U. Sudjana, U.
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Published : 6 Documents
Articles

Found 6 Documents
Search

(FAST MOVING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO Sudjana, U.
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.741 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan menentukan penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) pada Desain Industri yang cepat berubah (fast moving) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO. Metode penelitian yuridis empiris, tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Hasil penelitan menunjukan bahwa penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) bagi kreasi-kreasi yang cepat berubah (fast moving) misalnya desain sepatu, dari segi hukum tidak memenuhi atau mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan karena desain-desain baru yang dihasilkan tersebut tidak didaftarkan sehingga peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual. Dari segi bisnis, stelsel konstitutif untuk obyek Desain Industri yang cepat berubah tidak efektif mengingat tuntutan bisnis tidak memungkinkan diproduksi lebih lama karena konsumen merasa bosan atau tidak tertarik lagi terhadap desain yang dianggap sudah out of date (ketinggalan jaman), sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha apabila desain industri atas produk barang tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, perlu solusi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta keuntungan secara ekonomi bagi para pendesain tersebut yaitu dengan penggunaan stelsel deklaratif (pendaftaran tidak mutlak) pada perlindungan desain industri.Kata Kunci: desain Industri, fast moving, stelsel konstitutif.  AbstractThis study aims to determine the application stelsel constitutive (must register) on the industrial design that is rapidly changing (fast moving) by Act No. 31 of 2000 associated with the WTO TRIPs Agreement. The research method used is a empirical juridical approach, conducted research stage through the study of literature to examine the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data was collected through document study, conducted by examining the documents about the positive law. Further data analysis method is done through qualitative normative. Research results show that the application of stelsel constitutive (must register) for the creations of rapid change (fast moving), for example the design of the shoe, darisegi law does not meet or ignore the sense of justice and expediency for new designs obtained are not registered so the impersonation by the another bad faith can not be categorized as a violation of the law of intellectual property. From a business standpoint, stelsel constitutive for the objects of industrial design that quickly turned to be ineffective given the demands of the business does not allow manufactured longer for consumers to feel bored or not interested anymore to design considered out of date (outdated), which can cause economic loss for businesses if the industrial design of the products listed goods. Therefore, there needs to be a solution to satisfy the justice and expediency and economic benefits for the designer is to use declarative stelsel (registration is not absolute) on the protection of industrial design.Keywords: Constitutive principle, fast moving, industrial design.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.12  
PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI JEJARING MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Fadhila, Ghaesany; Sudjana, U.
ACTA DIURNAL Vol 1, No 2 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

ABSTRAKMeluasnya penggunaan internet membawa konsekuensi tersendiri di bidang Hak Cipta. Lagu dan/atau musik merupakan salah satu konten yang paling dicari di jejaring media sosial, menariknya yang dicari tidak selalu Ciptaan sang musisi yang membawakan lagu tersebut, masyarakat juga tertarik untuk mencari versi alternatif dari lagu yang populer, yang biasa disebut dengan cover song. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analitis guna memperoleh gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku  dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara  meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Berdasarkan hasil analisis, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (cover song) di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan menurut ketentuan Pasal 8 UUHC, namun merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi jika dimanfaatkan untuk kegiatan komersial dengan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana menurut ketentuan Pasal 9 UUHC. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui tindakan hukum yaitu melalui arbitrase atau melalui Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana diajukan ke Pengadilan Negeri, juga melalui tindakan lain melalui fitur yang disediakan situs jejaring media sosial seperti YouTube Content ID dan identifikasi konten pada Soundcloud agar konten yang melanggar hak cipta dapat ditutup.Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, lagu, musik.ABSTRACTWidespread use of the internet has its own consequences in the field of Copyright. Songs and/or music is one of the most sought after content on social media networks, interestingly what is sought is not always the creation of the musician who performed the song, not a few people are also interested in finding alternative versions of popular songs, commonly called cover song. The research method used in this thesis is analytical descriptive in order to obtain an overview of the prevailing laws and regulations associated with legal theories and practice of the implementation of positive law. The approach used in this research is normative juridical, by examining library material called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in practice. Based on the results of the analysis of this thesis, the conclusion is that the use of cover songs in social media networks is not a violation of moral rights if it is done not for commercial purposes and no changes are made to the work according to Article 8 Copyright Law, but is an act that violates economic rights if it is used for commercial activities without permission from the Author or Copyright Holder according to the provisions of Article 9 Copyright Law. Legal protection can be carried out through legal action, namely through arbitration or through civil lawsuits filed with the Commercial Court and criminal prosecution submitted to the District Court, also through other actions through features provided by social media networking sites such as YouTube Content ID and identification of content on Soundcloud for content violating copyright can be closed.Keywords: copyrights, economic rights, song, music.
PENGGUNAAN NAMA DESA TRUSMI PADA MEREK DAGANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Nabilah, Ilvi; Sudjana, U.; Rafianti, Laina
ACTA DIURNAL Vol 2, No 1 (2018): ACTA DIURNAL, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.658 KB)

Abstract

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran atas suatu merek dagang,  salah satu syaratnya tersebut dalam Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum. Kota Cirebon memiliki daya tarik bagi para wisata salah satunya karena karya batiknya, desa Trusmi yang berada di dalam wilayah Kota Cirebon merupakan desa penghasil batik. Terdapat salah satu perajin yang mendaftarkan nama Trusmi sebagai merek dagang. Tujuan penelitian ini menentukan kesesuaian pendaftaran merek dagang terdaftar Batik Trusmi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menentukan pemanfaatan hak ekonomi berkaitan penggunaan nama desa sebagai merek dagang. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah bahan pustaka dan data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu Tidak dapat didaftarkannya sebuah merek yang merupakan suatu tanda yang telah menjadi milik umum. Tanda milik umum ini merupakan tanda yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional yang digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur(generic term). Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar jika merek tersebut merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Bahwa Trusmi adalah nama umum atau public domain yang seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Secara ekonomi hal tersebut akan berakibat penurunan pendapatan yang akan berujung pada penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Trusmi yang sejak dahulu menggeluti usaha sebagai perajin batik.
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI POLA KEMITRAAN, KEAGENAN DAN DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN Sudjana, U.
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB) | DOI: 10.35706/jih-de'jure.v4i2.3096

Abstract

ABSTRAKPelaku UMKM dalam pola kemitraan tidak memiliki posisi tawar karena klausula perjanjiannya ditentukan sepihak oleh prinsipal, sehingga pelaku UMKM dirugikan.  Karena itu, kajian ini bertujuan menentukan pelindungan terhadap agen dan distributor sebagai pelaku UMKM melalui pola kemitraan dalam perspektif hukum perjanjian. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan tahap penelitian studi kepustakaan menggunakan analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik dan hubungan hukum dalam perjanjian keagenan dan distribusi termasuk diantara perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli, sehingga ketentuan umum KUHPerdata dapat diberlakukan terhadap kedua pola kemitraan tersebut selain ketentuan yang bersifat khusus. Pelaku UMKM dalam pola kemitraan keagenan dan distribusi dalam perspektif hukum perjanjian secara normatif telah mendapat pelindungan karena setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen dan distributor wajib didaftarkan di Kementerian Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran.Kata kunci: Pelindungan, Keagenan, Distributor, Perjanjian. ABSTRACTThe micro, small and medium enterprises actors in the partnership pattern do not have a bargaining position because the agreement clause is determined unilaterally by the principal, so that the micro small and medium enterprises players are harmed. Therefore, this study aims to determine the protection of agents and distributors as micro small and medium enterprises through the partnership pattern in the perspective of agreement law. The research method was carried out with a normative juridical approach to the research phase of library research using qualitative normative data analysis. The results of the study show that the characteristics and legal relationships in the agency and distribution agreements are included between the lease agreement and the sale and purchase agreement, so that the general provisions of the Civil Code can be applied to both patterns of partnership in addition to special provisions. The MSMEs in the agency and distribution partnership pattern in the perspective of a normative agreement have received protection because every national trading company that makes an agreement with the principal of goods or services produced abroad or domestically as an agent and distributor must be registered at the Ministry of Trade to obtain a Registration Certificate.Keyword: Protection, Agency, Distributor, Agreement.
KEPASTIAN HUKUM DALAM EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS: ANALISIS PERBANDINGAN Sudjana, U.
Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/jih-de'jure.v5i1.3499

Abstract

ABSTRAKKajian ini membandingkan Aspek Kepastian Hukum dan efektivitas pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode pendekatan yang dilakukan adalah yuridis komparatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil pembahasan berdasarkan analisis perbandingan menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, lebih menjamin kepastian hukum berkaitan dengan proses pendaftaran, penghapusan Merek oleh Menteri, penegasan tentang gugatan Merek terkenal, pemberatan sanksi pidana, dan pengaturan Indikasi geografis. Namun, menyangkut perluasan obyek perlindungan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak secara tegas memberikan penjelasan lebih lanjut tentang merek non-tradisional.Kata kunci: Kepastian Hukum, Pelindungan, Merek.ABSTRACTThis study compares the Aspects of Legal Certainty in Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The method of approach taken is comparative juridical, descriptive research specification analysis, data collection techniques through document study, the research phase is carried out with a literature study consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and data analysis methods are carried out normatively qualitative. The results of the study based on comparative analysis show that Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications compared to Law Number 15 of  2001 Concerning Trademark, guarantees legal certainty related to the registration process, deletion of Marks by the Minister, affirmation of claims for famous Trademarks, imposition of criminal sanctions, and regulation of geographical indications. However, regarding the expansion of the object of protection, Law 20 Number of 2016 does not explicitly provide further explanation of non-traditional mark.Keyword: Legal Certainty, Protection, Mark.
PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH FASILITAS KESEHATAN BPJS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Sholehah, Balqis Mar?atus; Sudjana, U.; Suryaman, Aam
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3275

Abstract

Kesejahteraan sosial merupakan bangunan dasar bagi setiap negara dalam membangun dan memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Salah satu unsur kesejahteraan umum sekaligus hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik dibentuk dengan Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional. Faktanya dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh salah satu fasilitas kesehatan yang berada di Kota Bandung yaitu Rumah Sakit, masih terdapat pasien peserta BPJS yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kelangkaan obat yang telah dijamin dalam Daftar Obat Esensial (DOEN) serta keterlambatan pelayanan kesehatan oleh petugas kesehatan di salah satu Rumah Sakit X di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pemberian pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan perlindungan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta BPJS di rumah sakit dan puskesmas belum sepenuhnya memadai, hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhnya hak yang dimiliki pasien untuk medapatkan obat dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan Pasal 13 UU BPJS memiliki kewajiban memberikan manfaat kepada seluruh peserta untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, serta Permenkes No.71 Tahun 2013 Pasal 13 ayat 1 bahwa manfaat jaminan kesehatan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Hal ini Rumah Sakit bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS.