,, Hartriwiningsih
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Published : 3 Documents
Articles

Found 3 Documents
Search

EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Nugroho, Reza Amin; ,, Isharyanto; ,, Hartriwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini mengkaji penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif atau doktrinal  yang didukung  data sekunder  berupa  laporan dan  bahan  pustaka.  Jenis data  yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi  pustaka.  Sedangkan  analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, evaluasi adminsitratif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan  Nomor  24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berjalan efektif, terlihat dari capaian penduduk  wajib  KTP  Elektronik  yang  telah  melakukan  perekaman  data  sebanyak 96 Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi KependudukanKata Kunci : KTP Elektronik, Dokumen Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Kependudukan, Penduduk
MEKANISME PERAMPASAN ASET DENGAN MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI ,, Sudarto; Purwadi, Hari; ,, Hartriwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau  Non-Conviction Based (NCB) Assets Forfeiture sebagai alternatif dalam upaya mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai jawaban permasalahan sulitnya melakukan perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang telah berpindah tangan, berubah wujud, atau disembunyikan. Artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan bahan primer yang bersifat otoritatif, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artikel ini menjelaskan bahwa mekanisme perampasan aset  tanpa pemidanaan  dimasa  mendatang  dapat  diatur  dalam  undang-undang  perampasan  aset dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption, yang memungkinkan penerapan pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi sejak tahap penyidikan demi terwujudnya prinsip follow the money dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci :   Perampasan Aset, NCB, Korupsi.
PEMAJUAN HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN irawan, Bambang; ,, Isharyanto; ,, Hartriwiningsih
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArtikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  pemajuan  hak  atas  kesehatan  reproduksi  bagi perempuan narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragen.Narapidana adalah  seorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang sedang menjalani proses pidananya, walaupun telah melakukan suatu pelanggaran hukum narapidana juga mempunyai suatu hak asasi yang harus di lindungi oleh pemerintah. Akan tetapi pelaksanaan hak  terhadap Narapidanaperempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA  Sragenbelum terlaksana  dengan  baik dan optimal. Kesehatan reproduksi adalah bagian dari satu kebutuhan terhadap kesehatan yang merupakan hak dasar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan.Perempuan di lembaga pemasyarakatan mempunyai resiko lebih besar di banding laki-laki untuk terkena penyakit organ reproduksi.Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis  empiris,Penelitian ini  bersifat  deskriptif analisis yaitu penelitian yang  mendeskripsikan  suatu data kemudian menganalisa data yang di kumpulkan berdasarkan penemuan yang ada di lapangan. Hasil Penelitian ini adalah bahwa perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen belum terpenuhi akan hak kesehatan reproduksi nya,terdapat faktor penghambat terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen, antara lain: Anggaran belum memadai, SDM:kekurangan tenaga kesehatan missal nya dokter khusus kandungan ataupun bidan, belum ada ahli gizi dalam menentukan angka standar gizi, belum ada nya juru masak yang ahli di bidang memasak makanan, Sarana: fasilitas gedung yang belum layak untuk perempuan, ibu hamil dan menyusui.Pemajuan hak atas kesehatan reproduksi perempuan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragenbelum terpenuhi dan masi mengalami berbagai kendala.Kata Kunci : Kesehatan reproduksi, perempuan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.