Articles

Found 5 Documents
Search

KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF, IMPLEMENTASI YANG ABAI KONTEKS LINGKUNGAN SOSIAL Indriyany, Ika Arinia
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study is going to discuss the implementation of inclusive education’s policy in Yogyakarta. Yogyakarta is a famous for being one of the friendliest city for people with disabilities (some people often refer to handicapped person, although that term is considered to new discrimination by the activist). Inclusive education’s policy is a breakthrough in education policy that puts people with disability and non-disability to sit and learn together in one classroom. In the national area, inclusive education policies stated in Permendiknas No 70 of 2009, while in Yogyakarta contained in Pergub DIY No 21 of 2013. Implementation of that policies did not reach 100% yet. Because, the policy makers forgot the social context, whether society ready to including people with disability in their life or not. Keywords: inclusive education policy, implementation, social context, social inclusion
Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif Melalui Kasus Pemindahan Difabel dari Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta Indriyany, Ika Arinia
INKLUSI Journal of Disability Studies Vol 2, No 1 (2015)
Publisher : PLD UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.401 KB) | DOI: 10.14421/ijds.020109

Abstract

Indonesia’s constitution and legislation state that all Indonesiancitizens, including those with a disability, havea right to quality education. To meet this right, the government must ensure that every aspect of schooling and learning are accessible tostudentswith disabilities; however, this is not currentlythe case. Indeed, while inclusive education policy has been in place for years, its implementation is yet to be seen. For example, some children with disabilities are denied admission, while others continue to experience barriers to learning as schools are unable to meet their needs. The perception that disabled students belong only in special, segregated schools is still strongly held by the community, educational practitioners, and policy makers. As such, students with disabilities who register in inclusive schools are expected to meet certain qualifications. Should they fail to meet these requirements students are“returned” to special schools. Thispaper argues that such phenomenon demonstrates the government’s failure to meet its own mandateto ensure and protect the educational rights of persons with disabilities.[Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar, termasuk juga difabel (people with different ability). Negara idealnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Tidak hanya kebutuhan difabel yang harus diperhatikan tetapi juga bagaimana layanan pendidikan tersebut mampu menjamin hak-hak dari difabel dan yang terpenting adalah difabel mampu mengakses layanan pendidikan yang tersedia. Namun tidak jarang difabel mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh negara dikarenakan kebutuhan mereka yang berbeda dengan non difabel. Akibatnya difabel banyak mengalami penolakan ketika ingin bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, termasuk di sekolah reguler.Pemahaman yang berkembang adalah sekolah yang pantas bagi difabel hanyalah di sekolah luar biasa. Hal ini yang membuat difabel tak jarang di diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif yang awalnya didesain agar anak difabel dan non difabel mampu belajar bersama pun baik regulasi dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Kebijakan pendidikan inklusif seharusnya dapat digunakan sebagai dasar kesetaraan pendidikan kenyataannya masih menerapkan syarat – syarat khusus agar difabel mampu diterima di sekolah reguler tersebut. Saat difabel tidak mampu lolos kualifikasi yang ditentukan maka dia tidak dapat diterima di sekolah inklusif tersebut dan dikembalikan ke sekolah luar biasa. Jika hal ini terjadi maka negara gagal menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi difabel itu sendiri.]
EVALUASI PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS) DI KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 Hardiyanti, Inne; Stiawati, Titi; Indriyany, Ika Arinia
ijd-demos Volume 1 Issue 1, April 2019
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.334 KB) | DOI: 10.31506/ijd.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh permasalahan kemiskinan pada lingkup keluarga. Salah satu upaya pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan pada lingkup keluarga ialah dengan membentuk Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). Pada  penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bagiamana Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2017 Di Kecamatan Mancak yang mana seyogyannya program tersebut menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan pada dilingkup desa binaan. Teori yang digunakan ialah teori Evaluasi William N Dunn (2008) yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang peneliti gunakan ialah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Program Pelatihan Menjahit yang dilaksanakan di Desa Sangiang dan Desa Bale Kencana belum optimal. Hal ini dikarenakan kegiatan pelatihan yang dilakasanakan hanya selama 25 hari, sehingga tidak maksimal. Selain itu, mesin jahit yang pakai pelatihan hanya mesin jahit biasa dan jumlahnya terbatas, sehingga kemampuan para peserta pun terbatas, dan menyebabkan keterampilan yang dimiliki belum cukup untuk membuka usaha sendiri maupun bekerja pada perusahaan.This research is based on the background of the problems poverty in the family sphere. One of the government's efforts to poverty countermeasures in the family sphere is to by forming Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). In this researching, researchers focused on  how to Evalution Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Program (P2WKSS) Departement of Labor and Transmigrastion Serang Regency 2017 in Mancak ,which is program  the solution to the problem of poverty in the surrounding villages.Theory used in research is are theory of Evalution by William N Dunn in Nugroho (2008), The Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Accuracy. The method used  this study is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried by interview, observation and documentation. The  validity technique that the researcher uses is source triangulation. The selection of informants by purposive technique.The results of this study indicate that the Tailoring Training Program implemented in Sangiang Village and Bale Kencana Village was not optimal. This is because the training carried out only for 25 days, is not optimal. In addition, sewing machines that can be used are only ordinary and limited, so that the participants' abilities are limited, and the ability needed to work in a company 
ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA, MASIH RELEVANKAH KONSEP NEGARA KESATUAN? Indriyany, Ika Arinia
Journal of Social Politics and Governance Vol 1, No 1 (2019): Juni
Publisher : University of AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.291 KB) | DOI: 10.24076/JSPG.2019v1i1.5394

Abstract

Tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai alternatif bentuk negara di Indonesia. Selama ini bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dan perdebatan mengenai bentuk negara lain yaitu federalisme merupakan perbincangan yang cenderung dihindari, karena dianggap sebagai potensi ancaman persatuan bangsa dan negara. Terlepas dari itu, bagaimana pun wacana mengenai federalisme ini pernah beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia. Demi kepentingan akademis dalam rangka pengembangan keilmuan dan pencarian alternatif baru yang ideal dalam pengelolaan Negara Indonesia, wacana ini penulis munculkan kembali. Tulisan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah mengenai wacana federalisme, sebuah wacana yang dianggap terlarang jika dibicarakan di Indonesia.Kata kunci: kesatuan, sentralisasi, federalisme, desentralisasi
DINAMIKA NON-GOVERNMENT ORGANIZATION: STUDI KASUS KONTESTASI DAN KOMPROMI SEMU NGO DIFABEL DI YOGYAKARTA Indriyany, Ika Arinia
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.203 KB)

Abstract

Tulisan ini ingin melihat  bagaimana dinamika kompromi dan kontestasi antara NGO difabel lokal yang ada di Yogyakarta. Keberadaan sebuah NGO (Non Government Organization) untuk memperjuangkan isu tertentu memang dirasa sangat penting, apalagi isu disability, karena Negara dianggap gagal dalam mengakomodasi kebutuhan para difabel. Terkait dengan studi mengenai lapisan intermediary, penelitian yang akan dilakukan inipun menjadi penting, karena penelitian ini difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana peluang munculnya organisasi difabel di Yogyakarta. Saat mereka mulai ada pun bagaimana proses kompromi maupun kontestasi ketika mereka sedang memperselisihkan ide yang mereka bawa. Kedua, adalah melihat bagaimana NGO ? NGO tersebut ?sepakat? untuk membentuk forum payung dan kemudian melihat gejolak apa yang muncul dalam forum payung tersebut.