Bahaudin Bahaudin, Bahaudin
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

Penggunaan best candidates method untuk mendapatkan solusi layak awal masalah transportasi Wulan, Elis Ratna; Bahaudin, Bahaudin
Jurnal Mercumatika : Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2612.845 KB) | DOI: 10.26486/mercumatika.v1i2.206

Abstract

Besarnya ongkos transportasi dapat menurunkan maksimasi profit sehingga biaya distribusi perlu ditekan. Salah satu cara untuk menekan biaya transportasi tersebut adalah dengan menggunakan model masalah transportasi dengan mencari solusi layak awal. Salah satu metode untuk mencari solusi layak awal adalah dengan Best Candidates Method (BCM). Pada BCM, kandidat dipilih dengan memilih dua unit ongkos terkecil untuk tiap-tiap baris, kemudian kandidat-kandidat tersebut disusun sehingga membentuk kombinasi-kombinasi yang menghasilkan total biaya terkecil. Best Candidate Method menghasilkan solusi layak awal dengan total ongkos terkecil dengan cara membandingkan total ongkos antara kombinasi yang satu dengan kombinasi lainnya. Pada contoh kasus yang dipelajari, contoh kasus pertama yaitu distribusi pupuk berbentuk model masalah transportasi tidak seimbang dengan total supply sebesar 51 ton pupuk dan demand sebesar 52 ton pupuk. Hasil akhir yang diperoleh yaitu solusi layak awal dengan total cost terkecil adalah $1005. Sedangkan contoh kasus kedua yaitu distribusi air minum berbentuk masalah transportasi seimbang dengan total supply sama dengan total demand yaitu sebesar 12 kilo liter dengan hasil akhir yang diperoleh yaitu solusi layak awal dengan total cost terkecil adalah sebesar $23.Kata kunci : Best Candidates Method, Solusi Layak Awal, Masalah Transportasi, Model Masalah Transportasi tidak Seimbang, Model Masalah Transportasi Seimbang.
MENGHIDUPKAN KEMBALI GBHN: KOMPARASI GBHN DAN RPJPN SEBAGAI KEBIJAKAN POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM BIDANG PEMBANGUNAN Bahaudin, Bahaudin
Jurnal Keamanan Nasional Vol 3, No 1 (2017): Mei
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jkn.v3i1.10

Abstract

AbstractPolitical law of development policies in the Reformation era no longer recognize the term National Directives Outline (Garis-Garis Besar Haluan Negara or GBHN). Reformation planners consider the terminology as taboo because of its close association with the New Order (Orde Baru) regime. The Reformation era acknowledge the term Long Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang or RPJP) as the political law of national development policies. In practice, RPJPN is the vision and mission of the elected President and has a limitation of 10 years, exceeding the President?s term of office. Unlike GBHN which is constitutional and bound to be executed regardless of whom is leading, RPJP is political and compromising in nature, therefore fraught with inconsistencies. This article discusses GBHN and the proposed revival of it as the national development directive.Keywords: GBHN, Reformation and National DevelopmentĀ AbstrakKebijakan politik hukum dalam bidang pembangunan di era Reformasi tidak lagi mengenal istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Para perancang reformasi memandang tabu terminologi tersebut, sebab istilah tersebut begitu lekat dan identik dengan rezim Orde Baru. Reformasi mengenal istilah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai kebijakan politik hukum nasional dalam bidang pembangunan. Dalam tataran pelaksanaannya RPJPN adalah visi-misi Presiden terpilih, dan memiliki keterbatasan terlebih masa jabatan Presiden hanya dibatasi 10 tahun saja. Berbeda dengan GBHN yang sifatnya konstitusional dan wajib dijalankan oleh siapapun penguasanya, RPJP lebih bersifat politis dan kompromi, sehingga dalam pelaksanaanya kerap terjadi inkonsistensi. Tulisan ini memberikan ulasan GBHN dan wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional.Kata Kunci: GBHN, Reformasi dan Pembangunan Nasional