This Author published in this journals
All Journal Perspektif
Suharti, Titik
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya

Published : 13 Documents
Articles

Found 13 Documents
Search

KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA MENURUT UU NO 22 THN 1997 Suharti, Titik
Perspektif Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (529.893 KB)

Abstract

Number Law 22 Year 1997 about Narcotic differentiate in the case of crime sanction to misuse in a state of depending and misuse a do not in depending and referred mention pecandu narcotic. Conception the crime to like a narcotic more emphasis at rehabilitating medical, rehabilitate the social and also medication. Conception the such crime have mirrored the target punish by proporsional between justice target, target of benefit and certainty target.
GRASI DALAM KONSEP TUJUAN PEMIDANAAN Suharti, Titik
Perspektif Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.227 KB)

Abstract

Grasi represent one of form of is reason of crime liquidator and represent the medium to get the pardon in the form of change, extenuation, reduction, or abolition of crime execution which have been knocked down to be punished by pursuant to justice decision obtained the legal force remain to, as arranged in Law No 22 Thn 2002 about Grasi.
KEBERADAAN DAN EKSISTENSI LOKALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL Suharti, Titik
Perspektif Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Localization worker of commercial sex represent one of the negative influence minimization effort of deed digress conducted by some of is small of society. Pro and contra in discussing localization worker of commercial sex. Indonesia as Body Politic, arranging that localization worker of commercial sex is crime. But and existence of existence localization worker of commercial sex in the middle of society relied on made by discipline statement is or owner of pengelola and known by local Muspika, so that can be concluded that domiciling discipline statement oppose against law and regulation.
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Suharti, Titik
Perspektif Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

System of code penal responsibility at crime hardness in house hold, has arranged UU No. 23 Th. 2004. it’s scope: physicall hardness, psychological hardness, sex hardness and it’s let house hold.
SUBKULTUR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Suharti, Titik
Perspektif Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penitentiary is a place for a convicted criminal or a prisoner to spend their condemnation period. The main purpose of penitentiary or correctional facility is as re-socialization of a prisoner, so that after the condemnation period is over, she or he will be able to come back to the community in a better behaviour. During the period in the penitentiary, a prisoner will experience some kind of deprivation that leads into prisoner subculture.
KEJAHATAN PASAR MODAL DALAM KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE Suharti, Titik
Perspektif Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There is always crime happened in every society, including in business community in Indonesia such as in stock exchange sector one of reason why it can happen is weak Good Corporate Governance application. In order knowing how to rule out criminal in stock exchange in Indonesia in term of Good Corporate Governance framework, the writer uses normative juridical approach so that it is known that stock exchange crime has been ruled out in Stock Exchange Law though not all of the principles included in it.
FUNGSI GANDA LEMBAGA PEMASYARAKATAN Suharti, Titik
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2282.188 KB)

Abstract

Fokus penulisan ini banyak meninjau pada fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga tempat para narapidana menjalani masa pemidanaan, khususnya pidana penjara. Sebagaimana diketahui, Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana narapidana menjalani proses pembimbingan dan pembinaan untuk tujuan resosialisasi. Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mengalami beberapa depriviasi (perampasan) hak, misalnya depriviasi kebebasan, depreviasi atonomi, depriviasi harta kekayaan dan pelayanan, depriviasi hubungan heteroseksual, dan depriviasi keamanan. Dengan adanya beberapa depriviasi tersebut, para narapidana mencari perilaku kompensasi yang pada akhirnya akan mengarah pada adanya subkultur narapidana melalui proses prisonisasi. Pada akhir pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga resosialisasi, namun di sisi lain, sebagai lembaga prisonisasi.
TUJUAN PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Suharti, Titik
Perspektif Vol 16, No 2 (2011): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.827 KB)

Abstract

Pornografi merupakan tindakan pidana yang terkait dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lain dari pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampil di depan publik, yang berisi kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma-norma moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Karena pengenaan pidana kejahatan pornografi, yang berarti bahwa pengenaan hukuman berdasarkan teori absolut. Properti ini menyerukan pengenaan disiplin hukum, sehingga pengenaan proses pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi memiliki dua tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi perilaku dan resolusi konflik.Pornography is an act of criminal acts related to the drawings, sketches, illustrations, photographs, text, sound, sound, moving pictures, animation, cartoons, conversation, gestures, or other forms of messages through various media forms of communication and/or performing in public,which contains obscenity or sexual exploitation that violate the moral norms of society, as regulated in Law Number 44 Year 2008 on Pornography. Due to the imposition of the criminal nature of the criminal act of pornography, which means that the imposition of penalty is based on the theory of absolute. The nature is calling for the imposition of penal discipline, so imposition of criminal proceedings against perpetrators of criminal acts pornography has two main objectives namely to influence the behavior and conflict resolution.
STRICT LIABILITY, VICARIOUS LIABILITY, DAN KEJAHATAN EKONOMI Suharti, Titik
Perspektif Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembangunan nasional terdapat tahap jangka panjang dan tahap jangka pendek. Tahap pembangunan jangka panjang adalah 25 tahun, sedangkan tahap pembangunan jangka pendek adalah 5 tahun, Setiap tahap pembangunan mempunyai prioritas yang berbcda-beda, namun pembangunan bidang ekonomi selalu menjadi prioritas utama dan bertumpu pada trilogi pcmbangunan.
KAJIAN MANUSIA DAN EKSISTENSINYA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN Suharti, Titik
Perspektif Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1129.393 KB)

Abstract

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah, Selama ini perlindungan terhadap korban belum terakomodasikan secara baik di dalam peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan, hanyalah merupakan salah satu sisi dari upaya perlindungan hukum bagi korban dalam arti yang luas. Dan upaya perlindungan hukum bagi korban kejahatan merupakan salah satu contoh betapa sulitnya mencari atau menemukan perlindungan hukum bagi korban. Selain korban kejahatan masih banyak bentuk korban yang lain. Misalnya, korban struktural sebagai akibat adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya dapat berakibat pada pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebagai manusia yang berdaulat.