,, Haryono
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Published : 2 Documents
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN ON-LINE UNTUK MEWUJUDKANE-GOVERNMENT DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR) ,, Haryono; ,, Isharyanto; Firdaus, Sunny Ummul
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian On  Line (SAPK On Line) untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Karanganyar studi kasus di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis penelitian empiris. Kebijakan SAPK On Line di Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya dilaksanakan karena input  data  Pegawai  Negeri  Sipil  masih  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen  Kepegawaian (SIMPEG) yang bersifat   dengan format   yang tidak dapat dikonversi ke dalam format SAPK On Line. Sehingga database PNS yang masuk tidak sinkron antara SAPK On Line dengan SIMPEG apabila ada PNS yang mengajukan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji. Terutama dalam hal kenaikan pangkat, ketidak sinkronan database PNS tersebut berakibat tertundanya proses kenaikan pangkatnya. Hal inilah yang menghambat terwujudnya E-Government yang ideal di lingkungan Pemerintah Kabupaten kertas, sedang tujuan dari SAPK On Line yaitu paper less atau mengurangi jumlah kertas dalam setiap pelayanan kepegawaian.Kata Kunci : SAPK On Line, E-Government, Kabupaten Karanganyar
MAGNITUDE OF CORRUPTION, RATIONALIZATION, AND INTERNAL CONTROL QUALITY: AN EXPERIMENTAL STUDY ON SUBSEQUENT OFFENSE Nahartyo, Ertambang; ,, Haryono
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 15, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.733 KB) | DOI: 10.21002/jaki.2018.09

Abstract

AbstractThis research examines the extent to which the rationalization tactics model reflects the relation between magnitude of corruption and attitudes toward corruption. The rationalization model predicts that individuals will justify their corrupt acts and that rationalizations will affect subsequent offense depending upon the levels of internal control quality. Using a 2 X 2 between-subjects experiment with 170 public servants as participants, this research finds that individuals are more prone to accept and rationalize their corrupt acts in the gratuities context than in the bribery context. Further, this research finds that rationalizations lead to subsequent offense. However, this study cannot find support on the mitigating effect of internal control quality. The results point to the importance of considering the implications of organizational culture for future effective combat against corruption.Keywords: Corruption, Rationalization, Internal ControlAbstrakPenelitian ini menguji sejauh mana model taktik rasionalisasi (the rationalization tactics model) menggambarkan hubungan antara besarnya korupsi dan sikap terhadap korupsi. Model rasionalisasi (the rationalization model) memprediksi bahwa individu akan membenarkan tindakan korup mereka dan bahwa rasionalisasi akan mempengaruhi pelanggaran selanjutnya tergantung pada tingkat kualitas kontrol internal. Dengan menggunakan 2X2 eksperimen between-subjects dengan 170 pegawai negeri sebagai partisipan, penelitian ini menemukan bahwa individu lebih rentan untuk menerima dan merasionalisasi tindakan korup mereka dalam konteks gratifikasi daripada dalam konteks suap. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa rasionalisasi mengarah pada pelanggaran selanjutnya. Namun, penelitian ini tidak dapat menemukan dukungan pada efek mitigasi kualitas kontrol internal. Hasil ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan implikasi budaya organisasi untuk pertempuran yang efektif melawan korupsi di masa depan.Kata kunci: Korupsi, Rasionalisasi, Pengendalian Internal