Sunny Ummul Firdaus, Sunny Ummul
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents
Articles

Found 7 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN NGAWI ,, Suprianto; Riwanto, Agus; Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (907.61 KB)

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the implementation of government regulation No. 18 of 2016 on the regional apparatus against the effectiveness of the performance of employees in the local secretariat of the regional parliament (DPRD) in the district Ngawi. The research is research law that is evaluative with the empirical approach and sociological approach.The theory used for the analysis in this research is the theory of Lawrence M. Friedman with its three legal structures, from the analysis it is known that the performance of the employees in the local secretariat environment The ngawi district representative board is quite good but needs many new innovations and improvements in some aspects, in both the legal aspect in the legal structuretheory of friedman found that only in the aspect of the element of law culture which is not appropriate to the implementation of Government Regulation No. 18 of 2016 on the Regional Devices in Ngawi District is less able to improve the effectiveness of the performance of the Secretariat staff of Ngawi Regency DPRD. The competence of employees who moved from the merger of other agencies and agencies in accordance with Government Regulation No. 18 of 2016 is not in accordance with the needs of the Secretariat of Ngawi Regency DPRD, while in the other two aspects are appropriate.Keywords: implementation of government regulation; effectiveness; law culture.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap efektivitas kinerja pegawai di lingkungan sekretariat daerah dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di kabupaten ngawi. Berdasarkan bentuknya penelitian ini termasuk dalam evaluatif, yaitu ?suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menilai suatu program kerja. Teori yang dipakai untuk analisis dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman dengan tiga struktur hukumnya, dari analisis diketahui bahwa kinerja para pegawai di lingkungan sekretariat daerah Dewan perwakilan daerah kabupaten ngawi cukup baik namun perlu banyak inovasi baru dan peningkatan dibeberapa aspek, di kedua aspek hukum dalam teori struktur hukum dari friedman didapatkan bahwa hanya dalam aspek dari unsur kultur hukum saja yang tidak sesuai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi kurang mampu meningkatkan efektivitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi. Kompetensi pegawai yang pindah dari adanya penggabungan Dinas dan Badan lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tidak sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi, sementara dalam kedua aspek lainnya sesuai.Kata kunci: implementasi peraturan pemerintah; efektivitas; kultur hukum.
PERANAN TNI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PERPEKTIF PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA Puspitasari, Denny; Firdaus, Sunny Ummul; Riwanto, Agus
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstracThis research aimed to analyze the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) and to study the legal politics built by government regarding the policy of terrorism eradication by TNI viewed from state defense and security. The method employed in this research was normative one, the method using primary law materials including legislations and secondary law materials or literature including legal principles, legal procedure, vertical and horizontal synchronization (interrelated legislations). This research employed statute approach with comparative analysis on law concepts.  The statute approach was carried put by studying regulation or legislation related to legal issues, in this case, the role of TNI in eradicating terrorism in the State Defense and Security perspective to be analyzed. The result of research showed that the identification of legislation about terrorism eradication by TNI (Indonesian Army) still had relevance to the following law: Article 30 of UUD 1945 (1945 Constitution), Republic of Indonesia Police’s Law No. 22 of 2002, Law about Terrorism Crime No.15 of 2003, TNI (Indonesian Army) Law No.34 of 2004 and State Defense Law No.3 of 2002. The politics of law built by government should be able to create a responsive law product corresponding to t he ideals of Indonesian law as included in the 4th paragraph of Preamble of 1945 Constitution.Keywords: TNI, politics of law, terrorism, defense and security  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis identifikasi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan terorisme oleh TNI,kemudian mengkaji bagaimana politik hukum yangdibangun pemerintah tentang kebijakan pemberantasan terorisme oleh TNI ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan Negara.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif,yaitu metode yang menggunakan bahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder atau kepustakaan,mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal(peraturan perundang-undangan yang berkaitan).Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan,analisa konsep hukum,perbandingan hukum. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi atau perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yaitu Peranan TNI dalam pemberantasan Terorisme perspektif Pertahanan Keamanan Negara yang akan di analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi hukum peraturan perundang-undangan tentang pemeberantasan Terorisme oleh TNI yang masih mempunyai relevansi hukum diantaranya adalah UUD 1945 pasal 30.,Undang-undang kepolisian Negara RepubliK Indonesia no 22 Tahun 2002,Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme No 15 Tahun 2003,Undang-undang TNI no 34 tahun 2004 dan Undang-undang Pertahanan Negara no 3 tahun 2002.serta Politik Hukum yang dibangun Pemerintah harus mampu menciptakan produk hukum yang responsive sesuai dengan cita cita hukum Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea 4Kata Kunci: TNI;politik hukum; terorisme; pertahanan dan keamanan.
KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKANE-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR) ,, Haryono; ,, Isharyanto; Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On  Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena input  data  Pegawai  Negeri  Sipil  masih  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat   dengan format   yang tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian.Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar
POLITIK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI Raharjo, Gabriel Vian Mukti Hutomo; Firdaus, Sunny Ummul; Riwanto, Agus
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examine how important of Public Disclosure  to create good governance after the enactment Act of Public Disclosure Number 14 of 2008. This study also analyse Legal Policy of  Public Disclosure to create good governance at Regional Government of Wonogiri. This research is normative research that supported by empirics data. Base on this study showed that the Act of Public Disclosure is a consequense of nation task as mandated in 1945 Constitution. Public Disclosure fulfillment as one of Human Rights which is guaranteed and protected by the state. Fulfillment of Public Disclosure has a philosohical, sociological and juridical meaning. Good Governance is requirement for each goverment to realize the asporations of society and reach the goal as well as the aspirations of the nation. The implementation of Public Disclosure at Regional Government of Wonogiri depend on legal policy and publik policy. The nation that did good governance would have good public policy. Good public policy created the welfare for the citizens.Keywords: Law policy; public disclosure; good governance; and regional autonomy.AbstrakArtikel ini mengkaji tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini menganalisis Politik Hukum berkaitan dengan Keterbukan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan data-data empiris. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Implementasi UU KIP di Kabupaten Wonogiri yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah. Negara yang melakukan tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.Kata kunci: politik hukum; keterbukaan informasi publik; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Konstitusi Vol 8, No 2 (2011)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.155 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

General Election as a means to realize the ideal of democracy does    not merely aim to determine who will get the position in the parliament but it also should represent the sovereignty of the people. In the 2009 General Election, however, parliamentary threshold was prevailed and implemented. This regulation is included on Article 202 The General Election Act number 10/2008 which stated that political party of General Election participant must fulfil at least an amount of 2.5% of total valid national vote to be included in the representation determination of the House of Representative.A number of Indonesian peoples objected the rule. This is because parliamentary threshold deemed to be potentially demolished the political right of the people. Besides, the implementation of parliamentary threshold in bottom level considered to have some potential horizontal conflict because, for example, if someone voted as a selected candidate but they do not fulfil the parliamentary threshold, this particular candidate cannot obtain a seat in the parliament. This can be seen in the petition of judicial review to the Constitution Court regarding this parliamentary threshold regulation.It can be concluded  that  the  relevance  of  parliamentary  threshold to democratic General Election execution can not be separated from the mechanism and reasons in determining the the amount of threshold numbers in said rule. Requirement for determining the threshold is not merely based on a reason to strengthen presidential system chosen by the Indonesian people. In this case, the people’s voice should not be represented merely by the parliamentary number having position in the House of Representative. If this happens, then there will be some concerns of the emergence of political interest to strengthen the position of a particular political party in the  parliament.
Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Konstitusi Vol 8, No 2 (2011)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.155 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

General Election as a means to realize the ideal of democracy does    not merely aim to determine who will get the position in the parliament but it also should represent the sovereignty of the people. In the 2009 General Election, however, parliamentary threshold was prevailed and implemented. This regulation is included on Article 202 The General Election Act number 10/2008 which stated that political party of General Election participant must fulfil at least an amount of 2.5% of total valid national vote to be included in the representation determination of the House of Representative.A number of Indonesian peoples objected the rule. This is because parliamentary threshold deemed to be potentially demolished the political right of the people. Besides, the implementation of parliamentary threshold in bottom level considered to have some potential horizontal conflict because, for example, if someone voted as a selected candidate but they do not fulfil the parliamentary threshold, this particular candidate cannot obtain a seat in the parliament. This can be seen in the petition of judicial review to the Constitution Court regarding this parliamentary threshold regulation.It can be concluded  that  the  relevance  of  parliamentary  threshold to democratic General Election execution can not be separated from the mechanism and reasons in determining the the amount of threshold numbers in said rule. Requirement for determining the threshold is not merely based on a reason to strengthen presidential system chosen by the Indonesian people. In this case, the people’s voice should not be represented merely by the parliamentary number having position in the House of Representative. If this happens, then there will be some concerns of the emergence of political interest to strengthen the position of a particular political party in the  parliament.
PERAN DISSENTING OPINION HAKIM KONSTITUSI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM NASIONAL Firdaus, Sunny Ummul; Panjaitan, Putri Anjelina Nataly; Widyasasmito, Rizky Kurniyanto
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.469 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.1-10

Abstract

Dalam kultur hukum di peradilan saat ini, hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan aktivisme yudisial, termasuk berselisih pendapat dengan hakim lainnya yang membentuk putusan. Tidak sedikit putusan yang diambil tanpa aklamasi, karena terdapat hakim yang mengajukan dissenting opinion. Tulisan ini menguraikan mengenai dissenting opinion sebagai alternatif referensi bagi hakim, khususnya hakim konstitusi, dalam melakukan pembaharuan hukum. Hal ini diperlukan agar dissenting opinion sebagai narasi hukum alternatif dapat memperkaya dan memberikan dorongan perkembangan hukum di masa depan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dissenting opinion merupakan produk penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik. Kendati tidak memiliki kekuatan hukum, dissenting opinion dapat dijadikan sebagai alternatif referensi bagi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara yang relatif sama. Hal ini dikarenakan persoalan konstitusionalitas merupakan isu yang terus berkembang, bahkan seringkali menjadi acuan dalam pembaharuan hukum yang signifikan, sehingga hakim konstitusi harus menggali hukum dari berbagai perspektif yang relevan, termasuk di dalamnya menjadikan dissenting opinion sebagai alternatif referensi. Telaah ini diharapkan mampu menjadi kompas yang dapat menunjukan arah pembaharuan hukum kedepannya.