Andreasta Meliala, Andreasta
Pascasarjana Fakultas Kedokteran Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta

Published : 11 Documents
Articles

Found 11 Documents
Search

UTILIZATION REVIEW PADA FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN KANTOR CABANG SLEMAN Arumsari, Ika Widyastuti; Meliala, Andreasta
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.51722

Abstract

Latar Belakang: Dari data BPJS Kesehatan tahun 2014-2017 menunjukkan setiap tahunnya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan rujukan selalu meningkat dan merupakan proporsi paling besar dalam pembiayaan manfaat program JKN-KIS. Sebagai salah satu BPJS Kesehatan yang berada di wilayah DIY, untuk alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman yaitu pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yaitu berjumlah 87%. Tingginya pemanfaatan pelayanan di tingkat lanjutan salah satunya disebabkan oleh tingginya rujukan ke FKRTL. Telaah utilisasi (utilization review) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Utilization review bagi pasien rujukan di rumah sakit berfungsi memantau kelayakan perawatan serta pelayanan yang diberikan kepada pasien.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan dan tindak lanjut utilization review pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Metode: Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pertanyaan yang diajukan secara terbuka, akan dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap jawaban yang diberikan untuk melengkapi penajaman deskriptif maka dilakukan juga penelusuran dokumen dan analisis data  yang dimiliki sebagai penunjang. Hasil: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini adalah metode utilization review yang digunakan oleh BPJS Kesehatann KC Sleman hanya berupa evaluasi pasca pelayanan (retrospective review) dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan KC Sleman yaitu dalam rata-rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dilakukan dengan audit klaim dan  evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Kesimpulan : Jenis metode Utilization Review pada FKRTL BPJS Kesehatan KC Sleman telah sesuai dengan teori, yaitu menggunakan  retrospective review. Hasil utilization review oleh BPJS Kesehatan KC Sleman dapat digunakan untuk menentukan suatu pelayanan kesehatan apakah underutilisasi atau overutilisasi setelah adanya kesepakatan dengan rumah sakit. Tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dapat berjalan baik dengan adanya komitmen perbaikan manajemen dan pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Kata Kunci: Utilization Review, Retrospective Claim Review, Rumah Sakit Rujukan
PERAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PAY FAIRNESS TERHADAP EMPLOYEE ENGAGMENT DENGAN KETERLIBATAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SEBAGAI MODERASI Hanggraini, Ruth Reza; Meiyanto, Sito; Meliala, Andreasta
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 3 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.37095

Abstract

Latar belakang: Keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit bergantung pada partisipasi perawat dalam memberikan perawatan yang berkualitas bagi pasien. Perawat yang engaged dengan pekerjaannya akan lebih proaktif dan menunjukkan inisiatif berkolaborasi dengan profesi lain dan berkomitmen pada kualitas performa yang tinggi. Ketika perawat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan, mendapatkan pay fairness dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maka akan meningkatkan engagement. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menguji peran pelatihan dan pengembangan dan pay fairness terhadap employee engagement perawat. Tujuan berikutnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan akan diuji perannya sebagai moderator dari hubungan pelatihan dan pengembangan dan pay fairness dengan employee engagement perawat. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik cross sectional survey. Subyek penelitian ini adalah 122 perawat di instalasi rawat inap kelas tiga RSUD Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpul data, selanjutnya hasil pengolahan datanya akan dianalisis menggunakan analisis regresi ganda. Hasil:  Hasil penelitian menujukkan bahwa pelatihan dan pengembangan dan pay fairness merupakan prediktor dari employee engagement (F=3,938; R square=0,062; p<0,05). Selanjutnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan tidak berfungsi sebagai moderator dari hubungan antara pelatihan dan pengembangan dan pay fairness dengan employee engagement perawat. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian ini maka manajemen rumah sakit perlu memberikan program pelatihan dan pengembangan perawat yang cukup memadai untuk mendukung aktifitas kerja mereka. Organisasi  juga perlu untuk meningkatkan trust dari perawat agar perawat merasa bahwa investasi energi, waktu, dan sumber daya pribadi mereka akan dihargai. Selain itu rumah sakit juga perlu meningkatkan komunikasi yang intensif dan media penyaluran aspirasi yang dikelola secara baik sehingga perawat merasa bahwa aktifitas kerjanya selama ini mendapat perhatian dan pengakuan dari manajemen.
PERFORMANCE BASED PAYMENT (PBP) DAN KEPUASAN KOMPENSASI DALAM PEMBERIAN JASA PELAYANAN KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS DI KABUPATEN ENDE Pay, Mariane Erika; Meliala, Andreasta; Handono, Dwi
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 12 (2018)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/bkm.38850

Abstract

Performance based payment and compensation satisfaction in the distribution of capitation medical services of national insurance health for primary health care workers in the District of EndePurpose: To evaluate the implementation of the distribution of capitation services using a performance-based payment system in Ende Regency. Methods: This research is qualitative using a case study design. Study subjects 23 people were selected by purposive sampling technique. The research location was in the Health Office and 2 puskesmas. Data collection uses interview guides and document reviews. Qualitative data is presented in the form of narratives, pictures and tables. Respondents' answers will be displayed in the form of quotes. Results: Providing compensation for services still causes dissatisfaction. Health workers are not satisfied with the reduction due to tardiness, are not involved in the calculation of services, doctors feel the tax deduction is too large, the number of health workers is in accordance with the services provided. Puskesmas assessment team has been working based on existing regulations. Conclusions: There is a need for supervision, supervision, monitoring and evaluation from the Ende District Health Office for the distribution of capitation services. Puskesmas leaders and staff must be able to work together and coordinate well in making puskesmas policies and implementing these policies.
EVALUASI DAMPAK PENERAPAN AUTOMATED DISPENSING MACHINE TERHADAP DISPENSING ERROR DI FARMASI RAWAT JALAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYKARTA Sujatno, Purwoadi; Pinzon, Rizaldy Taslim; Meliala, Andreasta
Journal of Pharmaceutical Sciences and Community Vol 13, No 1 (2016)
Publisher : Sanata Dharma University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (111.205 KB) | DOI: 10.24071/jpsc.131124

Abstract

Dispensing error is not uncommon in the medication proccess. Otomatisation of outpatient pharmacy services decrease the incidence of dispensing error, as well as improving the efficiency of picking, packing and labeling process. Since August 2014 an automated dispensing machine was installed in outpatient pharmascy Bethesda Hospital Yogyakarta, integrated with electronic prescribing and hospital information system. The objective of the study was to evaluate the impact of automated dispensing machine on the dispensing error at outpatient pharmacy Services using before and after study method. The procentage of drugs deliver by automated dispensing machine at the third and sixth month of implementation was 46% and 59%. Failure mode and effeect analysis of dispensing process done before the implementation, and the integration with electronic prescription and hospital information system, as well as the development of smart pack is the key of successed. The average of medications picked after the implementation of automated dispensing machine was (37,915.33 ± 3,160.12), higher than before implementation (36,812.67 ± 2,890.81), but not significant. The average of dispensing error after implementation (15,67 ± 6,28) was reduced significantly (p&lt;0,05) than before (50.33 ± 34.47). The most frequent type of dispensing error were wrong quantity dispensed, wrong drug dispensed and wrong strength dispensed. The implementation of automated dispensing machine significantly reduce the incidence of dispensing error. Further investigaation needed to know the incidence of dispesning error cause by the machine and manual and factors that influenced.
Faktor yang Mempengaruhi Rekrutmen Dokter di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buol Tahun 2016 Arifandi, Arifandi; Meliala, Andreasta
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 6, No 3 (2017)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.2 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v6i3.29659

Abstract

ABSTRACTBackground: One of the health human resource management functions is to perform recruitments. Recruitment is a practice or activity undertaken by an organization with the primary purposes of identifying and attracting potential workers. Based on the profile data of Public Health Office of Buol by 2015 and 2016 were still lacking of physicians. This suggested that recruitment process conducted by Public Health Office of Buol was ineffective because it didn’t meet the standard of supply. This study aims to determine procedures of physician’s recruitment at Public Health Office of Buol and identify factors affecting the willingness of physicians to be placed at Primary Health Care of Buol. Method: This is descriptive study with qualitative approach. Informants collected were 11 respondents (N=11) consisting of Officers of Public Health Office, Regional Employment Institution, Non-Permanent Physicians working in the District of Buol. Finding: The number of Primary Care Physicians has not met yet the standard of the need and the distribution is not widespread. Factors affecting the willingness of physicians to work in Buol are compensation which is accordance with the standard of salary for the very remote areas and the reward, career path in which physicians have the chance of being civil servants as well as further promotion of education. Inhibiting factors including working condition, workload and environmental factors such as quiet and remote area. Conclusion: Recruitment of physicians of Primary Health Care conducted by Public Health Office of Buol was ineffective yet and need improvement efforts regarding recruitment process and improves factors supporting the willingness of physicians to work in the District of Buol. Keywords: recruitment, physician, supporting, inhibit. ABSTRAKLatar Belakang: Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia kesehatan adalah melaksanakan rekrutmen. Jumlah dokter di Kabupaten Buol masih kurang. Pada tahun 2015, jumlah dokter di Kabupaten Buol adalah sebanyak 15 dokter dengan rincian 9 dokter umum dan 6 dokter gigi, sedangkan standarnya adalah 26 dokter dengan rincian 15 dokter umum dan 11 dokter gigi. Oleh karena itu, ada kekurangan sebanyak 11 dokter dengan rincian 6 dokter umum dan 5 dokter gigi. Pada tahun 2016, jumlah dokter di Kabupaten Buol adalah sebanyak 8 dokter dengan rincian 3 dokter umum dan 5 dokter gigi, sedangkan standarnya adalah 26 dokter dengan rincian 15 dokter umum dan 11 dokter gigi. Oleh karena itu, ada kekurangan sebanyak 18 dokter dengan rincian 12 dokter umum dan 6 dokter gigi. Jumlah dokter di Kabupaten Buol pada tahun 2016 justru semakin berkurang dan semakin jauh dari kebutuhan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen yang dilaksanakan tidak efektif karena belum mampu memenuhi jumlah standar kebutuhan. Tujuan: Untuk mengetahui prosedur rekrutmen dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Buol dan mengidentifikasi faktor yang menghambat rekrutmen dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Buol. MetodePenelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan penekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Kesehatan dan Dokter yang bekerja di Kabupaten Buol. Kesimpulan: Permasalahan yang terjadi dalam rekrutmen dokter di Kabupaten Buol adalah kurangnya jumlah pelamar. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya minat dan kesediaan dokter untuk bekerja di Kabupaten Buol. Faktor yang mendukung kesediaan dokter untuk bekerja di Kabupaten Buol adalah kompensasi yang sudah sesuai dengan standar gaji untuk wilayah terpencil dan penghargaan serta jenjang karir dimana dokter masih memiliki peluang untuk menjadi PNS dan mendapatkan promosi pendidikan lebih lanjut. Faktor yang menghambat kesediaan dokter untuk bekerja di Kabupaten Buol adalah kondisi kerja yang dinilai sangat berat karena kurangnya jumlah dokter pada Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap di Kabupaten Buol serta faktor lingkungan yang lebih luas yang dirasa sepi dan terpencil dan menjadi hambatan bagi sebagian dokter. Kata kunci : rekrutmen, seleksi, dokter
Kesiapsiagaan rumah sakit umum Kabanjahe dalam menaggulangi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Karo Prima, Armanda; Meliala, Andreasta
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 33, No 12 (2017)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.633 KB) | DOI: 10.22146/bkm.27301

Abstract

Latar Belakang: Kabupaten Karo yang wilayahnya berada di dataran tinggi bukit barisan dinyatakan sebagai daerah yang berisiko tinggi ancaman gempa vulkanik maupun gempa tektonik. Fasilitas kesehatan  terutama rumah sakit memiliki peran vital ketika bencana terjadi, Sehingga Rumah Sakit Umum Kabanjahe sebagai rumah sakit terbesar dan rujukan dari daerah sekitaran Kabupaten Karo perlu dinilai kesiapannya dalam mengantisipasi bencana alam gempa bumi.Tujuan: Penelitian ini menilai kesiapsiagaan RSUD Kabanjahe dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi, mendeskripsikan hambatan dan peluang dalam membentuk rumah sakit siaga bencana serta ketersediaan komponen hospital disaster plan.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Penelitian ini mengkaji fenomena kontemporer tentang kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Kabanjahe dalam mengantisipasi bencana alam gempa bumi.Hasil: RSU Kabanjahe belum siap untuk mengantisipasi bencana alam gempa bumi serta belum selesai dalam membuat hospital disaster plan.Kesimpulan: Hambatan untuk membentuk rumah sakit siaga bencana antara lain masih belum tersedianya anggaran untuk penanggulangan bencana, kurangnya personalia rumah sakit yang memahami K3B, belum mengikuti pelatihan penyusunan hospital disaster plan, pelatihan kebencanaan serta rumah sakit belum pernah melaksanakan simulasi kebencanaan. Sedangkan peluangnya adalah RSU Kabanjahe sudah bekerja sama dengan instansi lain dalam pemenuhan fasilitas dan penyusunan rencana. Ketersediaan RSU Kabanjahe untuk komponen kebijakan, analisa risiko bencana, komunikasi, pembiayaan serta monitoring evaluasi belum sesuai dengan standar. Sedangkan untuk komponen organisasi dan fasilitas sudah tersedia secara kuantitas namun belum diorganisir untuk mengantisipasi bencana.
Evaluasi Distribusi Dokter dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Medis di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Azis, Abdul; Meliala, Andreasta; Lazuardi, Lutfan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 1, No 4 (2012)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2283.904 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v1i4.35805

Abstract

Background. The lack number of medical provider and imbalanced distribution are the most relevant issues in human resource planning and manning which effected on the decreasing of health service indicator as the impact of lack of skillful and experienced manpower when the health service demand keeps increasing. Hence, evaluation on availability and distribution of medical service as a basic to create a policy on medical service arrangement in Gunungkidul district is necessary. Objective. This research was aimed to identify the availability and distribution on medical service as well community access in Gunungkidul district. Method. This was a case study research that was conducted in Gunungkidul district in February – April 2010 in Healh Office, Regional Employee Board, 3 government hospitals, 30 Primary Health Care and 111 branch Primary Health Care, 46 clinics and 51 private doctors. The data was collected from secondary data in 2008-2010 and in depth interview toward government authority who managed medical providers; 6 in health office, 3 in Regional Employee Board, 30 doctors and 30 medical service users. In addition, the data was analysed descriptively. Result. There was a lack of the availability of medical officer in Gunungkidul district which was caused that there were many employees who resigned from the job than those who was signed in the past 3 years including private medical officers who were depends on the role of government health officer who had double practice. The arranged policy was not yet maximum because of the limited funding. The distribution of medical service was more in the area with high Product Domestic Regional Bruto and in municipalities. The distance to get medical service is in medium category. There was medical service unavailability from 9 PM up to 5 AM in urban areas except in the sub district which had inpatient treatment in Primary Health Care and in municipality. Conclusion. There was a lack of availability of medical provider in Gunungkidul district. The arranged policy was not yet optimum because of the limited funding. Distribution of medical service was more in the area with high Product Domestic Regional Bruto and municipality with medium category community access and there was still medical service unavailability at night.Latar Belakang. Jumlah tenaga medis yang kurang dan distribusi yang belum merata merupakan isu-isu paling relevan dalam human resource planning dan suplai tenaga yang berdampak pada indikator pelayanan kesehatan yang menurun akibat kekurangan tenaga terampil dan berpengalaman pada saat permintaan pelayanan terus meningkat. Sehingga perlu dilakukan kajian sebagai dasar menetapkan kebijakan di Kabupaten Gunungkidul. Tujuan Penelitian. Mengidentifikasi ketersediaan dan distribusi pelayanan medis serta akses masyarakat di kabupaten Gunungkidul. Metode Penelitian. Penelitian studi kasus ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul pada bulan Februari -April 2010 di Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, 3 rumah sakit, 30 Puskesmas dan 111 Pustu, 46 Klinik/ BP/ RB dan 51 Dokter praktek swasta. Data dikumpulkan dari data skunder tahun 2008 - 2010 dan wawancara mendalam kepada pejabat pengelola tenaga medis. 6 pejabat dinas kesehatan, 3 di Badan Kepegawaian Daerah, 30 dokter dan 30 masyarakat. Analisis data secara deskriptif. Hasil Penelitian : Ketersediaan tenaga medis Kabupaten Gunungkidul masih kurang di sebabkan dalam 3 tahun terakhir jumlah yang keluar lebih banyak di bandingkan dengan yang masuk, termasuk tenaga medis swasta yang ketersediaannya tergantung dari tenaga medis pemerintah yang praktek ganda. Kebijakan yang di susun belum optimal karena terbatasnya pembiayaan.Pola distribusi pelayanan medis menumpuk di wilayah dengan PDRB tinggi, perkotaan dan mudah transportasinya. Jarak pelayanan untuk di akses masyarakat dengan kategori mudah. Tetapi terjadi kekosongan pelayanan medis pada malam hari di pedesaan Kesimpulan. Ketersediaan tenaga medis Kabupaten Gunungkidul masih kurang. Pola distribusi pelayanan medis lebih banyak di wilayah perkotaan, PDRB tinggi dan transportasi yang mudah. Sedangkan akses masyarakat terhadap pelayanan mudah tetapi terjadi kekosongan pelayanan medis pada malam hari di pedesaan. Kebijakan yang ada belum optimal karena terbatasnya biaya, daerah miskin, pedesaan, sulit transportasi/ komunikasi.
LEAN MANAGEMENT TO REDUCE WAITING TIME FOR ROUTINE BLOOD SERVICE AT BLOOD TRANSFUSION SERVICE UNIT CIPTO MANGUNKUSUMO HOSPITAL Putriasih, Siti Ayu; Meliala, Andreasta; Firman, Firman
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.52462

Abstract

Background:Blood supply at Cipto Mangunkusumo Hospital is done by the Blood Transfusion Service Unit which is responsible for the availability of safe, high-quality, and sufficient blood. The high number of routine blood demand at the same time makes the waiting time lengthen and exceed the standard time. The implementation of lean methods is needed to identify value added and work activities that do not add value in order to meet the waiting time standard for routine blood services.Methods: This is an action research conducted at UPTD RSCM from October to November 2019. Samples taken by consecutive sampling for 2 weeks during working hours and outside working hours, weekdays and weekend. Observation guidelines use value-added, non-value added, waiting time, cycle time, and lead time observation sheets. Waste is included in the DOWNTIME matrix. Followed by interviews and focus group discussions and the implementation of 5S and visual management (PRC order monitoring systems based on information technology).Results: Research on 50 samples of routine blood demand pre-intervention and 50 samples of post-intervention with PRC blood and first serial transfusion. The most samples pre- and post-intervention came from the Thalassemia Polyclinic, Inpatient Building A, and Emergency Room. Waste found includes over production, waiting, non-utilized talent, transportation, motion, and extra processing. Value added of routine blood service post-intervention decreased from 1 hour 26 minutes 49 seconds to 1 hour 22 minutes 52 seconds (5%). The post-intervention waiting time decreased from 48 minutes 19 seconds to 31 minutes 23 seconds (35%). The routine blood service lead time at the UPTD RSCM post-intervention decreased from 2 hours 35 minutes 31 seconds to 2 hours 7 minutes 47 seconds (18%). An efficient process of routine blood demand occurs with an increase in value added ratio from 56% to 65% (9%).Conclusion: Implementation of lean management, namely 5R and visual management (PRC order monitoring system based in information technology), can reduce the waiting time for routine blood services in UPTD RSCM. The routine blood service process at UPTD RSCM has become more efficient.Keywords: lean management, blood service, waiting time.
Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 Tentang Rumah Sakit Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di Provinsi Bengkulu Marchelina, Henny; Meliala, Andreasta; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.389 KB) | DOI: 10.22146/jkki.37522

Abstract

Berdasarkan Undang-undang No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25/2000 rumah sakit memasuki era desentralisasi sistem kesehataan, sehingga memicu perubahan besar dalam lingkungan lembaga pelayanan kesehatan. Namun sejak diterbitkannya PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 21 yang memuat isu kebijakan untuk mengembalikan posisi rumah sakit daerah provinsi menjadi unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan, telah membuat kedudukan dan fungsi rumah sakit umum daerah akan menjadi lembaga fungsional murni (non eselon) berbentuk unit pelaksana teknis daerah dibawah dinas kesehatan. Pada RSUD M.Yunus Provinsi Bengkulu belum menerapkan PP tersebut dikarenakan belum ada peraturan yang mengaturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesiapan dinas kesehatan provinsi dan rumah sakit umum daerah terhadap implementasi kebijakan peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 21 tentang rumah sakit daerah menjadi unit pelaksana teknis dinas kesehatan di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus eksploratoris dengan desain kasus tunggal terjalin. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan secara purposive sampling. Informan berpersepsi positif terhadap perubahan status RSD menjadi UPT dinas kesehatan namun sebagian besar berpendapat bahwa tidak harus melakukan perubahan kelembagaan RSD di provinsi Bengkulu. Berdasarkan kesiapan perubahan organisasi dinas kesehatan provinsi Bengkulu telah mengalami perampingan kelembagaan setelah terbitnya PP nomor 18 tahun 2016 sesuai dengan Perda nomor 62 tahun 2016 namun untuk RSUD M. yunus belum mengalami perubahan kelembagaan. Dari kesiapan ketersediaan SDM terhadap implementasi PP ini masih kurang. Implementasi kebijakan PP nomor 18 tahun 2016 pasal 21 dapat di katakan belum siap sepenuhnya diterapkan di RSUD M.Yunus Bengkulu
PENERAPAN SURGICAL SAFETY CHECKLIST WHO DI RSUD JARAGA SASAMEH KABUPATEN BARITO SELATAN Klase, Suryanti; Pinzon, Rizaldy Taslim; Meliala, Andreasta
Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana Vol 1, No 3 (2016): Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana
Publisher : Medical Faculty of Duta Wacana Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21460/bikdw.v1i3.25

Abstract

Latar Belakang: Penerapan pemakaian Surgical Safety Checklist (SSC) dari World Health Organization (WHO) adalah untuk meningkatkan keselamatan pasien dalam proses pembedahan dikamar operasi dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam prosedur pembedahan. Tingginya angka komplikasi dan kematian akibat pembedahan menyebabkan tindakan pembedahan seharusnya menjadi perhatian kesehatan global. Penggunaan checklist terstruktur dalam proses pembedahan akan sangat efektif karena standarisasi kinerja manusia dalam memastikan prosedur telah diikuti. Untuk itu diperlukan juga proses penerapan Surgical Safety Checklist WHO di RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian kualitatif, studi kasus. Subyek penelitian ini adalah semua personel kamar bedah RSUD Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah selama bulan Maret - Mei 2015. Kuesioner menjelaskan tentang karakteristik umum dari sampel (umur, jenis kelamin, pekerjaan, lama kerja di rumah sakit), pengetahuan tentang Surgical Safety Checklist WHO, penerimaan checklist dan penerapannya, dan kerja sama team kamar bedah. Hasil: Dari 21 personel kamar bedah yang menjawab kuesioner, 100% menyadari keberadaan Surgical Safety Checklist WHO dan mengetahui tujuannya. Kebanyakan personel berpikir bahwa menggunakan checklist keselamatan Bedah WHO bermanfaat dan pelaksanaannya di kamar bedah merupakan keputusan yang tepat. Ada 90,5% personel yang menyatakan bahwa penggunaan Surgical Safety Checklist WHO cukup mudah untuk dilaksanakan. Kesimpulan: Meskipun terdapat penerimaan yang besar terhadap pelaksanaan penerapan checklist ini diantara personel kamar bedah, tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam pengetahuan tentang tata cara pengisian ataupun penggunaan checklist.