Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA Natah, Luh Cahya Bungan; Marwanto, Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan bisnis perdagangan bebas yang semakin pesat, banyak menarik para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya. Kosmetik Impor sering dijual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau pihak yang dapat dihubungi. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian jika ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan kemudian penyidik akan melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya adalah masyarakat cenderung membeli kosmetik online, masyarakat yang masih memiliki pola pikir terhadap hasil yang instan, pengetahuan masyrakat yang masih kurang terhadap produk kosmetik. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Impor Ilegal, Bahan Berbahaya
KEPAILITAN DEBITUR YANG TERIKAT PERKAWINAN YANG SAH DAN TIDAK MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN Surya Arditha, A.A Ngr Bagus; Udiana, I Made; Marwanto, Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pailit adalahnkeadaanndimanaudebitor tidak mampu lagiuuntuk melakukan pembayaran terhadap hutang-hutang dari para kreditornya. Keadaan ini biasanya disebabkan karena kesulitan keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang menyebabkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari. Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secaraaproposional (prorate parte) dan sesuai dengan stuktur kreditor. Tujuan dari penulisan ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang Kepailitan Debitur yang Terikat Perkawinan yang Sah dan Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan. dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa norma yaitu norma kabur, norma kosong dan norma konflik. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. padaadasarnya persatuan harta tersebut bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata namun juga beban pembayaran. Hal ini sesuai dengan Pasall64 ayat (1) UU Kepailitan, yang mengatur: ?Kepailitan terhadap suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuanhharta? dan Proses permohonan pailit bagi Debitur yang dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak membuat perjanjian perkawinan pada prinsipnya sama seperti proses kepailitan pada umumnya yaitu melalui permohonan yang diajukan oleh Kreditur dan juga melalui prakarsa dari diri sendiri, dengan syarat minimal memiliki dua krediturrdan salah satu utang telahhjatuh tempo dan dapat ditagih dan belum lunas. Secara khusus apabila debitur sendiri yang memohonkan pailit, maka membutuhkan persetujuan dari pasangan dalam perkawinan (baik istri maupun suami).
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013 Girinatha, Dewa Gede Wibhi; Marwanto, Marwanto; Sukranatha, A.A.Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Di Kota Denpasar. Adapun yang melatar belakangi tulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis proses serta faktor penghambat pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh notaris di kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait dan faktor-faktor penghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik Disebabkan oleh suatu pertimbangan yang mempengaruhi setiap proses pemberian kredit yang mana akta jaminan fidusia didaftarkan setelah pembayaran kredit dalam keadaan tidak sehat oleh pihak bank maupun lembaga pembiayaan terkait. Selain itu faktor hambatan lainnya dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terjadi di kantor notaris berupa data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank yang mengakibatkan tidak dapatnya dilaksanakan pembuatan akta perjanjian fidusia dan sehingga secara otomatis tidak dapat dilaksanakan proses pendaftaran secara elektronik.Kata Kunci : Pendaftaran, Sistem Elektronik, Notaris, Fidusia
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEKSUAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Septiadi, I Putu Rian; Marwanto, Marwanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia tindak pidana korupsi adalah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan upaya pemberantasan dan juga pencegahan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Namun berbanding terbalik terhadap tujuan pemerintah, kasus korupsi di Indonesia semakin berkembang dan selalu mencari celah di setiap Undang-Undang yang mengaturnya. Salah satu perkembangannya adalah munculnya kasus gratifikasi berupa gratifikasi seksual, yang dimana seksual yang diberikan dalam kasus gratifikasi tidak bisa disebut sebagai barang, diskon ataupun potongan harga sebagaimana tercantum dalam pengertian gratifikasi. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui aturan mengenai gratifikasi dan  juga pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi seksual. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa aturan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi seksual berdasar Pasal 5 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 adalah pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 5 Tahun bagi pemberi gratifikasi dan pada Pasal 12 pidana penjara seumur hidup atau paling singkat penjara 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun. Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Gratifikasi Seksual.
PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TERHADAP KERUSAKAN BARANG JAMINAN DEBITUR YANG DIKUASAI OLEH KOPERASI KARISMA PERKASA KABUPATEN KLUNGKUNG Lingga Mahasaskara Suarta, Putu; Marwanto, Marwanto; Sri Indrawati, Anak Agung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha gadai yang dilakukan oleh Koperasi Karisma Perkasa harus melaksanakan hak dan kewajibannya dalam merawat dan menjaga dengan baik jaminan debitur, namun dalam hal ini debitur tidak melakukan perjanjian tersebut dengan itikad baik, yang mengakibatkan jaminan tersebut mengalami kerusakan atas kelalaian yang diperbuat oleh debitur. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa dalam hal terjadi kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi, dimana dalam hal ini kreditur belum menyelesaikan pemberian ganti rugi yang telah disepakati sebelumnya dalam melakukan perjanjian gadai, serta implementasi POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian di Koperasi Karisma Perkasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa atas kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi menjadi tanggung jawab mutlak dari Koperasi Karisma Perkasa Kota Klungkung dimana telah melanggar ketentuan dari Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, serta implementasi usaha gadai oleh Koperasi Karisma Perkasa berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian bagi Koperasi Karisma Perkasa yang berkaitan dengan permodalan, pendirian, pendaftaran, dan lain sebagainya yang menjadi syarat-syarat ketentuan usaha pergadaian belum dilaksanakan oleh Pihak Koperasi Karisma Perkasa.
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP HAK ASASI MANUSIA ORANG-ORANG LGBT DENGAN BANTUAN PBB Ammah, Dinda Maslahatul; Marwanto, Marwanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini mengangkat judul Perlindungan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia Orang-Orang LGBT dengan bantuan PBB. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kata LGBT digunakan untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan secara umum hak asasi manusia orang-orang LGBT serta pula menganalisis bentuk pengaturan mengenai perlindungan internasional LGBT yang dilakukan dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Metode yang digunakan yaitu berjenis yuridis normatif yang merujuk pada analisis asas, teori, konsep, serta pasal-pasal dalam peraturan yang terkait dan juga merujuk pada pendekatan  perundang-undangan (statue approach) yang menjadi objek penelitian yaitu sampai sejauh mana kesesuaian hukum positif tertulis yang ada satu dengan yang lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa masih banyaknya orang-orang yang menghadapi kekerasan setiap harinya karena identitas seksual mereka. Peran penting PBB, Organisasi Internasional, dan kelompok masyarakat sipil tercermin dalam tindakan yang mereka lakukan untuk minoritas (LGBT) dan pengaruh universal yang mereka berikan pada negara-negara anggota untuk mencapai kerja sama internasional dan perlindungan bersama, khususnya dengan mempraktikkan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Perlindungan Internasional, Hak Asasi Manusia, LGBT, PBB,
EVALUASI KURIKULUM 2014 JURUSAN PENDIDIKAN SENI TARI Seriati, Ni Nyoman; Kuswarsantyo, Kuswarsantyo; Marwanto, Marwanto; Rumiwiharsih, Rumiwiharsih
Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni Vol 16, No 2 (2018): IMAJI OKTOBER
Publisher : FBS UNY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/imaji.v16i2.22734

Abstract

Tujuan Penelitian evaluasi kurikulum 2014 Jurusan Pendidikan Seni Tari untuk: (1) Mendeskripsikan hasil evaluasi kurikulum Prodi Pendidikan Seni Tari yang dibutuhkan masyarakat. (2) Mendapatkan data dari alumni/stake hoder mahasiswa untuk mengembangkan konsep kurikulum yang ideal untuk menghasilkan lulusan Prodi Pendidikan Seni Tari yang kompetitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Realisasi dari penelitian ini adalah riset evaluasi yang memiliki arah tujuan untuk memperoleh umpan balik dari hasil kebijakan. Objek penelitian adalah kurikulum 2014 pada Jurusan  Pendidikan Seni Tari yang akan dilihat dari isi kurikulum, sebaran mata kuliah pada setiap semester, dan diskripsi mata kuliah. Subjek penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari  alumni Prodi Pendidikan Seni Tari dan  stake holder15  orang  dan mahasiswa Jurusan Pendidikan seni Tari15 orang. Setting penelitian  ini dilaksanakan di Jurusan Pendidikan Seni Tari  Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan  melalui FGD pertemuan langsung dengan responden . Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terhadap evaluasi kurikulum 2014 Prodi Pendidikan Seni Tari mencangkup tiga bidang yaitu: (1) isi kurikulum, (2) sebaran mata kuliah, (3) deskripsi mata kuliah.Uji materi kepada alumni dan stake holder  tentang isi kurikulum  didapatkan hasil bahwa kerikulum perlu ditambahkan mata kuliah  Apresiasi Seni, sementara hasil uji materi dengan  mahasiswa dipandang perlu untuk menambahkan mata kuliah olah tubuh dan koreografi. Uji materi pada sebaran mata kuliah responden dari mahasiswa merekomendasikan untuk menempatan mata kuliah seminar pada semester tujuh. Untuk uji materi tentang deskripsi mata kuliah kepada alumni dan stake holder  diperoleh hasil untuk mencantumkan pendidikan karakter dan nasionalisme mata kuliah PKN, Kewarganegaraan, Agama. Penilaian pada mata kuliah praktik perlu dilengkapi dengan penilaian sikap. Sedangkan dari mahasiswa  diperoleh hasil untuk perlu ditambahkan tentang pengelolaan sanggar mata kuliah kewirausahaan.Kata Kunci: Evaluasi, kurikulum 2014, Prodi pendidikan Seni tari Curriculum 2014 Evaluation: Dance EducationAbstractThe purposes of this study were to: (1) describe the result of dance art education study program curriculum evaluation needed by the community; (2) get data from stake holders or alumni to develop ideal curriculum concepts to produce competitive dance arts education study program graduates. This was a qualitative study. The realization of this research was evaluation research that has a direction to get feedback from the policy results. The object of the study was curriculum 2014 in the dance art education study program that will be seen from its content, distribution of courses for each semester, and course descriptions. The subjects of the research were 30 people consisting of alumni of the dance arts education study program: 15 stakeholders and 15 students of the department of dance art education study program. Results on the evaluation of curriculum 2014 in dance art education study program consist of 3 fields: (1) the content of the curriculum; (2) course distribution; (3) course description. Material testing on the alumni and stakeholders about the content of the curriculum revealed that art appreciation course should be added in the curriculum; while material testing on the students suggested adding body training and choreography course. Material testing on the students about the course description recommended putting seminar course on the seventh semester. Then, material testing on alumni and stake holders about course description suggested adding character education and nationalism on citizenship education, citizenship, and religion courses. Scoring on practical courses need to be completed with attitude assessment. Nevertheless, material testing on students showed a need to add management of entrepreneurship courses.Keywords: Evaluation, curriculum 2014, dance art education study program
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERI FIDUSIA SEBAGAI YANG MENGUASAI BENDA JAMINAN FIDUSIA PADA PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA CABANG TABANAN Cahyanti, Ni Putu Indianita; Marwanto, Marwanto; Mudana, I Nyoman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p02

Abstract

Ketentuan fidusia yang memberikan debitur kuasa untuk tetap menguasai objek jaminan disisi lain menyebabkan dilanggarnya kewajiban debitur dimasa depan. Dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalaan seperti benda jaminan dialihkan, digadaikan atau disewakan oleh debitur tanpa sepengetahuan krediturnya. Penelitian ini membahas mengenai kewajiban pemberi fidusia sebagai yang menguasai benda jaminan di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan dan upaya penyelesaian pelanggaran kewajiban pemberi fidusia sebagai yang menguasai objek jaminan di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban pemberi fidusia. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban-kewajiban debitur sebagai yang menguasai objek jaminan fidusia di PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tabanan belum terlaksana dengan baik karena adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh debitur. Sedangkan upaya penyelesaian pelanggaran kewajiban debitur sebagai yang menguasai benda jaminan fidusia dilakukan dengan negosiasi, apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka akan ditempuh jalur litigasi.   Kata Kuci: Kewajiban, Pemberi Fidusia yang Menguasai Benda Jaminan, Jaminan Fidusia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT Putra, Pande Putu Hendra Andika; Marwanto, Marwanto; kusuma, A.A Gede Agung Dharma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p03

Abstract

Pekerja memiliki peran yang sangat penting akan majunya suatu perusahaan, pekerja dan pengusaha dalam dunia bisnis saling membutuhkan, hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit dalam permasalahan ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak pekerja untuk memperoleh hak mereka. Pailitnya suatu perusahaan menyebabkan hak dari seorang pekerja dipertanyakan dan menimbulkan suatu permasalahan. Tujuan dari masalah ini yaitu untuk mengetahui hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan. Pendekatan konseptual (Conceptual approach). Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Hasil analisis hak dari seorang pekerja dalam perusahaan yang dinyatakan pailit berhak mendapatkan hak mereka baik berupa perlindungan hukum maupun upah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum., Pekerja., Pailit
PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR PAILIT TERHADAP UTANG YANG BELUM TERLUNASI DALAM PERKARA KEPAILITAN Ackbar, Muhammad; Marwanto, Marwanto; Dharmakusuma, A.A. Gede Agung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang-utangnya. Hal ini mengakibatkan debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang dalam perkara kepailitan serta membuat kreditor harus mengupayakan segala cara agar sisa piutangnya dapat terlunasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sisa utang piutang dalam perkara kepailitan yang dapat ditempuh baik oleh debitor itu sendiri maupun para kreditor yang terlibat. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban debitor pailit terhadap sisa utang yang belum terbayarkan kepada kreditor? (2) Apakah upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh kreditor yang piutangnya belum terlunasi oleh debitor?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedi. UUK PKPU yang berlaku sekarang belum sepenuhnya lengkap untuk dapat memberikan penyelesaian terhadap utang yang tersisa dalam perkara kepailitan. Tidak diaturnya penyelesaian ini membuat debitor tetap bertanggung jawab terhadap sisa utang meskipun kekayaannya sudah tidak cukup lagi untuk membayar utang tersebut, serta perlindungan hukum terhadap kreditor yang masih kurang memadai jika debitor tidak melunasi sisa utang yang tersisa dalam perkara kepailitan.
Co-Authors A.A Ketut Sukranatha, A.A Ketut A.A. Gede Agung Dharmakusuma Ackbar, Muhammad Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adiningsih, Ni Komang Nea Ainul Huri Ammah, Dinda Maslahatul Anak Agung Sri Indrawati Apriana, I Putu Fajar Ardika, Komang Armitasari, Tri Asral, Asral Atra Romeida Bambang Gonggo Murcitro, Bambang Gonggo Bambang Purnomo Cahyanti, Ni Putu Indianita Damanik, Muhammad QA Dermawan, I Gede Hari Dewi, Ni Kadek Dwi Fitri Silvia Dharmadha, I Nyoman Dharmakusuma, A.A Gede Agung Dharmawan Prastika, Kadek Septian Diana, Ni Kadek Ari Astiti Fatrawana, Adesna Fauzi Febrianto Girinatha, Dewa Gede Wibhi Hartal, Hartal Hasanudin Hasanudin Henstin, Mira Herlina, B. Hermansyah Hermansyah HESTI PUJIwATI Hidayat Hidayat I Made Udiana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana Ihak Sumardi Ikaputri Ayu Paramitha, Putu Indah, Susi Puspita Indrawati, A.A Sri Inoriah, Entang Kumara, Putu Gede Prasetya Teja kusuma, A.A Gede Agung Dharma Kuswarsantyo Kuswarsantyo Lilis Zulaicha, Lilis Lingga Mahasaskara Suarta, Putu Maulana, Mohammad I Maulana, Muhammad I Maulana, Sena Maulana, Sena Merakati Handajaningsih Mucitro, Bambang G. Muhamad, Soleh Murni, Retno Nandayani, Ni Putu Indra Nasiroh, Nasiroh Natah, Luh Cahya Bungan Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Nyoman Seriati Ni Putu Purwanti Novita, R. Nuarini, Ni Nyoman Pitri Nyoman J Wistara, Nyoman J Patabang, Lewi Purnawati, Renny Putra, Pande Putu Hendra Andika Rumiwiharsih, Rumiwiharsih Saputra, Randy Saraswati, Ida Ayu Agung Sari, Rita K Septiadi, I Putu Rian Siti Nikmatin Suatra Putrawan Sudirman Sudirman Sukranatha, A.A.Ketut Sumbayak, Roy S.O. Surya Arditha, A.A Ngr Bagus Teguh Adiprasetyo Usman Siswanto Uyatmi, Yesi Virdianto Joened, Dicky Wahyu Hidayat Wati, Shinta Puspita Wijayantara, I Komang Ari Zelly Lonanza Andara Lofa, Ni Made