adanya mekanisme keterkaitan antar-industri (direct, indirect); dan 0,133 juta rupiah peningkatan output karena penambahan belanja rumah tangga penerima upah secara langsung dan tidak langsung dari keberadaan usaha pertambangan tembaga (induced effect). Angka dampak pendapatan sektor pertambangan tembaga sebesar 2,41 artinya dari setiap satu juta rupiah pendapatan pekerja di sektor pertambangan tembaga, akan meningkatkan pendapatan seluruh pekerja di Provinsi Papua menjadi sebesar 2,41 juta rupiah. Komposisinya adalah satu juta diterima oleh pekerja di sektor pertambangan tembaga; 0,26 juta rupiah diterima oleh pekerja di sektor lainnya akibat mekanisme keterkaitan antar-industri; dan 1,15 juta rupiah pendapatan pekerja di sektor lainnya akibat mekanisme induksi pendapatan. Angka pengganda tenaga kerja sektor pertambangan tembaga pada level Provinsi adalah 4,65; yang artinya dari setiap pekerja yang bekerja di sektor pertambangan bijih logam (termasuk sektor pertambangan tembaga) akan meningkatkan kesempatan kerja di seluruh sektor menjadi 4,65 orang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis model Input-Output menunjukkan bahwa usaha pertambangan tembaga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan output, pendapatan dan kesempatan kerja di tingkat Provinsi Papua.
DAMPAK KEBERADAAN USAHA PERTAMBANGAN TEMBAGA DI PAPUA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL: ANALISIS INPUT-OUTPUT Saleh, Ridwan; Suseno, Triswan
Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Vol 13, No 3 (2017): Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara Edisi September 2017
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.704 KB) | DOI: 10.30556/jtmb.Vol13.No3.2017.266

Abstract

Sektor Pertambangan tembaga di Papua telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengganda output ke arah belakang sebesar 1,524, artinya bahwa setiap satu juta rupiah nilai penjualan tembaga berkontribusi menambah output perekonomian nasional menjadi 1,524 juta rupiah. Komposisinya terdiri dari satu juta rupiah nilai penjualan tembaga itu sendiri, 0,263 juta rupiah dampak tidak langsung karena mekanisme rantai pasokan dan 0,262 juta rupiah dampak tidak langsung dari belanja rumah tangga yang sumber pendapatannya berasal dari Sektor Pertambangan Tembaga. Angka pengganda output ke arah depan sebesar 1,871 artinya bahwa setiap satu juta rupiah nilai penjualan tembaga, dapat mendorong penciptaan output nasional sebesar 1,871 juta rupiah. Komposisinya terdiri dari 0,762 juta rupiah penambahan output di sektor lapangan usaha lain akibat adanya mekanisme supply-chain, dan 0,109 juta rupiah tambahan output di sektor-sektor lainnya akibat peningkatan belanja rumah tangga, yang sumber pendapatannya berasal dari Sektor Pertambangan Tembaga. Sektor Pertambangan Tembaga memiliki angka dampak pendapatan sebesar 1,753 artinya bahwa setiap satu juta rupiah pendapatan pekerja di sektor pertambangan, akan meningkatkan pendapatan seluruh pekerja secara nasional menjadi sebesar 1,753 juta rupiah. Komposisinya terdiri dari satu juta rupiah diterima oleh pekerja di sektor pertambangan, 0,364 juta rupiah diterima oleh pekerja di sektor lainnya akibat mekanisme keterkaitan intra-industri, dan 0,389 juta rupiah pendapatan pekerja di sektor lainnya akibat mekanisme induksi pendapatan.
DOMESTIC MARKET OBLIGATION (DMO) POLICY AND ITS IMPLEMENTATION STRATEGIES SALEH, RIDWAN
Indonesian Mining Journal Vol 15, No 1 (2012): INDONESIAN MINING JOURNAL Vol. 15 No. 1 February 2012
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.47 KB) | DOI: 10.30556/imj.Vol15.No1.2012.474

Abstract

The increasing of coal consumption in various industries in Indonesia causes the increasing of coal domestic demand. On the other hand, the sharp increasing of coal production almost 16 times during 17 years is exported (75%) in majority. By using the polynomial quadratic approach, in year 2025, coal production is projected as 741 million tons (176% to National Energy Policy target as 421 million tons), coal exports as 509.3 million tons (275% to National Energy Policy target as 185 million tons) and domestic demand as 236 million tons. This is in accordance with the National Energy Policy (KEN=Kebijakan Energi Nasional) target. The presence of Government Regulation Number 34 year 2009 on the Domestic Market Obligation (DMO) is a breakthrough to solve the above problems. It is a challenge for the government as a regulatory board to implement this policy. Some strategic alternatives to implement this policy is by using the Budget Activities Plan (Rencana Kegiatan Anggaran Belanja = RKAB) instruments optimally, control system effectivity, and punish- ment applying consistency.
A PROPOSED METHOD TO EVALUATE COUNTRY’S ENERGY UTILIZATION EFFICIENCY HUDA, MIFTAHUL; NINGRUM, NINING S.; SALEH, RIDWAN
Indonesian Mining Journal Vol 15, No 2 (2012): INDONESIAN MINING JOURNAL Vol. 15 No. 2 June 2012
Publisher : Puslitbang tekMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.208 KB) | DOI: 10.30556/imj.Vol15.No2.2012.461

Abstract

The threat of global warming should be addressed by increasing energy effi ciency and reducing energy consump- tion, since the green house gas mainly comes from combustion of fossil fuel in energy sector. Unfortunately, the conventional energy effi ciency indicator in national level such as energy consumption per capita (ECPC), energy intensity (energy consumption: gross domestic product (GDP)) and energy elasticity frequently shows a contradictory result. Energy consumption depends on both number of populations and GDP. Therefore, the energy effi ciency indicator should also consider both parameters. The objective of this study is to develop a new energy effi ciency indicator using both GDP and energy consumption per capita as parameters. In this study, a new energy effi ciency indicator namely A/R energy is proposed. A/R energy (addition or reduction of energy) is calculated by subtracting the value of best practice ECPC with the value of actual ECPC. The value of best practice ECPC was derived from an equation correlated between ECPC and Gross Domestic Product (GDP) per capita. Using the new indicator, it is revealed that some country with low ECPC in Africa, Asia and South America should increase their ECPC while all the developed country should reduce their ECPC. The best practice correlation between best practice ECPC and GDP per capita was also used to evaluate energy projection of Indonesia. Indonesia energy projection has been developed by IEA, Green Peace and Indonesian Government. Considering GDP and population growth ECPC, it is concluded that Indonesia energy projection developed by IEA is the most realistic, effi cient but achievable.